info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Pasal I
Ketentuan Bab IV dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


LAMPIRAN


RENCANA KERJA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2011

IV.PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2011

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 ditetapkan alokasi pagu Kemendagri Tahun 2011 sebesar Rp14.754.795.280.000,-. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-442/MK.02/2011 tentang Perubahan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011, terdapat perubahan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 berupa penambahan sebesar Rp2.220.764.307.000,-. Dengan demikian total alokasi anggaran Kemendagri adalah sebesar Rp16.975.559.587.000,- yang terdiri dari:
1.Rupiah Murni sebesar Rp14.623.508.010.000,-, dengan komposisi Anggaran Mengikat sebesar Rp440.813.289.000,- dan Tidak Mengikat sebesar Rp12.609.013.111.000,-;
2.Pinjaman, Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar RP2.320.283.193.000,-; dan
3.Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp31.768.384.000,-.
Alokasi Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 tersebut telah mengalokasikan kegiatan Prioritas Nasional, di antaranya adalah kegiatan PNPM dengan alokasi sebesar Rp11.398.738.008.000,- kegiatan Pengembangan (SAK) Terpadu sebesar Rp2.468.020.000.000.
Pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 terdistribusi pada 13 program, dan dilaksanakan di Pusat (12 Komponen dan 7 Unit Pelaksana Teknis/UPT), serta dikedaerahkan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Urusan Bersama, dengan rincian sebagai berikut:
1.Pusat (termasuk Kantor Daerah)  
2.Dekonsentrasi
3.Tugas Pembantuan
4.Urusan Bersama
: Rp6.656.506.327.000,-
: Rp1.406.927.089.000,-
: Rp325.403.830.000,-
: Rp8.586.722.341.000,-


Uraian alokasi anggaran pada masing-masing program yang dilaksanakan pada tahun 2011, adalah sebagai berikut:

1.Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri.
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp254.977.892.000,-.
Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu: (1) Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum; (2) Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (3) Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja; (4) Perencanaan Program dan Anggaran; (5) Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan; (6) Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; (7) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset (8) Pengelolaan Data, Informasi, Komunikasi, dan Telekomunikasi; (9) Pengkajian Kebijakan Strategik; dan (10) Pengelolaan Penerangan.
Pada program ini terdapat alokasi dana Dekonsentrasi sebesar Rp8.338.000.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Pembinaan/fasilitasi koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.119.055.000,-.
b.Fasilitasi pembinaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan e-government, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.218.945.000,-.

2.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri.
Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal, bertujuan meningkatkan kinerja aparatur, dengan alokasi sebesar Rp614.534.191.000,-. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan dan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Dalam Negeri.

3.Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp159.808.581.000,-.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; (2) Fasilitasi Politik Dalam Negeri; (3) Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. (4) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; (5) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik.

4.Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, bertujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp391.823.173.000,-. Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah; (2) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; (3) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; (4) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; (5) Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan serta (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp235.882.810.000,-. dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Peningkatan peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di wilayah provinsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp211.914.640.000, -.
b.Pembinaan wilayah dan pemberdayaan tugas pemerintahan umum di kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000, -.
c.Pengembangan kerjasama ekonomi daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.800.000.000, -.
d.Fasilitasi penegasan batas daerah secara pasti di lapangan antar daerah provinsi dan kabupaten/kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.500.000.000.-.
e.Pembinaan dan pembakuan nama-nama rupabumi wilayah administrasi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.500.000.000.-.
f.Fasilitasi penegasan status hukum batas antar negara, peningkatan kapasitas aparatur, dan peningkatan kegiatan Sosekbud dengan negara tetangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000.-.
g.Peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan sumber daya alam, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.000.000.000,-.
h.Peningkatan kapasitas aparatur dalam usaha pengurangan resiko bencana dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.000.000.000.-.
i.Pengurangan resiko bencana di Aceh-DRRA, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.168.200.000.-.
Di samping itu, terdapat alokasi anggaran tugas pembantuan sebesar Rp37.990.000.000, - dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Pembangunan sarana prasarana di perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar, dengan alokasi anggaran sebesar Rp16.500.000.000,-.
b.Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana, dengan alokasi anggaran sebesar Rp21.490.000.000,-.

5.Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, bertujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang desentralistik. Alokasi anggaran sebesar Rp310.907.632.000.- Program ini dilaksanakan melalui 10 kegiatan, yaitu: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; (2) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I; (3) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup II; (4) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; (5) Penetapan Indikator Utama Pelayanan Publik yang Selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (6) Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah; (7) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD; (8) Penghentian/Pembatasan Pemekaran Wilayah; (9) Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; dan (10) Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp30.990.266.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Transformasi Pemerintahan Aceh-AGTP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.588.000.000.-.
b.Transformasi pemerintahan daerah di Kepulauan Nias-NITP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.200.000.000.-.
c.Pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi-SCBDP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.202.266.000,-. Di samping itu, pada program ini terdapat alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp111.622.890.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Prakarsa pembaharuan tata pemerintahan daerah-ILGR, dengan alokasi anggaran sebesar Rp14.795.195.000,-.
b.Pengembangan kapasitas berkelanjutan untuk desentralisasi-SCBDP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.827.695.000.-.

6.Program Bina Pembangunan Daerah.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, bertujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp216.463.866.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu: (1) Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah; (2) Fasillitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (3) Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu; (4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (5) Fasilitasi Penataan Perkotaan; dan (6) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Pada program ini terdapat alokasi dana tugas pembantuan sebesar Rp42.500.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan daerah.

7.Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bertujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.850.445.592.000.- (Terdapat luncuran anggaran Kegiatan PNPM sebesar Rp362.000.000.000,- dan tambahan pagu PNPM sebesar Rp1.293.000.000.000,- dengan status blokir/tanda bintang oleh DPR-RI).
Program ini dilaksanakan melalui 8 Kegiatan, yaitu (1) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional. (2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; (3) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); (4) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; (5) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; (6) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (7);
Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; serta (8) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp1.117.216.013.000.- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Fasilitasi penguatan kelembagaan Pokja Penanggulangan HIV/AIDS, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.200.000.000,-.
b.Peningkatan kapasitas bagi kepala desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.400.000.000,-.
c.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp650.000.000.-.
d.Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan, Pasar Desa, TKPK dan PNPM-PISEW, dengan alokasi anggaran sebesar Rp17.563.170.000.-.
e.Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.086.102.843.000.-.
f.Fasilitasi penguatan kelembagaan pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.300.000.000.-.
Di samping itu, pada program ini terdapat alokasi dana Tugas Pembantuan Rp133.290.940.000,- dengan lingkup rincian kegiatan:
a.Pembangunan kantor desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.000.000.000,-.
b.Penyediaan sarana dan prasarana pasar desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.905.940.000,-.
c.Fasilitasi pelaksanaan PNPM-LMP dan komponen bantuan langsung masyarakat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp122.385.000.000,-.
Dalam rangka dukungan pencapaian target prioritas nasional penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan PNPM-MP, pada program ini terdapat dukungan alokasi anggaran dengan mekanisme urusan bersama sebesar Rp8.586.722.341.000,-.

8.Program Penataan Administrasi Kependudukan.
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bertujuan untuk terciptanya tertib administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.566.893.316.000.- Program ini dilaksanakan melalui 7 kegiatan, yaitu: (1) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; (2) Pengelolaan Informasi Kependudukan; (3) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil; (4) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk; (5) Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan; (6) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan; dan (7) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp10.000.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk sosialisasi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penerbitan NIK di 168 kabupaten/kota, serta monitoring dan evaluasi implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan kabupaten/kota.

9.Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp61.501.000.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu (1) Pembinaan Anggaran Daerah; (2) Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (3) Pembinaan Dan Fasilitasi Dana Perimbangan; (4) Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah.

10.Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri.
Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp43.134.093.000,-.
Program dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu (1) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I; (2) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II; (3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III; (4) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal; serta (6) Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.

11.Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri
Program ini dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan dan implementasi kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan alokasi anggaran sebesar Rp33.191.800.000.-.
Program ini dilaksanakan melalui 5 kegiatan, yaitu: (1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah; (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan; (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, (4) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan (5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan.

12.Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri
Program ini dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.220.722.000.
Program ini dilaksanakan melalui 6 kegiatan, yaitu (1) Diklat Bidang Struktural dan Teknis; (2) Diklat Bidang Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah; (3) Diklat Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; (4) Diklat Bidang Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (5) Pendidikan dan Pelatihan Regional dan (6) Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan.
Pada program ini terdapat alokasi dana dekonsentrasi sebesar Rp4.500.000.000.- dengan lingkup rincian kegiatan untuk koordinasi pembinaan program kediklatan.

13.Program Pendidikan Kepamongprajaan
Program ini dilaksanakan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bertujuan meningkatkan kapasitas SDM Aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Pendidikan Kepamongprajaan, dengan alokasi pagu anggaran sebesar Rp316.657.729.000.
Program ini dilaksanakan melalui 4 kegiatan, yaitu: (1) Penyelenggaraan Administrasi Akademik Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan; (2) Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan; (3) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan; dan (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan di Daerah.
Ringkasan alokasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Satuan Kerja, Program, Kegiatan dan Alokasi Anggaran diuraikan pada matriks berikut ini.

PAGU DEFINITIF KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN ANGGARAN 2011

(dalam ribuan rupiah)


[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas