info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengawasan Produk Tembakau Yang Beredar dilakukan untuk mengetahui kebenaran:
a.kandungan kadar nikotin dan tar; dan
b.pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Bagian Kedua
Pengawasan Kebenaran Kandungan Kadar Nikotin dan Tar

Pasal 4
(1)Pengawasan Kebenaran Kandungan Kadar Nikotin dan Tar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan melakukan pengambilan sampel Produk Tembakau di peredaran.
(2)Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat penjualan dan/ataudistributor.
(3)Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

(1)Pengawasan Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan dengan melakukan pengambilan sampel Produk Tembakau di peredaran.
(2)Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat penjualan dan/atau distributor.
(3)Terhadap sampel Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian terhadap:
a.Kewajiban pencantuman peringatan kesehatan berbentuk gambar dan tulisan;
b.Kewajiban pencantuman:
1.informasi kandungan kadar Nikotin dan Tar;
2.pernyataan yang berbunyi, "Dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil";
3.kode produksi;
4.tanggal, bulan, dan tahun produksi;
5.nama dan alamat produsen.
c.Pencantuman penyataan "tidak ada batas aman" dan "mengandung lebih dari 4000 zat kimia berbahaya serta lebih dari 43 zat penyebab kanker", jika dicantumkan.
d.Pelarangan:
1.Pencantuman keterangan atau tanda apapun yang menyesatkan atau kata-kata yang bersifat promotif.
2.Pencantuman kata "light", "ultra light" "mild", "extra mild", "low tar", "slim", "special", "full flavor", "premium", atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian atau kata-kata dengan arti yang sama, kecuali bagi Produk Tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengawasan terhadap pencantuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 7
(1)Dalam rangka pengawasan produk tembakau yang beredar, produsen dan/atau importir produk tembakau wajib melaporkan kepada Kepala Badan tentang:
a.hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar; dan
b.pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan produk tembakau.
(2)Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk produk tembakau yang akan diproduksi atau diimpor dengan:
a.merek baru; dan/atau
b.perubahan desain kemasan.
(3)Pelaporan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disertai dengan contoh kemasan.
(4)Tata carapelaporan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kelima
Pemeriksaan

Pasal 8
(1)Dalam hal diperlukan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap Produk Tembakau yang beredar dapat dilakukan pemeriksaan ke:
a.industri rokok; dan/atau
b.laboratorium pengujian rokok (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disertai dengan pengambilan sampel.
(3)Pengambilan sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbatas pada rokok yang telah dilakukan pelekatan pita cukai.

BAB IV
PENGAWASAN IKLAN DAN PROMOSI PRODUK TEMBAKAU

Bagian Kesatu
Iklan Produk Tembakau

Pengawasan Promosi Produk Tembakau dilaksanakan dengan melakukan pemantauan terhadap larangan pada semua kegiatan promosi produk tembakau, yaitu:
a.pemberian secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah Produk Tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan Produk Tembakau;
b.penggunaan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada produk atau barang bukan Produk Tembakau; dan
c.penggunaan logo dan/atau merek Produk Tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11
(1)Selain dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini juga dapat dikenai sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.penarikan produk, dilakukan oleh produsen atau importir berdasarkan surat perintah penarikan dari Kepala Badan;
d.rekomendasi penghentian sementara kegiatan; dan/atau
e.rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2013
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

LUCKY S. SLAMET
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESI A,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]