BAB I
KETENTUAN UMUM

Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD Provinsi setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
(1)Pendapatan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar.
(2)Penganggaran pendapatan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan Menteri ini.

PPKD melaksanakan anggaran BOS berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 7
(1)Gubernur menetapkan daftar penerima dan jumlah BOS pada setiap satuan pendidikan dasar berdasarkan DPA-PPKD.
(2)Daftar penerima dan jumlah BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar.
(3)Penyaluran BOS dari pemerintah provinsi kepada masing-masing satuan pendidikan dasar dilakukan setelah penandatanganan NPH BOS.
(4)Penandatanganan NPH BOS sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran sebelum penyaluran triwulan pertama.

Pasal 8
NPH BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
a.pemberi dan penerima hibah;
b.tujuan pemberian hibah;
c.jumlah hibah yang akan diterima;
d.hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan
e.penyaluran hibah.

(1)Kepala SKPD pendidikan provinsi menandatangani NPH BOS atas nama gubernur selaku pemberi hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2)Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menandatangani NPH BOS atas nama kepala satuan pendidikan dasar selaku penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11
Dalam hal kepala SKPD pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berhalangan, NPH BOS ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk selaku penjabat/pelaksana tugas kepala SKPD pendidikan.

(1)PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyalurkan BOS ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan dasar.
(2)Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap triwulan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOS diterima di kas umum daerah provinsi.
(3)Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 14
(1)Dalam hal satuan pendidikan dasar berada di wilayah terpencil pada kabupaten tertentu, penyaluran BOS kepada satuan pendidikan dasar yang bersangkutan dapat dilakukan setiap 2 (dua) triwulan.
(2)Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk triwulan kesatu dan triwulan kedua dilakukan pada awal triwulan kesatu dan untuk triwulan ketiga dan triwulan keempat dilakukan pada awal triwulan ketiga.
(3)Penyaluran BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah BOS diterima di kas umum daerah provinsi.

(1)Kepala satuan pendidikan dasar menyampaikan laporan penggunaan BOS kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota.
(2)Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi laporan penggunaan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi dengan tembusan PPKD provinsi.

Pasal 17
Pertanggungjawaban pemberi hibah meliputi:
a.keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
b.NPH BOS; dan
c.bukti transfer uang atas pemberian BOS.

Pasal 18
(1)Kepala satuan pendidikan dasar bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
(2)Pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.laporan penggunaan BOS dan pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BOS yang diterima telah digunakan sesuai NPH BOS; dan
b.bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(1)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 21
(1)Kepala SKPD pendidikan kabupaten/kota menyusun rekapitulasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk disampaikan kepada Gubernur melalui kepala SKPD pendidikan provinsi.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 10 Januari tahun berikutnya.

(1)Gubernur menetapkan Tim Manajemen BOS provinsi dengan Keputusan Gubernur.
(2)Tim Manajemen BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan BOS.
(3)Hasil monitoring, evaluasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dan Tim Manajemen BOS Pusat.

Pasal 24
(1)Bupati/Walikota menetapkan Tim Manajemen BOS kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(2)Tim Manajemen BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi pelaksanaan BOS.
(3)Hasil monitoring, evaluasi dan asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Tim Manajemen BOS Provinsi.

(1)Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tercantum dalam peraturan mengenai petunjuk teknis penggunaan BOS dan peraturan mengenai pedoman umum dan alokasi BOS.
(2)Penggunaan BOS oleh masing-masing satuan pendidikan dasar mengacu pada peraturan mengenai petunjuk teknis penggunaan BOS.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a.Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pertanggungjawaban BOS mulai Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
b.Ketentuan mengenai Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana diatur dalam Bab XVA Pasal 329 B, Pasal 329 C, Pasal 329 D, Pasal 329 E, Pasal 329 F, Pasal 329 G, dan Pasal 329 H Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Desember 2011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]