BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LAN menyelenggarakan fungsi:
a.pengkajian dan penyusunan kebijaksanaan nasional di bidang pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya;
b.penetapan kebijaksanaan teknis di bidang administrasi negara sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Presiden dan pedoman Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas LAN;
d.pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangn yang berlaku dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional;
e.pengkajian kinerja kelembagaan dan sumberdaya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumberdaya aparatur negara;
f.pengkajian kebijaksanaan dan pengembangan manajemen kebijaksanaan dan pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
g.penelitian dan pengembangan administrasi pembangunan dan otomatisasi administrasi negara;
h.pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur serta staf dan pimpinan administrasi nasional;
i.pengelolaan sumber daya LAN bagi terlaksananya tugas LAN secara berdaya guna dan berhasil guna;
j.pelayanan informasi kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas LAN.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4
Susunan organisasi LAN terdiri dari:
a.Kepala;
b.Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur;
c.Deputi Bidang Kajian Manajemen Kebijaksanaan dan Pelayanan;
d.Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi Administrasi Negara;
e.Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur;
f.Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional.

Bagian Kedua
Kepala

Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi I, adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7
Deputi I mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam rangka pembangunan administrasi negara dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur negara.

Pasal 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Deputi I menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan telaahan kebijaksanaan di bidang kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur;
b.penyusunan agenda kajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur;
c.pengkajian kinerja kelembagaan dan sumber daya aparatur;
d.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Deputi Bidang Kajian Manajemen
Kebijaksanaan Dan Pelayanan

Deputi Bidang II mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan pengkajian kebijaksanaan di bidang manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara.

Pasal 11
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Deputi II menyelenggarakan fungsi:
a.penyusunan telaahan kebijaksanaan di bidang manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
b.penyusunan agenda kajian kebijaksanaan di bidang manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
c.pengkajian kebijaksanaan pengembangan sistem manajemen kebijaksanaan dan pembangunan, manajemen perekonomian negara, dan manajemen pelayanan di bidang pembangunan administrasi negara;
d.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan
Administrasi Pembangunan dan Otomatisasi
Administrasi Negara

Deputi III mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara, kerjasama regional dan internasional di bidang administrasi negara.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Deputi III menyelenggarakan fungsi;
a.penyusunan telaahan kebijaksanaan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara, kerjasama regional dan internasional di bidang administrasi negara;
b.penyusunan agenda kajian kebijaksanaan di bidang administrasi pembangunan, pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara, kerjasama regional dan internasional di bidang administrasi negara;
c.pengkajian administrasi pembangunan dan kerjasama regional;
d.pengkajian dan pengembangan sistem informasi dan otomatisasi administrasi negara;
e.pengembangan kerjasama internasional di bidang administrasi negara;
f.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Pembinaan Pendidikan
dan Pelatihan Aparatur

Deputi IV mempunyai tugas membantu Kepala dalam menyelenggarakan gerakan pembinaan di bidang pendidikan dan pelatihan aparatur serta pembinaan Widyaiswara.

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Deputi IV menyelenggarakan fungsi:
a.perumusan kebijaksanaan pembinaan pendidikan dan pelatihan aparatur yang meliputi Prajabatan, Administrasi Umum (ADUM), Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Pertama (SPAMA), Teknis dan Fungsional;
b.penyusunan telaahan rencana strategis, kebijaksanaan dan agenda pembinaan program pendidikan dan pelatihan aparatur;
c.pengkajian dan pengembangan sistem dan kurikulum pendidikan dan pelatihan aparatur;
d.pengendalian mutu, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi serta evaluasi kinerja pendidikan dan pelatihan aparatur;
e.pembinaan Widyaiswara;
f.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Staf
dan Pimpinan Administrasi Nasional

Pasal 18
Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Nasional, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Deputi V, adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi LAN yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19 Deputi V menyelenggarakan fungsi:
a.pengkajian dan perumusan kebijaksanaan di bidang pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi nasional;
b.penyusunan telaahan, rencana strategis, kebijaksanaan dan agenda pembinaan program pendidikan dan pelatihan staf dan pimpinan administrasi nasional;
c.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Menengah (SPAMEN), Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (SPATI) dan Pimpinan Inti (PIMTI);
d.penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Teknik Manajemen;
e.pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21
(1)Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2)Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
(3)Pejabat Eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala LAN.

BAB IV
PEMBIAYAAN

(1)LAN dikoordinasikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
(2)Kepala LAN menyampaikan laporan, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan tanggungjawabnya kepada Presiden dan/atau Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
(3)Setiap unsur di lingkungan LAN dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan secara intensif prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan LAN maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah dan/atau instansi lain.
(4)Setiap pimpinan LAN wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24
Segala peraturan pelaksanaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1989 tentang Lembaga Administrasi Negara dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE


[tulis] » komentar « [baca]