Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 135) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3
Tugas dan wewenang Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:
a.melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua;
b.melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK;
c.melaksanakan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri;
d.memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
e.melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua."

2.Ketentuan Pasal 4 huruf b dihapus, huruf d dan huruf e diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4
Tugas dan wewenang Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:
a.melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua;
b.dihapus;
c.melaksanakan proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan;
d.memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif; dan
e.melaksanakan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua."

3.Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7A
(1)Dalam pelaksanaan pemeriksaan investigatif, ditetapkan salah satu Anggota Badan Pemeriksa Keuangan sebagai Koordinator Pemeriksaan Investigatif berdasarkan Hasil Sidang Badan Pemeriksa Keuangan.
(2)Koordinator Pemeriksaan Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan."

4.Mengubah Lampiran Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembagian Tugas dan Wewenang Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini.

Pasal II
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 10 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2017
KETUA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY


LAMPIRAN
PERATURAN BPK-RI
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BPK-RI NO. 1 TAHUN 2015 TENTANG
PEMBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA


TUGAS DAN WEWENANG
ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

  1. ANGGOTA I
    Tugas dan wewenang Anggota I:
    1. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
      1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
      2. Kementerian Luar Negeri;
      3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
      4. Kementerian Pertahanan;
      5. Kementerian Perhubungan;
      6. Kejaksaan Republik Indonesia;
      7. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      8. Badan Intelijen Negara;
      9. Badan Narkotika Nasional;
      10. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
      11. Lembaga Ketahanan Nasional;
      12. Dewan Ketahanan Nasional;
      13. Badan Siber dan Sandi Negara;
      14. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
      15. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
      16. Komisi Pemilihan Umum (termasuk Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota);
      17. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
      18. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
      19. Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan
      20. Badan Keamanan Laut;
      serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
    2. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

  2. ANGGOTA II
    Tugas dan wewenang Anggota II:
    1. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
      1. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
      2. Kementerian Keuangan;
      3. Kementerian Perdagangan;
      4. Kementerian Perindustrian;
      5. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
      6. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
      7. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
      8. Badan Pusat Statistik;
      9. Bank Indonesia;
      10. Otoritas Jasa Keuangan;
      11. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
      12. PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset-aset eks BPPN oleh Kementerian Keuangan);
      13. Lembaga Penjamin Simpanan;
      14. Badan Standardisasi Nasional;
      15. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
      16. Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
      serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
    2. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

  3. ANGGOTA III
    Tugas dan wewenang Anggota III:
    1. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
      1. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
      2. Dewan Perwakilan Rakyat;
      3. Dewan Perwakilan Daerah;
      4. Mahkamah Agung;
      5. Badan Pemeriksa Keuangan;
      6. Mahkamah Konstitusi;
      7. Komisi Yudisial;
      8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
      9. Kementerian Sekretariat Negara;
      10. Sekretariat Kabinet;
      11. Kementerian Sosial;
      12. Kementerian Pariwisata;
      13. Kementerian Ketenagakerjaan;
      14. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
      15. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
      16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
      17. Kementerian Pemuda dan Olahraga;
      18. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
      19. Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
      20. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
      21. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
      22. Badan Tenaga Nuklir Nasional;
      23. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
      24. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
      25. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
      26. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
      27. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
      28. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil;
      29. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
      30. Badan Kepegawaian Negara;
      31. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
      32. Lembaga Administrasi Negara;
      33. Arsip Nasional Republik Indonesia;
      34. Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta;
      35. Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran;
      36. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
      37. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
      38. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
      39. Taman Mini Indonesia Indah;
      40. Badan Informasi Geospasial;
      41. Ombudsman Republik Indonesia;
      42. Badan Pertanahan Nasional; dan
      43. Badan Ekonomi Kreatif,
      serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
    2. melaksanakan pengarahan pemeriksaan investigatif.

  4. ANGGOTA IV
    Tugas dan wewenang Anggota IV:
    1. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
      1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
      2. Kementerian Pertanian;
      3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
      4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
      5. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
      6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
      7. Badan Pengatur Hilir Migas; dan
      8. Badan Restorasi Gambut,
      serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
    2. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

  5. ANGGOTA V
    Tugas dan wewenang Anggota V:
    1. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
      1. Kementerian Dalam Negeri;
      2. Kementerian Agama;
      3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang;
      4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam;
      5. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; dan
      6. Badan Nasional Pengelola Perbatasan,
      serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas;
    2. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I, yang terdiri atas:
      1. Provinsi Aceh;
      2. Provinsi Sumatera Utara;
      3. Provinsi Sumatera Barat;
      4. Provinsi Riau;
      5. Provinsi Kepulauan Riau;
      6. Provinsi Jambi;
      7. Provinsi Sumatera Selatan;
      8. Provinsi Bengkulu;
      9. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
      10. Provinsi Lampung;
      11. Provinsi Banten;
      12. Provinsi Jawa Barat;
      13. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
      14. Provinsi Jawa Tengah;
      15. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
      16. Provinsi Jawa Timur,
      serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
    3. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

  6. ANGGOTA VI
    Tugas dan wewenang Anggota VI:
    1. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
      1. Kementerian Kesehatan;
      2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
      3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:
        a)Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
        b)Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
      4. Badan Pengawas Obat dan Makanan,
      serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas;
    2. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II, yang terdiri atas:
      1. Provinsi Bali;
      2. Provinsi Nusa Tenggara Barat;
      3. Provinsi Nusa Tenggara Timur;
      4. Provinsi Kalimantan Barat;
      5. Provinsi Kalimantan Tengah;
      6. Provinsi Kalimantan Selatan;
      7. Provinsi Kalimantan Timur;
      8. Provinsi Kalimantan Utara;
      9. Provinsi Sulawesi Barat;
      10. Provinsi Sulawesi Selatan;
      11. Provinsi Sulawesi Tengah;
      12. Provinsi Sulawesi Tenggara;
      13. Provinsi Gorontalo;
      14. Provinsi Sulawesi Utara;
      15. Provinsi Maluku;
      16. Provinsi Maluku Utara;
      17. Provinsi Papua; dan
      18. Provinsi Papua Barat,
      serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
    3. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.

  7. ANGGOTA VII
    Tugas dan wewenang Anggota VII:
    1. melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada:
      1. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
      2. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas);
      3. Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan; dan
      4. Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan,
      serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas; dan
    2. memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif.


[tulis] » komentar « [baca]