info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Menteri Keuangan selaku BUN berwenang melakukan pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN).

Pasal 4
(1)Anggaran belanja yang dapat dilakukan pergeseran anggaran antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) adalah sebagai berikut:
a.dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02);
b.dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07);
c.dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99);
d.dari BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); atau
e.dari BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ke BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99).
(2)Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Hibah (BA 999.02) dapat dilakukan untuk:
a.pemberian hibah kepada Pemerintah atau lembaga asing untuk tujuan kemanusiaan; atau
b.pemberian hibah selain untuk tujuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) untuk keperluan tertentu dapat dilakukan sepanjang anggaran untuk keperluan tersebut telah dialokasikan dalam BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).
(4)Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) dapat dilakukan untuk:
a.kontribusi pada organisasi internasional dan trust fund yang telah dialokasikan anggarannya dalam BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08);
b.unfunded liability - Tunjangan Hari Tua (THT) yang telah dialokasikan anggarannya dalam BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08); dan
c.kekurangan pembayaran manfaat pensiun yang telah dialokasikan anggarannya dalam BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08).
(5)Pergeseran anggaran dari BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ke BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) atau dari BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07) ke BA BUN Pengelolaan Transaksi Khusus (BA 999.99) untuk keperluan tertentu dapat dilakukan sepanjang anggaran untuk keperluan tersebut telah dialokasikan dalam BA BUN Pengelolaan Belanja Subsidi (BA 999.07).

(1)Berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan melakukan pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dengan menerbitkan SPP BA BUN.
(2)SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) dan disampaikan kepada PPA BUN terkait, dengan tembusan kepada Direktorat Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Direktorat Jenderal Anggaran.
(3)Berdasarkan SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPA BUN yang menerima pergeseran anggaran belanja, menyusun dan menandatangani DIPA BUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Format SPP BA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7
Tata cara pengesahan DIPA BUN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
Tata cara pelaporan keuangan dan penetapan kode akun atas anggaran belanja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai tata cara pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, digunakan untuk tata cara pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) mulai Tahun Anggaran 2013.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang ketentuan mengenai pergeseran anggaran belanja antar subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN) diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.

Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2013
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]