Lembaran Negara Tahun 1999

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1999
SEMUA

Tampilkan: Lembaran Negara Tahun Lain
Lembaran Negara Tahun
194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019

cData: 334
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
301.Keppres148Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Federasi Rusia Tentang Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Peneglakan Pajak Dan Penghasilan210 03-12-1999 
302.Keppres149Sekretariat Presiden  04-12-1999info
303.Keppres150Penasehat Wakil Presiden  04-12-1999 
304.Keppres151Tim Kerja Irian Jaya, Tim Kerja Maluku, Dan Tim Kerja Riau  04-12-1999 
305.Keppres152Badan Kesejahteraan Sosial Nasional  07-12-1999
306.Keppres153Badan Informasi Dan Komunikasi Nasional  07-12-1999
307.Keppres154Perubahan Keppres 26-1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional  07-12-1999info
308.Keppres155Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman  08-12-1999 
309.Keppres156Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden  09-12-1999 
310.Keppres157Pemberian Amnesti212 10-12-1999 
311.Keppres158Pemberian Amnesti213 10-12-1999 
312.Keppres159Pemberian Amnesti214 10-12-1999 
313.Keppres160Pemberian Amnesti215 10-12-1999 
314.Keppres161Dewan Maritim Indonesia  13-12-1999 
315.Keppres162Pembentukan Tim Penilai Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Dalam Dan Dari Jabatan Struktural Eselon I  13-12-1999
316.Keppres163Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat  14-12-1999 
317.Keppres164Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Tim Dokter Kepresidenan  16-12-1999 
318.Keppres165Pembentukan Dewan Pengembangan Usaha Nasional  16-12-1999 
319.Keppres166Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara  18-12-1999
320.Keppres167Pengesahan Protocol To Amend The Agreement Is Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Phillippines, The Republic Of Singapore, And The Kingdom Of Thailand For The Promotion And Protection Of Investments (Protokol Perubahan Terhadap Perjanjian Antara Pemerintah Brunei Darusalam, Ri, Malaysia, Republik Pilipina, Republik Singapura, Dan Kerajaan Thailand Untuk Peningkatan Dan Perlindungan Investasi)216 20-12-1999 
321.Keppres168Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Seychelles For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal With Respect To Taxes On Income217 20-12-1999 
322.Keppres169Pengesahan ASEAN Framework Agreement On The Facilitation Of Goods Transit (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN Mengenai Pemberian Kemudahan Terhadap Barang Transit218 20-12-1999 
323.Keppres170Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal219 20-12-1999 
324.Keppres171Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara  22-12-1999 
325.Keppres172Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan  22-12-1999 
326.Keppres173Pemberian Amnesti222 23-12-1999 
327.Keppres174Remisi223 23-12-1999
328.PP97Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum224 24-12-1999 
329.Keppres175Pencabutan Keppres 172-1999 Tentang Penataan Kembali Tugas Dan Fungsi Departemen Pertanian Dan Departemen Kehutanan Dan Perkebunan  27-12-1999 
330.PP98Pengalihan Kedudukan, Tugas, Dan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Atau Pemegang Saham Pada Perusahaan Perseroan Terbatas Yang Sebagian Sahamnya Dimiliki Oleh Negara RI Kepada Menteri Negara Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara225392027-12-1999


[tulis] » komentar « [baca]