BAB I
KETENTUAN UMUM

Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:
a.menjadi bahan pertimbangan pemberian izin penelitian oleh pemerintah daerah;
b.menjadi acuan bagi peneliti dalam memperoleh izin penelitian; dan
c.tertib secara administrasi.

BAB III
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Mekanisme Permohonan

Pasal 4
(1)Untuk mendapatkan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) peneliti mengajukan surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.
(2)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
a.lurah/kepala desa tempat domisili peneliti bagi penelitian kemasyarakatan untuk peneliti individu yang tidak berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi.
b.pimpinan yang membidangi penelitian dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan, untuk peneliti yang berasal dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi.
c.pimpinan yang membidangi penelitian dari badan usaha yang bersangkutan, untuk peneliti badan usaha;
d.pimpinan yang membidangi penelitian dari kementarian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan bertugas, untuk peneliti aparatur pemerintahan;
e.pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi kemasyarakatan, untuk peneliti organisasi kemasyarakatan; dan
f.pimpinan yang membidangi penelitian dari organisasi nirlaba lainnya, untuk peneliti organisasi nirlaba lainnya.

(1)Surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diajukan kepada:
a.Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, untuk penelitian lingkup nasional atau lintas provinsi;
b.Gubenur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi, untuk penelitian lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya; dan
c.Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota, untuk penelitian lingkup kabupaten/kota.
(2)Peneliti mengajukan surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan penelitian.

Bagian Kedua
Verifikasi

Pasal 7
Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Gubernur, dan Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik melakukan verifikasi surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian.

Pasal 8
Hasil verifikasi surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa:
a.penerbitan rekomendasi penelitian; atau
b.penolakan penerbitan rekomendasi penelitian.

(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup nasional.
(2)Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup provinsi.
(3)Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik menerbitkan rekomendasi penelitian lingkup kabupaten/kota.

Pasal 11
Penerbitan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan kepada peneliti selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan penerbitan rekomendasi penelitian diterima lengkap dengan seluruh persyaratannya.

(1)Rekomendasi penelitian berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan.
(2)Rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
a.nama peneliti;
b.alamat peneliti;
c.judul penelitian;
d.tujuan penelitian;
e.tempat/lokasi/daerah penelitian;
f.tanggal dan/atau lamanya pelaksanaan penelitian;
g.bidang penelitian;
h.status penelitian;
i.nama penanggung jawab atau koordinator penelitian;
j.anggota peneliti;
k.nama kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga nirlaba lainnya; dan
l.hal-hal yang harus ditaati oleh peneliti.

Pasal 14
(1)Dalam hal penelitian lebih dari 6 (enam) bulan, peneliti wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi penelitian.
(2)Perpanjangan rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan surat perpanjangan dengan menyertakan laporan hasil kegiatan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB IV
KEWAJIBAN PENELITI

(1)Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Menteri kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di provinsi lokasi penelitian, untuk penelitian lintas provinsi.
(2)Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi menerbitkan rekomendasi penelitian berdasarkan rekomendasi menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17
(1)Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Gubernur kepada Bupati/walikotalokasi penelitian melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota, untuk penelitian lintas kabupaten/kota.
(2)Bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota menerbitkan rekomendasi penelitian, berdasarkan rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18
Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian dari Bupati/Walikota kepada Camat, untuk penelitian lintas kecamatan.

BAB V
SANKSI

(1)Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian dapat diberlakukan kembali dalam hal:
a.telah dilakukan klarifikasi dan/atau pemantauan di daerah lokasi penelitian dilaksanakan; dan
b.adanya surat pernyataan dari peneliti kepada pejabat yang menerbitkan rekomendasi penelitian untuk tidak lagi melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam Pasal 19 ayat (2);
(2)Pencabutan sanksi atau pemberlakuan kembali rekomendasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan surat dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik, gubernur dan bupati/walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik di provinsi dan kabupaten/kota bahwa rekomendaasi penelitian digunakan sebagaimana mestinya.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 21
(1)Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian secara nasional kepada Menteri Dalam Negeri.
(2)Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian di provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik.
(3)Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan kegiatan penerbitan rekomendasi penelitian kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi.

Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada pejabat yang menerbitkan rekomendasi penelitian.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 24
(1)Menteri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa Dan Politik melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penertiban rekomendasi lingkup nasional dan lintas provinsi.
(2)Gubernur melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penertiban rekomendasi lingkup provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
(3)Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penertiban rekomendasi lingkup kabupaten/kota.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor: 64 Tahun 2011
Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian




KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR: .................................

a.Dasar: ...................................
b.Menimbang: ...................................

MENTERI DALAM NEGERI, memberikan rekomendasi kepada:
a.Nama/Obyek: ...................................
b.Jabatan/Tempat/Identitas: ...................................

Untuk: ...................................
...................................
...................................
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

a.n MENTERI DALAM NEGERI
JABATAN ESELON I,

NAMA




GUBERNUR ...................................

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR:...................................
a.Dasar: ...................................
b.Menimbang: ...................................

GUBERNUR, memberikan rekomendasi kepada:
a.Nama/Obyek: ...................................
b.Jabatan/Tempat/Identitas: ...................................

Untuk: ...................................
...................................
...................................
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
a.n GUBERNUR ...................................
SKPD
NAMA


BUPATI/WALIKOTA ...................................

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR: ...................................

a.Dasar: ...................................
b.Menimbang: ...................................

BUPATI/WALIKOTA, memberikan rekomendasi kepada:
a.Nama/Obyek: ...................................
b.Jabatan/Tempat/Identitas: ...................................

Untuk: ...................................
...................................
...................................
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
a.n BUPATI/WALIKOTA ...................................
SKPD
NAMA


[tulis] » komentar « [baca]