BAB I
KETENTUAN UMUM

Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 4 (empat) jenjang, yaitu:
a.Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Pertama;
b.Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Muda;
c.Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Madya; dan
d.Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah Tingkat Utama.

BAB II
KURIKULUM

Pasal 4
(1)Struktur kurikulum Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah terbagi dalam 2 (dua) muatan, yaitu:
a.Muatan Inti; dan
b.Muatan Lokal.
(2)Mata diklat dalam muatan inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
a.Teori Dasar Penerjemahan;
b.Teori Penerjemahan;
c.Sintesis Teks;
d.Kemahiran Bahasa;
e.Kemahiran Berbahasa Laras Khusus;
f.Praktik Penerjemahan;
g.Penilaian dan Penyuntingan;
h.Penyuntingan dan Penyelarasan;
i.Penyuntingan dengan Pemadatan;
j.Penyuntingan dan Penyelarasan dengan Pemadatan;
k.Konteks Sosial Budaya;
l.Konteks Tematis;
m.Perencanaan Kegiatan Penerjemahan;
n.Media dan Alat Penerjemahan;
o.Peristilahan dan Glosarium;
p.Kode Etik dan Etika Profesi Penerjemah;
q.Konsultasi Pengawasan Penerjemah;
r.Pedoman Pengawasan Penerjemah;
s.Teknik Penulisan Karya Ilmiah; dan
t.Penulisan Karya Tulis Ilmiah Penerjemahan.
(3)Mata diklat dalam muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
a.Kementerian Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah;
b.Penilaian dan Penetapan Angka Kredit; dan
c.Pembinaan dan Pengembangan Karier Penerjemah.
(4)Pokok bahasan, dan ringkasan materi mata diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk masing-masing jenjang jabatan penerjemah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR

Seleksi calon peserta diklat dilaksanakan oleh penyelenggara diklat.

Pasal 7
(1)Peserta Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah paling banyak 30 (tiga puluh) orang dalam satu kelas.
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari satu instansi atau dari berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 8
(1)Penyelenggara atau lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib menyediakan tenaga pengajar yang terdiri dari:
a.pejabat instansi pemerintah;
b.dosen perguruan tinggi;
c.widyaiswara;
d.pakar dan praktisi; dan
e.penutur asli bahasa asing yang dapat disediakan melalui program kerja sama teknik luar negeri.
(2)Tenaga pengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan teknis, sebagai berikut:
a.Persyaratan Umum:
1)Menguasai materi yang diajarkan;
2)Terampil mengajar secara sistematik, efektif, dan efisien; dan
3)Mampu menggunakan metode dan media pembelajaran yang relevan.
b.Persyaratan Teknis:
1)Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1) dengan pengalaman minimal 5 (lima) tahun dalam bidangnya atau Sarjana Strata 2 (S2);
2)Menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan baik;
3)Mengetahui budaya bahasa sumber dan bahasa sasaran;
4)Memahami bahasa tulis/lisan dengan baik;
5)Memiliki kemampuan mengungkapkan gagasan secara tertulis/lisan;
6)Memiliki kemampuan menggunakan referensi; dan
7)Memiliki pengalaman menerjemahkan.

(1)Tenaga pengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah dievaluasi oleh lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah dan hasilnya dilaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat.
(2)Laporan evaluasi terhadap tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
METODE PEMBELAJARAN

Pasal 11
(1)Metode pembelajaran diklat yang digunakan adalah andragogi atau metode pembelajaran orang dewasa.
(2)Pelaksanaan belajar-mengajar Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah dengan menggunakan metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
a.ceramah;
b.latihan;
c.tanya-jawab;
d.studi kasus;
e.diskusi;
f.seminar;
g.simulasi; dan
h.kunjungan.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA DIKLAT

(1)Penyelenggaraan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan bersama dengan Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, Kementerian Sekretariat Negara.
(2)Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang akan melaksanakan diklat harus mengajukan surat usulan sebagai pelaksana diklat kepada Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan.
(3)Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:
a.latar belakang;
b.tujuan dan sasaran;
c.kurikulum;
d.nama dan kualifikasi pengajar;
e.susunan kepanitiaan; dan
f.sarana dan prasarana yang tersedia.
(4)Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi dan apabila diperlukan dapat dilakukan tinjauan lokasi oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah;
(5)Instansi Pembina akan menerbitkan persetujuan tertulis kepada lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan.

Pasal 14
(1)Perencanaan kebutuhan diklat wajib disusun oleh lembaga diklat, yang terdiri dari:
a.tenaga pengajar;
b.sarana dan prasarana; dan
c.peserta;
(2)Perencanaan kebutuhan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan paling lambat satu bulan sebelum penyelenggaraan diklat.
(3)Perencanaan kebutuhan diklat yang disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1)Pembinaan program Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah menjadi tanggung jawab Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.
(2)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah dibantu oleh Tim Ahli Jabatan Fungsional Penerjemah.

Pasal 17
(1)Tim Ahli Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) terdiri dari:
a.pejabat pemerintah;
b.akademisi; dan
c.praktisi penerjemahan.
(2)Tim Ahli Jabatan Fungsional Penerjemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

BAB VIII
PENILAIAN

Pasal 18
(1)Peserta diklat selama kegiatan diklat dan/atau setelah kegiatan diklat berakhir akan diberikan penilaian oleh tenaga pengajar dan tenaga kediklatan.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a.kehadiran;
b.aspek sikap; dan
c.uji kompetensi.

(1)Penilaian terhadap aspek sikap peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b didasarkan pada unsur:
a.Integritas diri, yaitu ketaatan dan kepatuhan peserta diklat terhadap seluruh ketentuan yang ditetapkan penyelenggara diklat;
b.Kerja sama, yaitu kemampuan untuk berkoordinasi dan menyelesaikan kerja kelompok;
c.Prakarsa, yaitu kemampuan mengajukan gagasan dan pemikiran dalam pembahasan dan diskusi materi diklat.
(2)Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib menyampaikan laporan penilaian aspek sikap peserta kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat.
(3)Laporan penilaian aspek sikap peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21
(1)Penyelenggara diklat pada akhir kegiatan pembelajaran mengadakan Uji Kompetensi peserta diklat.
(2)Kualifikasi hasil nilai Uji Kompetensi yaitu:
a.Sangat Memuaskan untuk nilai 95,0-100,0;
b.Memuaskan untuk nilai 90,0-94,9;
c.Baik Sekali untuk nilai 80,0-89,9;
d.Baik untuk nilai 70,0-79,9;
e.Kurang untuk nilai di bawah 70,0.
(3)Peserta diklat yang memperoleh nilai Uji Kompetensi paling kurang 70,0 dinyatakan lulus.
(4)Peserta yang memperoleh nilai Uji Kompetensi kurang dari 70,0 diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
a.tidak diberikan STTPP;
b.diberikan Surat Keterangan telah mengikuti Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah, tetapi tidak dapat diberikan Angka Kredit; dan
c.diberikan kesempatan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal mulai mengikuti Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah yang telah diikuti, untuk mengikuti Uji Kompetensi sesuai dengan jenjangnya.
(5)Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat.
(6)Laporan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
RAPAT EVALUASI KELULUSAN PESERTA

(1)Peserta yang lulus diklat diberikan STTPP.
(2)STTPP dikeluarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.
(3)STTPP ditandatangani oleh Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan dan pimpinan lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah dengan Kode Registrasi dari Kementerian Sekretariat Negara selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penerjemah.
(4)Kode Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui tata cara:
a.Pelaksana diklat menyampaikan surat permohonan kode registrasi dengan disertai daftar dan data peserta kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembukaan diklat.
b.Kementerian Sekretariat Negara memberikan Kode Registrasi bagi peserta diklat, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat permohonan;
c.Pelaksana diklat menyampaikan salinan STTPP kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan.
d.Daftar dan data peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XI
LAPORAN

Pasal 24
(1)Lembaga diklat pemerintah atau perguruan tinggi yang melaksanakan Diklat Fungsional Penjenjangan Penerjemah wajib melaporkan hasil pelaksanaan diklat kepada Kementerian Sekretariat Negara, dalam hal ini Asisten Deputi Naskah dan Penerjemahan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah selesai kegiatan diklat.
(2)Laporan pelaksanaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDI SILALAHI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

[tulis] » komentar « [baca]