BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Attani secara operasional dan administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
(2)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Attani wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan:
  1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Negara Penugasan;
  2. Kementerian Pertanian Republik Indonesia; dan
  3. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

Pasal 4
Dalam hal Attani melakukan tugas di luar Negara Penugasan dan Wilayah Observasi, harus berdasarkan:
  1. penugasan Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
  2. perintah atau izin atasan langsung sesuai surat tugas dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

(1)Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian yang memenuhi persyaratan dapat dicalonkan menjadi Attani.
(2)Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. berpangkat paling rendah Penata Tingkat I (III/d);
  2. pernah menduduki jabatan struktural paling rendah setingkat pejabat pengawas (Eselon IV) atau pejabat fungsional muda dengan nilai angka kredit paling rendah 350 (tiga ratus lima puluh);
  3. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  4. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun pada saat pendaftaran seleksi;
  5. pendidikan paling rendah S-2 (strata dua)/pasca sarjana;
  6. mampu berbahasa Inggris baik lisan dan tulisan dibuktikan dengan sertifikat nilai TOEFL paling rendah 550 (lima ratus lima puluh) atau sertifikat nilai IELTS paling rendah 6.0 (enam titik nol);
  7. diutamakan telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (Diklat PIM Tk. IV);
  8. memiliki pengalaman kerja di bidang kerja sama luar negeri paling singkat 4 (empat) tahun;
  9. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  10. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  11. surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik; dan
  12. surat pernyataan memiliki dedikasi dan loyalitas kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
(3)Calon Attani yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti proses seleksi.

Pasal 7
Calon Attani yang telah lulus seleksi dan terpilih ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 8
(1)Calon Asisten Attani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil lingkup Kementerian Pertanian yang memenuhi persyaratan.
(2)Calon Asisten Attani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. berpangkat paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b);
  2. semua unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir dibuktikan dengan nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
  3. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat pendaftaran seleksi;
  4. pendidikan paling rendah S-1 (strata satu)/sarjana;
  5. mampu berbahasa Inggris baik lisan dan tulisan dibuktikan dengan sertifikat nilai TOEFL paling rendah 500 (lima ratus);
  6. memiliki pengalaman kerja di bidang kerja sama luar negeri paling singkat 2 (dua) tahun;
  7. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
  8. surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  9. surat pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi anggota legislatif dari partai politik; dan
  10. surat pernyataan memiliki dedikasi dan loyalitas kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia.
(3)Calon Asisten Attani yang memenuhi persyaratan dapat diusulkan untuk ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Sebelum melaksanakan tugas, calon Attani dan calon Asisten Attani harus mengikuti:
  1. orientasi diplomasi di Kementerian Luar Negeri; dan
  2. orientasi program dan kebijakan pertanian di Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua
Masa Kerja

Pasal 11
(1)Masa jabatan Attani paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
(2)Masa jabatan Asisten Attani paling lama 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

(1)Attani berkedudukan pada Perwakilan Republik Indonesia di Negara Penugasan.
(2)Negara Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Italia;
  2. Belgia;
  3. Jepang; dan
  4. Amerika Serikat.

Pasal 14
Selain Negara Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Attani mempunyai Wilayah Observasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN EVALUASI

(1)Attani menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian setiap bulan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Pasal 17
Attani yang telah menyelesaikan masa tugas harus menyampaikan seluruh laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri.

Pasal 18
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan pembinaan dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas dan kepegawaian Attani dan Asisten Attani.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Attani dan Asisten Attani yang sedang melaksanakan tugas, tetap dapat melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa tugasnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/OT.140/M/8/2005 tentang Pembinaan Atase Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2019
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2019
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 02 TAHUN 2019
TENTANG
ATASE PERTANIAN



[tulis] » komentar « [baca]