info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Ruang lingkup pengaturan meliputi Persyaratan Mutu Pangan, Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Hasil Pertanian, Jaminan Mutu dan Ketelusuran, Pembinaan dan Pengawasan, dan Sanksi.

BAB II
PERSYARATAN MUTU PANGAN

Bagian Kesatu
Mutu dan Keamanan Pangan

Pasal 4
(1)Mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dapat diperoleh melalui program jaminan mutu dan keamanan pangan.
(2)Program jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kegiatan budidaya, pasca panen dan pengolahan.
(3)Program jaminan mutu dan keamanan pangan pada budidaya, pasca panen dan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.

Sistem jaminan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) pada budidaya, pasca panen dan pengolahan pangan hasil pertanian dilakukan dengan penerapan manajemen mutu dan keamanan pangan berdasarkan Sistem HACCP.

Bagian Kedua
Pangan Organik

Pasal 7
(1)Pangan organik diperoleh melalui penerapan SNI Sistem Pangan Organik.
(2)Setiap orang yang memproduksi pangan organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan Sistem Pangan Organik.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan tatacara penerapan sistem pangan organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga
Produk Varietas

Pasal 8
(1)Produk Varietas diperoleh melalui penerapan persyaratan jaminan varietas.
(2)Setiap orang yang memproduksi hasil pertanian dengan jaminan produk varietas diperoleh dengan menerapkan Persyaratan Jaminan Varietas.
(3)Ketentuan mengenai persyaratan dan tatacara penerapan persyaratan jaminan varietas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan tersendiri.

Bagian Keempat
Produk Rekayasa Genetik

(1)Fasilitas iradiasi yang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan harus terlebih dahulu mendapatkan izin pemanfaatan tenaga nuklir dan didaftarkan kepada Kepala Badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan tenaga nuklir.
(2)Produk pangan yang diproduksi dengan menggunakan teknik dan/atau metode iradiasi untuk diedarkan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan pangan iradiasi.

Bagian Keenam
Bahan Tambahan Pangan

Pasal 11
(1)Pada kegiatan pasca panen dan pengolahan pangan hasil pertanian dapat menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak dilarang.
(2)Ketentuan jenis bahan tambahan pangan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku.

BAB III
PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN

(1)Mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Pangan organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Produk varietas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Produk rekayasa genetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Irradiasi pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus diterapkan oleh unit usaha yang memproduksi pangan untuk diedarkan.
(2)Penerapan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan pelaku usaha.

Bagian Kedua
Standar Mutu

Pasal 14
(1)Penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mengacu standar mutu pangan hasil pertanian.
(2)Standar mutu pangan hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI).
(3)Apabila SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ada, mengacu pada Persyaratan Teknis Minimal (PTM).
(4)PTM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan tersendiri.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

(1)Setiap orang yang menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan pada kegiatan budidaya, pasca panen dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan penilaian.
(2)Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang memenuhi persyaratan diberikan sertifikat jaminan mutu.

Bagian Kelima
Kemasan

Pasal 17
(1)Setiap pangan yang diedarkan untuk menghindari terjadinya kontaminasi dilakukan pengemasan.
(2)Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbuat dari bahan yang dapat melindungi dan tidak mengkontaminasi produk.

Bagian Keenam
Pelabelan

Pasal 18
(1)Pangan hasil pertanian yang diedarkan dalam kemasan harus mencantumkan label pada dan/atau di dalam kemasan pangan.
(2)Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangan di bidang label dan iklan pangan.

Bagian Ketujuh
Ketelusuran Produk

Pelaku usaha pada rantai pasokan pangan segar hasil pertanian dari produksi domestik maupun impor yang menyatakan bahwa unit usahanya menerapkan sistem ketelusuran, harus memiliki sistem informasi dan data ketelusuran produk sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) dan menyimpannya untuk jangka waktu minimal 3 (tiga) tahun.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21
(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan di pusat dan di daerah.
(2)Pengawasan terhadap penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam dan/atau di luar tempat pemasukan atau pengeluaran.

(1)Pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di luar tempat pemasukan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan oleh OKKP.
(2)OKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri atas OKKP-Pusat (OKKP-P) dan OKKP-Daerah (OKKP-D).
(3)Pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di tempat pemasukan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Karantina Pertanian.

Pasal 24
(1)Pengawasan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan melalui penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh inspektor.
(3)Inspektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua OKKP-P/OKKP-D sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 28
Pengawasan Sistem Pangan Organik dan Sistem Jaminan Varietas Produk Pangan Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan Lembaga Sertifikasi Organik dan Lembaga Sertifikasi Jaminan Varietas.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 29
Apabila unit usaha dalam menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan ditemukan ketidaksesuaian, dikenakan sanksi administratif berupa:
a.peringatan tertulis;
b.pembekuan sertifikat; dan/atau
c.pencabutan sertifikat.

Pasal 30
(1)Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diberikan kepada unit usaha paling banyak 2 (dua) kali.
(2)Apabila unit usaha telah diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan perbaikan, diberikan sanksi pembekuan sertifikat.
(3)Pembekuan sertifikat diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(4)Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) unit usaha belum melakukan perbaikan, dikenakan sanksi pencabutan sertifikat.
(5)Peringatan tertulis, pembekuan atau pencabutan sertifikat dilakukan oleh ketua OKKP.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31
Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 9 Februari 2010
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas