BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Menteri atas nama Presiden melantik gubernur dan/atau wakil gubernur.
(2)Khusus untuk Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan, pelantikan gubernur dan/atau wakil gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
(1)Gubernur atas nama Presiden melantik bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota.
(2)Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dilakukan oleh Menteri.

BAB II
TATA CARA

Bagian Kesatu
Penyelenggara

(1)Dalam penyelenggaran pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Ketua DPRD mengundang seluruh yang terkait.
(2)Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, Wakil Ketua DPRD mengundang seluruh yang terkait.

Pasal 7
(1)Pimpinan DPRD provinsi berkoordinasi dengan Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan gubernur melalui sekretaris daerah provinsi, dalam penyelenggaraan pelantikan gubernur dan/atau wakil gubernur.
(2)Pimpinan DPRD kabupaten/kota berkoordinasi dengan gubernur melalui sekretaris daerah provinsi dan bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota, dalam penyelenggaraan pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota.

Pasal 8
Dalam hal pelantikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dilakukan oleh Menteri, pimpinan DPRD kabupaten/kota berkoordinasi dengan Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan gubernur melalui sekretaris daerah provinsi serta bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebelum pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu ditanyakan kesediaan untuk pengucapan sumpah/janji.

Pasal 11
(1)Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai agama yang dianut, diawali dengan kata-kata sebagai berikut:
a.bagi penganut agama Islam "Demi Allah, saya bersumpah";
b.bagi penganut agama Kristen/Katholik "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri "Semoga Tuhan Menolong Saya";
c.bagi penganut agama Hindu "Om Atah Paramawisesa"; dan
d.bagi penganut agama Budha "Demi Sang Hyang Adi Budha saya berjanji".
(2)Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa".

Susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat ditambahkan pembacaan Ayat Suci Al-Quran.

Bagian Ketiga
Tata Tempat

Pasal 14
(1)Rapat Paripurna DPRD yang bersifat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan di gedung DPRD.
(2)Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD, rapat paripurna dilaksanakan di tempat lain yang dipandang layak.
(3)Tempat lain yang dipandang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a.gedung pertemuan;
b.gedung olahraga;
c.hotel;dan/atau
d.gedung milik pemerintah lainnya.

(1)Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah berakhir masa jabatannya dan diangkat Penjabat Kepala Daerah, tata tempat Penjabat Kepala Daerah berada di samping kanan Menteri atau gubernur.
(2)Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah berakhir masa jabatannya dan Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, tata tempat sebagai berikut:
a.Pelaksana Tugas Harian atau Pelaksana Tugas berada pada tempat jabatan struktural.
b.Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya berada di sebelah kanan Menteri atau gubernur.
(3)Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan dilantik adalah Pejabat sebelumnya, tata tempat berada di sebelah kanan Menteri atau gubernur.

Pasal 17
(1)Tempat duduk anggota DPRD berhadapan dengan meja pimpinan sidang.
(2)Sekretaris DPRD duduk di belakang meja pimpinan sidang.
(3)Undangan disediakan tempat duduk sesuai dengan kondisi ruangan.
(4)Rohaniwan dan Pembawa Acara berada di sebelah kanan atau kiri meja pimpinan sidang.

Bagian Keempat
Tata Pakaian

Pasal 18
Menteri atau gubernur dalam melakukan pelantikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menggunakan Pakaian Sipil Lengkap berwarna gelap dengan Peci Nasional.

(1)Pimpinan dan anggota DPRD laki-laki menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional.
(2)Pimpinan dan anggota DPRD perempuan menggunakan Pakaian Nasional.

Pasal 21
(1)Undangan sipil laki-laki menggunakan Pakaian Sipil Lengkap.
(2)Undangan sipil perempuan menggunakan Pakaian Nasional.
(3)Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian PDU-III.
(4)Anggota Dharma Wanita dan Tim Penggerak PKK dapat menggunakan pakaian seragam resmi organisasi masing-masing.

Perlengkapan Upacara Pelantikan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah terdiri dari:
a.gambar resmi presiden dan wakil presiden;
b.lambang negara;
c.bendera merah putih;
d.meja dan kursi pimpinan sidang;
e.meja dan kursi anggota dprd;
f.meja penandatanganan naskah berita acara;
g.kursi undangan;
h.mimbar sambutan; dan
i.mikrofon.

Pasal 24
Penempatan Perlengkapan Upacara Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagai berikut:
a.gambar resmi Presiden ditempatkan di sebelah kanan menteri atau gubernur dan gambar Wakil Presiden di sebelah kiri.
b.lambang negara diletakkan di tengah atas antara gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden.
c.bendera merah putih ditempatkan di sebelah kanan menteri atau gubernur dan bendera/lambang pataka daerah ditempatkan di sebelah kiri.
d.meja penandatanganan naskah berita acara terletak di sebelah kiri Menteri atau gubernur.
e.mimbar sambutan diletakkan di sebelah kanan meja pimpinan DPRD.
f.mikrofon paling sedikit disediakan pada 4 (empat) tempat:
1)untuk Menteri atau gubernur;
2)untuk kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan dilantik;
3)Pimpinan DPRD; dan
4)untuk pembawa acara.

BAB IV
PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DAERAH

Pelantikan Penjabat Kepala Daerah dilaksanakan tidak dalam rapat Paripurna DPRD.

Pasal 28
Kelengkapan acara penyelenggaraan Pelantikan Penjabat kepala daerah terdiri dari:
a.pejabat yang melantik;
b.pejabat yang dilantik;
c.rohaniwan;
d.pembaca surat keputusan;
e.pembaca doa;
f.pembawa acara;dan
g.dirigen.

Pasal 29
Ketentuan mengenai naskah dan pengucapan sumpah/janji kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dan pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap naskah dan pengucapan sumpah/janji penjabat kepala daerah.

Pasal 30
Susunan acara pelantikan penjabat kepala daerah sebagai berikut:
a.lagu kebangsaan indonesia raya;
b.pembacaan surat keputusan;
c.pengucapan sumpah/janji jabatan;
d.penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan;
e.pemasangan tanda pangkat jabatan, penyematan tanda jabatan dan penyerahan keputusan;
f.kata-kata pelantikan;
g.serah terima jabatan;
h.sambutan pejabat yang melantik;
i.pembacaan doa.

Pasal 31
Susunan acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat ditambahkan pembacaan Ayat Suci Al-Quran.

Pasal 32
Pengucapan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf (c), dilakukan dengan posisi sebagai berikut:
a.Menteri atau gubernur berdiri menghadap tamu undangan.
b.Pejabat yang akan dilantik berdiri menghadap Menteri atau gubernur.
c.Rohaniwan berdiri di belakang sebelah kanan atau sebelah kiri pejabat yang akan dilantik.

Pasal 33
Ketentuan mengenai tata pakaian pelantikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, pasal 22 dan pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata pakaian pelantikan penjabat kepala daerah.

Pasal 34
Perlengkapan Upacara Pelantikan Penjabat Kepala Daerah terdiri dari:
a.Gambar resmi Presiden dan Wakil Presiden;
b.Lambang Negara;
c.Bendera Merah Putih;
d.Meja penandatanganan naskah berita acara;
e.Kursi undangan;
f.Mimbar sambutan; dan
g.Mikrofon.

BAB V
SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 35
(1)Dalam hal serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h dan pasal 30 huruf g tidak dapat dilaksanakan, serah terima jabatan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian.
(2)Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah telah berakhir masa jabatannya dan Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah, serah terima jabatan dilakukan dengan serah terima memori jabatan dari kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya kepada kepala daerah yang baru dilantik.
(3)Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat lama dan pejabat baru serta diketahui oleh pejabat yang melantik.

Pasal 36
Tempat serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan dengan posisi sebagai berikut:
a.kepala daerah yang baru dilantik berdiri di sebelah kiri kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya.
b.kepala daerah yang baru dilantik dan kepala daerah yang telah berakhir masa jabatannya didampingi wakil kepala daerah masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37
Sebelum pelaksanaan acara pelantikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan gladi bersih.

Pasal 38
(1)Format naskah pelantikan, kata pengantar pengucapan sumpah/janji jabatan, sumpah/janji, berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dan serah terima memori jabatan Gubernur/bupati/walikota tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(2)Lay Out pelantikan kepala daerah dan/atau wakil dan Penjabat kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40
Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]