info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 326) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1.Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
2.Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
3.Usaha perikanan tangkap terpadu adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara terpadu sekurang-kurangnya dengan kegiatan pengolahan ikan.
4.Orang adalah orang perseorangan atau perusahaan perikanan.
5.Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha di bidang perikanan dan dibentuk berdasarkan hukum Indonesia termasuk di dalamnya koperasi.
6.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
7.Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).
8.Rencana usaha perikanan tangkap, yang selanjutnya disebut rencana usaha, adalah dokumen yang berisi tahapan kegiatan dalam mewujudkan usaha perikanan tangkap.
9.Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
10.Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
11.Pengadaan kapal perikanan adalah kegiatan membangun, membeli, atau memodifikasi kapal menjadi kapal perikanan.
12.Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
13.Kapal penangkap ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
14.Pengangkutan ikan dari sentra kegiatan nelayan adalah proses pengumpulan dan pengangkutan ikan hasil tangkapan dari sentra kegiatan nelayan.
15.Kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan adalah kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan dari sentra kegiatan nelayan ke pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIKPI.
16.Kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan manajemen usaha adalah kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan dalam lingkup satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha dari pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat/singgah ke pelabuhan pangkalan lain yang tercantum dalam SIKPI.
17.Kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor adalah kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia atau asing yang digunakan khusus untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan dari pelabuhan pangkalan atau pelabuhan muat/singgah yang tercantum dalam SIKPI ke pelabuhan tujuan di luar negeri.
18.Pengangkutan ikan dengan tujuan ekspor adalah pengangkutan ikan dari pelabuhan pangkalan dan/atau pelabuhan muat/singgah di dalam negeri langsung ke pelabuhan tujuan di luar negeri.
19.Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang memiliki palkah dan/atau secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan.
20.Sentra kegiatan nelayan adalah tempat bongkar bagi kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT dan tempat muat ikan ke kapal pengangkut ikan.
21.Satuan armada penangkapan ikan adalah kelompok kapal perikanan yang digunakan untuk menangkap ikan yang dioperasikan dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan, yang terdiri atas kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan, yang secara teknis dirancang untuk beroperasi optimal apabila dalam satu kesatuan sistem operasi penangkapan.
22.Satu kesatuan manajemen usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha di bidang perikanan tangkap yang dilakukan oleh satu perusahaan atau gabungan beberapa perusahaan (holding company).
23.Kerja sama usaha adalah satu sistem pengelolaan usaha secara bersama di bidang perikanan tangkap terpadu yang dilakukan antara perusahaan perikanan tangkap dengan usaha pengolahan ikan untuk mencapai optimalisasi usaha melalui perjanjian kerja sama yang disahkan oleh Notaris, namun tidak termasuk sewa ataupun jual beli.
24.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, menguntungkan, dan membina, yang melibatkan nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan besar.
25.Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan.
26.Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disingkat ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
27.Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.
28.Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
29.Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
30.Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
31.Alokasi adalah jumlah kapal perikanan yang akan diizinkan untuk beroperasi di wilayah perairan tertentu yang merupakan bagian dari WPP-NRI atau laut lepas berdasarkan pertimbangan ketersediaan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan.
32.Rekomendasi Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat RAPIPM, adalah keterangan tertulis yang memuat persetujuan alokasi penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal kepada perusahaan di bidang penangkapan ikan dengan fasilitas penanaman modal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal.
33.Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
34.Pelabuhan pangkalan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat kapal perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, dan/atau memuat ikan bagi kapal pengangkut ikan.
35.Pelabuhan muat/singgah adalah pelabuhan perikanan, pelabuhan umum, dan/atau sentra kegiatan nelayan di Indonesia yang ditunjuk sebagai tempat untuk memuat ikan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya, bagi kapal perikanan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
36.Surat Perintah Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk yang berisikan nilai nominal yang harus dibayarkan oleh setiap orang sesuai Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).
37.Pungutan Pengusahaan Perikanan, yang selanjutnya disingkat PPP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIUP atau SIKPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan atau pengangkutan ikan dalam WPP-NRI dan/atau laut lepas.
38.Pungutan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disingkat PHP, adalah pungutan negara yang dikenakan kepada setiap orang dalam rangka memperoleh SIPI, sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan.
39.Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat usaha yang memiliki fasilitas dan sarana pengolahan untuk digunakan dalam penanganan dan pengolahan ikan.
40.Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang selanjutnya disingkat SKP, adalah sertifikat yang diberikan kepada unit pengolahan ikan yang telah menerapkan Good Manufacturing Practices (GMP), serta memenuhi persyaratan Standard Sanitation Operating Procedure (SSOP) dan Good Hygiene Practices (GHP) sesuai dengan standar dan regulasi dari otoritas kompeten.
41.Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
42.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
43.Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
44.Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan."

2.Ketentuan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 5
(1)Direktur Jenderal berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
(2)Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
(3)Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing.
(4)Penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI oleh gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.
(4a)Gubernur atau bupati/walikota wajib menyampaikan laporan penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI sesuai kewenangannya, setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.
(5)Persyaratan dan tata cara penerbitan SIUP, SIPI, dan SIKPI yang menjadi kewenangan gubernur atau bupati/walikota diatur oleh pemerintahan daerah dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini."

3.Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10
(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
(2)Kewajiban memiliki SIPI dikecualikan bagi:
a.nelayan kecil; dan
b.Pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
(3)Untuk memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
a.fotokopi SIUP;
b.fotokopi grosse akte dan/atau buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya;
c.desain alat penangkapan ikan yang digunakan;
d.fotokopi kartu anggota asosiasi atau himpunan yang terdaftar di Direktorat Jenderal, dengan menunjukkan aslinya;
e.fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis alat penangkapan ikan;
f.surat pernyataan bermeterai cukup tentang:
1)kesanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN bagi kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT serta 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI bagi kapal penangkap ikan berukuran di atas 100 (seratus) GT;
2)kesanggupan menerima petugas pemantau di atas kapal (observer) bagi kapal penangkap ikan berukuran di atas 100 (seratus) GT;
3)kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumber daya ikan; dan
4)kesanggupan mengisi log book secara lengkap dan benar.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan persyaratan khusus yaitu:
a.untuk kapal penangkap ikan dengan fasilitas penanaman modal asing, berupa fotokopi pendaftaran usaha dan persetujuannya di bidang penanaman modal;
b.untuk kapal penangkap ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu, berupa:
1)laporan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan UPI di darat paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari rencana usaha, bagi yang belum memiliki UPI; atau
2)fotokopi SKP yang masih berlaku, bagi yang telah memiliki UPI.
c.untuk kapal penangkap ikan di laut lepas, berupa:
1)identitas kapal dengan format mengacu pada standar organisasi pengelolaan perikanan regional;
2)rencana target spesies penangkapan ikan di laut lepas untuk masing-masing kapal penangkap ikan; dan
3)surat pernyataan bahwa kapal yang digunakan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing) pada organisasi pengelolaan perikanan regional.
d.untuk kapal penangkap ikan dalam satuan armada, berupa daftar kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan serta jenis alat penangkapan ikan yang digunakan dalam satuan armadanya;
e.untuk kapal penangkap ikan dalam kerja sama usaha, berupa:
1)daftar nama perusahaan perikanan tangkap dan perusahaan pengolah serta daftar kapal penangkap ikan dalam kerja sama usaha yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal; dan
2)dokumen pendukung berupa akte perusahaan dan/atau perjanjian kerja sama usaha yang disahkan oleh Notaris."

4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11
(1)Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal.
(4)Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dengan data dalam dokumen kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
(5)Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Pemohon harus membayar PHP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.
(7)Direktur Jenderal menerbitkan SIPI paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
(8)Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
(9)Apabila permohonan SIPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal."

5.Ketentuan Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13
(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di WPP-NRI dan/atau laut lepas wajib memiliki SIKPI.
(2)Kewajiban memiliki SIKPI dikecualikan bagi:
a.nelayan kecil; dan
b.Pemerintah/pemerintah daerah untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
(3)Untuk memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
a.fotokopi SIUP;
b.fotokopi grosse akte dan/atau buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya;
c.fotokopi kartu anggota asosiasi atau himpunan yang terdaftar di Direktorat Jenderal, dengan menunjukkan aslinya;
d.fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis alat penangkapan ikan;
e.surat pernyataan bermeterai cukup tentang:
1)kesanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN bagi kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 GT serta 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI bagi kapal pengangkut ikan berukuran di atas 100 GT;
2)kesanggupan menerima petugas pemantau di atas kapal (observer);
3)kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumber daya ikan; dan
4)kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah dengan persyaratan khusus yaitu:
a.untuk kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha, berupa:
1)daftar nama perusahaan perikanan tangkap dan perusahaan pengolah serta daftar kapal pengangkut ikan yang menjadi satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha;
2)dokumen pendukung berupa akte perusahaan dan/atau perjanjian kerja sama usaha yang disahkan oleh Notaris; dan
3)daftar kapal yang menjadi satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha yang telah disetujui dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal.
b.untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa:
1)kapal pengangkut ikan buatan dalam negeri dengan ukuran paling besar 200 (dua ratus) GT;
2)daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan; dan
3)rekomendasi dari dinas kabupaten/kota tempat sentra kegiatan nelayan.
c.untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:
1)rencana pelabuhan pangkalan yang diusulkan menjadi tempat pengangkutan;
2)fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis alat penangkapan ikan;
3)fotokopi surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
4)fotokopi surat ukur internasional untuk kapal asing; dan
5)fotokopi paspor/seaman book dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar ABK.
d.untuk kapal pengangkut ikan dengan fasilitas penanaman modal asing, berupa fotokopi pendaftaran usaha dan persetujuannya di bidang penanaman modal;
e.untuk kapal pengangkut ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu, berupa:
1)laporan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan UPI di darat paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari rencana usaha, bagi yang belum memiliki UPI; atau
2)fotokopi SKP yang masih berlaku, bagi yang telah memiliki UPI."

6.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 14
(1)Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal.
(4)Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dengan data dalam dokumen kapal pengangkut ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
(5)Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
(7)Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
(8)Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
(9)Apabila permohonan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal."

7.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 16
(1)Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal.
(4)Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut dengan data dalam dokumen kapal, maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
(5)Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Pemohon harus membayar PPP dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
(7)Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
(8)Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
(9)Apabila permohonan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal."

8.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 17
SIUP bidang usaha perikanan tangkap berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan."

9.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 21
SIPI berlaku selama 1 (satu) tahun."

10.Ketentuan Pasal 24 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 24
(1)Permohonan perpanjangan SIPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI berakhir.
(2)Untuk melakukan perpanjangan SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
a.fotokopi SIUP;
b.fotokopi buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya;
c.fotokopi surat pernyataan yang menerangkan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN bagi kapal penangkap ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT serta 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI bagi kapal penangkap ikan berukuran di atas 100 (seratus) GT;
d.surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan dan mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIPI;
e.Log Book penangkapan ikan;
f.surat pernyataan dari asosiasi atau himpunan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal bahwa telah melaksanakan pemulihan sumber daya ikan;
g.fotokopi faktur pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari agen resmi yang ditunjuk pemerintah bagi kapal yang membeli BBM nonsubsidi dengan jumlah sesuai kebutuhan normal operasional selama 1 (satu) tahun dengan menunjukkan aslinya;
h.surat keterangan telah selesai membangun UPI atau memiliki UPI yang bersertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bagi usaha perikanan tangkap terpadu.
(3)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk kapal perikanan yang mempunyai pelabuhan pangkalan lebih dari 1 (satu), maka diberikan oleh salah satu Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan."

11.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 25
(1)Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui untuk perpanjangan pada tahun ketiga dan kelipatannya, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal sudah sesuai dengan dokumen kapal.
(5)Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dengan data dalam dokumen kapal penangkap ikan dan data alat penangkapan ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan dan alat penangkapan ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
(6)Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan SPP-PHP dengan dilampiri blangko SSBP.
(7)Pemohon harus membayar PHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (6) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PHP diterbitkan.
(8)Direktur Jenderal menerbitkan SIPI perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
(9)Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PHP diterbitkan pemohon tidak membayar PHP, maka permohonan perpanjangan SIPI dinyatakan batal demi hukum.
(10)Apabila permohonan perpanjangan SIPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
(11)SIPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIPI sebelumnya.
(12)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIPI baru.
(13)SIPI lama yang telah diperpanjang masa berlakunya dikembalikan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku SIPI."

12.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 28
SIKPI berlaku selama 1 (satu) tahun."

13.Ketentuan Pasal 33 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 33
(1)Permohonan perpanjangan SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIKPI berakhir.
(2)Untuk melakukan perpanjangan SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan:
a.fotokopi SIUP;
b.fotokopi buku kapal perikanan dengan menunjukkan aslinya;
c.fotokopi surat keterangan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN bagi kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 GT serta 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI bagi kapal pengangkut ikan berukuran di atas 100 GT;
d.surat keterangan dari Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan, yang menyatakan bahwa kapal tersebut berpangkalan di pelabuhan sesuai dengan yang tercantum dalam SIKPI;
e.fotokopi faktur pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dari agen resmi yang ditunjuk oleh pemerintah bagi kapal yang membeli BBM nonsubsidi dengan jumlah sesuai kebutuhan normal operasional selama 1 (satu) tahun dengan menunjukkan aslinya;
f.surat keterangan telah selesai membangun UPI atau memiliki UPI yang bersertifikat kelayakan pengolahan (SKP) dari Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan bagi usaha perikanan tangkap terpadu.
(3)Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d untuk kapal perikanan yang mempunyai pelabuhan pangkalan lebih dari 1 (satu), maka diberikan oleh salah satu Kepala Pelabuhan tempat kapal tersebut berpangkalan."

14.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 34
(1)Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan rencana usaha sebagaimana tersebut dalam SIUP paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 2 (dua) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui untuk perpanjangan pada tahun ketiga dan kelipatannya, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut sudah sesuai dengan dokumen kapal.
(5)Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dan dengan data dalam dokumen kapal pengangkut ikan (buku kapal), maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
(6)Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 2 (dua) hari kerja menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP.
(7)Pemohon harus membayar PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (6) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 5 (lima) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
(8)Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
(9)Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
(10)Apabila permohonan perpanjangan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
(11)SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya.
(12)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.
(13)SIKPI lama yang telah diperpanjang masa berlakunya dikembalikan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku SIKPI."

15.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 37
(1)Direktur Jenderal berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) melakukan penilaian terhadap kelengkapan persyaratan dengan memperhatikan SIUPAL paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya dapat berupa persetujuan atau penolakan terhadap permohonan.
(2)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui, paling lama 3 (tiga) hari kerja Direktur Jenderal menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP.
(3)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan disetujui untuk perpanjangan pada tahun ketiga dan kelipatannya, paling lama 2 (dua) hari kerja sudah harus dilakukan pemeriksaan fisik kapal pengangkut ikan.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah sesuai dengan dokumen kapal, maka Petugas pemeriksa fisik kapal paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah harus menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal bahwa hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut sudah sesuai dengan dokumen kapal.
(5)Dalam hal terdapat perbedaan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut dengan data dalam dokumen kapal, maka harus dilakukan penyesuaian dengan hasil pemeriksaan fisik kapal pengangkut dan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.
(6)Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari kerja menerbitkan SPP-PPP dengan dilampiri blangko SSBP.
(7)Pemohon harus membayar PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (6) dan menyampaikan tanda bukti pembayaran (SSBP) kepada Direktur Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak SPP-PPP diterbitkan.
(8)Direktur Jenderal menerbitkan SIKPI perpanjangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanda bukti pembayaran (SSBP) diterima.
(9)Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah SPP-PPP diterbitkan pemohon tidak membayar PPP, maka permohonan perpanjangan SIKPI dinyatakan batal demi hukum.
(10)Apabila permohonan perpanjangan SIKPI ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penolakan tersebut harus disampaikan kepada pemohon paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dilakukan penolakan dengan disertai alasan dan berkas permohonan perubahan SIKPI menjadi milik Direktorat Jenderal.
(11)SIKPI perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI sebelumnya.
(12)Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya masa berlaku SIKPI tidak dilakukan perpanjangan, maka ketentuan perpanjangan SIKPI diberlakukan sama dengan ketentuan penerbitan SIKPI baru.
(13)SIKPI lama yang telah diperpanjang masa berlakunya dikembalikan kepada Direktur Jenderal paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa berlaku SIKPI."

16.Ketentuan Pasal 42 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 42
(1)Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dapat dilakukan dari dalam negeri dan/atau luar negeri dengan cara membeli, membangun, atau memodifikasi.
(2)Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam keadaan baru atau bekas atas nama pemegang SIUP.
(3)Pengadaan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam keadaan baru atas nama pemegang SIUP.
(4)Setiap orang yang akan melakukan pengadaan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya dengan melampirkan:
a.fotokopi SIUP;
b.fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis, untuk kapal pengangkut ikan;
c.fotokopi gambar rencana umum kapal (general arrangement) termasuk spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang akan digunakan, untuk kapal penangkap ikan; dan
d.surat keterangan dari galangan kapal, untuk pengadaan kapal baru.
(5)Pengadaan kapal dari luar negeri dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari alokasi yang tercantum dalam SIUP dengan ketentuan:
a.melampirkan rekomendasi dari pemerintah negara tempat membangun kapal dan diketahui oleh kantor perwakilan Negara Republik Indonesia di negara yang bersangkutan; dan
b.surat keterangan dari galangan kapal tempat pembangunan kapal.
(6)Persetujuan pengadaan kapal tidak diberikan bagi kapal yang berasal dari lelang akibat melakukan penangkapan ikan tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (illegal, unreported, and unregulated fishing)."

17.Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 47
(1)Kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan manajemen usaha, kerja sama usaha, dan satuan armada dapat melakukan pengangkutan ikan untuk kapal pengadaan dari dalam negeri diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan dan 2 (dua) pelabuhan muat/singgah, sedangkan untuk kapal pengadaan dari luar negeri diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan 1 (satu) pelabuhan muat/singgah.
(2)Kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan paling besar berukuran 200 (dua ratus) GT dan hanya dapat melakukan pengangkutan ikan dari kapal penangkap ikan yang tercantum dalam SIKPI dan diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan.
(3)Kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor dengan menggunakan kapal pengadaan dari dalam negeri diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan dan 10 (sepuluh) pelabuhan muat/singgah, sedangkan untuk kapal pengadaan dari luar negeri diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan 3 (tiga) pelabuhan muat/singgah.
(4)Kapal pengangkut ikan untuk tujuan ekspor yang menggunakan kapal asing diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan.
(5)Perusahaan bukan perusahaan perikanan yang melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengadaan dari dalam negeri diberikan 2 (dua) pelabuhan pangkalan dan 3 (tiga) pelabuhan muat/singgah.
(6)Perusahaan bukan perusahaan perikanan yang melakukan pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengadaan dari luar negeri diberikan 1 (satu) pelabuhan pangkalan dan 3 (tiga) pelabuhan muat/singgah."

18.Ketentuan Pasal 50 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 50
(1)Setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap dengan menggunakan penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing yang menggunakan kapal buatan luar negeri atau kapal buatan dalam negeri dengan jumlah kumulatif paling sedikit 2000 (dua ribu) GT, wajib membangun dan/atau memiliki UPI serta menggunakan tenaga kerja berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pembangunan dan operasionalisasi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib direalisasikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya SIUP dan telah memiliki SKP.
(3)UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan khususnya yang terkait dengan fasilitas, sarana pengolahan, kelayakan pengolahan, produksi, dan ketersediaan bahan baku.
(4)Ketentuan lebih lanjut terhadap pembangunan dan operasionalisasi UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan."

19.Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 51
(1)Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dengan fasilitas penanaman modal yang akan melakukan usaha perikanan tangkap terpadu, wajib mengajukan permohonan RAPIPM kepada Direktur Jenderal melalui instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
(2)Tata cara penerbitan RAPIPM mengacu pada syarat dan tata cara penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9."

20.Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 64
Pemindahan dan/atau penerimaan ikan hasil tangkapan ikan di daerah penangkapan atau transhipment dilarang, kecuali:
a.kapal penangkap ikan tuna long line atau hand line dalam satu kesatuan manajemen usaha, dengan ketentuan wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI atau SIKPI.
b.kapal penangkap ikan berukuran 10 (sepuluh) GT ke bawah ke kapal pengangkut ikan yang menjadi mitranya di wilayah sentra nelayan yang tercantum dalam SIKPI dan mendaratkan ikannya di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIKPI."

21.Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 65
Bentuk dan format perizinan usaha perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, yang terdiri dari:
a.Lampiran I: SIUP untuk Perusahaan Perikanan Indonesia.
b.Lampiran II: SIUP untuk Perusahaan Perikanan Indonesia dengan Penanaman Modal.
c.Lampiran III: SIPI untuk Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia yang Dioperasikan secara Tunggal.
d.Lampiran IV: SIPI untuk Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia yang Dioperasikan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan.
e.Lampiran V: SIPI untuk Kapal Lampu Berbendera Indonesia yang Dioperasikan dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan.
f.Lampiran VI: SIPI untuk Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur.
g.Lampiran VII: SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia yang Dioperasikan Secara Tunggal.
h.Lampiran VIII: SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia yang Dioperasikan Dalam Satuan Armada Penangkapan Ikan.
i.Lampiran IX: SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia yang Diageni oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
j.Lampiran X: SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing yang Dioperasikan Secara Tunggal.
k.Lampiran XI: SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Asing yang Diageni oleh Perusahaan bukan Perusahaan Perikanan.
l.Lampiran XII: SIKPI untuk Kapal Pengangkut Ikan Berbendera Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Provinsi atas nama Gubernur."

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 6 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2011
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SHARIF C. SUTARDJO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas