Lembaran Negara Tahun 1999

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian alternatifHomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1999
SEMUA

Tampilkan: Lembaran Negara Tahun Lain
Lembaran Negara Tahun
19451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

cData: 334
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
  7. 07
  8. 08
  9. 09
  10. 10
  11. 11
  12. 12
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.PP1Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia1 05-01-1999
02.Keppres1Penundaan Pemberlakuan Harga Jual Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara2 07-01-1999
03.Keppres2Perubahan Keppres 46-1980 Tentang Badan Koordinasi Energi Nasional Sebagaimana Telah Dua Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres 75-1984  07-01-1999
04.Keppres3Pernyataan Persetujuan Atas Kenaikan Kuota RI Pada Dana Moneter Internasional3 08-01-1999
05.PP2Penyelenggaraan Transmigrasi4380008-01-1999
06.Keppres4Pengesahan Agreement On The Rescue Of Astronauts, The Return Of Astronaut And The Return Of Objects Launched Into Outer Space (Persetujuan Tentang Pertolongan Astronot, Pengembalian Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Antariksa5 08-01-1999
07.Keppres5Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Hashemite Kingdom Of Jordan Concerning The Promotion And Protection Of Investment6 08-01-1999
08.PP3Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengerukan Indonesia7 08-01-1999
09.Keppres6Perubahan Keppres 16-1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keppres 8-1997  11-01-1999
10.Keppres7Kriteria Penilaian Pemberian Fasilitas Perpajakan Di Bidang Usaha Industri Tertentu8 14-01-1999
11.Keppres8Lembaga Administrasi Negara  14-01-1999
12.Keppres9Pembentukan Tim Koordinasi Kebijaksanaan Pendayagunaan Sungai Dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai  14-01-1999
13.PP4Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Bank Pembangunan Daerah DI Aceh, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, Bank Pembangunan Daerah Bengkulu, Bank Pembangunan Daerah Lampung, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tengara Barat, Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT Bank Lippo Tbk, Dan PT Bank Sembada Artanugroho Dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum9 18-01-1999
14.Keppres10Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri10 26-01-1999
15.PP5Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik11380126-01-1999
16.Keppres11Penetapan Jalan Bebas Hambatan Serpong Pondok Aren Barat Sebagai Jalan Tol Dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol  27-01-1999
17.Keppres12Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka  27-01-1999
18.Keppres13Pengesahan Fifth Protocol To General Agreement On Trade In Service Beserta Lampirannya12 27-01-1999
19.PP6Pengusahaan Dan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi13380227-01-1999
20.PP7Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa14380327-01-1999
21.PP8Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar15380427-01-1999
22.PP9Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi16380527-01-1999
23.PP10Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi17380627-01-1999
24.PP11Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi18 27-01-1999
25.UU1Pengesahan Perjanjian Antara RI Dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia And Australia On Mutual Assistance In Criminal Matters)19380727-01-1999
26.PP12Perubahan PP 5-1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Anggota Partai Politik20380829-01-1999
27.Keppres14Pengesahan Amended Convention On The International Mobile Satellite Organization (Konvensi Tentang Organisasi Satelit Bergerak Internasional Yang Telah Diubah21 29-01-1999
28.UU2Partai Politik22380901-02-1999
29.UU3Pemilihan Umum23381001-02-1999
30.UU4Susunan Dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah24381101-02-1999


[tulis] » komentar « [baca]