Lembaran Negara Tahun 1998

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian alternatifHomeKembali ke halaman awal situs ini atau bisa juga dengan klik gambar logo di sebelah kiri
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1998
SEMUA

Tampilkan: Lembaran Negara Tahun Lain
Lembaran Negara Tahun
19451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

cData: 151
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
  5. 05
  6. 06
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.PP1Pemeriksaan Kecelakaan Kapal1372407-01-1998
02.Keppres1Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Kerajaan Maroko2 07-01-1998-
03.Keppres2Pengesahan Air Transport Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The People Of Republic Of Bangladesh3 07-01-1998-
04.PP2Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara4 07-01-1998
05.PP3Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa5372507-01-1998
06.PP4Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa6372607-01-1998
07.PP5Penyanderaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa7372707-01-1998
08.PP6Polisi Pamong Praja8372807-01-1998
09.PP7Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Sibolga Ke Kota Pandan Di Wilayah Kecamatan Sibolga Kabupaten Daerah Tk II Tapanuli Tengah9372907-01-1998
10.PP8Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tk II Agam Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tk II Bukit Tinggi Ke Kota Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam10373007-01-1998
11.PP9Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Dana Reksa11 09-01-1998
12.PP10Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II12 09-01-1998
13.PP11Penambahan Penyertaan Modal Negara RI Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Tambang Batubara Bukit Asam13 09-01-1998
14.Keppres3Perubahan Keppres 15-1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keppres 48-1997  09-01-1998-
15.Keppres4Tim Penanggulangan Masalah Utang-Utang Perusahaan Swasta Indonesia  09-01-1998-
16.Keppres5Pencabutan Keppres 47-1997 Tentang Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali  10-01-1998-
17.Keppres6Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Mauritius For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income14 12-01-1998-
18.Keppres7Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Swasta Dalam Pembangunan Dan Atau Pengelolaan Infrastruktur  12-01-1998info
19.Keppres8Pembentukan Pengadilan Negeri Cibinong  12-01-1998-
20.PP12Perusahaan Perseroan (Persero)15373117-01-1998
21.PP13Perusahaan Umum (Perum)16373217-01-1998
22.Keppres9Perubahan Keppres 89-1996 Tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu17 19-01-1998
23.Keppres10Perubahan Keppres 90-1996 Tentang Penerapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Biak18 19-01-1998-
24.Keppres11Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batu Licin19 19-01-1998-
25.Keppres12Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sangasanga, Muara Jawa, Dan Balikpapan20 19-01-1998-
26.Keppres13Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau21 19-01-1998-
27.Keppres14Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Bitung22 19-01-1998-
28.Keppres15Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay23 19-01-1998
29.Keppres16Penetapan Jalan Bebas Hambatan Jangli-Kaligawe Sebagai Jalan Tol, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor, Serta Penyesuaian Besarnya Tarif Tol Ruas Jalan Tol Stondol Jatingaleh  20-01-1998-
30.Inpres4Koordinasi Pembinaan Dan Pengembangan Persusuan Nasional  21-01-1998


[tulis] » komentar « [baca]