BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengelolaan hibah dalam negeri dalam bentuk uang bertujuan untuk tercapainya pengelolaan hibah dalam negeri yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PENERIMAAN HIBAH DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG

Pasal 4
(1)Penerimaan hibah dalam negeri dalam bentuk uang berasal dari sumbangan masyarakat.
(2)Sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang berasal dari:
a.sumbangan dari penyelenggara undian gratis berhadiah;
b.masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan sosial; dan
c.hadiah yang tidak tertebak atau tidak diambil oleh pemenang undian.
(3)Seluruh hibah dalam negeri dalam bentuk uang diterima oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial cq. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial sebagai dana hibah dalam negeri dalam bentuk uang dan harus diadministrasikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Hibah dalam negeri dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial cq. Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial disetorkan ke rekening yang ditetapkan dan telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(5)Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dimasukkan dalam dokumen anggaran Bendahara Umum Negara untuk pendapatan hibah dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Sosial sebagai pagu belanja bantuan sosial.
(6)Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran Hibah Dalam Negeri pada Kementerian Sosial, melakukan penyesuaian pagu pendapatan yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri, dan mengajukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
(7)Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sisa pagu Hibah Dalam Negeri pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran sebelumnya menambah pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran berjalan setelah diperhitungkan dengan realisasi Surat Perintah Pencairan Dana Pengesahan Hibah Dalam Negeri Uang tahun sebelumnya.
(8)Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan pengesahan atas seluruh pendapatan dan belanja (penerimaan dan penggunaan) yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri pada tahun berjalan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap triwulan.

BAB III
PENGGUNAAN HIBAH DALAM NEGERI DALAM BENTUK UANG

Bagian Kesatu
Umum

(1)Unit Kerja Teknis Eselon I mengajukan perencanaan penggunaan Dana Hibah Dalam Negeri untuk bantuan sosial kepada Menteri Sosial sebagai Pengguna Anggaran c.q Sekretaris Jenderal.
(2)Estimasi kebutuhan penggunaan Dana Hibah Dalam Negeri untuk bantuan sosial mengacu pada besaran penggunaan Dana Hibah Dalam Negeri tahun sebelumnya dan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian Sosial pada tahun yang akan datang.
(3)Dalam hal penyusunan perencanaan bantuan sosial dari dana hibah dalam negeri, Unit Kerja Eselon I mengalokasikan dana pendampingan program melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang akan datang.
(4)Pengajuan perencanaan penggunaan Dana Hibah Dalam Negeri untuk bantuan sosial yang diajukan kepada Sekretaris Jenderal selanjutnya ditelaah bersama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai dasar penetapan besaran pagu grant agreement masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagai dasar untuk pelaksanaan bantuan sosial pada tahun yang akan datang.
(5)Besaran pagu grant agreement masing-masing Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Sosial selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Direktorat Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan untuk mendapat pengesahan sebagai dana hibah dalam negeri.
(6)Penetapan grant agreement yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dapat berubah bilamana terjadi situasi kedaruratan berdasarkan Surat Pernyataan Kedaruratan dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penggunaan

Pasal 7
(1)Permohonan hibah masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan kepada Menteri Sosial setelah mendapat rekomendasi dari instansi sosial provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan melampirkan proposal dan kelengkapan persyaratan lainnya.
(2)Permohonan hibah oleh instansi sosial provinsi diajukan kepada Menteri Sosial dengan melampirkan proposal dan kelengkapan persyaratan lainnya.
(3)Permohonan hibah oleh instansi sosial kabupaten/kota diajukan kepada Menteri Sosial dengan melampirkan proposal dan kelengkapan persyaratan lainnya, setelah mendapat rekomendasi instansi sosial provinsi.
(4)Menteri Sosial mendisposisi permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 2, dan ayat (3), kepada masing-masing Unit Kerja Eselon I sesuai tugas dan fungsinya untuk dilakukan seleksi, verifikasi, dan telaahan.
(5)Hasil seleksi, verifikasi, dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya oleh Unit Kerja Eselon I disampaikan kepada Menteri Sosial.
(6)Menteri Sosial dalam hal tertentu meminta Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk menelaah kembali dan memberikan saran terhadap permohonan bantuan yang diajukan Unit Kerja Eselon I.
(7)Hasil telaahan dan saran selanjutnya disampaikan kepada Menteri Sosial dengan tembusan Unit Kerja Eselon I yang mengajukan permohonan.
(8)Permohonan hibah yang disetujui, ditindaklanjuti Unit Kerja Eselon I untuk diproses dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Unit Kerja Eselon I mengajukan Nota Permintaan Persetujuan Pembayaran;
b.Nota Permintaan Persetujuan Pembayaran dengan jumlah bantuan di atas Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Menteri Sosial, sedangkan jumlah bantuan sampai dengan Rp50.000.000, - (lima puluh juta rupiah) diajukan kepada Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
c.Unit Kerja Eselon I yang telah memperoleh nota permintaan persetujuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan kepada Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial;
d.Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial menyerahkan pembayaran langsung dana bantuan berupa cek tunai kepada Unit Kerja Eselon I untuk disampaikan kepada pemohon berdasarkan Nota Permintaan Persetujuan Pembayaran yang telah disetujui oleh Menteri Sosial atau Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8
Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial selaku Pengelola teknis hibah dalam negeri merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan.

Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial mempunyai tanggung jawab administratif pengelolaan hibah dalam negeri dalam bentuk uang yang telah didistribusikan Unit Teknis terkait.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11
(1)Direktur Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan hibah dalam negeri dalam bentuk uang secara tertulis setiap bulan kepada Menteri Sosial dan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal/Pimpinan Unit Kerja Eselon I.
(2)Menteri Sosial membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan Hibah Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang kepada Menteri Keuangan cq. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Sistem Akuntansi Hibah.
(3)Laporan keuangan atas penggunaan dana hibah dalam negeri dalam bentuk uang mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

(1)Pengendalian terhadap pelaksanaan dana bantuan hibah dalam negeri dalam bentuk uang dilaksanakan oleh Unit Kerja Eselon I dalam bentuk monitoring, evaluasi, dan supervisi.
(2)Instansi sosial kabupaten/kota dan/atau provinsi yang memberikan rekomendasi bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian dalam bentuk monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap pelaksanaan dana bantuan hibah dalam negeri dalam bentuk uang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Desember 2011
MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA,

SALIM SEGAF AL JUFRI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

[tulis] » komentar « [baca]