http://ngada.org
http://ngada.org

.
Lembaran NegaraDaftar Peraturan meliputi a.l. UU, Perpu, PP, Perpres, Keppres, Inpres, PBI, PBPK, dan POJKBerita NegaraDaftar Peraturan dalam Berita Negara Pengundangan meliputi peraturan dari menteri, kepala/ketua badan/instansi atau lembaga yang setingkatTabel LNTabel ini memuat peraturan yang dikeluarkan sejak thn 1945Tabel BNTabel ini memuat daftar nama instansi atau lembaga dan tahun penerbitan sejak thn 2007UU ke MKDaftar dari UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (mulai thn 2003)Peraturan ke MADaftar peraturan di bawah UU yg sudah  diubah atau dibatalkan oleh Mahkamah Agung (dan juga UU sebelum thn 2003)

(nb. akan ditambah secara bertahap)
ProlegnasProgram Legislatif Nasional
Daftar Prolegnas 5 tahunan yang telah disahkan oleh DPR serta perubahannya
Peraturan JepangDaftar peraturan (setingkat UU) yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Jepang pada thn 1942 s/d 1945Pencarian GooglePencarian melalui Goggle hanya utk situs ini (Google Site Search), jika menginginkan cara pencarian yang lain

UU 1945 (asli)
UU 7-1950



LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,


Memutuskan:

Mengumumkan dengan menempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat:
 I.  Piagam penanda tanganan Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
II.Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Djanuari 1950
Presiden Republik Indonesia Serikat,
Untuk Beliau,
Perdana Menteri,

MOHAMMAD HATTA,

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO
Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 6 Februari 1950
Menteri Kehakiman,

SOEPOMO


PIAGAM PENANDA TANGANAN
KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT


KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

MUKADDIMAH

Kami bangsa Indonesia semendjak berpuluh-puluh tahun lamanja bersatu-padu dalam perdjuangan-kemerdekaan, dengan senantiasa berhati-teguh berniat menduduki hak-hidup sebagai bangsa jang merdeka-berdaulat.
Kini dengan berkat dan rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sedjarah jang berbahagia dan luhur.
Maka demi ini kami menjusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam negara jang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha-Esa, peri-kemanusiaan, kebangsaan, kerakjatan dan keadilan sosial.
Untuk mewudjudkan kebahagiaan kesedjahteraan perdamaian dan kemerdekaan dalam masjarakat dan negara-hukum Indonesia Merdeka jang berdaulat sempurna.

BAB I
NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Bagian I
Bentuk Negara dan Kedaulatan.

1.Bendera kebangsaan Republik Indonesia Serikat jalah bendera Sang Merah Putih.
2.Lagu kebangsaan jalah lagu "Indonesia Raja".
3.Pemerintah menetapkan meterai dan lambang negara.

Pasal 4
Bahasa resmi Negara Republik Indonesia Serikat jalah Bahasa Indonesia.

Bagian IV
Kewarga-Negaraan dan Penduduk Negara.

Penduduk Negara jalah mereka jang diam di Indonesia menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Bagian V
Hak dan Kebebasan Dasar Manusia.

Pasal 7
1.Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap Undang-undang.
2.Segala orang berhak menuntut perlakuan dan perlindungan jang sama oleh Undang-undang.
3.Segala orang berhak menuntut perlindungan jang sama terhadap tiap pembelakangan dan terhadap tiap-tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.
4.Setiap orang berhak mendapat bantuan-hukum jang sungguh dari hakim-hakim jang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan jang berlawanan dengan hak-hak dasar jang diperkenankan kepadanja menurut hukum.

Pasal 8
Sekalian orang jang ada di daerah Negara sama berhak menuntut perlindungan untuk diri dan harta-bendanja.

Tiada seorang pun boleh diperbudak, diperulur atau diperhamba. Perbudakan, perdagangan-budak dan perhambaan dan segala perbuatan berupa apapun jang tudjuannja kepada itu, terlarang.

Pasal 11
Tiada seorang djuapun akan disiksa ataupun diperlakukan atau dihukum setjara ganas, tidak mengenal perikemanusiaan atau menghina.

1.Setiap orang berhak, dalam persamaan jang sepenuhnja, mendapat perlakuan djudjur dalam perkaranja oleh hakim jang tak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewadjiban-kewadjibannja dan dalam hal menetapkan apakah suatu tuntutan hukuman jang dimadjukan terhadapnja beralasan atau tidak.
2.Bertentangan dengan kemauannja tiada seorang djuapun dapat dipisahkan dari pada hakim, jang diberikan kepadanja oleh aturan hukum jang berlaku.

Pasal 14
1.Setiap orang jang dituntut karena disangka melakukan sesuatu peristiwa pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannja dalam suatu sidang pengadilan, menurut aturan-aturan hukum jang berlaku, dan ia dalam sidang itu diberikan segala djaminan jang telah ditentukan dan jang perlu untuk pembelaan.
2.Tiada seorang djuapun boleh dituntut untuk dihukum atau didjatuhkan hukuman, ketjuali karena suatu aturan hukum jang sudah ada dan berlaku terhadapnja.
3.Apabila ada perubahan dalam aturan hukum seperti tersebut dalam ajat di atas, maka dipakailah ketentuan jang lebih baik bagi sitersangka.

1.Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu-gugat.
2.Mengindjak suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang jang mendiaminja, hanja dibolehkan dalam hal-hal jang ditetapkan dalam suatu aturan hukum jang berlaku baginja.

Pasal 17
Kemerdekaan dan rahasia dalam perhubungan surat-menjurat tidak boleh diganggu-gugat, selainnja dari pada atas perintah hakim atau kekuasaan lain jang telah disahkan untuk itu menurut peraturan-peraturan undang-undang dalam hal-hal jang diterangkan dalam peraturan itu.

Pasal 18
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran keinsjafan batin dan agama; hak ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau kejakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanja atau kejakinannja, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di muka umum maupun dalam lingkungannja sendiri dengan djalan mengadjarkan, mengamalkan, beribadat, mentaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan djalan mendidik anak-anak dalam iman dan kejakinan orang tua mereka.

Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat setjara damai diakui dan sekadar perlu didjamin dalam peraturan-peraturan undang-undang.

Pasal 21
1.Setiap orang berhak dengan bebas memadjukan pengaduan kepada penguasa, baik dengan lisan ataupun dengan tertulis.
2.Setiap orang berhak memadjukan permohonan kepada penguasa jang sah.

Setiap warga-negara berhak dan berkewadjiban turut serta dengan sungguh dalam pertahanan kebangsaan.

Pasal 24
1.Penguasa tidak akan mengikatkan keuntungan atau kerugian kepada termasuknja warganegara dalam sesuatu golongan rakjat.
2.Perbedaan dalam kebutuhan masjarakat dan kebutuhan hukum golongan rakjat akan diperhatikan.

1.Setiap warga-negara, dengan menurut sjarat-sjarat kesanggupan, berhak atas pekerdjaan jang ada.
Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerdjaan dan berhak pula atas sjarat-sjarat perburuhan jang adil.
2.Setiap orang jang melakukan pekerdjaan dalam hal-hal jang sama, berhak atas pengupahan adil jang mendjamin kehidupannja bersama dengan keluarganja, sepadan dengan martabat manusia.

Pasal 28
Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi kepentingannja.

Pasal 29
1.Mengadjar adalah bebas, dengan tidak mengurangi pengawasan penguasa jang dilakukan terhadap itu menurut peraturan-peraturan undang-undang.
2.Memilih pengadjaran jang akan diikuti, adalah bebas.

Pasal 30
Kebebasan melakukan pekerdjaan sosial dan amal, mendirikan organisasi-organisasi untuk itu, dan djuga untuk pengadjaran partikulir, dan mentjari dan mempunjai harta untuk maksud-maksud itu, diakui.

Pasal 31
Setiap orang jang ada di daerah Negara harus patuh kepada Undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis, dan kepada penguasa-penguasa jang sah dan jang bertindak sah.

Pasal 32
1.Peraturan-Peraturan undang-undang tentang melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini, djika perlu, akan menetapkan batas-batas hak-hak dan kebebasan-kebebasan itu, akan tetapi hanjalah semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan pernghormatan jang tak boleh tiada terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman kesusilaan dan kesedjahteraan umum dalam suatu persekutuan jang demokrasi.
2.Djika perlu, undang-undang federal menentukan pedoman dalam hal itu bagi undang-undang daerah-daerah-bagian.

Pasal 33
Tiada suatu ketentuanpun dalam bagian ini boleh ditafsirkan dengan pengertian, sehingga sesuatu penguasa, golongan atau orang dapat memetik hak dari padanja untuk mengusahakan sesuatu apa atau melakukan perbuatan berupa apapun jang bermaksud menghapuskan sesuatu hak atau kebebasan jang diterangkan dalamnja.

Bagian VI
Asas-Asas Dasar

Pasal 34
Kemauan Rakjat adalah dasar kekuasaan penguasa; kemauan itu dinjatakan dalam pemilihan berkala jang djudjur dan jang dilakukan menurut hak-pilih jang sedapat mungkin bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara jang rahasia ataupun menurut tjara jang djuga mendjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 35
Penguasa sesanggupnja memadjukan kepastian dan djaminan sosial, teristimewa pemastian dan pendjaminan sjarat-sjarat perburuhan dan keadaan-keadaan perburuhan jang baik, pentjegahan dan pemberantasan pengangguran serta penjelenggaraan persediaan untuk hari-tua dan pemeliharaan djanda-djanda dan anak-anak jatim-piatu.

Pasal 36
1.Meninggikan kemakmuran rakjat adalah suatu hal jang terus-menerus diselenggarakan oleh penguasa, dengan kewadjibannja senantiasa mendjamin bagi setiap orang deradjat hidup jang sesuai dengan martabat manusia untuk dirinja serta keluarganja.
2.Dengan tidak mengurangi pembatasan jang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan ketjakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran negeri.

Pasal 37
Keluarga berhak atas perlindungan oleh masjarakat dan Negara.

Pasal 38
Penguasa melindungi kebebasan mengusahakan kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan.
Dengan mendjundjung asas ini maka penguasa memadjukan sekuat tenaganja perkembangan kebangsaan dalam kebudajaan serta kesenian dan ilmu-pengetahuan.

Pasal 39
1.Penguasa wadjib memadjukan sedapat-dapatnja perkembangan rakjat baik rohani maupun djasmani, dan dalam hal ini teristimewa berusaha selekas-lekasnja menghapuskan buta-huruf.
2.Di mana perlu, penguasa memenuhi kebutuhan akan pengadjaran umum jang diberikan atas dasar memperdalam keinsjafan kebangsaan, mempererat persatuan Indonesia, membangun dan memperdalam perasaan peri-kemanusiaan, kesabaran dan penghormatan jang sama terhadap kejakinan agama setiap orang dengan memberikan kesempatan dalam djampeladjaran untuk mengadjarkan peladjaran agama sesuai dengan keinginan orang-tua murid-murid
3.Murid-Murid sekolah partikulir memenuhi sjarat-sjarat kebaikan-kebaikan menurut undang-undang bagi pengadjaran umum, haknja sama dengan hak murid-murid sekolah umum.
4.Terhadap pengadjaran rendah, maka penguasa berusaha melaksanakan dengan lekas kewadjiban beladjar jang umum.

Pasal 40
Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memadjukan kebersihan umum dan kesehatan rakjat.

Pasal 41
1.Penguasa memberi perlindungan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui.
2.Penguasa mengawasi supaja segala persekutuan dan perkumpulan agama patuh-taat kepada Undang-undang, termasuk aturan-aturan hukum jang tak tertulis.

BAB II
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN DAERAH-DAERAH-BAGIAN

Bagian 1
Daerah-Daerah-Bagian

Babakan 1. Ketentuan umum

Pasal 42
Sambil menunggu penjelesaian susunan Republik Indonesia Serikat sebagai federasi antara negara-negara-bagian jang saling sama-martabat dan saling sama-hak, maka daerah-daerah bagian jang tersebut dalam pasal 2 adalah saling sama-hak.

Pasal 43
Dalam penjelesaian susunan federasi Republik Indonesia Serikat maka berlakulah asas-pedoman, bahwa kehendak Rakjatlah di daerah-daerah bersangkutan jang dinjatakan dengan merdeka menurut djalan demokrasi, memutuskan status jang kesudahannja akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi.

Pasal 44
Perubahan daerah sesuatu daerah-bagian, begitu pula masuk ke dalam atau menggabungkan diri kepada suatu daerah-bagian jang telah ada, hanja boleh dilakukan oleh sesuatu daerah sungguhpun sendiri bukan daerah-bagian-menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal, dengan mendjundjung asas seperti tersebut dalam pasal 43, dan sekadar hal itu mengenai masuk atau menggabungkan diri, dengan persetudjuan daerah-bagian jang bersangkutan.

Pasal 45
Tataan dan tjara mendjalankan pemerintahan daerah-daerah-bagian haruslah menurut tjara demokrasi, sesuai dengan asas-asas jang termaktub dalam Konstitusi ini.

Babakan 2. Negara-Negara

Pasal 46
1.Negara-Negara jang baru dibentuk membutuhkan pengakuan undang-undang federal.
2.Undang-undang federal tidak memberikan status negara kepada daerah-daerah jang dipandang tidak akan sanggup melaksanakan dan memenuhi hak-hak kekuasaan-kekuasaan dan kewadjiban-kewadjiban suatu negara.

Pasal 47
Peraturan-Peraturan ketatanegaraan negara-negara haruslah mendjamin hak atas kehidupan-rakjat sendiri kepada pelbagai persekutuan-rakjat di dalam lingkungan daerah mereka itu dan harus pula mengadakan kemungkinan untuk mewudjudkan hal itu setjara kenegaraan dengan aturan-aturan tentang penjusunan persekutuan itu setjara demokrasi dalam daerah-daerah otonomi.

Pasal 48
1.Peraturan-Peraturan ketatanegaraan negara-negara tidak akan memuat ketentuan jang seluruhnja atau sebagian berlawanan dengan Konstitusi ini.
2.Peraturan-Peraturan ketatanegaraan tersebut atau perubahan-perubahan dalamnja baru mulai berlaku sesudah ditimbang oleh Pemerintah federal.
Untuk maksud itu maka peraturan-peraturan tersebut sesudah selesai dibuat, dengan selekas-lekasnja dikirimkan oleh Pemerintah negara kepada Pemerintah federal.
3.Sekiranja menurut timbangan Pemerintah federal ada sesuatu jang berlawanan sebagai dimaksud dalam ajat (1), maka dalam dua bulan sesudah menerima surat-surat itu Pemerintah federal menjampaikan hal itu kepada Pemerintah negara dan mengundangnja supaja bertindak membuat perubahan.
4.Apabila Pemerintah negara tetap melalaikan menurut petundjuk-petundjuk jang dimaksud dalam ajat di atas seluruh atau sebagiannja, ataupun apabila Pemerintah negara berpendapat bahwa pentundjuk-pentundjuk itu tak tepat diberikan, maka baik Pemerintah federal maupun Pemerintah negara boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung Indonesia dan keputusan ini bersifat mengikat.
5.Apabila Pemerintah federal memberitahukan kepada Pemerintah negara dalam waktu jang tersebut dalam ajat (3), bahwa peraturan ketatanegaraan atau perubahan dalamnja jang dipertimbangkan kepadanja mendapat persetudjuannja, ataupun dalam waktu tersebut tidak memaklumkan timbangan apa-apa maka peraturan ketatanegaraan itu dipandang telah mendapat pengakuan Pemerintah federal sebagai peraturan ketatanegaraan negara itu jang sah, ataupun perubahan tersebut dianggap telah diakuinja sebagai termasuk dalam peraturan ketatanegaraan Negara itu jang sah dan dalam hal demikian maka peraturan ketatanegaraan itu lalu didjaminnja; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditentukan dalam Bab IV, Bagian III.

Babakan 3. Satuan-Satuan kenegaraan jang tegak sendiri jang bukan negara.

Pasal 49
Kedudukan dalam federasi bagi satuan-satuan kenegaraan jang tegak sendiri dan jang bukan berstatus negara, diatur dengan undang-undang federal.

Babakan 4. Daerah-Daerah jang bukan daerah-bagian dan distrik federal Djakarta.

Pasal 50
1.Pemerintahan atas daerah-daerah jang di luar lingkungan daerah sesuatu daerah-bagian, dan atas distrik federal Djakarta dilakukan oleh alat-alat-perlengkapan Republik Indonesia Serikat menurut aturan-aturan jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal.
2.Daerah-Daerah-bagian jang masuk bilangan untuk itu, boleh disertakan dalam pemerintahan itu dengan persetudjuan pemerintahnja.

Bagian II
Pembagian Penjelenggaraan-Pemerintahan Antara
Republik Indonesia Serikat Dengan Daerah-Daerah-Bagian.

Babakan 1. Pembagian penjelenggaraan-pemerintahan.

Pasal 51
1.Penjelenggaraan-pemerintahan tentang pokok-pokok jang terdaftar dalam lampiran Konstitusi ini dibebankan semata-mata kepada Republik Indonesia Serikat.
2.Daftar lampiran penjelenggaraan-pemerintahan jang tersebut dalam ajat (1) diubah, baik atas permintaan daerah-daerah-bagian bersama-sama ataupun atas inisiatip Pemerintah federal sesudah mendapat persesuaian dengan daerah-daerah-bagian bersama-sama, menurut atjara jang ditetapkan dengan undang-undang federal.
3.Perundang-undangan federal selandjutnja akan mengambil segala tindakan jang perlu untuk mengurus penjelenggaraan-pemerintahan jang dibebankan kepada federasi dengan semestinja.
4.Segala penjelenggaraan-pemerintahan jang tidak masuk dalam penetapan pada ajat-ajat di atas adalah kekuasaan daerah-daerah-bagian semata-mata.

Pasal 52
1.Daerah-bagian berhak mendapat bagian jang sebesar-besarnja dalam melaksanakan penjelenggaraan-pemerintahan federal oleh perlengkapan daerah-bagian itu sendiri. Untuk itu maka Republik Indonesia Serikat sedapat-dapatnja meminta bantuan daerah-daerah-bagian.
2.Apabila Republik Indonesia Serikat menuntut bantuan daerah-bagian untuk melaksanakan peraturan-peraturan federal, maka daerah-bagian wadjib memberikan bantuan itu.
3.Daerah-Daerah-bagian melaksanakan pemerintahan ikut-serta jang ditetapkan dalam pasal ini sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat-alat-perlengkapan federal jang bersangkutan.

Pasal 53
Dalam menjelenggarakan tugas-pemerintahannja daerah-daerah-bagian dapat bekerdja bersama menurut aturan-aturan umum jang ditetapkan undang-undang federal; aturan-aturan itu menentukan pula tjampurtangan Republik Indonesia Serikat jang boleh djadi dilakukan dalam hal itu.

Pasal 54
1.Penjelenggaraan seluruh atau sebagian tugas-pemerintahan suatu daerah-bagian oleh Republik Indonesia Serikat atau dengan kerdja-sama antara alat-alat-perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan alat-alat-perlengkapan daerah-bagian jang bersangkutan, hanjalah dapat dilaksanakan atas permintaan daerah-bagian jang bersangkutan itu. Bantuan Republik Indonesia Serikat itu sedapat mungkin terbatas pada tugas pemerintahan jang melampaui tenaga daerah-bagian itu.
2.Untuk memulai dan menjelenggarakan tugas-pemerintahan sesuatu daerah-bagian dengan tiada permintaan jang bermaksud demikian, Republik Indonesia Serikat hanja berkuasa dalam hal-hal jang akan ditentukan oleh Pemerintah federal dengan persesuaian Senat dan Dewan Perwakilan Rakjat, jakni apabila daerah-bagian itu sangat melalaikan tugasnja, dan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Babakan 2. Perhubungan keuangan.

Pasal 55
1.Undang-undang federal menentukan pendapatan-pendapatan jang, sebagai pendapatan federasi sendiri, masuk perbendaharaan Republik Indonesia Serikat; sekalian pendapatan jang lain, sekadar menurut hukum tidak mendjadi bagian persekutuan-hukum bawahan, masuk semata-mata untuk kegunaan perbendaharaan daerah-bagian, sebagai pendapatan sendiri bagi daerah-daerah itu.
2.Pada pembagian pendapatan-pendapatan jang dimaksud ajat di atas diusahakan mentjapai perimbangan, sehingga baik Republik Indonesia Serikat maupun daerah-daerah-bagian berdaja membajar segala pembajaran jang bersangkutan dengan penjelenggaraan-pemerintahannja, dari pendapatan-pendapatan sendiri.
3.Dengan tidak mengurangi dasar seperti tersebut dalam ajat jang lalu maka pembagian pendapatan-pendapatan seboleh-bolehnja disesuaikan dengan pembagian penjelenggaraan-pemerintahan seperti ditentukan dalam babakan di atas.
4.Oleh undang-undang federal dapat ditentukan bahwa atas padjak-padjak daerah-daerah-bagian dipungut opcenten untuk keperluan federasi.

Pasal 56
1.Menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal kekurangan uang pada dinas biasa dalam anggaran daerah-daerah-bagian ditutup dengan bantuan-biaja dari kas perbendaharaan Republik Indonesia Serikat.
2.Kekurangan uang pada dinas luar biasa boleh ditutup dengan bantuan-biaja jang sedemikian.

Pasal 57
1.Pindjaman uang di luar negeri dilaksanakan hanja semata-mata oleh Republik Indonesia Serikat.
2.Atas permintaan daerah-bagian, Republik Indonesia Serikat boleh melaksanakan pindjaman uang di luar negeri untuk keperluan daerah-bagian itu.
3.Untuk melaksanakan pindjaman uang dalam negeri, daerah-daerah-bagian membutuhkan pensahan lebih dahulu dari Republik Indonesia Serikat.

Pasal 58
1.Anggaran daerah-daerah-bagian jang kekurangannja ditutup dengan memberatkan kasperbendaharaan federal atau dengan djalan pindjaman, membutuhkan pensahan Pemerintah federal.
2.Dalam hal-hal jang ditundjuk oleh undang-undang federal dan menurut aturan-aturan undang-undang itu, pensahan jang dimaksud dalam ajat tadi dapat disangkutkan kepada mengadakan perubahan-perubahan dalam anggaran jang bersangkutan itu menurut petundjuk-petundjuk jang dianggap perlu oleh Pemerintah federal sepakat dengan Senat.

Pasal 59
1.Anggaran faedah-faedah-bagian selain dari pada jang tersebut dalam pasal 58 tidaklah ditjampuri oleh Republik Indonesia Serikat.
2.Akan tetapi djikalau ternjata kekatjauan dalam kebidjaksanaan-keuangan maka Pemerintah federal sepakat dengan Senat boleh menghendaki supaja daerah-bagian jang bersangkutan mengadakan perubahan tertentu dalam anggarannja.
3.Undang-undang federal menetapkan apa jang dimaksud dengan perkataan kekatjauan dalam kebidjaksanaan-keuangan, dan membuat aturan-aturan untuk melaksanakan kekuasaan seperti tersebut dalam ajat di atas, serta mengatur akibatnja berhubungan dengan pertangguhan jang mungkin terdjadi dalam melaksanakan bagian-bagian jang bersangkutan dalam anggaran itu.

Pasal 60
1.Apa jang ditetapkan dalam pasal 56 sampai dengan pasal 59 tidak boleh dilaksanakan setjara apapun, sehingga oleh karena itu terdjadi peristiwa-perubahan dalam pembagian penjelenggaraan-pemerintahan dan dalam perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah-bagian seperti diterangkan dalam bagian ini.
2.Teristimewa tidaklah akan dihubungkan sjarat-sjarat jang menudju ke arah itu kepada pemberian bantuan oleh Republik Indonesia Serikat kepada daerah-daerah-bagian, dan djuga tidak kepada pensahan pindjaman uang atau kepada pensahan anggaran.

Pasal 61
Undang-undang federal jang selandjutnja memuat aturan-aturan tentang perhubungan keuangan antara Republik Indonesia Serikat dengan daerah-daerah-bagian, di mana mungkin akan menentukan lagi djaminan-djaminan lain, sehingga Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah-bagian saling mendjundjung tinggi sepenuh-penuhnja segala hak dan kekuasaannja.

Babakan 3. Hak-Hak dan kewadjiban-kewadjiban

Pasal 62
Segala milik harta-benda, piutang dan hak-hak lain jang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan mendjadilah hak-milik Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah-bagian, jaitu sekadar bergantung kepada penjelenggaraan-pemerintahan jang mendjadi beban Republik Indonesia Serikat ataupun beban daerah-daerah-bagian.

Pasal 63
Segala kewadjiban jang diterima dari Indonesia pada pemulihan kedaulatan adalah kewadjiban Republik Indonesia Serikat.

Bagian III
Daerah-Daerah Swapradja.

Pasal 64
Daerah-Daerah Swapradja jang sudah ada, diakui.

Pasal 65
Mengatur kedudukan daerah-daerah Swapradja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah-bagian jang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak jang diadakan antara daerah-bagian dan daerah-daerah Swapradja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa Swapradja akan diperhatikan dan bahwa tiada suatupun dari daerah-daerah Swapradja jang sudah ada, dapat dihapuskan atau diperketjil bertentangan dengan kehendaknja, ketjuali untuk kepentingan umum dan sesudah undang-undang federal jang menjatakan, bahwa, kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengetjilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 66
Sambil menunggu peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal jang lalu dibuat, maka peraturan-peraturan jang sudah ada tetap berlaku, dengan pengertian, bahwa pendjabat-pendjabat Indonesia dahulu jang tersebut dalamnja diganti dengan pendjabat-pendjabat jang demikian pada daerah-bagian bersangkutan.

Pasal 67
Perselisihan-Perselisihan antara daerah-daerah-bagian dan daerah-daerah Swapradja bersangkutan tentang peraturan-peraturan sebagai dimaksud dalam pasal 65 dan tentang mendjalankannja, diputuskan oleh Mahkamah Agung Indonesia baik pada tingkat jang pertama dan jang tertinggi djuga, ataupun pada tingkat apel.

BAB III
PERLENGKAPAN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Ketentuan Umum
Alat-Alat-perlengkapan federal Republik Indonesia Serikat jalah:
a.Presiden;
b.Menteri-Menteri
c.Senat;
d.Dewan Perwakilan Rakjat;
e.Mahkamah Agung Indonesia;
f.Dewan Pengawas Keuangan.

Bagian I
Pemerintah

Pasal 68
1.Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan Pemerintah.
2.Di mana-mana dalam Konstitusi ini disebut Pemerintah, maka jang dimaksud jalah Presiden dengan seorang atau beberapa atau para menteri, jakni menurut tanggung-djawab chusus atau tanggung-djawab umum mereka itu.
3.Pemerintah berkedudukan diibu-kota Djakarta, ketjuali djika dalam hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 69
1.Presiden jalah Kepala Negara.
2.Beliau dipilih oleh orang-orang jang dikuasakan oleh pemerintah daerah-daerah-bagian jang tersebut dalam pasal 2. Dalam memilih Presiden, orang-orang jang dikuasakan itu berusaha mentjapai kata-sepakat.
3.Presiden harus orang Indonesia jang telah berusia 30 tahun; Beliau tidak boleh orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.

Pasal 70
Presiden berkedudukan di tempatkedudukan Pemerintah.

Pasal 71
Presiden sebelum memangku djabatan, mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) menurut tjara agamanja di hadapan orang-orang jang dikuasakan oleh daerah-daerah-bagian sebagai tersebut dalam pasal 69 dan jang untuk itu bersidang dalam rapat umum, sebagai berikut:
"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih mendjadi Presiden Republik Indonesia Serikat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dengan dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung, sesuatu djandji atau pemberian.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja sekuat tenaga akan memadjukan kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan melindungi dan mempertahankan kebebasan-kebebasan
dan hak-hak umum dan chusus sekalian penghuni Negara.
Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi dan lagi bahwa saja akan memelihara dan menjuruh memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja dengan setia akan memenuhi segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Presiden Republik Indonesia Serikat, sebagai sepantasnja bagi kepala negara jang baik."

Pasal 72
1.Djika perlu karena Presiden berhalangan, maka Beliau memerintahkan Perdana-Menteri mendjalankan pekerdjaan djabatannja sehari-hari.
2.Undang-undang federal mengatur pemilihan Presiden baru untuk hal, apabila Presiden tetap berhalangan, berpulang atau meletakkan djabatannja.

Pasal 73
Jang dapat diangkat mendjadi Menteri jalah orang jang telah berusia 25 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang telah ditjabut haknja untuk dipilih.

Pasal 74
1.Presiden sepakat dengan orang-orang jang dikuasakan oleh daerah-daerah-bagian sebagai tersebut dalam pasal 69, menundjuk tiga pembentuk Kabinet.
2.Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk Kabinet itu, Presiden mengangkat seorang dari padanja mendjadi Perdana-Menteri dan mengangkat Menteri-Menteri jang lain.
3.Sesuai dengan andjuran ketiga pembentuk itu djuga, Presiden menetapkan siapa-siapa dari Menteri-Menteri itu diwadjibkan memimpin departemen masing-masing Boleh pula diangkat Menteri-Menteri jang tidak memangku sesuatu departemen.
4.Keputusan-Keputusan Presiden jang memuat pengangkatan jang diterangkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini serta ditanda-tangani oleh ketiga pembentuk Kabinet.
5.Pengangkatan atau penghentian antara-waktu Menteri-Menteri dilakukan dengan keputusan Pemerintah.

Pasal 75
1.Menteri-Menteri jang diwadjibkan memimpin departemen Pertahanan, Urusan Luar-Negeri, Urusan Dalam-Negeri, Keuangan dan Urusan Ekonomi, dan djuga Perdana-Menteri, sungguhpun ia tidak diwadjibkan memimpin salah satu departemen tersebut, berkedudukan chusus seperti diterangkan di bawah ini.
2.Menteri-Menteri-pembentuk biasanja masing-masing memimpin salah satu dari departemen-departemen tersebut dalam ajat jang lalu.
3.Dalam hal-hal jang memerlukan tindakan dengan segera dan dalam hal-hal darurat, maka para menteri jang berkedudukan chusus bersama-sama berkuasa mengambil keputusan-keputusan jang dalam hal itu dengan kekuatan jang sama, menggantikan keputusan-keputusan Dewan Menteri jang lengkap.
Dalam mengambil keputusan, Menteri-Menteri itu berusaha mentjapai kata-sepakat.
4.Dalam memusjawaratkan dan memutuskan sesuatu hal jang langsung mengenai sesuatu pokok jang masuk dalam tugas suatu departemen jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1), Menteri Kepala Departemen itu turut serta.

Pasal 76
1.Untuk merundingkan bersama-sama kepentingan-kepentingan umum Republik Indonesia Serikat, Menteri-Menteri bersidang dalam Dewan Menteri jang diketuai oleh Perdana-Menteri atau dalam hal Perdana-Menteri berhalangan, oleh salah seorang Menteri berkedudukan chusus.
2.Dewan Menteri senantiasa memberitahukan segala urusan jang penting kepada Presiden. Masing-Masing Menteri berkewadjiban sama berhubung dengan urusan-urusan jang chusus masuk tugasnja.

Pasal 77
Sebelum memangku djabatannja, Menteri-Menteri mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) di hadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:
"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Menteri, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali menerima dari siapapun djuga, langsung ataupun tak langsung sesuatu djandji atau pemberian.
Saja bersumpah (berdjandji) setia kepada Konstitusi, bahwa saja akan memelihara segala peraturan jang berlaku bagi Republik Indonesia Serikat, bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara dan bahwa saja akan memenuhi dengan setia segala kewadjiban jang ditanggungkan kepada saja oleh djabatan Menteri."

Pasal 78
Gadji Presiden dan gadji Menteri-Menteri begitu pula ganti-rugi untuk biaja perdjalanan dan biaja penginapan dan, djika ada, ganti-rugi jang lain-lain diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 79
1.Djabatan Presiden dan Menteri tidak boleh dipangku bersama-sama dengan mendjalankan djabatan umum apapun di dalam dan di luar Republik Indonesia Serikat.
2.Presiden dan Menteri-Menteri tidak boleh, langsung atau tak langsung, turut serta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk sesuatu badan perusahaan jang berdasarkan perdjandjian untuk memperoleh laba atau untung jang diadakan dengan Republik Indonesia Serikat atau dengan sesuatu bagian dari Indonesia.
3.Mereka tidak boleh mempunjai piutang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat, ketjuali surat-surat-utang umum.
4.Jang ditetapkan dalam ajat (2) dan (3) pasal ini tetap berlaku atas mereka selama tiga tahun sesudah mereka meletakkan djabatannja.

Bagian II
Senat.

Pasal 80
1.Senat mewakili daerah-daerah-bagian.
2.Setiap daerah-bagian mempunjai dua anggota dalam Senat.
3.Setiap anggota Senat mengeluarkan satu suara dalam Senat.

Pasal 81
1.Anggota-Anggota Senat ditundjuk oleh pemerintah daerah-daerah-bagian, dari daftar jang disampaikan oleh masing-masing perwakilan rakjat dan jang memuat tiga tjalon untuk tiap-tiap kursi.
2.Apabila dibutuhkan tjalon untuk dua kursi, maka pemerintah bersangkutan bebas untuk menggunakan sebagai satu, daftar-daftar jang disampaikan oleh perwakilan rakjat untuk pilihan kembar itu.
3.Dalam pada itu daerah-daerah-bagian sendiri mengadakan peraturan-peraturan jang perlu untuk menundjuk anggota-anggota dalam Senat.

Pasal 82
Jang boleh mendjadi anggota Senat jalah warga-negara jang telah berusia 30 tahun dan jang bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau mendjalankan hak-pilih ataupun jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 83
Anggota-Anggota Senat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) di hadapan Presiden atau Ketua Senat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja, sebagai berikut:
"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja untuk ditundjuk mendjadi anggota Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini tiada sekali-kali menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 84
Anggota-Anggota Senat senantiasa boleh meletakkan djabatannja. Mereka memberitahukan hal itu dengan surat kepada Ketua.

Pasal 85
1.Presiden mengangkat Ketua Senat dari andjuran jang dimadjukan oleh Senat dan jang memuat sekurang-kurangnja dua orang, baik dari antaranja sendiri maupun tidak.
2.Ketua harus memenuhi sjarat-sjarat jang termaktub dalam pasal 82.
3.Ketua bukan anggota dan mempunjai suara penasehat. Ialah jang memanggil Senat.
4.Apabila salah seorang anggota telah diangkat mendjadi Ketua, maka pemerintah daerahbagian jang bersangkutan menundjuk orang lain mendjadi anggota sebagai penggantinja.
5.Senat menundjuk dari antaranja seorang Wakil-Ketua jang tetap mempunjai keanggotaan dan hak-suara.
6.Dalam hal Ketua dan Wakil-Ketua berhalangan atau tidak ada, maka rapat diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua usianja; anggota ini tetap mempunjai keanggotaan dan hak-suara.

Pasal 86
Sebelum memangku djabatannja, Ketua Senat mengangkat sumpah (keterangan dan djandji) di hadapan Presiden menurut tjara agamanja, sebagai berikut:
"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk diangkat mendjadi Ketua Senat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 87
Senat mengadakan rapat-rapatnja di Djakarta ketjuali djika dalam hal-hal darurat Pemerintah menentukan tempat jang lain.

Pasal 88
1.Rapat-Rapat jang mengenai pokok-pokok sebagai dimaksud dalam pasal 127 sub a dan pasal 168 harus terbuka bagi umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ataupun sekurang-kurangnja lima anggota menuntut, supaja pintu ditutup bagi umum.
2.Sesudah pintu ditutup, rapat memutuskan apakah permusjawaratan dilakukan dengan pintu tertutup.
3.Tentang hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup dapat djuga diputuskan dengan pintu tertutup.

Pasal 89
Ketua dan anggota-anggota Senat tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena jang dikatakannja dalam rapat atau jang dikemukakannja dengan surat kepada madjelis itu, ketjuali djika mereka dengan itu mengumumkan apa jang dikatakan atau jang dikemukakan dalam rapat tertutup dengan sjarat supaja dirahasiakan.

Pasal 90
1.Anggota-Anggota Senat mengeluarkan suaranja sebagai orang jang bebas, menurut perasaan kehormatan dan keinsjafan batinnja, tidak atas perintah atau dengan kewadjiban berembuk dahulu dengan mereka jang menundjuknja sebagai anggota.
2.Mereka tidak mengeluarkan suara tentang hal jang mengena dirinja sendiri.

Pasal 91
Keanggotaan Senat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Perwakilan Rakjat, dan djuga tidak dengan djabatan-djabatan federal, jakni djabatan Presiden, Menteri, Djaksa Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Mahkamah Agung, Ketua, Wakil-Ketua atau Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan dengan djabatan-djabatan Wali Negara, Menteri atau Kepala-departemen daerah-bagian.

Pasal 92
Gadji Ketua Senat, tundjangan-tundjangan jang akan diberikan kepada anggota-anggota dan mungkin djuga kepada Ketua, begitu pula biaja perdjalanan dan penginapan jang harus didapatnja, diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 93
1.Sekalian orang jang menghadiri rapat Senat jang tertutup, wadjib merahasiakan jang dibitjarakan dalam rapat itu, ketjuali djika madjelis ini memutuskan lain, ataupun djika kewadjiban merahasiakan itu dihapuskan.
2.Hal itu berlaku djuga terhadap anggota-anggota Menteri-Menteri dan pegawai-pegawai jang mendapat tahu dengan tjara bagaimanapun tentang jang dibitjarakan itu.

Pasal 94
1.Senat tidak boleh bermusjawarat atau mengambil keputusan, djika tidak hadir lebih dari seperdua djumlah anggota-sidang.
2.Sekadar dalam Konstitusi ini tidak ditetapkan lain, maka segala keputusan diambil dengan djumlah terbanjak mutlak suara jang dikeluarkan.
3.Apabila, pada waktu mengambil keputusan, suara-suara sama berat, dalam hal rapat itu lengkap anggotanja, usul itu dianggap ditolak atau dalam hal lain, mengambil keputusan ditangguhkan sampai rapat jang berikut. Apabila suara-suara sama berat lagi, maka usul itu dianggap ditolak.
4.Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan rahasia dan tertulis. Apabila suara-suara sama berat, maka keputusan diambil dengan undian.

Pasal 95
Senat selekas mungkin menetapkan peraturan ketertibannja.

Pasal 96
Senat dapat mengundang Menteri-Menteri untuk turut serta dalam permusjawaratannja dan memberi penerangan dalamnja.

Pasal 97
Pada saat jang tersebut dalam pasal 112, maka Senat jang bersidang dibubarkan dan diganti dengan Senat baru.

Bagian III
Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 98
Dewan Perwakilan Rakjat mewakili seluruh Rakjat Indonesia dan terdiri dari 150 anggota; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat kedua pasal 100.

Pasal 99
Djumlah anggota dari Negara Republik Indonesia seperdua dari djumlah semua anggota dari daerah-daerah Indonesia selebihnja.

Pasal 100
1.Golongan-Golongan-ketjil Tionghoa, Eropah dan Arab akan berwakil dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan berturut-turut 9, 6 dan 3 anggota.
2.Djika djumlah-djumlah itu tidak tertjapai dengan pengutusan atas dasar pasal 109 dan pasal 110, ataupun pasal 111, tidak tertjapai, maka Pemerintah Republik Indonesia Serikat mengangkat wakil-wakil tambahan bagi golongan-golongan-ketjil itu. Djumlah anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebagai tersebut dalam pasal 98 ditambah dalam hal itu djika perlu dengan djumlah pengangkatan-pengangkatan itu.

Pasal 101
Jang boleh mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat jalah warganegara jang telah berusia 25 tahun dan bukan orang jang tidak diperkenankan serta dalam atau-mendjalankan hak-pilih ataupun orang jang haknja untuk dipilih telah ditjabut.

Pasal 102
Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakjat tidak dapat dirangkap dengan keanggotaan Senat dan djuga tidak dengan djabatan-djabatan jang tersebut dalam pasal 91.

Pasal 103
1.Dewan Perwakilan Rakjat memilih dari antaranja seorang Ketua dan seorang atau beberapa orang Wakil-Ketua. Pemilihan-Pemilihan ini membutuhkan pensahan Presiden.
2.Selama pemilihan Ketua dan Wakil-Ketua belum disahkan oleh Presiden, rapat diketuai untuk sementara oleh anggota jang tertua umurnja.

Pasal 104
Anggota-Anggota Dewan Perwakilan Rakjat sebelum memangku djabatannja, mengangkat sumpah di hadapan Presiden atau Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jang dikuasakan untuk itu oleh Presiden, menurut tjara agamanja, sebagai berikut:
"Saja bersumpah (menerangkan) bahwa saja, untuk dipilih (diangkat) mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat, langsung ataupun tak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau mendjandjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun djuga.
Saja bersumpah (berdjandji) bahwa saja, untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu dalam djabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima, langsung ataupun tak langsung, dari siapapun djuga sesuatu djandji atau pemberian.
Saja bersumpah (berdjandji), bahwa saja senantiasa akan membantu memelihara Konstitusi dan segala peraturan jang lain jang berlaku bagi Negara, bahwa saja akan mengabdi sekuat tenaga kepada kesedjahteraan Republik Indonesia Serikat dan bahwa saja akan mengabdi dengan setia kepada Nusa dan Bangsa dan Negara."

Pasal 105
Menteri-Menteri duduk dalam Dewan Perwakilan Rakjat dengan suara penasehat. Ketua memberi kesempatan berbitjara kepadanja, apabila dan tiap-tiap kali mereka mengingininja.

Pasal 106
1.Dewan Perwakilan Rakjat bersidang, apabila Pemerintah menjatakan kehendaknja tentang itu atau apabila Ketua atau sekurang-kurangnja limabelas anggota menganggap hal itu perlu.
2.Ketua memanggil rapat Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 107
Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakjat terbuka untuk umum, ketjuali djika Ketua menimbang perlu ditutup ataupun sekurang-kurangnja sepuluh anggota menuntut hal itu.

Pasal 108
Jang ditetapkan untuk Senat dalam pasal 84, 87, 88 ajat kedua dan ketiga, 89, 90, 92, 93, 94 dan 95 berlaku demikian djuga berhubung dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 109
1.Untuk Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama, mengutus anggota-anggota dari daerah-daerah selebihnja jang tersebut dalam pasal 99, diatur dan diselenggarakan dengan perundingan bersama-sama oleh daerah-daerah-bagian jang tersebut dalam pasal 2, ketjuali Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan asas-asas demokrasi dan seboleh-bolehnja dengan perundingan dengan daerah-daerah jang tersebut dalam pasal 2, sub c jang bukan daerah-bagian.
2.Untuk pembagian djumlah-djumlah anggota jang akan diutus di antara daerah-daerah itu, diambil sebagai dasar perbandingan djumlah-djiwa rakjat daerah-daerah-bagian tersebut.

Pasal 110
1.Bagaimana tjaranja anggota diutus ke Dewan Perwakilan Rakjat jang pertama, diatur oleh daerah-daerah-bagian.
2.Di mana pengutusan demikian tidak dapat terdjadi dengan djalan pemilihan jang seumumumumnja, pengutusan itu dapat dilakukan dengan djalan penundjukan anggota-anggota oleh perwakilan rakjat daerah-daerah bersangkutan, djika ada disitu perwakilan demikian. Djuga apabila, karena hal-hal jang sungguh, perlu diturut tjara jang lain, akan diusahakan untuk mentjapai perwakilan jang sesempurna-sempurnanja, menurut kehendak rakjat.

Pasal 111
1.Dalam tempo satu tahun sesudah Konstitusi mulai berlaku, maka di seluruh Indonesia Pemerintah memerintahkan mengadakan pemilihan jang bebas dan rahasia untuk menjusun Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih setjara umum.
2.Undang-Undang federal mengadakan aturan-aturan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Rakjat baru jang dimaksud dalam ajat (1) dan menentukan pembagian djumlah-djumlah anggota jang akan diutus, antara daerah-daerah selebihnja jang tersebut dalam pasal 99.

Pasal 112
Pada saat jang akan ditetapkan oleh Pemerintah, selekas mungkin sesudah pemilihan jang dimaksud dalam pasal 111 Dewan Perwakilan Rakjat pertama dibubarkan dan diganti dengan Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih itu.

Bagian IV
Mahkamah Agung.

Pasal 113
Maka adalah suatu Mahkamah Agung Indonesia jang susunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 114
1.Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat-ajat jang berikut.
2.Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung diperhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu.
3.Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut tjara dan dalam hal jang ditentukan oleh undang-undang federal.
4.Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

Bagian V
Dewan Pengawas Keuangan

Pasal 115
Maka adalah suatu Dewan Pengawas Keuangan jang susunan dan kekuasaannja diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 116
1.Untuk pertama kali dan selama undang-undang federal belum menetapkan lain, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan diangkat oleh Presiden setelah mendengarkan Senat. Pengangkatan itu adalah untuk seumur hidup; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam ajat-ajat jang berikut.
2.Undang-undang federal dapat menetapkan, bahwa Ketua, Wakil-Ketua dan anggota-anggota diperhentikan, apabila mentjapai usia jang tertentu.
3.Mereka dapat dipetjat atau diperhentikan menurut tjara dan dalam hal jang ditentukan dengan undang-undang federal.
4.Mereka dapat diperhentikan oleh Presiden atas permintaan sendiri.

BAB IV
PEMERINTAHAN

Bagian 1
Ketentuan-Ketentuan Umum

Pasal 117
1.Pemerintahan federal atas Indonesia-sekadar tidak diwadjibkan kepada alat-alat-perlengkapan jang lain-didjalankan oleh Pemerintah Republik Indonesia Serikat.
2.Pemerintah menjelenggarakan kesedjahteraan Indonesia dan teristimewa mengurus, supaja Konstitusi, undang-undang federal dan peraturan-peraturan lain jang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat, didjalankan.

Pasal 118
1.Presiden tidak dapat diganggu-gugat.
2.Menteri-Menteri bertanggung-djawab atas seluruh kebidjaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnja, maupun masing-masing untuk bagiannja sendiri-sendiri dalam hal itu.

Pasal 119
Sekalian keputusan Presiden serta ditanda-tangani oleh Menteri-Menteri jang bersangkutan, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 74, ajat keempat.

Pasal 120
1.Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak interpelasi dan anggota-anggota mempunjai hak menanja.
2.Menteri-Menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan jang dikehendaki menurut ajat jang lalu dan jang pemberiannja dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 121
Dewan Perwakilan Rakjat mempunjai hak menjelidik (enquete), menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 122
Dewan Perwakilan Rakjat jang ditundjuk menurut pasal 109 dan 110 tidak dapat memaksa Kabinet atau masing-masing Menteri meletakkan djabatannja.

Pasal 123
1.Pemerintah mendengarkan Senat tentang segala hal, apabila dianggapnja perlu untuk itu.
2.Senat dapat memberikan nasehat kepada Pemerintah atas kehendaknja sendiri tentang segala hal apabila dianggapnja perlu untuk itu.
3.Senat didengarkan tentang urusan-urusan penting jang chusus mengenai satu, beberapa atau semua daerah-bagian atau bagian-bagiannja, ataupun jang chusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah jang tersebut dalam pasal 2.
Aturan ini mempunjai ketjuali, djika, karena keadaan-keadaan jang mendesak, perlu diambil tindakan jang segera, sedang Senat tidak bersidang.
4.Senat didengarkan, ketjuali dalam hal sebagai diterangkan dalam suku kedua ajat jang lalu, tentang segala rantjangan undang-undang darurat sebagai dimaksud dalam pasal 139.
5.Pemerintah memberitahukan kepada Senat segala keputusan tentang hal-hal jang dalamnja Senat telah didengarkan.
6.Djika Senat telah didengarkan, maka hal itu diberitahukan dikepala surat-surat-keputusan bersangkutan.

Pasal 124
1.Senat dapat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, meminta keterangan kepada Pemerintah.
2.Pemerintah memberikan keterangan itu, ketjuali djika menurut timbangannja hal itu berlawanan dengan kepentingan umum Republik Indonesia Serikat.

Pasal 125
Pegawai-Pegawai Republik Indonesia Serikat diangkat menurut aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 126
Presiden memberikan tanda-tanda kehormatan jang diadakan dengan undang-undang federal.

Bagian II
Perundang-undangan

Pasal 127
Kekuasaan perundang-undangan federal, sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, dilakukan oleh:
a.Pemerintah, bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, sekadar hal itu mengenai peraturan-peraturan tentang hal-hal jang chusus mengenai satu, beberapa atau semua daerahbagian atau bagian-bagiannja, ataupun jang chusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-daerah jang tersebut dalam pasal 2;
b.Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat, dalam seluruh lapangan pengaturan selebihnja.

Pasal 128
1.Usul Pemerintah tentang undang-undang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dengan amanat Presiden dan dikirimkan serentak kepada Senat untuk diketahui.
2.Senat berhak memadjukan usul undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakjat tentang hal-hal sebagai tersebut dalam pasal 127, sub a.
Apabila Senat menggunakan hak ini, maka hal itu diberitahukannja serentak kepada Presiden, dengan menjampaikan salinan usul itu.
3.Dewan Perwakilan Rakjat berhak memadjukan usul undang-undang kepada Pemerintah.

Pasal 129
Dewan Perwakilan Rakjat berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam usul undang-undang jang dimadjukan oleh Pemerintah atau Senat kepadanja, ketjuali jang ditetapkan dalam pasal 132.

Pasal 130
1.Sekalian usul undang-undang jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan, djika usul-usul itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, telah dirundingkan oleh Senat sesuai dengan jang ditetapkan dalam pasal 131 dan pasal-pasal berikutnja, memperoleh kekuatan undang-undang, apabila sudah disahkan oleh Pemerintah.
2.Undang-undang federal tidak dapat diganggu-gugat.

Pasal 131
Usul undang-undang dirundingkan oleh Senat, berdasarkan kekuasaannja turut serta membuat undang-undang, djika baik Pemerintah, maupun Dewan Perwakilan Rakjat ataupun Senat sendiri menimbang, bahwa usul itu mengenai pengaturan urusan jang masuk dalam jang diterangkan dalam pasal 127, sub a.

Pasal 132
1.Apabila Senat menolak usul jang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka sungguhpun demikian, usul itu dapat djuga disahkan oleh Pemerintah, djika Dewan Perwakilan Rakjat menerimanja dengan tidak mengubahnja lagi dan dengan sekurangkurangnja duapertiga dari djumlah suara anggota-anggota jang hadir.
2.Keputusan jang tersebut dalam ajat pertama, hanja akan dapat diambil oleh Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapat jang dalamnja sekurang-kurangnja hadir duapertiga dari djumlah anggotasidang.

Pasal 133
1.Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul undang-undang Pemerintah dengan mengubahnja ataupun tidak, maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal itu, kepada:
a.Senat, djika usul itu mengenai pengaturan suatu urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden;
b.Presiden, djika usul itu mengenai pengaturan urusan jang lain.
2.Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menerima usul jang dimadjukan kepadanja oleh Senat, maka usul itu dikirimkannja:
a.djika diubahnja, kepada Senat untuk dirundingkan lebih djauh;
b.djika tidak diubahnja, kepada Pemerintah untuk disahkan.
Dalam hal sub a Dewan Perwakilan Rakjat memberitahukan hal itu kepada Presiden, dalam hal sub b kepada Senat.

Pasal 134
Apabila Dewan Perwakilan Rakjat menolak usul undang-undang Pemerintah, maka hal itu diberitahukannja kepada Presiden dan djuga kepada Senat, djika usul itu mengenai urusan jang tersebut dalam pasal 127, sub a.

Pasal 135
1.Dewan Perwakilan Rakjat, apabila memutuskan akan mengandjurkan usul undang-undang, mengirimkan usul itu untuk dirundingkan kepada Senat, djika usul itu mengenai pengaturan urusan jang tersebut dalam pasal 127, sub a, dengan pemberitahuan serentak kepada Presiden.
2.Dalam sekalian hal jang lain Dewan Perwakilan Rakjat mengirimkan usulnja tentang undang-undang, untuk disahkan oleh Pemerintah, kepada Presiden dan serentak kepada Senat untuk diketahui.

Pasal 136
1.Apabila Senat menerima pula usul jang telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannja diberitakannja serentak kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
2.Apabila Senat menolak usul jang sebelum itu sudah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka usul itu dikirimkannja dengan memberitahukan hal itu kepada Presiden, dengan pemberitaan serentak kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
3.Pemerintah dapat menjampaikan sekali lagi usul jang telah ditolak oleh Senat, kepada Dewan Perwakilan Rakjat untuk diulang dirundingkan sesuai dengan pasal 132. Apabila Pemerintah memutuskan untuk berbuat demikian, maka jang ditetapkan dalam ajat pertama pasal 128 berlaku demikian djuga.

Pasal 137
1.Apabila Dewan Perwakilan Rakjat pada pengulangan perundingan sesuai dengan pasal 132, menerima usul undang-undang, maka usul itu dikirimkannja kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah dan keputusannja diberitahukannja serentak kepada Senat.
2.Apabila Dewan Perwakilan Rakjat pada pengulangan perundingan menolak usul undang-undang maka hal itu diberitahukannja kepada Presiden dan kepada Senat.

Pasal 138
1.Selama suatu usul undang-undang belum diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat sesuai dengan ketentuan-ketentuan jang lalu dalam bagian ini, dan-djika usul itu mengenai urusan sebagai diterangkan dalam pasal 127, sub a-belum dirundingkan oleh Senat, maka usul itu dapat ditarik kembali oleh alat-perlengkapan jang memadjukannja.
2.Pemerintah harus mensahkan usul undang-undang jang sudah diterima, ketjuali djika ia dalam satu bulan sesudah usul itu disampaikan kepadanja untuk disahkan, menjatakan keberatannja jang tak dapat dihindarkan.
3.Pensahan oleh Pemerintah, ataupun keberatan Pemerintah sebagai dimaksud dalam ajat jang lalu, diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat dan kepada Senat dengan amanat Presiden.

Pasal 139
1.Pemerintah berhak atas kuasa dan tanggung-djawab sendiri menetapkan undang-undang darurat untuk mengatur hal-hal penjelenggaraan-pemerintahan federal jang karena keadaan-keadaan jang mendesak perlu diatur dengan segera.
2.Undang-undang darurat mempunjai kekuasaan dan kuasa undang-undang federal; ketentuan ini tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal jang berikut.

Pasal 140
1.Peraturan-Peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat, segera sesudah ditetapkan, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang merundingkan peraturan itu menurut jang ditentukan tentang merundingkan usul undang-undang Pemerintah.
2.Djika suatu peraturan jang dimaksud dalam ajat jang lalu, waktu dirundingkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagian ini, ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakjat, maka peraturan itu tidak berlaku lagi karena hukum.
3.Djika undang-undang darurat jang menurut ajat jang lalu tidak berlaku lagi, tidak mengatur segala akibat jang timbul dari peraturannja-baik jang dapat dibetulkan maupun jang tidak- maka undang-undang federal mengadakan tindakan-tindakan jang perlu tentang itu.
4.Djika peraturan jang termaktub dalam undang-undang darurat itu diubah dan ditetapkan sebagai undang-undang federal, maka akibat-akibat perubahannja diatur pula sesuai dengan jang ditetapkan dalam ajat jang lalu.

Pasal 141
1.Peraturan-Peraturan pendjalankan undang-undang ditetapkan oleh Pemerintah. Namanja jalah peraturan-Pemerintah.
2.Peraturan-Pemerintah dapat mengantjamkan hukuman-hukuman atas pelanggaran aturan-aturannja. Batas-Batas hukuman jang akan ditetapkan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 142
1.Undang-undang federal dan peraturan-Pemerintah dapat memerintahkan kepada alat-alat-perlengkapan lain dalam Republik Indonesia Serikat mengatur selandjutnja pokok-pokok jang tertentu jang diterangkan dalam ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan itu.
2.Undang-undang dan peraturan-Pemerintah jang bersangkutan memberikan aturan-aturan tentang pengumuman peraturan-peraturan demikian.

Pasal 143
1.Undang-undang federal mengadakan aturan-aturan tentang mengeluarkan, mengumumkan dan mulai berlakunja undang-undang federal dan peraturan-peraturan-Pemerintah.
2.Pengumuman, terdjadi dalam bentuk menurut undang-undang, adalah sjarat tunggal untuk kekuatan mengikat.

Bagian III
Pengadilan

Pasal 144
1.Perkara perdata dan perkara hukuman perdata, semata-mata masuk perkara jang diadili oleh pengadilan-pengadilan jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang, termasuk dalamnja hakim daerah Swapradja, hakim adat dan hakim agama.
2.Mengangkat dalam djabatan kehakiman jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang, didasarkan semata-mata pada sjarat kepandaian, ketjakapan, dan kelakuan takbertjela jang ditetapkan dengan undang-undang. Memperhentikan, memetjat untuk sementara dan memetjat dari djabatan jang demikian hanja boleh dalam hal-hal jang ditentukan dengan undang-undang.

Pasal 145
1.Segala tjampur-tangan, bagaimanapun djuga, oleh alat-alat-perlengkapan jang bukan perlengkapan kehakiman, terlarang, ketjuali djika diizinkan oleh undang-undang.
2.Asas ini hanja berlaku terhadap pengadilan Swapradja dan pengadilan adat, sekadar telah diatur tjara meminta pertimbangan kepada hakim jang ditundjuk dengan undang-undang.

Pasal 146
1.Segala keputusan kehakiman harus berisi alasan-alasannja dan dalam perkara hukuman harus menjebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat jang didjadikan dasar hukuman itu.
2.Lain daripada ketjuali jang ditetapkan oleh undang-undang, sidang pengadilan terbuka untuk umum.
Untuk ketertiban dan kesusilaan umum, hakim boleh menjimpang dari aturan ini.
3.Keputusan senantiasa dinjatakan dengan pintu terbuka.

Pasal 147
1.Mahkamah Agung Indonesia jalah pengadilan federal tertinggi.
2.Pengadilan-Pengadilan federal jang lain dapat diadakan dengan undang-undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Djakarta akan dibentuk sekurang-kurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat pertama, dan sekurang-kurangnja satu pengadilan federal jang mengadili dalam tingkat apel.

Pasal 148
1.Presiden, Menteri-Menteri, Ketua dan anggota-anggota Senat, Ketua dan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota-anggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah ini, Ketua, Wakil-Ketua dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi serta pegawai-pegawai, anggota-anggota madjelis-madjelis tinggi dan pendjabat-pendjabat lain jang ditundjuk dengan undang-undang federal, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi djuga di muka Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kedjahatan- dan pelanggaran-djabatan serta kedjahatan dan pelanggaran lain ditentukan dengan undang-undang federal dan jang dilakukannja dalam masa pekerdjaannja, ketjuali djika ditetapkan lain dengan undang-undang federal.
2.Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata dan perkara hukuman perdata terhadap golongan-golongan orang dan badan jang tertentu hanja boleh diadili oleh pengadilan federal jang ditundjuk dengan undang-undang itu.
3.Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan bahwa perkara perdata jang mengenai peraturan-peraturan jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang federal hanja boleh diadili oleh pengadilan federal.
4.Dalam hal-hal jang ditundjuk dengan undang-undang federal, terhadap keputusan-keputusan jang diberikan dalam tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung.

Pasal 149
Tataan, kekuasaan dan djalan-pengadilan pengadilan-pengadilan federal ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 150
Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan-pengadilan federal jang lain, menurut aturan-aturan ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 151
Dengan mengetjualikan jang ditetapkan dalam pasal 148 dan dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 50, pengadilan dalam perkara perdata dan hukuman perdata dalam daerah-daerah-bagian dilakukan oleh pengadilan jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian itu.

Pasal 152
Tataan, kekuasaan dan djalan-pengadilan pengadilan-pengadilan jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian, ditetapkan dengan undang-undang itu.

Pasal 153
1.Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan pengadilan tertinggi daerah-bagian, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal.
2.Mahkamah itu melakukan pengawasan tertinggi, djuga menurut aturan-aturan undang-undang federal, atas pengadilan-pengadilan lain jang diadakan dengan atau atas kuasa undang-undang daerahbagian, tetapi hanja selama tidak diadakan pengawasan tertinggi lain oleh daerah-bagian itu.

Pasal 154
1.Keputusan kehakiman jang diambil oleh pengadilan-pengadilan jang diadakan atau diakui dengan atau atas kuasa undang-undang daerah-bagian sedang keputusan itu dapat didjalankan dalam seluruh daerah-hukum daerah-bagian itu, dengan tjara sedemikian dapat didjalankan djuga di lain-lain tempat di Indonesia.
2.Dengan undang-undang federal dapat ditetapkan akta-akta jang dapat didjalankan di seluruh Indonesia, dengan tjara jang seboleh-bolehnja sesuai dengan tjara jang ditentukan dalam hukum-daerah.

Pasal 155
Undang-undang daerah-bagian mengatur kekuasaan pengadilan-pengadilan jang diakui dengan atau atas kuasa undang-undang itu.

Pasal 156
1.Djika Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan lain jang mengadili dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, beranggapan bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah-bagian berlawanan dengan Konstitusi ini, maka dalam keputusan kehakiman itu djuga, ketentuan itu dinjatakan dengan tegas tak-menurut-Konstitusi.
2.Mahkamah Agung berkuasa djuga menjatakan dengan tegas bahwa suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau dalam undang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, djika ada surat permohonan jang beralasan jang dimadjukan, untuk Pemerintah Republik Indonesia Serikat, oleh atau atas nama Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, ataupun, untuk suatu pemerintah daerah-bagian jang lain, oleh Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerahbagian jang dimaksud kemudian.

Pasal 157
1.Sebelum pernjataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang suatu daerah-bagian untuk pertama kali diutjapkan atau disahkan, maka Mahkamah Agung memanggil Djaksa Agung pada Madjelis itu, atau kepala Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian bersangkutan, untuk didengarkan dalam madjelis-pertimbangan.
2.Keputusan Mahkamah Agung jang dalamnja pernjataan tak-menurut-Konstitusi untuk pertama kali diutjapkan atau disahkan, diutjapkan pada sidang pengadilan umum. Pernjataan itu selekas mungkin diumumkan oleh Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dalam warta resmi Republik Indonesia Serikat.

Pasal 158
1.Djika dalam perkara perdata atau dalam perkara hukuman perdata, pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung menjatakan suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan atau undang-undang daerah-bagian tak-menurut-Konstitusi, dan Mahkamah Agung karena sesuatu sebab memeriksa perkara itu, maka karena djabatannja ia mempertimbangkan dalam keputusannja apakah pernjataan tak-menurut-Konstitusi itu dilakukan pada tempatnja.
2.Terhadap pernjataan tak-menurut-Konstitusi sebagai dimaksud dalam ajat jang lalu, pihak-pihak jang dikenai kerugian oleh pernjataan itu dan jang tidak mempunjai alat-hukum terhadapnja, dapat memadjukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum kepada Mahkamah Agung.
3.Djaksa Agung pada Mahkamah Agung dan djuga kepala Kedjaksaan pada pengadilan tertinggi daerah-bagian itu, dapat karena djabatannja memadjukan tuntutan kepada Mahkamah Agung untuk kasasi karena pelanggaran hukum terhadap pernjataan tak-menurut-Konstitusi jang tak terubah lagi sebagai dimaksud dalam ajat (1).
4.Pernjataan tak-menurut-Konstitusi tentang suatu ketentuan dalam peraturan ketatanegaraan suatu daerah-bagian oleh pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, djika tidak dengan tegas berdasarkan pernjataan tak-menurut-Konstitusi jang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap ketentuan itu dan jang telah diumumkan menurut pasal 157, haruslah disahkan oleh Mahkamah Agung, sebelum keputusan kehakiman jang berdasar atasnja dapat didjalankan.
Permohonan untuk pensahan dirundingkan dalam madjelis-pertimbangan. Permohonan itu ditiadakan djika pernjataan tak-menurut-Konstitusi itu dihapuskan sebelum perundingan itu selesai.
Djika Mahkamah Agung menolak permohonan pensahan itu, maka Mahkamah menghapuskan keputusan kehakiman jang memuat pernjataan tak-menurut-Konstitusi sekadar itu dan Mahkamah itupun bertindak selandjutnja seakan-akan salah suatu pihak telah memadjukan tuntutan untuk kasasi karena pelanggaran hukum.
5.Tentang jang ditentukan dalam pasal ini dan kedua pasal jang lalu, dengan undang-undang federal dapat ditetapkan aturan-aturan lebih landjut, termasuk tenggang-tenggang

Pasal 159
Pengadilan perkara hukuman ketenteraan diatur dengan undang-undang federal.

Pasal 160
1.Presiden mempunjai hak memberi ampun dari hukuman-hukuman jang didjatuhkan oleh keputusan kehakiman.
Hak itu dilakukannja sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung, sekadar dengan undang-undang federal tidak ditundjuk pengadilan jang lain untuk memberi nasehat.
2.Djika hukuman mati didjatuhkan, maka keputusan kehakiman itu tidak dapat didjalankan, melainkan sesudah Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal, diberikan kesempatan untuk memberi ampun.
3.Amnesti hanja dapat diberikan dengan undang-undang federal ataupun, atas kuasa undang-undang federal, oleh Presiden sesudah meminta nasehat dari Mahkamah Agung.

Pasal 161
Pemutusan tentang sengketa jang mengenai hukum tata-usaha diserahkan kepada pengadilan jang mengadili perkara perdata ataupun kepada alat-alat-perlengkapan lain, tetapi djika demikian sebolehbolehnja dengan djaminan jang serupa tentang keadilan dan kebenaran.

Pasal 162
Dengan undang-undang federal dapat diatur tjara memutuskan sengketa jang mengenai hukum tata-usaha dan jang bersangkutan dengan peraturan-peraturan jang diadakan dengan atau atas kuasa Konstitusi ini atau jang diadakan dengan undang-undang federal, sedang peraturan-peraturan itu tidak langsung mengenai semata-mata alat-alat-perlengkapan dan penghuni satu daerah-bagian sadja, termasuk badan-badan-hukum publik jang dibentuk atau diakui dengan atau atas kuasa suatu undang-undang daerah-bagian itu.

Pasal 163
1.Di mana dalam bagian ini disebut "undang-undang", maka dimaksud dengan itu baik undang-undang federal maupun undang-undang daerah-bagian, ketjuali djika ditetapkan jang sebaliknja.
2.Di mana dalam bagian ini disebut "undang-undang daerah-bagian" maka dimaksud dengan itu peraturan-peraturan jang ditetapkan oleh alat-alat pengundang-undang daerah-bagian jang tertinggi.
3.Di mana dalam pasal 154, 156 dan 158 bagian ini disebut "keputusan kehakiman", maka dengan itu dimaksud pula penetapan-penetapan kehakiman.

Bagian IV
Keuangan

Babakan 1. Hak uang

Pasal 164
1.Di seluruh daerah Republik Indonesia Serikat hanja diakui sah, alat-alat-pembajar jang aturan-aturan pengeluarannja ditetapkan dengan undang-undang federal.
2.Satuan-hitung untuk menjatakan alat-alat-pembajar sah itu ditetapkan dengan undang-undang federal.
3.Undang-undang federal mengakui sah alat-alat-pembajar baik hingga djumlah jang tak terbatas maupun hingga djumlah terbatas jang ditentukan untuk itu.
4.Pengeluaran alat-alat-pembajar jang sah dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah Republik Indonesia Serikat ataupun oleh bank-sirkulasi.

Pasal 165
1.Untuk Indonesia ada satu bank-sirkulasi.
2.Penundjukan sebagai bank-sirkulasi dan pengaturan tataan dan kekuasaannja dilakukan dengan undang-undang federal.

Babakan 2. Pengurusan Keuangan Federal Anggaran--Pertanggung-djawaban--Gadji

Pasal 166
1.Pemerintah memegang pengurusan umum keuangan federal.
2.Keuangan Republik Indonesia Serikat dipimpin dan ditanggungdjawabkan menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 167
Dengan undang-undang federal ditetapkan anggaran semua pengeluaran Republik Indonesia Serikat dan ditundjuk pendapatan-pendapatan untuk menutup pengeluaran itu.

Pasal 168
1.Usul undang-undang penetapkan anggaran umum oleh Pemerintah dimadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat sebelum permulaan masa jang berkenaan dengan anggaran itu.
Masa itu tidak boleh lebih dari dua tahun.
2.Usul undang-undang pengubah anggaran umum, tiap-tiap kali djika perlu dimadjukan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakjat.
3.Usul undang-undang dimaksud dalam kedua ajat jang lalu dirundingkan pula oleh Senat atas dasar ketentuan-ketentuan Bagian II Bab ini.

Pasal 169
1.Anggaran terdiri dari bagian-bagian jang masing-masing sekadar perlu, dibagi dalam dua bab, jaitu satu untuk mengatur pengeluaran-pengeluaran dan satu lagi untuk menundjuk pendapatan-pendapatan
Bab-Bab terbagi dalam pos-pos
2.Untuk tiap-tiap departemen kementerian anggaran sedikit-dikitnja memuat satu bagian.
3.Undang-undang penetapkan anggaran masing-masing memuat tidak lebih dari satu bagian.
4.Dengan undang-undang dapat diizinkan pemindahan.

Pasal 170
Pengeluaran dan penerimaan Republik Indonesia Serikat ditanggungdjawabkan kepada Dewan Perwakilan Rakjat, sambil memadjukan perhitungan jang disahkan oleh Dewan Pengawas Keuangan, menurut aturan-aturan jang diberikan dengan undang-undang federal.

Pasal 171
Tidak diperkenankan memungut padjak untuk kegunaan kas federal, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 172
1.Pindjaman uang atas tanggungan Republik Indonesia Serikat tidak dapat diadakan, didjamin atau disahkan, ketjuali dengan kuasa undang-undang federal.
2.Pemerintah berhak, dengan mengindahkan aturan-aturan jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal, mengeluarkan biljet-biljet dan promes-promes-perbendaharaan.

Pasal 173
1.Dengan tidak mengurangi jang diatur dengan ketentuan-ketentuan chusus, gadji-gadji dan lain-lain pendapatan anggota madjelis-madjelis dan pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat ditentukan oleh Pemerintah, dengan mengindahkan aturan-aturan jang akan ditetapkan dengan undang-undang federal dan menurut asas, bahwa dari djabatan tidak boleh diperoleh keuntungan lain dari pada jang dengan tegas diperkenankan.
2.Undang-undang dapat memperkenankan pemindahan kekuasaan jang diterangkan dalam ajat (1) kepada alat-alat-perlengkapan lain jang berkuasa.
3.Pemberian pensiun kepada pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat diatur dengan undang-undang federal.

Bagian V
Perhubungan Luar-Negeri

Pasal 174
Pemerintah memegang pengurusan perhubungan luar-negeri.

Pasal 175
1.Presiden mengadakan dan mensahkan segala perdjandjian (traktat) dan persetudjuan lain dengan negara-negara lain.
Ketjuali djika ditentukan lain dengan undang-undang federal, perdjandjian atau persetudjuan lain tidak disahkan, melainkan djika sudah disetudjui dengan undang-undang.
2.Masuk dalam dan memutuskan perdjandjian dan persetudjuan lain, hanja dilakukan oleh Presiden dengan kuasa undang-undang federal.

Pasal 176
Berdasarkan perdjandjian dan persetudjuan jang tersebut dalam pasal 175, Pemerintah memasukkan Republik Indonesia Serikat ke dalam organisasi-organisasi antarnegara.

Pasal 177
Pemerintah berusaha memetjahkan perselisihan-perselisihan dengan negara-negara lain dengan djalan damai dan dalam hal itu memutuskan pula tentang meminta ataupun tentang menerima pengadilan atau pewasitan antarnegara.

Pasal 178
Presiden mengangkat wakil-wakil Republik Indonesia Serikat pada negara-negara lain dan menerima wakil negara-negara lain pada Republik Indonesia Serikat.

Bagian VI
Pertahanan Kebangsaan dan Keamanan Umum

Pasal 179
Undang-undang federal menetapkan aturan-aturan tentang hak dan kewadjiban warga-negara jang sanggup membantu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Serikat dan membela daerahnja.
Ia mengatur tjara mendjalankan hak dan kewadjiban itu dan menentukan ketjualinja.

Pasal 180
1.Tentera Republik Indonesia Serikat bertugas melindungi kepentingan-kepentingan Republik Indonesia Serikat.
Tentera itu dibentuk dari mereka jang sukarela masuk tentera dan mereka jang wadjib masuk tentera.
2.Undang-undang federal mengatur masuk tentera jang diwadjibkan.

Pasal 181
1.Pemerintah memegang pengurusan pertahanan.
2.Undang-undang federal mengatur pembentukan, susunan dan tataan, tugas dan kekuasaan alat-perlengkapan jang diberi kewadjiban menjelenggarakan kebidjaksanaan pertahanan pada umumnja, mengorganisasi dan membagi tugas tentera dan, dalam waktu perang, memimpin perang.

Pasal 182
1.Presiden jalah Panglima Tertinggi tentera Republik Indonesia Serikat.
2.Pemerintah, djika perlu, menaruh tentera di bawah seorang panglima umum. Menteri Pertahanan dapat ditundjuk merangkap djabatan itu.
3.Opsir-Opsir diangkat, dinaikkan pangkat dan diperhentikan oleh atau atas nama Presiden, menurut aturan-aturan jang ditetapkan dengan undang-undang federal.

Pasal 183
1.Pemerintah tidak menjatakan perang, melainkan djika hal itu diizinkan lebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat.
2.Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat memutuskan pengizinan itu dalam rapat bersama, seakan-akan mereka satu badan, diketuai oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 184
1.Dengan tjara dan dalam hal-hal jang akan ditentukan dengan undang-undang federal, Pemerintah dapat menjatakan daerah Republik Indonesia Serikat atau bagian-bagian dari padanja dalam keadaan perang atau dalam keadaan darurat perang, sekadar dan selama ia menganggap hal itu perlu untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan keamanan terhadap luar negeri.
2.Undang-undang federal mengatur akibat-akibat pernjataan demikian itu dan dapat pula menetapkan, bahwa kekuasaan-kekuasaan alat-alat-perlengkapan kuasa sipil jang berdasarkan Konstitusi tentang ketertiban umum dan polisi, seluruhnja atau sebagian beralih kepada alat-alat-perlengkapan sipil jang lain ataupun kepada kuasa ketenteraan, dan bahwa penguasa-penguasa sipil takluk kepada penguasa-penguasa ketenteraan.

Pasal 185
1.Daerah-Daerah-bagian tidak mempunjai tentera sendiri.
2.Untuk mendjamin ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum, maka atas permintaan pemerintah daerah-bagian Pemerintah Republik Indonesia Serikat dapat memberi bantuan ketenteraan kepada daerah-bagian itu.
Undang-undang federal menetapkan aturan-aturan tentang hal itu.

BAB V
KONSTITUANTE

Pasal 186
Konstituante (Sidang Pembuat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnja menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang akan menggantikan Konstitusi sementara ini.

Pasal 187
1.Rantjangan Konstitusi dibuat oleh Pemerintah dan dengan amanat Presiden disampaikan kepada Konstituante untuk dimusjawaratkan, demi Sidang itu berapat.
2.Pemerintah mendjaga, supaja rantjangan Konstitusi berdasarkan pembangunan Republik Indonesia Serikat dari negara-negara sesuai dengan kehendak rakjat, sebagai jang akan dinjatakan dengan tjara demokrasi menurut jang ditetapkan dalam pasal 43 sampai dengan 46.
3.Berkenaan dengan mendjalankan jang ditetapkan dalam pasal-pasal jang tersebut dalam ajat jang lalu, undang-undang federal akan mengadakan tindakan-tindakan jang perlu, sehingga pernjataan suara rakjat jang diperlukan, diperoleh dalam satu tahun sesudah Konstitusi ini mulai berlaku.

Pasal 188
1.Konstituante dibentuk dengan djalan memperbesar Dewan Perwakilan Rakjat jang dipilih menurut pasal 111 dan Senat baru jang ditundjuk menurut pasal 97, dengan anggota-anggota luar biasa sebanjak djumlah anggota biasa madjelis itu masing-masing.
Anggota-Anggota luar biasa itu dipilih ataupun ditundjuk atau diangkat dengan tjara jang sama sebagai anggota biasa.
Ketentuan-Ketentuan jang berlaku bagi anggota-anggota biasa berlaku pula bagi mereka itu.
Pemerintah mengadakan persediaan, sekadar perlu dengan mupakat dengan daerah-daerah-bagian, untuk mendjamin supaja anggota-anggota luar biasa Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat dipilih, diangkat ataupun ditundjuk pada waktunja.
2.Rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat, keduanja dengan djumlah anggota dua kali lipat, itulah Konstituante.
3.Ketua Dewan Perwakilan Rakjat jalah Ketua Konstituante, Ketua Senat jalah Wakil Ketua.
4.Jang ditetapkan dalam pasal 87, 93, 94, ajat (3) dan (4), 95 dan 105, berlaku demikian djuga bagi Konstituante.
5.Rapat-Rapat Konstituante terbuka bagi umum, ketjuali djika dianggap perlu oleh Ketua menutup pintu ataupun djika sekurang-kurangnja dua puluh lima anggota menuntut hal itu.

Pasal 189
1.Konstituante tidak dapat bermupakat atau mengambil keputusan tentang rantjangan Konstituante baru, djika pada rapatnja tidak hadir sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang.
2.Konstituante berhak mengadakan perubahan-perubahan dalam rantjangan Konstitusi.
Konstitusi baru berlaku, djika rantjangannja telah diterima dengan sekurang-kurangnja duapertiga dari djumlah suara anggota jang hadir dan kemudian disahkan oleh Pemerintah.
3.Apabila Konstituante sudah menerima rantjangan Konstitusi, maka dikirimkannja rantjangan itu kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah.
Pemerintah harus mensahkan rantjangan itu dengan segera.
Pemerintah mengumumkan Konstitusi itu dengan keluhuran.
4.Kepada tiap-tiap negara-bagian akan diberikan kesempatan menerima Konstitusi.
Dalam hal suatu negara-bagian tidak menerima Konstitusi itu, maka negara itu berhak bermusjawarat tentang suatu perhubungan chusus dengan Republik Indonesia Serikat dan Keradjaan Nederland.

BAB VI
PERUBAHAN, KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN
DAN KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Bagian 1
Perubahan

Pasal 190
1.Dengan tidak mengurangi jang ditetapkan dalam pasal 51, ajat kedua, maka Konstitusi ini hanja dapat diubah dengan undang-undang federal dan menjimpang dari ketentuan-ketentuannja hanja diperkenankan atas kuasa undang-undang federal; baik Dewan Perwakilan Rakjat maupun Senat tidak boleh bermupakat ataupun mengambil keputusan tentang usul untuk itu, djika tidak sekurang-kurangnja dua-pertiga dari djumlah anggota-sidang menghadiri rapat.
2.Undang-undang sebagai dimaksud dalam ajat pertama, dirundingkan pula oleh Senat menurut ketentuan-ketentuan Bagian 2 Bab IV.
3.Usul undang-undang untuk mengubah Konstitusi ini atau menjimpang dari ketentuan-ketentuannja hanja dapat diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat ataupun oleh Senat dengan sekurangkurangnja dua-pertiga djumlah suara anggota jang hadir.
Djika usul itu dirundingkan lagi menurut jang ditetapkan dalam pasal 132, maka Dewan Perwakilan Rakjat hanja dapat menerimanja dengan sekurang-kurangnja tiga-perempat dari djumlah suara anggota jang hadir.

Pasal 191
1.Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan umum tentang mengeluarkan dan mengumumkan undang-undang federal, maka perubahan-perubahan dalam Konstitusi diumumkan oleh Pemerintah dengan keluhuran, menurut tjara jang akan ditentukannja.
2.Naskah Konstitusi jang diubah itu diumumkan sekali lagi oleh Pemerintah setelah, sekadar perlu, bab-babnja, bagian-bagian tiap-tiap bab dan pasal-pasalnja diberi nomor berturut dan penundjukan-penundjukannja diubah.
3.Alat-Alat-perlengkapan berkuasa jang sudah ada dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan jang berlaku pada saat suatu perubahan dalam Konstitusi mulai berlaku, dilandjutkan sampai diganti dengan jang lain menurut Konstitusi, ketjuali djika melandjutkannja itu berlawanan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Konstitusi jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan pendjalankan jang lebih lanjut.

Bagian II
Ketentuan-Ketentuan Peralihan

Pasal 192
1.Peraturan-Peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha jang sudah ada pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, tetap berlaku dengan tidak berubah sebagai peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan
Republik Indonesia Serikat sendiri, selama dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak ditjabut, ditambah atau diubah oleh undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha atas kuasa Konstitusi ini.
2.Pelandjutan peraturan-peraturan undang-undang dan ketentuan-ketentuan tata-usaha jang sudah ada sebagai diterangkan dalam ajat (1) hanja berlaku, sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Piagam Pemulihan Kedaulatan, Statut Uni, Persetudjuan Peralihan ataupun persetudjuan-persetudjuan jang lain jang berhubungan dengan pemulihan kedaulatan dan sekadar peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan itu tidak berlawanan dengan ketentuan-ketentuan Konstitusi ini jang tidak memerlukan peraturan undang-undang atau tindakan-tindakan pendjalankan.

Pasal 193
1.Sekadar hal itu belum ternjata dari ketentuan-ketentuan Konstitusi ini, maka undang-undang federal menentukan alat-alat-perlengkapan Republik Indonesia Serikat jang mana akan mendjalankan tugas dan kekuasaan alat-perlengkapan jang mendjalankan tugas dan kekuasaan itu sebelum pemulihan kedaulatan, jakni atas dasar perundang-undangan jang masih tetap berlaku karena pasal 1.
2.Pemerintah dengan segera menundjuk seorang wakil di Negeri Belanda jang-sambil menunggu peraturan-peraturan jang akan diadakan nanti-mendjalankan atas namanja segala kekuasaan-pengurus jang, sebelum pemulihan kedaulatan, didjalankan untuk Pemerintah Indonesia dulu oleh alat-alat-perlengkapan Belanda di Negeri Belanda.

Pasal 194
Sambil menunggu pengaturan kewarganegaraan dengan undang-undang jang tersebut dalam ajat () pasal 5, maka jang sudah warga-negara Republik Indonesia Serikat, jalah mereka jang mempunjai kewarganegaraan itu menurut persetudjuan jang mengenai penentuan kewarganegaraan jang dilampirkan pada Piagam Pemulihan Kedaulatan.

Pasal 195
Apabila sesuatu pokok jang pada saat Konstitusi ini mulai berlaku, masuk dalam jang diterangkan dalam lampiran Konstitusi ini, diselenggarakan oleh suatu daerah-bagian, maka daerah-bagian itu berkuasa melandjutkan menjelenggarakan pokok itu hingga Republik Indonesia Serikat mengambil tugas penjelenggaraan itu.
Djika demikian, maka daerah-bagian dalam melandjutkan penjelenggaraan itu untuk sementara, akan bertindak sesuai dengan pendapat lebih tinggi alat-alat-perlengkapan federal jang bersangkutan.

Bagian III
Ketentuan-Ketentuan Penutup

Pasal 196
Segera sesudah Konstitusi ini mulai berlaku, Pemerintah mewadjibkan satu atau beberapa panitia jang diangkatnja, untuk mendjalankan tugas, sesuai dengan petundjuk-petundjuknja, bekerdja mengichtiarkan, supaja aturan-aturan jang diperlukan oleh Konstitusi ini diadakan, serta supaja pada umumnja sekalian perundang-undangan jang sudah ada pada saat tersebut disesuaikan kepada Konstitusi.

Pasal 197
1.Konstitusi ini mulai berlaku pada saat pemulihan kedaulatan.
Naskahnya diumumkan pada hari itu dengan keluhuran menurut tjara jang akan ditentukan oleh Pemerintah.
2.Djikalau dan sekadar sebelum saat jang tersebut dalam ajat (1), sudah dilakukan tindakan-tindakan
untuk membentuk alat-alat-perlengkapan Republik Indonesia Serikat dan untuk menjiapkan penerimaan kedaulatan, sekaliannja atas dasar ketentuan-ketentuan Konstitusi ini, maka ketentuan-ketentuan itu berlaku surut sampai pada hari tindakan-tindakan bersangkutan dilakukan.


LAMPIRAN.

POKOK-POKOK PENJELENGGARAAN-PEMERINTAHAN JANG DIBEBANKAN
KEPADA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT MENURUT PASAL 51 KONSTITUSI.

a.Pengaturan kewarganegaraan dan kependudukan Republik Indonesia Serikat;
b.Imigrasi dan emigrasi, dengan pengertian, bahwa undang-undang federal akan memuat, bahwa tentang banjaknja imigrasi jang diizinkan terhadap suatu daerah-bagian harus ada persesuaian dengan daerah bersangkutan;
c.Pengaturan umum urusan kolonisasi dan transmigrasi, ketjuali djika kolonisasi dan transmigrasi itu terjadi di dalam daerah suatu daerah-bagian dan dengan pengertian, bahwa dalam hal transmigrasi dari suatu daerah-bagian ke daerah-bagian lain, tentu harus ada persesuaian antara daerah-bagian bersangkutan tentang banjaknja transmigrasi jang akan dilakukan;
d.Hak memberi ampun (grasi), amnesti dan abolisi;
e.Pengaturan hak pengarang, milik industri, dan hak pembiak (kwekersrecht);
f.Pengaturan asas-asas-pokok hukum sipil antarnegara dan hukum antargolongan;
g.Pengaturan hukum sipil dan hukum dagang, sekadar hal itu masuk bilangan untuk diatur dari pusat, baik karena kepentingan sosial umum atau karena alasan-alasan ekonomi, maupun karena artinja jang chusus untuk bagian-bagian penduduk jang penting jang sebagai demikian tidak masuk kewargaan sesuatu daerah-bagian;
h.Pengaturan asas-asas-pokok hukum-pidana;
i.Pengaturan asas-asas-pokok hukum atjara perdata-termasuk dalamnja hukum bukti dan hukum atjara pidana;
j.Pengaturan susunan kehakiman federal;
k.Pugas dan kekuasaan pendaftaran tanah;
l.Pengembalian perhubungan-hukum ekonomi;
m.Ganti-rugi kerugian perang;
n.Mengatur dan mendjalankan tugas polisi bersangkutan dengan pokok-pokok penjelenggaraan pemerintahan federal;
Pendidikan pegawai atasan polisi;
Mengadakan persediaan-persediaan untuk memadjukan ketjakapan teknik dan daja-guna kepolisian Republik Indonesia Serikat;
Mengadakan tindakan-tindakan untuk memadjukan kerdjasama jang tepat, di mana perlu, dalam pekerdjaan pelbagai alat-perlengkapan polisi;
o.Hal mata-uang, hal uang dan hal bank, dan djuga pengaturan devisen;
p.Pengaturan padjak perseroan;
q.Pengaturan padjak kekajaan;
r.Pengaturan padjak pendapatan untuk hal-hal istimewa jang ditentukan undang-undang federal;
s.Pengaturan impor dari dan ekspor ke luar negeri, termasuk bea-masuk dan bea-ke luar dan djuga penentuan daerah-bea;
t.Pengaturan bea meterai;
u.Pengaturan tjukai, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
v.Monopoli-Monopoli pemerintah;
w.Hubungan-Hubungan luar negeri, hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban terhadap pemerintah-pemerintah luar-negeri, dan djuga pada umumnja segala pokok jang mempunjai hubungan rapat dengan perhubungan dengan luar-negeri, (sedang dalam perhubungan itu Republik Indonesia Serikat harus seluruhnja bertindak);
x.Pertahanan negeri, termasuk hal mengatur hukum pidana dan hukum patuh-taat ketentaraan, madi dan zahiri, dan susunan kehakiman jang bersangkutan dengan itu, dan djuga mengatur dan mengumumkan keadaan perang dan keadaan darurat perang;
y.Institut dan organisasi ilmu-pengetahuan jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
z.Pemeliharaan monumen dan perlindungan alam jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
A.Pengumpulan bahan-bahan statistik dan dokumen jang penting bagi Republik Indonesia seluruhnja;
B.Pengaturan dan tindakan-tindakan sosial jang penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
C.Memberikan pedoman-pedoman tentang kedudukan-hukum kepegawaian pemerintah, supaja sedapat-dapatnja didjamin kesesuaian dalam peraturan-peraturan jang bersangkutan;
D.Pengaturan pengadjaran tinggi dan djalan pengadjaran akademi jang berhubungan dengan itu, termasuk pedoman-pedoman tentang pendidikan-pendidikan jang memberi hak untuk masuk udjian-udjian akademi, dan akibat sipil idjazah pengadjaran tinggi;
E.Pedoman-Pedoman tentang penerangan dan penjiaran radio, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
F.Aturan-Aturan umum tentang pengawasan atas impor dan djuga tentang pengudjian pilem-pilem
G.Pedoman-Pedoman umum tentang politik agraria, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
H.Menolak penjakit menular;
I.Perniagaan, keradjinan, pertanian, penternakan perikanan dan urusan-urusan ekonomi jang lain diantaranja termasuk penjediaan makanan, sekadar penting bagi Republik Indonesia Serikat seluruhnja;
J.Perhubungan lalu-lintas, sekadar lebih penting dari pada bagi satu daerah-bagian sadja, dan djuga pemanduan dan penerangan pantai;
K.Penerbangan dan metereologi;
L.Topografi dan hidrografi;
M.Pengawasan dilaut;
N.Pemeliharaan pelabuhan-pelabuhan dan sungai-sungai. sekadar penting bagi pelajaran antarnegara;
O.Urusan pos, telgram dan telpon, sekadar Republik Indonesia Serikat jang menjediakan kebutuhan-kebutuhannja;
P.Pengaturan pertambangan;
Q.Perundang-undangan umum tentang tenaga air dan listrik, dan djuga pembangunan dan eksplotasi perusahaan-perusahaan tenaga air jang ditentukan oleh federasi;
R.Hal tera.



PIAGAM-PERSETUDJUAN
Antara Delegasi Republik Indonesia dan
Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal
(Bijeenkomst Federaal Overleg) tentang rentjana

KONTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT.

Pada hari Sabtu tanggal dua-puluh sembilan bulan Oktober tahun seribu sembilan-ratus empatpuluh sembilan kami Delegasi Republik Indonesia dan Delegasi Pertemuan Untuk Permusjawaratan Federal (Bijeenkomst Federaal Overleg) jang melangsungkan persidangan kami di Scheveningen.
Setelah mempertimbangkan dan menjetudjui pikiran-pikiran ketatanegaraan jang disusun oleh kedua Panitia Ketatanegaraan kami dalam beberapa persidangan bersama di Scheveningen dan s Gravenhage semendjak bulan Agustus sampai achir bulan Oktober tahun 1949;
Dengan mendjundjung tinggi segala putusan kebulatan jang diambil dalam Konperensi Inter-Indonesia dalam sidangnja dikota Jogjakarta dan Djakarta dalam bulan Djuli dan Agustus 1949;
Setelah mempeladjari dan mempertimbangkan rentjana Konstitusi Republik Indonesia Serikat itu, maka kami

MENYATAKAN

bahwa kami menjetudjui naskah Undang-Undang Dasar Peralihan bernama Konstitusi Republik Indonesia Serikat jang dilampirkan pada Piagam-Persetudjuan ini.
Kemudian dari pada itu maka untuk membuktikan itu kami kedua Delegasi dengan bersaksikan Tuhan Jang Maha-Esa terhadap sikap-sutji dan kesungguhan-keinginan Bangsa dan Tanah Air Indonesia Serikat membubuhkan tanda-tangan parap kami pada Piagam-Persetudjuan ini:

a.Untuk Republik Indonesia,
Pemimpin Delegasi Republik Indonesia
Drs.Moh. Hatta

b.Untuk Daerah-Daerah-Bagian jang bekerdja-sama dalam perhubungan B.F.0.
Utusan Kalimantan Barat
Sultan Hamid II
Ketua B.F.0.
Utusan Indonesia Timur
Ide Anak Agoeng Gde Agoeng
Wakil Ketua B.F.0. pertama
Utusan Madura
Dr. Soeparmo
Wakil Ketua B.F.0. kedua
Utusan Bandjar
A.A. Rivai
Utusan Bangka
Saleh Achmad
Utusan Belitung
K.A. Moh. Joesoef
Utusan Dajak Besar
Mochran Bin Hadji Moh. Ali
Utusan Djawa Tengah
Dr. R. Sudjito
Utusan Djawa Timur
R. Tg. Djuwito
Utusan Kalimantan Tenggara
M. Jamani
Utusan Kalimantan Timur
Adji Pangeran Sosronegoro
Utusan Pasundan
(Mr. R. Tg. Djumhana Wiriaatmadja
Utusan Riau
Radja Mohammad
Utusan Sumatera Selatan
Abdul Malik
Utusan Sumatera Timur
Radja Kaliamsjah Sinaga


[tulis] » komentar « [baca]