home
 database peraturan
 http://ngada.org
 support   •  e-mail
Cari kata / nomor di JUDUL:
   help 
UU ke MK • Prolegnas • LN • BN • Tabel LN • Tabel BN Home


>>Tampilkan: Lembaran Negara thn lain:
Lembaran Negara Tahun
1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 
- judul merah = sudah dicabut, diganti, atau tidak berlaku. Arahkan mouse ke Judul ybs. utk lihat info.

cData: 41
Hlm: [01] [02]
#JenisNoJudulLNTLNDiundangkan#
01.Keppres1Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah  04-01-2016file 
02.Perpres1Badan Restorasi Gambut1 06-01-2016file 
03.PP1Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang2583408-01-2016file 
04.Inpres1Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional  08-01-2016file 
05.Perpres2Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara3 12-01-2016file 
06.Perpres3Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional4 12-01-2016file 
07.Perpres4Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan8 19-01-2016file 
08.Perpres5Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol to The Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government Of The People's Republic of China For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income5 12-01-2016-
09.Perpres6Pengesahan Protokol Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik India Mengenai Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Yang Berkenaan Dengan Pajak Atas Penghasilan (Protocol to The Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia And The Government Of The Republic of India For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income6 12-01-2016-
10.OJKNo. 1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank7583412-01-2016file 
11.Keppres2Panitia Nasional Penyelenggara Asian Para Games Thn 2018  19-01-2016file 
12.UU1Penjaminan9583519-01-2016file 
13.UU2Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Polandia Tentang Kerja-Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Republic Of Poland Concerning Cooperation In The Field Of Defence)10583619-01-2016file 
14.UU3Pengesahan Memorandum Saling-Pengertian Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Sosialis Vietnam Tentang Peningkatan Kerja-Sama Antara Pejabat Pertahanan Dan Kegiatan Bidang Pertahanan Terkait (Memorandum Of Understanding Between The The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Socialist Republic Of Vietneam On Strengthening Of Cooperation Between Defence Officials and Its Related Activities)11583719-01-2016file 
15.Perpres7Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola APBN13 18-01-2016file 
16.Perpres8Komite Ekonomi Dan Industri Nasional12 19-01-2016file 
17.OJKNo. 2/POJK.03/2016 Tentang Pengembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah Dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank14583827-01-2016file 
18.OJKNo. 4/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum16584027-01-2016file 
19.OJKNo. 5/POJK.03/2016 Tentang Rencana Bisnis Bank17584127-01-2016file 
20.PP2Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/Atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang23584602-02-2016file 
21.Perpres9Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.00028 01-02--2016-
22.Perpres10Dosen Dan Tenaga Kependidikan Pada Perguruan Tinggi Negeri Baru27 03-02-2016file 
23.Perpres12Pengesahan ASEAN Multilateral Agreement Of The Liberalisation Of Passenger Air Services (Persetujuan Multilateral ASEAN Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Penumpang), Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Flight Between Any ASEAN Cities (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota ASEAN) Dan Protocol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Right Between Any ASEAN Cities (Protokol 2 Mengenai Kebebasan Hak Angkut Kelima Yang Tidak Terbatas Antara Kota-Kota ASEAN)  05-02-2016-
24.Perpres13Pengesahan Air Transport Agreement Between The Governments Of The MEmber States Of Southeast Asian Nation And The Government Of The People's Republic Of China (Persetujuan Angkutan Udara Antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok) beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Parties (Protokol 1 Mengenai Kebebasan Hak Angkutan Ketiga Dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antara Setiap Titik Di Para Pihak  05-02-2016-
25.Perpres14Pengesahan ASEAN Framework Agreement On Multimodal Transport) (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Tentang Angkutan Multimoda)  12-02-2016-
26.Inpres2Dukungan Penyelenggaraan Asean Games XVIII Thn 2018  12-02-2016file 
27.Perpres15Perubahan Perpres 22-2010 Tentang Program Indonesia Emas29 12-02-2016file 
28.Perpres16Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota33 12-02-2016file 
29.Perpres18Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Sampah Di Provinsi DKI Jakrta, Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, Dan Kota Makassar35 13-02-2016-
30.Perpres19Perubahan Kedua Perpres 12-2013 Tantang Jaminan Kesehatan42 29-02-2016-

Hlm: [01] [02]


[tulis] » komentar « [baca]
© LDj - 2010 • ke atas