info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

(1)Prinsip Laporan Akuntabilitas Kinerja:
a.prinsip pertanggungjawaban sehingga ruang lingkup yang dilaporkan jelas, hal-hal yang terkendali maupun yang tidak terkendali bagi pihak yang melaporkan, dapat dimengerti;
b.prinsip pengecualian, yang dilaporkan merupakan hal-hal penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban, misalnya hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target/standar/budget;
c.prinsip perbandingan, laporan dapat memberikan gambaran keadaan masa yang dilaporkan dibandingkan dengan periode-periode lain atau unit lain;
d.prinsip akuntabilitas, sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban dan prinsip pengecualian di atas, maka prinsip ini mensyaratkan hal-hal yang dominan yang membuat sukses atau gagal yang terutama perlu dilaporkan;
e.prinsip manfaat yang diharapkan dari laporan itu harus lebih besar dari biayanya;
f.prinsip proporsional yaitu melaporkan hal-hal yang menjadi lingkup kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, baik mengenai keberhasilan maupun kegagalan;
g.prinsip prioritas yaitu melaporkan hal-hal penting dalam pertanggungjawaban Instansi yang bersangkutan dan relevan untuk pengambilan keputusan selanjutnya;
h.prinsip objektif yaitu hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pelaksanaan kegiatan dan/atau program;
i.prinsip formalitas yaitu laporan disusun dan disampaikan sesuai dengan prosedur resmi; dan
j.prinsip kualitas yaitu tingkat baik atau buruknya sesuatu, kadar, tingkat kepandaian, kecakapan dan sebagainya dari kegiatan dan/atau program.
(2)Ciri Laporan Akuntabilitas Kinerja:
a.spesifik yaitu laporan dibuat sesederhana mungkin, jelas dan cermat sehingga mudah dipahami, dinilai dan dievaluasi;
b.dapat diukur yaitu LAKIP dapat diukur dengan membandingkan data lain secara obyektif;
c.dapat dicapai artinya LAKIP akan berguna apabila data mengenai target dan realisasinya dapat diperoleh;
d.relevan yaitu melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja yang bersangkutan;
e.tepat waktu yaitu laporan yang disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar validitas laporan tersebut dapat terjamin; dan
f.memenuhi standar yaitu laporan yang disampaikan memenuhi standar yang ditetapkan.
(3)Tujuan Laporan Akuntabilitas Kinerja:
a.memberikan informasi tentang kinerja atau kemajuan kinerja sebagaimana yang direncanakan dan diperjanjikan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian/kontrak kinerja;
b.memberikan kontribusi nyata dalam upaya mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
c.melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ke dalam LAKIP Kemhan dan TNI; dan
d.meningkatkan dan memantapkan LAKIP yang ada di lingkungan Kemhan dan TNI.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Bagian Kesatu
Rencana Strategis

Pasal 4
Rencana Strategis merupakan proses memberikan gambaran umum tentang rencana strategis dari kesatuan yang bersangkutan, sebagai berikut:
a.visi merupakan gambaran tentang keadaan atau kondisi ideal yang diinginkan kesatuan yang bersangkutan dimasa yang akan datang dan rumusan visi dapat mencerminkan:
1.apa yang hendak dicapai oleh satker yang bersangkutan dimasa yang akan datang;
2.memberikan arah kebijakan;
3.berorientasi terhadap masa yang akan datang; dan
4.menumbuhkan komitmen anggota di kesatuan yang bersangkutan.
b.misi menggambarkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Satker yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan visinya dan harus sesuai dengan tugas pokok serta fungsinya, misi juga menggambarkan alasan dibentuknya organisasi;
c.tujuan:
1.tujuan menggambarkan yang akan dihasilkan pada periode satu tahunan sampai dengan lima tahunan; dan
2.rumusannya mengacu pada pernyataan visi dan misi, tujuan dijadikan arah dalam merumuskan sasaran dan kebijakan serta menetapkan program dan kegiatan.
d.sasaran menggambarkan hasil yang akan dicapai secara nyata pada periode tahunan dalam bentuk kuantitatif agar dapat terukur, dalam sasaran dirancang indikator sasaran berupa target sasaran serta rencana targetnya; dan
e.indikator kinerja utama merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh yang menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut.

Bagian Kedua
Rencana Kinerja

(1)Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai antara Pimpinan/Unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab kinerja yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu (sasaran) dengan sumber daya tertentu (Anggaran DIPA) melalui penetapan target kinerja serta penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil untuk Eselon II ke bawah hasil sasarannya output, Eselon I ke atas hasil sasarannya outcome.
(2)Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penyusunan penetapan kinerja yaitu:
a.konsistensi, keselarasan dan profesionalitas dalam menjabarkan sasaran/indikator kinerja dan program dari rencana strategis dan kinerja ke dalam penetapan kinerja;
b.Anggaran untuk setiap sasaran merujuk kepada DIPA; dan
c.ketepatan target kinerja dari setiap indikator kinerja utama dan sasaran disesuaikan dengan anggaran yang turun (DIPA);
(3)Unsur penetapan kinerja yang harus disampaikan meliputi;
a.sasaran merupakan uraian sasaran yang sesuai dengan sasaran Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Satuan Kerja yang bersangkutan;
b.indikator kinerja output merupakan keluaran langsung yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran;
c.Indikator kinerja outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dari suatu program; dan
d.program utama merupakan program yang ditetapkan Bappenas, dengan memperhatikan kegiatan program pokok dari suatu Satuan kerja utama (Core Business dan isu strategisnya);

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian kesatu
Pengukuran Kinerja

Pasal 7
Akuntabilitas kinerja berisi uraian hasil pengukuran pencapaian sasaran (PPS), evaluasi IKU, analisis capaian kinerja sasaran dan akuntabilitas keuangan didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipatif sebagai berikut:
a.pengukuran kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
b.pengukuran capaian kinerja meliputi:
1.pengukuran kinerja kegiatan berisi tentang capaian masing-masing target indikator kinerja kegiatan (sebagai alat bantu evaluasi dan analisis capaian sasaran) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini;
2.indikator kinerja output merupakan ukuran keberhasilan sasaran Satuan Kerja Eselon II ke bawah;
3.indikator kinerja outcome merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Satuan Kerja Eselon I ke atas; dan
4.pengukuran pencapaian sasaran berisi tentang capaian masing-masing target indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

Bagian Kedua
Evaluasi Kinerja

Pasal 8
Evaluasi Kinerja digunakan untuk memperoleh gambaran akan keberhasilan dan kegagalan kinerja sasaran yang meliputi:
a.penilaian keberhasilan/kegagalan kinerja sasaran:
1.menemukan hal yang mendukung keberhasilan atau kendala penyebab kegagalan pencapaian sasaran; dan
2.menemukan strategi untuk keberhasilan pencapaian sasaran yang akan datang.
b.tingkat efektivitas dalam rangka mengevaluasi tingkat kesesuaian antara target sasaran dengan capaian sasaran yang meliputi:
1.tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan program;
2.menemukan faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas; dan
3.menemukan strategi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan program yang akan datang.
c.tingkat efisiensi melalui evaluasi perbandingan antara masukan dan keluaran pada saat rencana maupun realisasi, agar diperoleh gambaran tentang:
1.tingkat efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan program;
2.menemukan faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi; dan
3.menemukan strategi untuk meningkatkan efisiensi pada pelaksanaan kegiatan program yang akan datang.
d.pembandingan yaitu mengevaluasi perbandingan antara:
1.capaian sasaran dengan target sasaran pada tahun yang bersangkutan;
2.capaian sasaran tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya;
3.capaian sasaran tahun yang bersangkutan dengan capaian sasaran dengan Satker yang setingkat; dan
4.capaian sasaran tahun yang bersangkutan dengan standard yang ada.

Bagian Ketiga
Analisis Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Keuangan menyajikan alokasi dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran dalam rangka pelaksanaan Tupoksi atau tugas lainnya, analisis tentang pencapaian indikator kinerja, efisiensi dan efektivitas anggaran untuk setiap sasaran atau outcome yang direncanakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini, meliputi:
a.program yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan;
b.alokasi dukungan anggaran tahun bersangkutan untuk mencapai sasaran; dan
c.realisasi anggaran yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran.

BAB IV
PELAKSANAAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Format LAKIP

Pasal 11
Format LAKIP di lingkungan Kemhan dan TNI disusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini, meliputi:
a.ikhtisar eksekutif;
b.pendahuluan;
c.perencanaan kinerja;
d.akuntabilitas kinerja;
e.penutup; dan
f.lampiran-lampiran.

Bagian kedua
Petunjuk penyusunan LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari setiap Satuan Kerja di lingkungan Kemhan dan TNI disampaikan secara berjenjang sesuai struktur organisasi pengelola program dan anggaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini, sebagai berikut:
a.tingkat Kementerian Pertahanan:
1.Menteri Pertahanan berkewajiban menyampaikan LAKIP Kementerian Pertahanan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan kepada:
a)Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Ka BPKP) untuk dievaluasi; dan
b)Kepala Lembaga Administrasi Negara (Ka LAN) untuk dikaji.
2.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan menyusun LAKIP Kementerian Pertahanan dan TNI berdasarkan LAKIP yang disampaikan oleh UO. Kemhan, UO. Mabes TNI dan UO. Angkatan;
3.Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan selaku pengendali fungsi Perencanaan Pertahanan mengevaluasi dan menilai LAKIP dari Kemhan dan TNI;
4.Sekjen Kemhan dhi Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemhan mengevaluasi dan menilai LAKIP Satker UO. Kemhan, selanjutnya menyusun LAKIP UO. Kemhan;
5.Ka Satuan Kerja di lingkungan UO. Kemhan berkewajiban menyampaikan LAKIP kepada Sekjen Kemhan dhi Ka. Roren Setjen Kemhan; dan
6.Ka Sub Satuan Kerja di bawah Satker UO.Kemhan berkewajiban menyampaikan data pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) kepada Ka Satker di lingkungan UO.Kemhan.
b.tingkat Mabes TNI:
1.Panglima TNI berkewajiban menyampaikan LAKIP TNI kepada Menteri Pertahanan selaku Ka Fungsi Pertahanan dengan tembusan kepada Menteri PAN dan RB, Ka BPKP, dan Ka LAN;
2.Panglima TNI dhi Asrenum Panglima TNI selaku Dalpro TNI mengevaluasi dan menilai LAKIP UO di lingkungan TNI yang selanjutnya menyusun LAKIP TNI berdasarkan LAKIP UO Mabes TNI dan UO. Angkatan;
3.Kasum TNI mengevaluasi dan menilai LAKIP Satker di lingkungan Mabes TNI yang selanjutnya menyusun LAKIP UO Mabes TNI dan disampaikan kepada Panglima TNI dhi Asrenum Panglima TNI dengan tembusan Menteri Pertahanan dhi Dirjen Renhan Kemhan;
4.Ka Satker di lingkungan Mabes TNI termasuk Pang Kotama Ops menghimpun PKK dan PPS dari Ka Sub Satker dan berkewajiban menyampaikan LAKIP kepada Ka UO Mabes TNI; dan
5.Ka Sub Satker di bawah Satker Mabes TNI berkewajiban menyampaikan data pengukuran kinerja kegiatan (PKK) dan pengukuran pencapaian sasaran (PPS) kepada Ka Satker di lingkungan UO. Mabes TNI.
c.tingkat UO Angkatan:
1.Ka UO Angkatan berkewajiban menyampaikan LAKIP Angkatan masing-masing kepada Panglima TNI dan kepada Menteri Pertahanan dhi Dirjen Renhan Kemhan;
2.Asrena Kas Angkatan mengevaluasi dan menilai LAKIP Satker Tingkat Kotama di lingkungan UO. Angkatan;
3.Asren/Asrena Kotama menghimpun data Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dari Ka Sub Satker di bawah Kotama untuk bahan penyusunan LAKIP Kotama; dan
4.Ka Sub Satker di bawah Kotama berkewajiban menyampaikan data Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) kepada Asren/Asrena Kotama.

Bagian Keempat
Jadwal Pelaporan

Pasal 14
(1)Tingkat Kementerian Pertahanan:
a.PKK dan PPS Ka Sub Satker di lingkungan UO. Kemhan sudah diterima Sesditjen dhi Kabag Proglap paling lambat T + 10, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini;
b.LAKIP Ka Satker di lingkungan Kemhan sudah diterima oleh Sekjen Kemhan dhi Ka Roren Setjen Kemhan paling lambat pada T + 20.
c.LAKIP Ka UO Kemhan sudah diterima oleh Menteri Pertahanan dhi Dirjen Renhan Kemhan paling lambat pada T + 40; dan
d.LAKIP Kemhan dan TNI sudah diterima oleh Presiden dhi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi paling lambat pada T + 70.
(2)Tingkat UO Mabes TNI:
a.PKK dan PPS Ka Sub Satker di lingkungan UO. Mabes TNI sudah diterima Kasatker/Panglima Kotama Operasi paling lambat T + 10.
b.LAKIP Kasatker/Panglima Kotama Operasi di lingkungan Mabes TNI sudah diterima oleh Ka UO Mabes TNI paling lambat pada T + 20;
c.LAKIP Ka UO Mabes TNI sudah diterima oleh Panglima TNI dhi Asrenum Panglima TNI paling lambat pada T + 30; dan
d.LAKIP Panglima TNI sudah diterima oleh Menteri Pertahanan dhi Dirjen Renhan Kemhan paling lambat pada T + 50.
(3)Tingkat UO Angkatan:
a.PKK dan PPS Ka Sub Satker di lingkungan Kotama sudah diterima Pangkotama dhi Asren/Asrena Kotama paling lambat pada T + 10;
b.LAKIP Pangkotama di lingkungan UO Angkatan sudah diterima Ka UO Angkatan paling lambat pada T + 30;
c.LAKIP Ka UO Angkatan sudah diterima Panglima TNI dhi Asrenum Panglima TNI paling lambat pada T + 45; dan
d.LAKIP UO Angkatan sudah diterima oleh Menteri Pertahanan dhi Dirjen Renhan Kemhan paling lambat pada T + 45.

Bagian Kelima
Metode Pelaporan

Format penyusunan LAKIP tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Pertahanan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: PER/03/M/IV/2006 tanggal 7 April 2006 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengguna Anggaran di lingkungan Dephan dan TNI, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 18
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertahanan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Februari 2011
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas