BAB I
KETENTUAN UMUM

Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini bertujuan untuk menghasilkan Inspektur Keselamatan Nuklir yang kompeten.

BAB III
OBYEK PENGAWASAN, BIDANG DAN JENJANG INSPEKTUR

Pasal 4
Obyek pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir terdiri atas:
a.Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif (FRZR); dan
b.Instalasi dan Bahan Nuklir (IBN).

(1)Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan menjadi 2 (dua) jenjang yaitu:
a.Inspektur Muda; dan
b.Inspektur Utama.
(2)Jenjang Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
a.Pangkat, golongan dan ruang; dan
b.Kompetensi.

BAB IV
PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI INSPEKTUR

Pasal 7
(1)Untuk dapat menduduki jenjang Inspektur Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, seseorang harus memiliki paling kurang pangkat, golongan dan ruang Penata Muda (III/a).
(2)Untuk dapat menduduki jenjang Inspektur Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, seseorang harus memiliki paling kurang pangkat, golongan dan ruang Pembina (IV/a).
(3)Pendidikan untuk jenjang Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang Strata 1 (S1) eksakta atau Diploma IV (DIV) eksakta.

Pasal 8
(1)Kompetensi sebagaimana dimak sud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri atas:
a.kompetensi Inspektur Muda; dan
b.kompetensi Inspektur Utama.
(2)Kompetensi Inspektur Muda dan Inspektur Utama bidang IBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
(3)Kompetensi Inspektur Muda dan Inspektur Utama bidang FRZR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(1)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, untuk dapat naik dari jenjang Inspektur Muda ke jenjang Inspektur Utama, seorang Inspektur harus telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan/atau hukuman disiplin tingkat berat;
b.cakap jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
c.tidak mengkonsumsi narkoti ka dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dokter;
d.mengikuti dan lulus ujian pelatihan Inspektur Utama; dan
e.lulus ujian kompetensi.
(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelatihan lanjutan sesuai dengan bidang yang dimiliki oleh Inspektur.
(3)Materi pelatihan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hutuf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 11
Unsur yang terkait di dalam pengaturan keinspekturan ini terdiri atas:
a.Kepala BAPETEN;
b.Tim Penilai Inspektur;
c.Direktur Inspeksi FRZR;
d.Direktur Inspeksi IBN;
e.MPKED; dan
f.Inspektur.

(1)Tim Penilai Inspektur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN.
(2)Tim Penilai Inspektur bertugas menilai kompetensi Inspektur dan mengusulkan pengangkatan dan kenaikan jenjang Inspektur kepada Kepala BAPETEN.
(3)Tim Penilai Inspektur dapat mengusulkan pemberhentian sementara dan pemberhentian Inspektur kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 14
(1)Direktur Inspeksi FRZR dan Direktur Inspeksi IBN berwenang menentukan peserta pelatihan Inspektur.
(2)Direktur Inspeksi FRZR bertugas melakukan pembinaan teknis Inspektur FRZR dan berwenang mengusulkan penilaian untuk pengangkatan, pengangkatan kembali, kenaikan jenjang, pemberhentian sementara, dan pemberhentian Inspektur kepada Tim Penilai Inspektur.
(3)Direktur Inspeksi IBN bertugas melakukan pembinaan teknis Inspektur IBN dan berwenang mengusulkan penilaian untuk pengangkatan, pengangkatan kembali, kenaikan jenjang, pemberhentian sementara, dan pemberhentian Inspektur kepada Tim Penilai Inspektur.
(4)Direktur Inspeksi FRZR dan Direktur Inspeksi IBN menyampaikan usulan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dengan melampirkan data, informasi, dan laporan mengenai unjuk kerja Inspektur.
(5)Direktur Inspeksi FRZR dan Direktur Inspeksi IBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) bertanggung jawab atas kebenaran data, informasi, dan laporan mengenai unjuk kerja Inspektur yang disampaikan kepada Tim Penilai Inspektur.

Inspektur Keselamatan Nuklir sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 12 ayat (1) huruf d harus bersedia ditugaskan ke seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 17
Inspektur Keselamatan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas untuk:
a.melakukan inspeksi sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan ketenteraman, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, serta perlindungan terhadap lingkungan hidup;
b.melakukan inspeksi secara berkala dan sewaktu-waktu dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.melakukan inspeksi selama proses perizinan.

Pasal 18
(1)Inspektur Keselamatan Nuklir dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dalam suatu Tim Inspeksi.
(2)Tim Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang Inspektur Keselamatan Nuklir dengan komposisi 1 (satu) orang Inspektur Utama sebagai Ketua Tim Inspeksi dan Inspektur yang lain sebagai Anggota Tim Inspeksi.
(3)Dalam hal Inspektur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat melaksanakan inspeksi, Inspektur Muda dapat ditunjuk sebagai Ketua Tim Inspeksi.
(4)Direktur Inspeksi dan Kepala Subdirektorat Inspeksi di lingkungan Direktorat Inspeksi berdasarkan tugas pokok dan fungsi dapat menjadi Ketua Tim Inspeksi.

Tim Inspeksi melaksanakan tugasnya berdasarkan SPI.

Pasal 21
(1)Kepada Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan hak keuangan dan perlindungan keselamatan untuk menunjang pelaksanaan inspeksi sebagaiman a dimaksud dalam Pasal 17.
(2)Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk biaya perjalanan dinas selama pelaksanaan inspeksi.
(3)Perlindungan keselamatan bagi Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
a.pemantauan kesehatan;
b.asuransi; dan
c.perlengkapan protektif Inspektur.

(1)Untuk dapat diangkat sebagai Inspektur diperlukan pelatihan dan ujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
(2)Pelatihan dan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 24
(1)Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, Inspektur diwajibkan mengikuti pelatihan penyegaran dan melakukan kegiatan belajar mandiri.
(2)Pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan difasilitasi oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan.
(3)Kegiatan belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Direktur Inspeksi FRZR dan Direktur Inspeksi IBN.
(4)Materi pelatihan penyegaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VII
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN INSPEKTUR

Inspektur diangkat menjadi Inspektur Utama jika memenuhi ketentuan:
a.menduduki jenjang Inspektur Madya atau Inspektur Utama berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 228 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 735 Tahun 2011 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
b.memenuhi golongan ruang paling rendah IV/a.

Pasal 28
Inspektur diangkat menjadi Inspektur Muda jika memenuhi ketentuan:
a.menduduki jenjang Inspektur Pertama atau Inspektur Muda berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 228 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 735 Tahun 2011 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir; atau
b.menduduki jenjang Inspektur Madya atau Inspektur Utama berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 228 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 735 Tahun 2011 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan memenuhi golongan ruang paling tinggi III/d.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
a.Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sistem Penjenjangan Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir; dan
b.Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 228 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 735 Tahun 2011 tentang Inspektur Keselamatan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30
Peraturan Kepala BAPETEN ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BAPETEN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA,

AS NATIO LASMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]