Lembaran Negara Tahun 2000 :: PP

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 2000
PP

Tampilkan: "PP" Tahun Lain
PP Tahun
19451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

cData: 155
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.PP1Perubahan PP 98-1999 Tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Dan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara RI Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara5392426-01-2000
02.PP2Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garam6 28-01-2000
03.PP3Perubahan PP 40-1995 Tentang Angkutan Udara7392528-01-2000
04.PP4Pengurangan Penyertaan Modal Negara RI Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam10 21-02-2000
05.PP5Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dana Tabungan Dan Asuransi Pegawai Negeri11 21-02-2000
06.PP6Perusahaan Jawatan (Perjan)12392821-02-2000
07.PP7Kepelautan13392921-02-2000
08.PP8Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama16 21-02-2000
09.PP9Gaji Pokok Pimpinan Dan Hakim Anggota Mahkamah Agung17 21-02-2000
10.PP10Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah20393421-02-2000
11.PP11Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Kertas Leces21 21-02-2000
12.PP12Pencarian Dan Pertolongan25393823-02-2000
13.PP13Perubahan PP 58-1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambahan Dan Energi Di Bidang Pertambangan Umum26393923-02-2000
14.PP14Tarif Dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan27394023-02-2000
15.PP15Pemindahan Ibukota Kabupaten Jayapura Dari Kota Jayapura Ke Wilayah Sentani Di Kabupaten Jayapura31394210-03-2000
16.PP16Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah36 10-03-2000
17.PP17Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum37394321-03-2000
18.PP18Perubahan Ketiga PP 17-1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional40394621-03-2000
19.PP19Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi43394805-04-2000
20.PP20Perlakuan Perpajakan Di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu45394907-04-2000
21.PP21Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Konservasi Energi Abadi (PT Koneba)46 07-04-2000
22.PP22Penetapan Bentuk PT Perusahaan Pilot Proyek Berdikari Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)47 07-04-2000
23.PP23Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudra48 07-04-2000
24.PP24Perubahan Tarif Bea Materai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai51395020-04-2000
25.PP25Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom54395206-05-2000
26.PP26Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Tbk56 15-05-2000
27.PP27Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, Dan Penyeberangan59 26-05-2000
28.PP28Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi63395530-05-2000
29.PP29Penyelenggaraan Jasa Konstruksi64395630-05-2000
30.PP30Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi65395730-05-2000


[tulis] » komentar « [baca]