info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban sebagai PIHK dengan baik.

Pasal 4
(1)PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan Personal Identification Number (PIN).
(2)PIN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendaftaran, identitas jemaah, dan akses informasi SISKOHAT.

(1)Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
(2)Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan:
a.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku; dan
b.fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku.
(3)Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku izin.

Pasal 7
Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada PIHK yang memenuhi persyaratan:
a.memiliki izin PPIU yang masih berlaku;
b.telah memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 135 (seratus tiga puluh lima) orang selama 3 (tiga) tahun;
c.memiliki kinerja yang baik; dan
d.tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
(1)PIHK dapat membuka cabang PIHK di luar domisili perusahaan.
(2)Pimpinan PIHK melaporkan pembukaan cabang PIHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian Agama.

(1)Pendaftaran haji khusus dibuka sepanjang tahun setiap hari kerja.
(2)Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Jemaah Haji tidak dapat melakukan pendaftaran sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mewakilkan kepada PIHK.

Pasal 11
(1)Pendaftaran Jemaah Haji Khusus dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
(2)Dalam hal pendaftaran haji khusus belum/tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran dilakukan di Direktorat Jenderal.

Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji Khusus sebagai berikut:
a.menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) kepada petugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Jenderal;
b.membayar setoran BPIH Khusus ke rekening Menteri pada BPS BPIH sesuai besaran yang ditetapkan oleh Menteri; dan
c.menyerahkan bukti setoran BPIH Khusus kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Direktorat Jenderal.

Pasal 14
BPS BPIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menerbitkan bukti pembayaran BPIH Khusus sebanyak 5 (lima) lembar yang masing-masing diberi pas foto ukuran 3x4 cm, dengan rincian sebagai berikut:
a.lembar pertama bermaterai Rp6.000, - untuk Jemaah Haji;
b.lembar kedua untuk BPS BPIH;
c.lembar ketiga untuk PIHK;
d.lembar keempat untuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; dan
e.lembar kelima untuk Direktorat Jenderal.

(1)Jemaah Haji Khusus yang dirugikan oleh PIHK dan mengakibatkan nomor porsi yang bersangkutan terlambat/tidak sesuai dengan urutan yang seharusnya pada saat pendaftaran ke PIHK, Direktur Jenderal dapat melakukan penyesuaian nomor urut porsi.
(2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan verifikasi dan terdapat bukti terjadinya pelanggaran oleh PIHK.

Pasal 17
(1)Dalam hal Jemaah Haji Khusus memiliki hak untuk keberangkatan tahun tertentu dan PIHK pilihan Jemaah Haji Khusus dimaksud telah melebihi batas maksimal alokasi, Jemaah Haji Khusus dapat dialihkan ke PIHK lain atas pilihan Jemaah Haji Khusus.
(2)PIHK pilihan Jemaah Haji Khusus semula wajib memfasilitasi Jemaah Haji Khusus dalam memilih PIHK lain.
(3)Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak memilih PIHK lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jemaah Haji Khusus menjadi daftar tunggu pada PIHK semula untuk keberangkatan tahun berikutnya.

Pasal 18
(1)Dalam hal Jemaah Haji Khusus karena sesuatu hal tidak dapat berangkat, Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu pada tahun berikutnya.
(2)Daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) kali musim haji.
(3)Dalam hal daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melewati 2 (dua) kali musim haji, pendaftaran yang bersangkutan dibatalkan.

Menteri menetapkan kuota Jemaah Haji Khusus dan kuota petugas PIHK untuk setiap musim haji.

Pasal 21
(1)PIHK hanya memberangkatkan Jemaah Haji Khusus yang terdaftar di Kementerian Agama.
(2)PIHK wajib memberangkatkan Jemaah Haji Khusus paling sedikit 45 (empat puluh lima) jemaah dan paling banyak 225 (dua ratus dua puluh lima) jemaah.
(3)Dalam hal PIHK memperoleh kurang dari 45 (empat puluh lima) jemaah, PIHK wajib menggabungkan jemaahnya pada PIHK lain.
(4)Dalam hal PIHK memperoleh lebih dari 225 (dua ratus dua puluh lima) jemaah, PIHK wajib melimpahkan kelebihan jemaahnya kepada PIHK lain.
(5)Penggabungan atau pelimpahan Jemaah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan atas persetujuan jemaah yang dibuktikan dengan surat persetujuan dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
(6)Dalam hal Jemaah Haji Khusus tidak menyetujui penggabungan atau pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Jemaah Haji Khusus tersebut menjadi daftar tunggu tahun berikutnya.

Ketentuan tentang penggabungan, pelimpahan, dan pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), ayat (4), dan Pasal 22 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB V
BPIH KHUSUS

Pasal 24
(1)Menteri menetapkan besaran minimal BPIH Khusus.
(2)BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening Menteri melalui BPS BPIH.

Penyerahan BPIH Khusus kepada PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan 5 (lima) hari setelah pelunasan.

Pasal 28
(1)Dalam hal Jemaah Haji Khusus menunda keberangkatannya PIHK wajib mengembalikan BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Menteri.
(2)Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pernyataan penundaan keberangkatan diterima oleh Direktorat Jenderal.

Pasal 29
Jemaah Haji Khusus yang membatalkan kepada PIHK atau dibatalkan keberangkatannya, Menteri mengembalikan BPIH Khusus secara penuh kepada Jemaah Haji Khusus.

BAB VI
PETUGAS

Pasal 30
(1)PIHK wajib menyediakan petugas pembimbing ibadah, 1 (satu) orang petugas kesehatan, dan petugas pengelola perjalanan.
(2)Petugas pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang.
(3)Petugas pengelola perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang untuk 45 (empat puluh lima) sampai dengan 135 (seratus tiga puluh lima) Jemaah Haji Khusus atau 2 (dua) orang untuk 136 (seratus tiga puluh enam) sampai dengan 225 (dua ratus dua puluh lima) Jemaah Haji Khusus.
(4)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dirangkap oleh Jemaah Haji Khusus.

Pasal 31
Petugas pembimbing ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
a.sehat jasmani dan rohani;
b.mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang agama dan manasik haji;
c.memiliki kemampuan membimbing Jemaah Haji; dan
d.pernah menunaikan ibadah haji.

Pasal 32
(1)Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus didaftarkan kepada Direktur Jenderal.
(2)Pendaftaran petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prosedur sebagai berikut:
a.PIHK menyerahkan daftar nama petugas PIHK yang ditanda tangani oleh Pimpinan PIHK kepada Direktur Jenderal;
b.menyetorkan biaya General Service Fee bagi setiap petugas PIHK melalui rekening Menteri pada BPS BPIH; dan
c.menyerahkan bukti setor biaya General Service Fee dari BPS BPIH kepada Direktur Jenderal.
(3)Besaran biaya General Service Fee sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
(4)Petugas PIHK yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh nomor porsi dari SISKOHAT Kementerian Agama.

Pasal 33
Petugas pengelola perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus kepada PPIH Arab Saudi.

BAB VII
PELAYANAN BIMBINGAN JEMAAH

Pasal 34
(1)PIHK wajib memberikan bimbingan manasik dan perjalanan haji kepada Jemaah Haji Khusus sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(2)Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada buku bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Pasal 35
PIHK wajib memberikan buku paket bimbingan manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama kepada Jemaah Haji Khusus.

BAB VIII
PELAYANAN DOKUMEN DAN IDENTITAS HAJI

Pasal 36
Setiap Jemaah Haji Khusus yang akan diberangkatkan ke Arab Saudi harus memiliki paspor yang telah memperoleh visa haji, DAPIH, stiker barcode, gelang identitas, dan kartu tanda pengenal.

Pasal 37
(1)Pengurusan penerbitan paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Jemaah Haji Khusus.
(2)Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Direktorat Jenderal untuk pengurusan visa haji.

Pasal 38
(1)DAPIH dan Gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
(2)Gelang identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan oleh Jemaah Haji Khusus sejak keberangkatan, selama di Arab Saudi sampai dengan kembali ke Indonesia.

Pasal 39
(1)Pengurusan stiker barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh PIHK setelah mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal.
(2)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PIHK setelah menyerahkan:
a.fotokopi kontrak awal hotel, transportasi dan katering di Makkah, Madinah, Jeddah, dan Arafah Mina;
b.surat jaminan konfirmasi (letter of intent) keberangkatan dan kepulangan dari maskapai penerbangan yang ditandatangani oleh pihak penerbangan;
c.daftar nama Jemaah Haji Khusus; dan
d.surat penunjukan petugas pengurus stiker barcode dari PIHK.
(3)Dalam pengurusan stiker barcode di Arab Saudi, PIHK wajib melapor kepada Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi.
(4)Stiker barcode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Direktorat Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum keberangkatan Jemaah Haji Khusus ke Arab Saudi untuk dilekatkan pada paspor.

Pasal 40
Paspor, DAPIH, dan gelang identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diserahkan kepada PIHK setelah memenuhi persyaratan:
a.menyerahkan surat perjanjian antara PIHK dengan Jemaah Haji Khusus;
b.rekomendasi dari Asosiasi PIHK.

Pasal 41
(1)Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib disediakan oleh PIHK.
(2)Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama jemaah, nama PIHK, nomor kontak petugas PIHK di Arab Saudi, nama dan alamat hotel, serta identitas lain yang dianggap perlu.

BAB IX
PELAYANAN TRANSPORTASI

Pasal 42
(1)PIHK wajib menyediakan transportasi bagi Jemaah Haji Khusus dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.
(2)Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi transportasi udara ke dan dari Arab Saudi dan transportasi darat atau udara selama di Arab Saudi.
(3)Pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PELAYANAN AKOMODASI DAN KONSUMSI

Pasal 43
(1)PIHK wajib memberikan pelayanan akomodasi dan konsumsi kepada Jemaah Haji Khusus.
(2)Akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di Jeddah, Makkah, Madinah, dan Arafah Mina.
(3)Pelayanan akomodasi dan konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 44
(1)PIHK wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji Khusus sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi.
(2)Pelayanan kesehatan sebelum keberangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan kesehatan dan vaksinasi yang diwajibkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
(3)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERLINDUNGAN JEMAAH HAJI KHUSUS

Pasal 45
(1)PIHK wajib memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus dalam bentuk asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan.
(2)Besaran pertanggungan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar minimal BPIH Khusus.
(3)Masa pertanggungan asuransi jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang sejak keberangkatan ke Arab Saudi sampai kembali ke Indonesia.

BAB XIII
PELAPORAN

Pasal 46
(1)PIHK wajib melaporkan pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada Direktur Jenderal.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.paket program penyelenggaraan ibadah haji khusus;
b.jadual keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji Khusus;
c.daftar nama Jemaah Haji Khusus dan petugas PIHK; dan
d.daftar jemaah haji khusus batal berangkat.
(3)Pedoman pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB XIV
PENGAWASAN, AKREDITASI, DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 47
(1)Direktur Jenderal melakukan pengawasan penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Asosiasi PIHK.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tanah air dan di Arab Saudi.
(4)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri.

Bagian Kedua
Akreditasi

Pasal 48
(1)Direktur Jenderal melakukan akreditasi terhadap PIHK.
(2)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kinerja dan kualitas pelayanan PIHK.
(3)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi antara lain komponen finansial, sarana dan prasarana, administrasi dan manajemen, serta sumber daya manusia.
(4)Akreditasi dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun.

Pasal 49
(1)Hasil Akreditasi dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan perpanjangan izin PIHK.
(2)Hasil akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat.

Pasal 50
Pedoman akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 51
PIHK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini maka semua ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji khusus tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur dengan ketentuan lain yang dibuat berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 53
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2012
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas