Lembaran Negara Tahun 1951

http://ngada.org
Lembaran NegaraBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain
Cari kata / nomor di Judul Peraturan
 help
Lembaran Negara • Berita Negara • Tabel LN • Tabel BN • UU ke MK • Peraturan ke MA • Prolegnas • Peraturan Jepang • Pencarian Google • Home
LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1951
SEMUA

Tampilkan: Lembaran Negara Tahun Lain
Lembaran Negara Tahun
19451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018

cData: 99
Hlm:
  1. 01
  2. 02
  3. 03
  4. 04
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.PP1Pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Dan Badan Eksekutip Propinsi Sumatera Tengah Dan Cara Bagaimana Mengatur Pemerintahan Daerah Di Propinsi Sumatera Tengah Untuk Sementara Waktu1 08-01-1951 
02.UU1Pernyataan Berlakunya UU Kerja 1948 Nr. 12 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia2 08-01-1951 
03.UU2Pernyataan Berlakunya UU Kecelakaan 1947 Nr. 33 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia3 08-01-1951
04.UU3Pernyataan Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nr. 23 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia4 08-01-1951
05.PP2Peraturan Pemberian Pensiun Kepada Janda-Janda Dan Onderstan Kepada Anak-Anak Yatim/piatu Dari Para Anggauta Tentara Angkatan Darat5 08-01-1951 
06.PP3Pernyataan Berlakunya "Peraturan Kecelakaan Tahun 1947" (PP 2-1948), Dari RI , Sebagaimana Telah Diubah Dalam PP 18-1948, Untuk Seluruh Indonesia6 08-01-1951info
07.PP4Pernyataan Berlakunya PP 7-1948 Sebagaimana Diubah Dengan PP 12-1950 Dan PP 13-1950 Dari RI Untuk Seluruh Indonesia7 08-01-1951 
08.PP5Jaminan Uang Kertas Bank, Sisa-Sisa Rekening Koran Dan Hutang-Hutang Lain Dari De Javasche Bank Yang Sekaligus Dapat Ditagih8 14-01-1951 
09.PP6Mengubah Dan Menambah Lebih Lanjut "Algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van De Postordonnantie 1935" (Postverordening 1935, Stb 1934-721)12 18-01-1951 
10.PP7Mengubah "Algemene Bepalingen Ter Uitveoring Van Het Internationaal Postbesluit 1948" (Internationale Postverordening 1948, Stb 1949-76)13 18-01-1951 
11.PP8Perubahan "Tabaksaccijnsverordening" (Stb 1932-560)16 22-01-1951 
12.UU4Memberikan Persetujuan Kepada Perjanjian Pinjaman Antara Pemerintah Kerajaan Nederland Dan Pemerintah RI Serikat17 31-01-1951 
13.UU5Menetapkan UU Drt 26-1950 (LN 1950-48), Mengenai Pengesahan Dan Pengakuan Hutang Terhadap Kerajaan Belanda Sebagai UU18 31-01-1951 
14.PP9Pengeluaran Surat Perbendaharaan198706-02-1951 
15.PP10Pemberian Tunjangan Luar-Biasa Kepada Para Pegawai Bangsa Asing208809-02-1951 
16.PP11Penetapan Berlakunya PP 2-1951, Mengenai Pemberian Pensiun Dan Onderstan Untuk Para Anggauta Angkatan Laut Dan Angkatan Udara21 09-02-1951 
17.PP12Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional228912-02-1951 
18.PP13Memperpanjang Waktu Masih Terbukanya Dinas Tahun-Anggaran 194923 10-02-1951 
19.PP14Tarip Uang Tera249024-02-1951 
20.PP15Peraturan Yang Mengatur Penghasilan Pegawai Negeri Warga Negara Yang Tidak Atas Kemauan Sendiri Diberhentikan Dengan Hormat Dari Pekerjaannya279303-03-1951 
21.PP16Mengubah Pembagian Rayon Sebagaimana Termaksud Dalam PP (RIS) 16-1950 dan PP (RIS) 17-195028 03-03-1951 
22.PP17Mengubah PP (RIS) 16-1950299403-03-1951 
23.PP18Peraturan Sementara Tentang Rumah Dinas Bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung Dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan30 06-03-1951 
24.PP19Peraturan Tentang Kedudukan Presiden Universitet Negeri Gajah Mada Di Yogyakarta Dan Presiden Balai Perguruan Tinggi RI Di Jakarta31 16-03-1951 
25.PP20Mengubah PP 12-1951 Mengenai Tugas Dewan Dan Biro Rekonstruksi Nasional329516-03-1951 
26.PP21Pemberian Tunjangan Kepada Bekas Menteri Negara RI Yang Telah Meletakkan Jabatan339619-03-1951 
27.PP22Pemberian Tunjangan Jabatan349819-03-1951 
28.PP23Pejabatan-Pejabatan Hidrografi Pelayaran Sipil35 10-04-1951 
29.PP24Kedudukan Pegawai-Pegawai Negara-Negara Bagian RIS Dan Pegawai-Pegawai Yang Diperbantukan Pada Negara-Negara Bagian3610010-04-1951 
30.PP25Peraturan Mengenai Bank Rakyat Indonesia3710421-04-1951 


[tulis] » komentar « [baca]