(1)SPKN terdiri dari:
a.Kerangka Konseptual Pemeriksaan; dan
b.PSP.
(2)Kerangka Konseptual Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.
(3)PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a.PSP Nomor 100 tentang Standar Umum;
b.PSP Nomor 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan; dan
c.PSP Nomor 300 tentang Standar Pelaporan Pemeriksaan.
(4)PSP Nomor 100 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.
(5)PSP Nomor 200 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.
(6)PSP Nomor 300 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BPK ini.

Pasal 4
SPKN berlaku untuk semua pemeriksaan yang dilaksanakan terhadap entitas, program, kegiatan, serta fungsi berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang memiliki tingkat keyakinan memadai.

(1)BPK membentuk suatu Komite yang bertugas mengevaluasi penerapan dan mengembangkan SPKN.
(2)Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.
(3)Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Dewan Konsultatif dan Panitia Kerja yang dibantu oleh Sekretariat.
(4)Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan pihak di luar BPK sebagai narasumber.

Pasal 7
Hasil evaluasi atas penerapan dan/atau hasil pengembangan SPKN dilaporkan secara periodik kepada BPK paling sedikit satu kali setiap tahun.

Pasal 8
Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, pemeriksaan yang masih berlangsung dilaksanakan berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707).

Pada saat Peraturan BPK ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4707), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan BPK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2017
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,

HARRY AZHAR AZIS
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI



Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud dengan "pihak lainnya" adalah pengawas dari berbagai instansi atau tenaga ahli yang melakukan tugas pemeriksaan.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Yang dimaksud dengan "peraturan pelaksanaan" adalah Pedoman Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan peraturan pelaksanaan lainnya yang mengacu pada SPKN.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas


[tulis] » komentar « [baca]