BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.
(2)Tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilampiri dengan dokumen pendukung.
(3)Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 4
(1)Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung dalam rangka pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dokumen yang cukup, kompeten, dan relevan serta telah diverifikasi oleh aparat pengawasan intern.
(2)Penyampaian jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

(1)BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari Pejabat untuk menentukan apakah tindak lanjut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.
(2)Penelaahan terhadap jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh BPK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
(3)Dalam proses penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPK dapat:
a.meminta klarifikasi atas jawaban atau penjelasan Pejabat;
b.melakukan pembahasan dengan Pejabat; dan/atau
c.melakukan prosedur penelaahan lainnya.
(4)Hasil penelaahan diklasifikasikan sebagai berikut:
a.tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
b.tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
c.rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau
d.rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.
(5)Hasil penelaahan dituangkan dalam laporan hasil penelaahan.

Pasal 7
Klasifikasi status tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) sebagai berikut:
a.tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh Pejabat;
b.tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi, yaitu apabila tindak lanjut rekomendasi BPK masih dalam proses oleh Pejabat atau telah ditindaklanjuti tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi;
c.rekomendasi belum ditindaklanjuti, yaitu apabila rekomendasi BPK belum ditindaklanjuti oleh Pejabat; dan
d.rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, yaitu rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK.

Pasal 8
(1)Untuk menentukan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, diperlukan persetujuan Anggota BPK atau Pelaksana di lingkungan BPK yang diberikan wewenang.
(2)Tanggung jawab administratif Pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai apabila klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Penyelesaian tindak lanjut tidak menghapuskan tuntutan pidana.

BAB V
SISTEM INFORMASI

Pasal 11
Pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi.

BAB VI
PELAPORAN DAN PENATAUSAHAAN

Pelaksanaan Pemantauan ditatausahakan secara tertib, lengkap, dan mutakhir.

Pasal 14
(1)Jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung asli didokumentasikan oleh masing-masing entitas.
(2)Untuk kepentingan Pemantauan, BPK dapat meminta jawaban atau penjelasan dan dokumen pendukung asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan diatur dengan Keputusan BPK.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti sampai dengan berlakunya Peraturan BPK ini, pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut secara bertahap menggunakan Sistem Informasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan BPK ini.

Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2017
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

HARRY AZHAR AZIS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "dokumen pendukung yang cukup, kompeten, dan relevan" adalah:
a.Dokumen pendukung yang cukup adalah dokumen yang bisa meyakinkan seseorang bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah dilaksanakan.
b.Dokumen pendukung yang kompeten adalah dokumen yang valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta.
c.Dokumen yang relevan adalah dokumen yang mempunyai hubungan yang logis dan penting bagi pelaksanaan rekomendasi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Yang dimaksud dengan "alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan" antara lain Pejabat yang menjalankan cuti karena sedang menjadi calon kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Huruf a
Yang dimaksud dengan "memadai" adalah tindakan Pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud dengan "rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis" antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Penggunaan Sistem Informasi secara bertahap untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti sampai dengan berlakunya Peraturan BPK ini, untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]