Lembaran Negara Tahun 2014

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannyaPeraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian alternatifHomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home • Home •
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 2014		SEMUA

Tampilkan: Lembaran Negara Tahun Lain
Lembaran Negara Tahun
19451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

cData: 366
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.PP1Perubahan Kedua PP 23-2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara1548911-01-2014
02.UU1Perubahan UU 27-2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil2549015-01-2014
03.UU2Perubahan UU 30-2004 Tentang Jabatan Notaris3549115-01-2014
04.UU3Perindustrian4549215-01-2014
05.UU4Penetapan Perpu 1-2013 Tentang Perubahan Kedua UU 24-2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi UU5549315-01-2014
06.UU5Aparatur Sipil Negara6549415-01-2014
07.UU6Desa7549515-01-2014
08.PP2Perizinan Instalasi Nuklir Dan Pemanfaatan Bahan Nuklir8549616-01-2014
09.PP3Pelaksanaan UU 15-1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU 29-2009 Tentang Perubahan UU 15-1997 Tentang Ketransmigrasian9549716-01-2014
10.Keppres1Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional  20-01-2014
11.PBINo. 16/1/PBI/2014 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran10549821-01-2014
12.Perpres1Pedoman Penyusunan Rancana Umum Energi Nasional11 22-01-2014
13.Keppres2Penambahan Wilayah Kerja Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta I Di Wilayah Sungai Toba Asahan, Wilayah Sungai Serayu Bogowonto, Dan Wilayah Sungai Jratunseluna  22-01-2014-
14.Keppres4Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, Dan Kota Tomohon  24-01-2014
15.Keppres5Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kabupaten Bangka, Kabupaten Bandung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Gowa, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang Biaro, Dan Kota Sungai Penuh  24-01-2014
16.OJKNo. 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan12549923-01-2014
17.Perpres2Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/kota TA 201413 27-01-2014
18.Perpres3Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Nikaragua Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Nicaragua On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Official/Service Passports)14 27-01-2014
19.Perpres4Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Kolombia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Colombia On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Official Or Service Passports)15 27-01-2014
20.PP4Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi16550004-02-2014
21.PP5Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi17550104-02-2014
22.Keppres6Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong Dan Pengadilan Negeri Merauke  06-02-2014
23.Perpres5Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor26 10-02-2014
24.Perpres6Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian27 10-02-2014
25.Perpres7Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Oriental Uruguay Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Paspor Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Oriental Republic Of Uruguay On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic, Official, Or Service Passports)18 10-02-2014-
26.Perpres8Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Bolivarian Venezuela Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Atau Dinas (Agreement Between The Government Of The Bolivarian Republic Of Venezuela On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic Or Service Passports)19 10-02-2014-
27.Perpres9Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Polandia Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service Passports20 10-02-2014-
28.Perpres10Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang)21 10-02-2014-
29.Perpres11Susunan, Kedudukan, Dan Tata Kerja Badan Standardisasi Dan Akreditasi Nasional Keolahragaan22 10-02-2014
30.Perpres12Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga23 10-02-2014


© LDj - 2010 • kembali
ke atas
[tulis] » komentar « [baca]