Lembaran Negara Tahun 1999

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1999
SEMUA

Tampilkan: Lembaran Negara Tahun Lain
Lembaran Negara Tahun
194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

cData: 334
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
121.PP46Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Lampung Selatan Dan Lampung Tengah Dalam Wilayah Propinsi Dati I Lampung91 26-05-1999
122.PP47Pembentukan Kecamatan Teras Terunjam Di Wilayah Kabupaten Dati II Bengkulu Utara Dalam Wilayah Propinsi Dati I Bengkulu92 26-05-1999
123.PP48Pembentukan 14 (Empat Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Serang, Tangerang, Pandeglang, Bogor, Subang, Kerawang, Ciamis, Dan Majalengka Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Barat93 26-05-1999
124.PP49Pembentukan 9 (Sembilan) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Malang,Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang, dan Kediri Dalam Wilayah Propinsi Dati I Jawa Timur94 26-05-1999
125.PP50Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Dati II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, Dan Pasaman Dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat95 26-05-1999
126.PP51Penyelenggaraan Statistik96385426-05-1999
127.Keppres48Tim Pengkajian Kebijaksanaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform  27-05-1999
128.Keppres49Organisasi Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat RI  27-05-1999
129.Keppres50Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Ceko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal97 28-05-1999
130.Keppres51Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Suriname Mengenai Pembangunan Dan Kerjasama Yang Lebih Erat Dalam Pembentukan Konsultasi Bilateral98 28-05-1999
131.Keppres52Pengesahan Protocol Of 1992 To Amend The International Convention On Civil Liabilitiy For Oil Polution Damage, 1969 (Protokol 1992 Tentang Perubahan Terhadap Konvensi Internasional Tentang Tanggungjawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat Pencemaran Minyak,1969)99 28-05-1999
132.PP52Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan Terbatas (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum102 28-05-1999
133.Keppres53Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 1999 Sebagai Hari Libur Nasional103 03-06-1999 
134.Keppres54Pengesahan General Agreement On Development Cooperation Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Australia104 04-06-1999 
135.PP53Perusahaan Umum Kehutanan Negara105 11-06-1999
136.PP54Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pakarya Industri106 11-06-1999
137.Inpres7Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  15-06-1999
138.Keppres55Pengesahan Perjanjian Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Federal Jerman Di Bidang Pelayaran107 15-06-1999 
139.Keppres56Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang  15-06-1999 
140.Keppres57Honorarium Bagi Ketua, Ketua Pengganti, Anggota, Dan Anggota Pengganti Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat  15-06-1999 
141.Keppres58Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Para Hakim Agung Pada Mahkamah Agung RI Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan  15-06-1999-
142.Keppres59Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung RI Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan  15-06-1999 
143.PP55Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III108 17-06-1999
144.PP56Penjualan Saham Milik Negara RI Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk108 17-06-1999 
145.Keppres60Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Turkmenistan Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal110 22-06-1999
146.PP57Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan111385722-06-1999
147.PP58Syarat-syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan112385822-06-1999
148.PP59Perubahan Ketiga PP 50-1994 Tentang Pelaksanaan UU 8-1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU 11-1994113 24-06-1999
149.Keppres61Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Rumania Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal114 24-06-1999 
150.Keppres62Inspektur Jenderal Pembangunan  24-06-1999 


[tulis] » komentar « [baca]