home
 database peraturan
 support   •  e-mail

Cari kata / nomor di Judul Peraturan
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 2008
SEMUAsemua • uu • pp • perpres • keppres • inpres • bpk • pbi

Tampilkan: Lembaran Negara Tahun Lain
Lembaran Negara Tahun
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 315
Hlm: [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11]
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.UU1Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising Seafarers' Identity Documents Convention,1958 (Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958)1480004-01-2008
02.UU2Partai Politik2480104-01-2008
03.UU3Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah Di Provinsi Papua3480204-01-2008
04.UU4Pembentukan Kabupaten Yalimo Di Provinsi Papua4480304-01-2008
05.UU5Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya Di Provinsi Papua5480404-01-2008
06.UU6Pembentukan Kabupaten Nduga Di Provinsi Papua6480504-01-2008
07.UU7Pembentukan Kabupaten Puncak Di Provinsi Papua7480604-01-2008
08.UU8Pembentukan Kabupaten Dogiyai Di Provinsi Papua8480704-01-2008
09.Keppres1Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden  10-01-2008
10.Keppres2Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangkalan Balai, Kejaksaan Negeri Mamasa, Kejaksaan Negeri Belopa, Kejaksaan Negeri Sanana, Kejaksaan Negeri Weda, Kejaksaan Negeri Mentok, Kejaksaan Negeri Manggar, Kejaksaan Negeri Malili, Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Kejaksaan Negeri Kepahiang Dan Kejaksaan Negeri Dobo  26-01-2008
11.Keppres3Pembentukan Pengadilan Negeri Balige, Pengadilan Negeri Masamba, Pengadilan Negeri Saumlaki, Pengadilan Negeri Ranai, Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengadilan Negeri Pagar Alam, Pengadilan Negeri Kasongan, Pengadilan Negeri Parigi, Pengadilan Negeri Bintuhan, Pengadilan Negeri Tais, Pengadilan Negeri Malili, Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Pengadilan Negeri Amurang, Pengadilan Negeri Kepahiang, Pengadilan Negeri Tubei, Dan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong  26-01-2008
12.Perpres1Perubahan Perpres 19-2005 Tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan  26-01-2008
13.Perpres2Lembaga Penjaminan  26-01-2008
14.Perpres3Pencabutan Keppres 14-1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur  26-01-2008
15.Perpres4Badan Pengelola Dana Abadi Umat  26-01-2008
16.Perpres5Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Dan Anggota Komisi Kepolisian Nasional  26-01-2008
17.Perpres6Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Pembebasan Visa Kunjungan Singkat Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Russian Federation On Visa Exemption For Short-Term Visits Of The Holders Of Diplomatic And Service Passports)9 26-01-2008
18.Perpres7Kebijakan Umum Pertahanan Negara  26-01-2008
19.Perpres8Badan Nasional Penanggulangan Bencana  26-01-2008
20.PBINo: 10/1/PBI/2008 Tentang Perubahan PBI No: 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan10480829-01-2008
21.PBINo: 10/2/PBI/2008 Tentang Bank Indonesia - Scripless Securities Settlement System11480904-02-2008
22.PBINo: 10/3/PBI/2008 Tentang Laporan Kantor Pusat Bank Umum12481004-02-2008
23.Keppres4Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia Dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian Di Darfur, Sudan  06-02-2008
24.PBINo: 10/4/PBI/2008 Tentang Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu Oleh Bank Perkreditan Rakyat Dan Lembaga Selain Bank13481104-02-2008
25.PP1Investasi Pemerintah14481204-02-2008
26.PP2Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan15481304-02-2008
27.PP3Perubahan PP 6-2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan16481404-02-2008
28.PP4Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Basuki Rahmat17 04-02-2008
29.PP5Perubahan Struktur Kepememilikan Saham Negara RI Pada PT Kertas Blabak18 04-02-2008
30.PP6Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah19481504-02-2008



[tulis] » komentar « [baca]