info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Gubernur menetapkan pejabat KPA, pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara dan/atau KPB pada SKPD pelaksana dekonsentrasi.
(2)Tembusan penetapan pejabat KPA, pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara dan/atau KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
a.Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal;
b.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
c.Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
d.Kepala Unit Eselon I Pembina Dekonsentrasi;
e.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
f.Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara; dan
g.Gubernur melalui Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi.

Pasal 4
Penetapan KPA, Pejabat yang melakukan pemungutan penerimaan negara dan/atau KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (3), dan Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan setelah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang rincian anggaran belanja pemerintah pusat.

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menetapkan:
a.PPK;
b.bendahara pengeluaran;
c.pejabat yang melakukan pengujian SPP dan menandatangani SPM;
d.panitia dan/atau pejabat pengadaan barang/jasa;
e.bendahara barang; dan
f.petugas akuntansi/verifikasi keuangan dan barang.

Pasal 7
KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menetapkan:
a.PPK;
b.PPTK;
c.pejabat yang melakukan pengujian SPP dan menandatangani SPM;
d.bendahara pengeluaran; dan
e.panitia dan/atau pejabat pengadaan barang/jasa.

Pasal 8
(1)Dalam hal terdapat perbedaan nama pejabat KPA yang tercantum di dalam DIPA satuan kerja pusat, UPT, dan satuan kerja khusus dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri, yang digunakan nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.
(2)Dalam hal terdapat perbedaan nama pejabat KPA yang tercantum di dalam DIPA dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur, yang digunakan nama yang tercantum dalam Keputusan Gubernur.
(3)Dalam hal terdapat perbedaan nama pejabat KPA yang tercantum di dalam DIPA tugas pembantuan dan urusan bersama dengan Keputusan Menteri, yang digunakan nama yang tercantum dalam Keputusan Menteri.

Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara pada satuan kerja pusat dan UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
a.Kepala Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaaan Aset untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal;
b.Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk satuan kerja Inspektorat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat Jenderal untuk satuan kerja Direktorat Jenderal;
d.Sekretaris Badan untuk satuan kerja Badan;
e.Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk satuan kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
f.Kepala Pusat Diklat Regional untuk satuan kerja Pusat Diklat Regional;
g.Kepala Balai Besar/Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk satuan kerja Balai Besar/Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
h.Kepala Bagian Tata Usaha untuk satuan kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus di daerah.

Pasal 11
(1)PPK pada satuan kerja pusat, UPT dan satuan kerja khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
a.Kepala Biro/Kepala Pusat untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal;
b.Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur Wilayah, dan Inspektur Khusus untuk satuan kerja Inspektorat Jenderal;
c.Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur untuk satuan kerja Direktorat Jenderal;
d.Sekretaris Badan dan Kepala Pusat untuk satuan kerja Badan;
e.Kepala Biro untuk Satuan Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
f.Kepala Pusat Diklat Regional untuk satuan kerja Pusat Diklat Regional;
g.Kepala Balai Besar/Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk satuan kerja Balai Besar/Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
h.Kepala Bagian untuk satuan kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus di daerah.
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berupa sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah.
(3)Dalam hal PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan maka PPK dijabat oleh pejabat struktural di bawahnya.
(4)Dalam hal PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi persyaratan maka PPK diangkat oleh PPK lainnya yang sederajat pada unit Eselon I yang sama (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengelola anggaran kegiatan di satu atau lebih unit pengelola kegiatan pada satuan kerja pusat, UPT, dan satuan kerja khusus.
(6)Dalam satu unit pengelola kegiatan dan anggaran pada satuan kerja pusat dapat dikelola oleh lebih dari satu PPK yang memenuhi persyaratan dengan pertimbangan:
a.besaran kegiatan dan anggaran yang dikelola;
b.sumber pendanaan; dan/atau
c.lokasi kegiatan.

(1)PPTK pada satuan kerja pusat, UPT, satuan kerja khusus, dan SKPD merupakan pejabat struktural satu tingkat di bawah dan dalam unit kerja yang sama dengan PPK.
(2)Selain PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah pejabat/staf lain yang memenuhi syarat sebagai PPTK dalam satu unit pengelola kegiatan dan anggaran pada satuan kerja pusat, UPT, dan satuan kerja khusus.

BAB III
PELAKSANA AKUTANSI

Pasal 14
Untuk melaksanakan SAI dibentuk:
a.UAPA/UAPB yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
b.UAPPA-E1/UAPPB-E1 yang ditetapkan oleh kepala unit Eselon I; dan
c.UAKPA/UAKPB yang ditetapkan oleh KPA/KPB.

(1)UAPPA-E1/UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan/barang pada unit kerja Eselon I yang mencakup anggaran/barang pada satuan kerja pusat, UPT dan SKPD yang dananya berasal dari unit kerja Eselon I yang bersangkutan.
(2)UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
a.Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal;
b.Bagian Tata Usaha Dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c.Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
d.Bagian Keuangan Sekretariat Badan.
(3)UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada:
a.Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal;
b.Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c.Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal; dan
d.Bagian Umum Sekretariat Badan.

Pasal 17
(1)Unit akuntansi KPA/KPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan/barang yang dikelola oleh KPA/KPB.
(2)Unit akuntansi KPA satuan kerja pusat berada pada:
a.Bidang Keuangan Sekretariat Jenderal Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal;
b.Bagian Tata Usaha dan Keuangan Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c.Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal;
d.Bagian Keuangan Sekretariat Badan; dan
e.Bagian Keuangan Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
(3)Unit akuntansi KPA kepala UPT berada pada:
a.Bagian Tata Usaha Pusat Diklat Regional;
b.Bagian Tata Usaha Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
c.Sub Bagian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; dan
d.Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus di daerah.
(4)Unit akuntansi KPB satuan kerja pusat berada pada:
a.Bagian Rumah Tangga Biro Umum Sekretariat Jenderal;
b.Bagian Umum Sekretariat Inspektorat Jenderal;
c.Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal;
d.Bagian Umum Sekretariat Badan; dan
e.Bagian Umum Biro Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
(5)Unit akuntansi KPB kepala UPT berada pada:
a.Bagian Tata Usaha Pusat Diklat Regional;
b.Bagian Tata Usaha Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
c.Sub Bagian Tata Usaha Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
d.Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus di daerah.
(6)Unit akuntansi KPA pada SKPD dapat dijabat oleh pejabat penatausahaan keuangan masing-masing SKPD.
(7)Pejabat unit akuntansi KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh masing-masing KPA pada satuan kerja pusat dan UPT.
(8)Pejabat unit akuntansi KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh masing-masing kepala unit Eselon I.
(9)Pejabat unit akuntansi KPB kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh masing-masing kepala UPT.

BAB IV
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 18
(1)SPP meliputi:
a.SPP-UP;
b.SPP-TUP;
c.SPP-GUP;
d.SPP untuk pengadaan tanah;
e.SPP-LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi;
f.SPP-LS non belanja pegawai; dan
g.SPP untuk penerimaan negara bukan pajak.
(2)SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung administrasi yang meliputi:
a.berita acara pemeriksaan pekerjaan/barang;
b.berita acara serah terima pekerjaan/barang;
c.berita acara pembayaran;
d.kuitansi yang ditandatangani oleh PPK dan PPTK;
e.faktur pajak beserta surat setoran pajak yang ditandatangani wajib pajak;
f.jaminan bank;
g.dokumen yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak dan/atau SPK; dan
h.ringkasan kontrak dan/atau SPK.

(1)Tagihan atas pengadaan barang/jasa yang membebani APBN diajukan dengan surat tagihan oleh penerima hak kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara.
(2)Apabila 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih kepada negara penerima hak belum mengajukan surat tagihan, maka KPA/PPK harus segera memberitahukan secara tertulis kepada penerima hak untuk mengajukan tagihan.
(3)Dalam hal setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima hak belum mengajukan tagihan, maka penerima hak pada saat mengajukan tagihan harus memberikan penjelasan secara tertulis kepada KPA/PPK atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut.
(4)Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
a.Kontrak/Surat Perintah Kerja/Surat Tugas/Surat Perjanjian/Surat Keputusan;
b.Berita Acara Kemajuan Pekerjaan;
c.Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
d.Berita Acara Serah Terima barang/pekerjaan; dan/atau
e.Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan.

Bagian Kedua
Penyelesaian SPP

Pasal 21
(1)SPP-UP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permintaan UP dari Bendahara Pengeluaran.
(2)SPP-TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat persetujuan TUP dari kepala KPPN/kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(3)SPP-GUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
(4)SPP-GUP Nihil atas TUP diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum batas akhir pertanggungjawaban TUP.
(5)SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterbitkan oleh KPA dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS untuk pembayaran belanja pegawai diterima secara lengkap dan benar dari PPABP.
(6)SPP-LS untuk non-belanja pegawai diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PP-SPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen pendukung SPP-LS diterima secara lengkap dan benar dari penerima hak.
(7)Dalam hal KPA menolak/mengembalikan tagihan karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar, maka KPA harus menyatakan secara tertulis alasan penolakan/pengembalian tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat tagihan.

Bagian Ketiga
Pengujian SPP dan Penerbitan SPM

(1)Pejabat Penandatangan SPM melakukan pengujian atas SPP dan menerbitkan SPM berdasarkan nota persetujuan dari KPA.
(2)SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat penguji SPP/penandatangan SPM dan dibubuhi stempel.
(3)SPM sebelum ditandatangani oleh pejabat penguji SPP/penandatangan SPM terlebih dahulu dicatat dalam kartu kendali SPM.
(4)SPM ditandatangani rangkap 4 (empat) yang masing-masing dilengkapi dengan SPP beserta lampirannya dengan rincian:
a.lembar kesatu dan lembar kedua untuk disampaikan kepada kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
b.lembar ketiga sebagai pertinggal kepada pejabat penguji SPP/penandatangan SPM;
c.lembar keempat untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
(5)Dalam hal SPM ditolak oleh kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Pejabat Penguji SPP/penandatangan SPM melakukan penyempurnaan dan mengajukan SPM kembali.

Pasal 24
(1)SPM beserta dokumen pendukung yang dilengkapi dengan Analisis Data Komputer SPM disampaikan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara oleh KPA atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM diterbitkan.
(2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Satuan Kerja yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
PENATAUSAHAAN PERBENDAHARAAN

(1)Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dibentuk pada satuan kerja pengelola penerimaan negara bukan pajak.
(2)Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan negara bukan pajak yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Bendahara penerimaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggungjawab kepada KPA.
(4)Buku kas umum bendahara penerimaan ditutup dan ditandatangani oleh bendahara penerimaan dan diketahui KPA.

Pasal 28
(1)Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dibentuk pada setiap satuan kerja pengelola DIPA.
(2)Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pembukuan seluruh pengeluaran anggaran secara tertib dan teratur termasuk pembukuan SPM dan surat perintah pencairan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Bendahara pengeluaran berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran dalam DIPA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara fungsional bertanggungjawab kepada KPA.
(5)Buku kas umum bendahara pengeluaran ditutup dan ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan diketahui KPA.

Pasal 29
(1)Menteri atau pejabat yang diberi kuasa dapat mengangkat BPP sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf c dengan pertimbangan:
a.kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan bendahara pengeluaran;
b.beban kerja bendahara pengeluaran sangat berat; dan/atau
c.besaran kegiatan dan anggaran yang dikelola.
(2)BPP dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
(3)Tugas, kewenangan dan tanggungjawab BPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 30
KPA pusat, dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala satuan kerja.

Pasal 31
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan dalam bentuk:
a.laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
b.laporan keuangan; dan
c.laporan barang milik negara.

Pasal 32
(1)Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas pelaksanaan:
a.rencana pembangunan Kementerian;
b.dana dekonsentrasi di SKPD provinsi; dan
c.dana tugas pembantuan di SKPD provinsi, kabupaten/kota.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Kepala Satuan kerja.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.pelaksanaan kegiatan;
b.konsolidasi kegiatan per program; dan
c.konsolidasi program menurut kegiatan dan menurut fungsi sub fungsi.

Pasal 33
Tata cara penyusunan, penyampaian laporan, mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
a.laporan realisasi anggaran;
b.neraca; dan
c.catatan atas laporan keuangan.

Pasal 35
(1)Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berupa laporan keuangan tingkat UAKPA meliputi:
a.laporan realisasi anggaran yang disusun dan disampaikan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahun;
b.neraca yang disusun dan disampaikan setiap bulan, triwulan, semester, dan tahun; dan
c.catatan atas laporan keuangan yang disusun dan disampaikan setiap semester dan tahun.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 36
(1)KPA pusat menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada kepala unit Eselon I selaku UAPPA-E1.
(2)Kepala unit pelaksana teknis menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 kepada unit Eselon I pembina selaku UAPPA-E1.
(3)Kepala SKPD dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 kepada unit Eselon I pembina selaku UAPPA-E1.
(4)Kepala satuan kerja unit Eselon I menyampaikan laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 yang merupakan penggabungan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal cq. Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset selaku UAPA.
(5)Laporan keuangan tingkat UAPPA-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam penyusunan laporan keuangan tingkat kementerian/UAPA yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pengguna anggaran kepada Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara.

Pasal 37
Laporan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
a.laporan persediaan;
b.laporan aset tetap;
c.konstruksi dalam pengerjaan;
d.laporan aset lainnya;
e.laporan barang bersejarah; dan
f.catatan ringkas barang.

Pasal 38
(1)Kepala satuan kerja pusat, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan bertanggungjawab atas pelaporan barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang berada pada satuan kerjanya.
(2)Kepala satuan kerja pusat, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan barang milik negara setiap semester dan tahunan kepada unit Eselon I pembina selaku UAPPB-E1.
(3)Unit Eselon I menyampaikan laporan barang milik negara tingkat UAPPB-E1 yang merupakan penggabungan atas laporan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal cq. Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset selaku UAPB.
(4)Laporan barang milik negara tingkat UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam penyusunan laporan barang milik negara tingkat kementerian/UAPB yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri selaku pengguna barang kepada Menteri Keuangan selaku pengelola barang.
(5)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan aplikasi SIMAK-BMN yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 39
(1)Kepala satuan kerja pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebelum menyampaikan laporan keuangan dan laporan barang milik negara melaksanakan rekonsiliasi internal antara Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang dalam bentuk Berita Acara Rekonsiliasi.
(2)Kepala satuan kerja pusat, dekonsentrasi dan tugas pembantuan menyampaikan Berita Acara Rekonsiliasi internal setiap semester sebagai syarat untuk melakukan rekonsiliasi eksternal dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
(3)Berita acara rekonsiliasi internal antara Unit Akuntansi Keuangan dan Unit Akuntansi Barang setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Unit Eselon I Pembina selaku UAPPA/B-E1.
(4)Berita acara rekonsiliasi antara satuan kerja dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setiap bulan dan setiap semester disampaikan kepada Unit Eselon I pembina selaku UAPPB-E1.

BAB IX
REVISI DOKUMEN ANGGARAN

Pasal 40
(1)Revisi dokumen anggaran dilakukan dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, dan dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan yang telah ditetapkan.
(2)Jenis dan bagian anggaran yang dapat direvisi serta tata cara revisi dokumen anggaran berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan.
(3)Revisi yang bersifat mengubah isi dan rincian dalam DIPA, mekanismenya diajukan oleh masing-masing Satuan Kerja kepada Sekretaris Jenderal untuk diproses lebih lanjut pada Kementerian Keuangan.
(4)KPA menyampaikan setiap revisi anggaran yang dilakukan terhadap perubahan aplikasi data komputer (ADK) RKA kepada Sekretaris Jenderal cq. Biro Perencanaan.
(5)Dalam hal revisi anggaran dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling sedikit dilampiri surat persetujuan dari pejabat Eselon I pembina.

BAB X
DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN, DAN URUSAN BERSAMA

Pasal 41
(1)Gubernur selaku penanggungjawab penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri di provinsi.
(2)Bupati/walikota selaku penanggungjawab penyelenggaraan tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri di kabupaten/kota.
(3)Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai alokasi dana dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.
(4)Gubernur dan bupati/walikota dalam menyelenggarakan kegiatan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan lingkup Kementerian Dalam Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur pelimpahan dan penugasan urusan Kementerian Dalam Negeri.
(5)Gubernur dan bupati/walikota menyelenggarakan penatausahaan pelaksanaan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sesuai alokasi dana dan kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA berdasarkan rencana kerja dan anggaran.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang diselenggarakan melalui mekanisme pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan diatur dengan Peraturan Menteri.
(7)Ruang lingkup Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud ayat (6) meliputi program, kegiatan, lokasi dan alokasi anggaran serta mekanisme pendanaan.

Pasal 42
(1)Gubernur selaku penanggungjawab penyelenggaraan urusan bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri di provinsi.
(2)Bupati/walikota selaku penanggungjawab penyelenggaraan urusan bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri di kabupaten/kota.
(3)Gubernur dan bupati/walikota dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai alokasi dana dan kegiatan yang tercantum dalam DIPA.
(4)Gubernur dan bupati/walikota menyelenggarakan penatausahaan pelaksanaan anggaran urusan bersama sesuai alokasi dana dan kegiatan yang ditetapkan dalam DIPA berdasarkan rencana kerja dan anggaran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan urusan bersama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diatur dengan Peraturan Menteri.
(6)Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud ayat (5) mencakup program, kegiatan, lokasi dan alokasi anggaran.

Pasal 43
(1)Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Daerah menandatangani naskah perjanjian penyelenggaraan urusan bersama pusat dan daerah untuk pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan.
(2)Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengikat komitmen pemerintah daerah dalam hal penyediaan dana daerah urusan bersama.
(3)Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a.subjek kerjasama;
b.rincian alokasi dan lokasi dana yang diselenggarakan bersama;
c.sumber dan besaran pendanaan;
d.penetapan penanggung jawab dalam pengelolaan dana urusan bersama;
e.komitmen daerah untuk tertib pelaporan keuangan oleh daerah kepada Kementerian Dalam Negeri; dan
f.jangka waktu kerjasama.

Pasal 44
(1)Petunjuk teknis kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama lingkup Kementerian Dalam Negeri ditetapkan oleh masing-masing unit organisasi Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan berpedoman kepada Peraturan Menteri tentang pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri.
(2)Kepala unit Eselon l pembina dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan urusan bersama menetapkan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis operasional sebagai pedoman pelaksanaan DIPA untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
(3)Dalam melaksanakan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD/KPA menetapkan petunjuk operasional kegiatan.

Pasal 45
(1)Barang yang diperoleh dari pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan barang milik negara.
(2)Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.
(3)Tata cara hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46
(1)Pendanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri bersumber dari rupiah murni.
(2)Sumber pendanaan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari pinjaman dan hibah dalam dan/atau luar negeri.
(3)Pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari pinjaman dan hibah dalam dan/atau luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1A Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]