BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAKN menyelenggarakan fungsi:
a.melaksanakan pembinaan kepegawaian sesuai dengan kebijaksanaan Presiden.
b.merencanakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
c.menyelenggarakan tata usaha kepegawaian.
d.menetapkan pensiun dan menyelenggarakan tata usaha pensiun.
e.menyelenggarakan pengawasan, koordinasi, dan bimbingan serta petunjuk teknis kepegawaian mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun pada Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah lainnya.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 4
BAKN terdiri dari:
a.Kepala;
b.Wakil Kepala;
c.Deputi Administrasi;
d.Deputi Pembinaan;
e.Deputi Mutasi Kepegawaian;
f.Deputi Tata Usaha Kepegawaian;
g.Deputi Pengawasan;
h.Staf Ahli;
i.Kantor Wilayah.

Bagian Kedua
Kepala dan Wakil Kepala

(1)Dalam menjalankan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
(2)Tugas Wakil Kepala:
a.Membantu Kepala dalam membina dan mengembangkan administrasi BAKN agar berdayaguna dan berhasilguna;
b.membantu Kepala dalam mengkoordinasikan tugas-tugas Deputi dan Kepala Kantor Wilayah BAKN;
c.mewakili Kepala dalam hal Kepala berhalangan.

Bagian Ketiga
Deputi Administrasi

Pasal 7
Deputi Administasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang administrasi, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 8
Deputi Administrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi BAKN.

Deputi Administrasi membawahkan:
a.Biro Umum;
b.Biro Kepegawaian;
c.Biro Keuangan;
d.Biro Perlengkapan.

Bagian Keempat
Deputi Pembinaan

Pasal 11
Deputi Pembinaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang pembinaan kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Pembinaan mempunyai fungsi:
a.menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
b.menyiapkan rencana pembinaan dan pengembangan kepegawaian;
c.menyiapkan penyelesaian masalah kepegawaian, bimbingan dan penyelesaian masalah kedudukan hukum, hak dan kewajiban pegawai, menyelenggarakan administrasi pensiun Pejabat Negara, dan lain-lain masalah kepegawaian yang tidak termasuk dalam lingkup tugas Deputi lain;
d.menyiapkan rencana dan pelaksanaan pendidikan dan latihan di bidang kepegawaian;
e.menyiapkan bimbingan dan petunjuk teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
f.mengolah dan menyusun jabatan struktural dan jabatan fungsional;
g.menyiapkan laporan kepegawaian.

Pasal 14
Deputi Pembinaan membawahkan:
a.Biro Hukum dan Perundang-undangan;
b.Biro Kepegawaian Umum;
c.Pusat Pendidikan dan Latihan.

Bagian Kelima
Deputi Mutasi Kepegawaian

Deputi Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAKN di bidang mutasi kepegawaian dan pensiun.

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi:
a.menetapkan persetujuan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil;
b.menyiapkan pertimbangan kenaikan pangkat/pensiun Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/b ke atas kepada Presiden;
c.menetapkan pesetujuan/kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil golongan ruang IV/a ke bawah.
d.menyiapkan bimbingan dan petunjuk teknis mengenai masalah pengangkatan, kepangkatan, penggajian, dan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
e.menetapkan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan janda/duda Pegawai Negeri Sipil;
f.mengawasi pelaksanaan pemberian pensiun janda/dudu Pegawai Negeri Sipil dan menyelenggarakan tata usaha pensiun.

Pasal 18
Deputi Mutasi Kepegawaian membawahkan:
a.Biro Pengadaan Kepegawaian;
b.Biro Kepangkatan dan Penggajian;
c.Biro Pensiun.

Bagian Keenam
Deputi Tata Usaha Kepegawaian

Deputi Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAKN di bidang tata usaha kepegawaian.

Pasal 21
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Deputi Tata Usaha Kepegawaian mempunyai fungsi:
a.mengolah dan menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP), Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu Isteri (KARIS), dan Kartu Suami (KARSU) Pegawai Negeri Sipil;
b.menyelenggarakan registrasi, komputerisasi, dan perangkaan data kepegawaian;
c.meneliti, mengolah, menyusun, dan memelihara data kepegawaian;
d.menyiapkan bimbingan dan petunjuk teknis penyelenggaraan tata usaha kepegawaian.

Deputi Pengawasan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAKN di bidang pengawasan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 24
Deputi Pengawasan mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian pada umumnya, serta melaksanakan pengawasan di bidang personil, keuangan, dan perlengkapan dalam lingkungan BAKN.

(1)Di lingkungan BAKN dapat diangkat Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
(3)Jumlah Staf Ahli sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Bagian Kesembilan
Kantor Wilayah BAKN di Daerah

Pasal 28
(1)Kantor Wilayah BAKN di daerah adalah Instansi Vertikal BAKN.
(2)Pada setiap Ibukota Propinsi dapat dibentuk Kantor Wilayah BAKN.
(3)Pelaksanaan pembentukan Kantor Wilayah BAKN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAKN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 29
Semua pejabat yang diberi tugas di bidang administrasi kepegawaian pada Departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pemerintah Daerah, dan Instansi Pemerintah lainnya, secara teknis menerima bimbingan dari Kepala BAKN.

Pasal 30
Semua unsur di lingkungan BAKN dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BAKN sendiri maupun antar instansi Pemerintah untuk kesatuan gerak dalam melaksanakan tugasnya.

BAB IV
ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31
(1)Kepala dan Wakil Kepala adalah jabtan eselon I a.
(2)Deputi adalah jabatan eselon I b dan setinggi-tingginya setingkat eselon I a.
(3)Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur, Staf Ahli, dan Kepala Kantor Wilayah BAKN adalah jabatan eselon II a.

Pasal 32
(1)Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(2)Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala BAKN.
(3)Pejabat eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BAKN.

BAB V
ANGGARAN BELANJA

Pasal 33
Pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas BAKN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja BAKN diatur lebih lanjut oleh Kepala BAKN setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 35
Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi:
a.Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
b.Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 36
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 1988
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO


[tulis] » komentar « [baca]