BAB I
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Bagian pertama
Kedudukan

Pengambilan keputusan atau kebijakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilakukan dalam Pleno yang merupakan forum tertinggi.

Pasal 4
(1)Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas:
a.KPU;
b.KPU Provinsi; dan
c.KPU Kabupaten/Kota.
(2)KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.
(3)KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Provinsi.
(4)KPU Provinsi bertanggungjawab kepada KPU.

(1)Ketua KPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), mempunyai tugas:
a.memimpin rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU;
b.bertindak dan atau atas nama KPU ke dalam dan ke luar;
c.memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU;
d.menandatangani seluruh keputusan KPU.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua KPU bertanggungjawab kepada Pleno.

Pasal 7
(1)Ketua KPU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua KPU.
(2)Ketua KPU dapat memberikan tugas tertentu kepada Wakil Ketua.

Pasal 8
(1)KPU bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pemilu serta melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Presiden dan DPR.
(2)KPU Provinsi melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaran Pemilu dan mempertangungjawabkan kepada KPU serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Gubernur.
(3)KPU Kabupaten/Kota melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan mempertangungjawabkan kepada KPU Provinsi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati/Walikota.
(4)KPU Provinsi melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Gubernur.
(5)KPU Kabupaten/Kota melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Bupati/Walikota.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu mempunyai Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 11
(1)Sekretariat Jenderal KPU adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Negara.
(2)Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KPU.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal KPU dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Jenderal.

(1)Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.
(2)Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi.
(3)Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 14
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

(1)Sekretariat Jenderal KPU terdiri dari sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Biro, Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.
(2)Sekretariat KPU Provinsi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian.
(3)Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian.

Pasal 17
Rincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Bagian ketiga
Eselonisasi Jabatan

Pasal 18
Eselon jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagai berikut:
a.Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Eselon Ia;
b.Wakil Sekretaris Jenderal KPU adalah Jabatan Eselon Ib;
c.Kepala Biro dan Sekretaris KPU Provinsi adalah Jabatan Eselon IIa;
d.Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, Kepala Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Provinsi adalah Jabatan Eselon IIIa;
e.Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah Jabatan Eselon IVa.

Bagian Keempat
Jabatan Fungsional

(1)Organisasi, Tata Kerja, dan Pejabat pada Sekretariat Umum KPU, Perwakilan Sekretariat Umum KPU Provinsi, dan Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten/Kota yang telah ada pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini tetap berlaku dan melaksanakan tugasnya sebelum dikeluarkan Keputusan KPU yang baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.
(2)Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum KPU Provinsi, Sekretaris Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten/Kota dan Jabatan Struktural di bawahnya yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPU dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum KPU, dikukuhkan dan diangkat kembali dalam jabatannya sepanjang memenuhi persyaratan kepangkatan dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Pengangkatan kembali jabatan struktural sebagaimana tersebut pada ayat (2), berdasarkan Keputusan Presiden ini ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

Pasal 21
(1)Jabatan Wakil Kepala Biro yang ada sebelum berlakunya Keputusan Presiden ini diatur sebagai berikut:
a.tetap ada sampai dengan pemangku jabatan yang bersangkutan pensiun atau dimutasikan;
b.pengisian jabatan Wakil Kepala Biro hanya dapat dilakukan sampai dengan Desember 2004.
(2)Jabatan Wakil Kepala Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah eselon IIb.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI


[tulis] » komentar « [baca]