Lembaran Negara Tahun 1999 :: KEPPRES

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1999
KEPPRES

Tampilkan: "KEPPRES" Tahun Lain
KEPPRES Tahun
1950195919641969197019711972197419751977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

cData: 176
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
151.Keppres153Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional  07-12-1999
152.Keppres154Perubahan Keppres 26-1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional  07-12-1999info
153.Keppres155Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman  08-12-1999 
154.Keppres156Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden  09-12-1999 
155.Keppres157Pemberian Amnesti212 10-12-1999 
156.Keppres158Pemberian Amnesti213 10-12-1999 
157.Keppres159Pemberian Amnesti214 10-12-1999 
158.Keppres160Pemberian Amnesti215 10-12-1999 
159.Keppres161Dewan Maritim Indonesia  13-12-1999 
160.Keppres162Pembentukan Tim Penilai Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I  13-12-1999
161.Keppres163Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat  14-12-1999 
162.Keppres164Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan  16-12-1999 
163.Keppres165Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional  16-12-1999 
164.Keppres166Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara  18-12-1999
165.Keppres167Pengesahan Protocol To Amend The Agreement Is Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Phillippines, The Republic Of Singapore, And The Kingdom Of Thailand For The Promotion And Protection Of Investments (Protokol Perubahan Terhadap Perjanjian Antara Pemerintah Brunei Darusalam, Ri, Malaysia, Republik Pilipina, Republik Singapura, Dan Kerajaan Thailand Untuk Peningkatan Dan Perlindungan Investasi)216 20-12-1999 
166.Keppres168Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Seychelles For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal With Respect To Taxes On Income217 20-12-1999 
167.Keppres169Pengesahan ASEAN Framework Agreement On The Facilitation Of Goods Transit (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN Mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang Transit218 20-12-1999 
168.Keppres170Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal219 20-12-1999 
169.Keppres171Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara  22-12-1999 
170.Keppres172Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan  22-12-1999 
171.Keppres173Pemberian Amnesti222 23-12-1999 
172.Keppres174Remisi223 23-12-1999
173.Keppres175Pencabutan Keppres 172-1999 Tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan  27-12-1999 
174.Keppres176Penerbitan Surat Utang Pemerintah Dalam Rangka Pembiayaan Kredit Program226 28-12-1999
175.Keppres177Komite Kebijakan Sektor Keuangan  28-12-1999
176.Keppres178Pengesahan Agreement Relating To The Implementation Of Part XI Of The United Nations Convention On The Law Of Sea Of 10 December 1982230 30-12-1999 


[tulis] » komentar « [baca]