BAB I
KETENTUAN UMUM

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip efisien, ramah lingkungan, akuntabel, nondiskriminasi, dan tanpa kekerasan.

Bagian Kedua
Fungsi dan Tujuan

Pasal 4
(1)Kampanye Peserta Pemilu dilakukan sebagai sarana partisipasi politik warga negara dan bentuk kewajiban peserta pemilu dalam memberikan pendidikan politik.
(2)Kampanye Peserta Pemilu dilakukan dalam rangka membangun komitmen antara warga negara dengan peserta pemilu dengan cara menawarkan visi, misi, program dan/atau informasi lainnya untuk meyakinkan pemilih dan mendapatkan dukungan sebesar-besarnya.

BAB III
PELAKSANA, PETUGAS DAN PESERTA KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pelaksana Kampanye

(1)Peserta Pemilu dapat mengangkat dan memberhentikan petugas kampanye.
(2)Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.
(3)Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik peserta Pemilu sesuai tingkatannya dan oleh Calon Anggota DPR, DPRD atau Peserta Pemilu Perseorangan Calon Anggota DPD.
(4)Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.

Pasal 7
(1)Petugas kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertugas memfasilitasi pelaksanaan kampanye, yaitu mempersiapkan pelaksanaan kampanye, menyampaikan usul jadwal kampanye kepada KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Bawaslu sesuai tingkatannya.
(2)Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban jalannya kampanye.

Bagian Ketiga
Peserta Kampanye

Pasal 8
(1)Peserta kampanye terdiri dari anggota masyarakat.
(2)Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah pemilihan tempat pelaksanaan kampanye.

BAB IV
MATERI DAN METODE KAMPANYE

Bagian Kesatu
Materi Kampanye

(1)Selain materi kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Peserta Pemilu dapat menyampaikan biodata kandidat dan/atau informasi lainnya yang sesuai dengan tujuan kampanye.
(2)Biodata kandidat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi informasi tentang riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan dan harta kekayaan, organisasi, dan minat/kesukaan.
(3)Informasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pesan-pesan yang ditujukan untuk mempengaruhi atau meminta dukungan pemilih.

Pasal 11
Penyusunan dan penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara:
a.menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
b.sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;
c.tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
d.mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan pemilih;
e.bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau peserta Pemilu lain;
f.menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
g.menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
h.meningkatkan kesadaran hukum;
i.memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
j.menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD dan DPRD dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:
a.pertemuan terbatas;
b.pertemuan tatap muka;
c.penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
d.pemasangan alat peraga di tempat umum;
e.iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
f.rapat umum; dan
g.kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
Kampanye Pemilu dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, diatur sebagai berikut:
a.dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup;
b.jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan sebagaimana ditetapkan oleh pengelola ruang gedung dengan jumlah peserta paling banyak untuk tingkat Pusat 1000 (seribu) orang, tingkat Provinsi 500 (lima ratus) orang, dan tingkat Kabupaten/Kota 250 (dua ratus lima puluh) orang;
c.menggunakan undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab;
d.pemberitahuan secara tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara, dan penanggung jawab serta jumlah yang diundang kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Bawaslu sesuai tingkatannya;
e.pelaksana kampanye dapat membawa atau menggunakan alat peraga kampanye;
f.alat peraga atribut peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf e dipasang di halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

Kampanye Pemilu dalam bentuk penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, diatur sebagai berikut:
a.penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan/atau pada kegiatan kampanye lainnya;
b.penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa kartu nama, selebaran, pulpen, blocknote, topi, kaos, payung, dan kalender dengan mencantumkan pesan atau materi kampanye.

Pasal 17
(1)Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut:
a.alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;
b.KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;
c.Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
d.pemasangan alat peraga oleh peserta pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf c.
(2)Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
(3)KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut.
(4)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berwenang mencabut atau memindahkan tanpa harus memberitahukan kepada peserta pemilihan umum tersebut.

Pasal 18
Kampanye Pemilu dalam bentuk iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, diatur sebagai berikut:
a.memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan umum untuk menyampaikan tema dan materi kampanye pemilu dengan menentukan durasi, frekuensi, bentuk dan substansi pemberitaan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional;
b.materi dan substansi peliputan berita harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik jurnalistik;
c.media massa cetak dan lembaga penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi peserta pemilu.

Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, antara lain:
a.acara ulang tahun/milad;
b.kegiatan sosial dan budaya;
c.perlombaan olahraga;
d.istighosah;
e.jalan santai;
f.tabligh akbar;
g.kesenian;
h.bazaar;
i.Layanan pesan singkat, jejaring sosial seperti facebook, twitter, email, website, dan bentuk lainnya;
yang bertujuan mempengaruhi atau mendapat dukungan.

BAB V
PELAKSANAAN DAN JADWAL KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 21
(1)Kampanye untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh pengurus partai politik sesuai tingkatannya dan/atau calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
a.untuk Pemilihan umum Anggota DPR diselenggarakan oleh pengurus partai politik tingkat pusat dan/atau calon anggota DPR;
b.untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi diselenggarakan oleh pengurus partai politik tingkat Provinsi dan/atau calon anggota DPRD Provinsi;
c.untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota dan/atau calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
(2)Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengangkat juru kampanye dari calon dan atau pengurus Partai Politik, calon Anggota DPR, dan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan (event organizer).
(3)Juru kampanye, calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.

(1)Kampanye untuk calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing.
(2)Kampanye untuk calon Anggota DPD dilaksanakan di daerah pemilihan masing-masing.
(3)Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kampanye di luar daerah pemilihan, sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai juru kampanye.

Pasal 24
(1)Identitas juru kampanye dari pengurus dan anggota Partai Politik, calon Anggota DPR, dan DPRD, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus terlebih dahulu didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilihan umum.
(2)Identitas juru kampanye dari calon Anggota DPD, orang seorang atau organisasi penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus terlebih dahulu didaftarkan kepada KPU Provinsi, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye oleh peserta pemilihan umum yang bersangkutan.
(3)Identitas juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh pengurus partai politik sesuai dengan tingkatannya atau calon yang bersangkutan dan calon anggota DPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan:
a.1 (satu) rangkap untuk pengurus partai politik atau calon anggota DPD yang mengangkat juru kampanye;
b.1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya;
c.1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya; dan
d.1 (satu) rangkap untuk KPU sesuai tingkatannya sebagai arsip.

Bagian Kedua
Jadwal Kampanye

KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk setiap peserta Pemilu, dengan memperhatikan usul dari Peserta Pemilu dengan ketentuan:
a.Jadwal kampanye untuk setiap daerah pemilihan disusun berdasarkan nomor urut parpol Peserta Pemilu, dimulai dari nomor urut 1 dan seterusnya. Jadwal kampanye untuk calon anggota DPD perseorangan disusun berdasarkan abjad.
b.KPU menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh Pengurus Partai Politik tingkat pusat;
c.KPU Provinsi menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh:
1)Calon anggota DPR dan DPRD Provinsi;
2)Perseorangan calon Anggota DPD;
3)Pengurus partai politik tingkat Provinsi;
d.KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye yang diselenggarakan oleh:
1)Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
2)Pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota.
e.Susunan jadwal kampanye yang telah disepakati selambat-lambatnya diterima oleh Peserta Pemilu sesuai tingkatannya 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye, dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota serta Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Pasal 28
(1)Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya, calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD perseorangan yang tidak menggunakan kesempatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, baik sebagian atau seluruhnya, memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa kampanye.
(2)KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengadakan perbaikan jadwal kampanye.
(3)Jadwal kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(4)KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan jadwal kampanye yang telah diperbaiki kepada pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya, calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota serta Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah pemilihan dalam wilayah kerjanya.
(5)KPU/KIP Provinsi menyampaikan jadwal kampanye Pemilu Anggota DPD yang sudah diperbaiki kepada KPU dan kepada calon anggota DPD dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah pemilihan dalam wilayah kerjanya.

Pasal 29
(1)Peserta Pemilu yang akan menyelenggarakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, dan kegiatan lain yang bersifat pengumpulan massa, serta rapat umum, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu pelaksanaan kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, mengenai:
a.lokasi/tempat pelaksanaan kampanye;
b.waktu pelaksanaan kampanye;
c.perkiraan jumlah massa yang hadir;
d.rute perjalanan yang akan ditempuh massa, baik keberangkatan dan kepulangannya; dan
e.pelaksana dan petugas kampanye.
(2)Apabila situasi keamanan di wilayah tempat/lokasi kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan kampanye, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dapat mengusulkan kepada KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan kampanye, dengan tembusan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
(3)Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan keputusan tersebut diberitahukan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 30
(1)Massa yang menghadiri kampanye dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan/konvoi pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye, tidak dibenarkan:
a.melakukan pawai kendaraan bermotor;
b.memasuki wilayah daerah pemilihan lain;
c.melanggar peraturan lalu lintas; dan
d.melakukan perbuatan lain yang mengganggu kegiatan masyarakat.
(2)Petugas kampanye dari setiap Peserta Pemilu wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai pimpinan lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban massa pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.

Pasal 31
(1)Apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan massa kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
(2)Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan persetujuan dari Peserta Pemilu yang bersangkutan.

BAB VI
LARANGAN KAMPANYE

Pasal 32
(1)Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:
a.mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b.melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d.menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e.mengganggu ketertiban umum;
f.mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g.merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h.menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i.membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut lain selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan/atau
j.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
(2)Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
a.Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
b.Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
c.Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia;
d.Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
e.pegawai negeri sipil;
f.anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g.kepala desa;
h.perangkat desa;
(3)Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu.
(4)Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2), merupakan tindak pidana Pemilu.

Pasal 33
(1)Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan:
a.tidak menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
b.menjalani cuti di luar tanggungan negara.
(2)Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 34
(1)Surat cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, sudah diterima oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pejabat negara tersebut ikut serta dalam kampanye.
(2)Surat cuti Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat jadwal waktu kampanye dan tempat/lokasi kampanye.

Pasal 35
(1)Dalam mengikuti kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pejabat Negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara yang berada di bawah kewenangannya.
(2)Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
a.sarana mobilitas, seperti kendaran dinas meliputi kendaraan dinas Pejabat Negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
b.gedung, kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;
c.sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan peralatan lainnya, serta bahan-bahan.
(3)Gedung atau fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PEMBERITAAN, PENYIARAN DAN IKLAN KAMPANYE

Bagian Kesatu
Pemberitaan

Pasal 36
(1)Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian materi kampanye Pemilu oleh Peserta Pemilu kepada masyarakat.
(3)Materi kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
(4)Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi tata cara penyusunan dan penyampaian materi kampanye dan larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 32.
(5)Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Pasal 37
(1)Lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang Peserta Pemilu untuk menyampaikan materi kampanye.
(2)Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilu sebagai bentuk layanan kepada masyarakat, tetapi tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye bagi Peserta Pemilu.

Pasal 38
(1)Pemberitaan kampanye dapat disiarkan melalui lembaga penyiaran dengan cara siaran langsung atau siaran tunda dan oleh media massa cetak atau on-line.
(2)Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh Peserta Pemilu.

Bagian Kedua
Penyiaran Kampanye

Pasal 39
(1)Penyiaran kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog, dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar, debat Peserta Pemilu, serta jajak pendapat.
(2)Pemilihan narasumber, tema dan moderator, serta tata cara penyelenggaraan siaran monolog, dialog, dan debat diatur oleh lembaga penyiaran.
(3)Narasumber penyiaran monolog, dialog, dan debat harus mematuhi larangan dalam kampanye, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
(4)Siaran monolog, dialog, dan debat yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, twitter, facebook, surat elektronik (e-mail), dan/atau faksimili.

Bagian Ketiga
Iklan Kampanye

Pasal 40
(1)Iklan kampanye Pemilu dapat dilakukan oleh Peserta Pemilu di media massa cetak dan/atau lembaga penyiaran dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat.
(2)Iklan kampanye Pemilu dilarang berisikan hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembaca, pendengar, dan/atau pemirsa.
(3)Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan kampanye.
(4)Pengaturan dan penjadwalan pemuatan dan penayangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.

Pasal 41
(1)Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menjual blocking segment atau blocking time untuk kampanye Pemilu.
(2)Media massa cetak dan lembaga penyiaran dilarang menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye Pemilu.
(3)Media massa cetak, lembaga penyiaran, dan Peserta Pemilu dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu yang lain.

Pasal 42
(1)Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di televisi untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye.
(2)Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu di radio untuk setiap Peserta Pemilu secara kumulatif sebanyak 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio setiap hari selama masa kampanye.
(3)Batas maksimum pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk semua jenis iklan.
(4)Pengaturan dan penjadwalan pemasangan iklan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk setiap Peserta Pemilu diatur sepenuhnya oleh lembaga penyiaran dengan kewajiban memberikan kesempatan yang sama kepada setiap Peserta Pemilu.

Pasal 43
(1)Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran melakukan iklan kampanye Pemilu dalam bentuk iklan kampanye Pemilu komersial atau iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dengan mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Media massa cetak, on-line, elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif iklan kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu.
(3)Tarif iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan kampanye Pemilu komersial.
(4)Media massa cetak dan lembaga penyiaran wajib menyiarkan iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
(5)Iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
(6)Penetapan dan penyiaran iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat yang diproduksi oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh media massa cetak dan lembaga penyiaran.
(7)Jumlah waktu tayang iklan kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak termasuk jumlah kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 44
Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye pemilu bagi Peserta Pemilu.

Pasal 45
(1)Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak, on-line dan elektronik.
(2)Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran.
(3)Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada KPU dan KPU Provinsi.
(4)Dalam hal Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditemukan bukti pelanggaran kampanye, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi kepada pelaksana kampanye.

Pasal 46
(1)Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat berupa:
a.teguran tertulis;
b.penghentian sementara mata acara yang bermasalah;
c.pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu;
d.denda;
e.pembekuan kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu untuk waktu tertentu; atau
f.pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers bersama KPU.

BAB VIII
DANA KAMPANYE

Pasal 47
(1)Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota didanai dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing.
(2)Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
a.partai politik;
b.calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari partai politik yang bersangkutan; dan
c.sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
(3)Kegiatan Kampanye Pemilu anggota DPD didanai dan menjadi tanggung jawab calon anggota DPD masing-masing.
(4)Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
a.calon anggota DPD yang bersangkutan; dan
b.sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
(5)Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
(6)Dana Kampanye Pemilu berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Peserta Pemilu pada bank.
(7)Dana Kampanye Pemilu berupa sumbangan dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
(8)Dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana Kampanye Pemilu yang terpisah dari pembukuan keuangan partai politik atau pembukuan keuangan pribadi calon anggota DPD.
(9)Pembukuan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimulai 3 (tiga) hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh KPU.
(10)Ketentuan lebih lanjut pengaturan pedoman pelaporan dana kampanye diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU.

BAB IX
SANKSI

Pasal 48
Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) oleh pelaksana dan peserta kampanye Pemilu, maka KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 49
(1)Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
a.tidak menggunakan hak pilihnya;
b.menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
c.memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu;
d.memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu; atau
e.memilih calon anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
(2)Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari pelaksana kampanye untuk mempengaruhi pemilih.
(3)Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk barang-barang yang merupakan alat peraga atau bahan kampanye pemilu.

Pasal 50
Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 yang dikenakan kepada pelaksana kampanye yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan calon anggota DPD, digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa:
a.pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dari daftar calon tetap; atau
b.pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih.

Pasal 51
Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam daftar calon tetap serta pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan oleh:
a.KPU, untuk calon Anggota DPR dan DPD;
b.KPU Provinsi, untuk calon Anggota DPRD Provinsi;
c.KPU Kabupaten/Kota, untuk calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 52
(1)Pembatalan sebagai calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(2)Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namanya dicoret dari daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota daerah pemilihan yang bersangkutan.
(3)Apabila pembatalan sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahap penetapan terpilih, kedudukannya diganti oleh calon terpilih berikutnya dalam proses penggantian terpilih.
(4)Apabila calon yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, kedudukannya diganti dalam rangka penggantian antarwaktu Anggota DPR, DPD, atau DPRD.

Pasal 53
(1)Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan.
(2)Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye dengan sengaja melakukan atau lalai dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya tahapan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan laporan kepada PPS.

Pasal 54
(1)PPS wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dengan melakukan:
a.penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
b.pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
c.pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan
d.pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
(2)PPK menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Pasal 55
(1)Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Pemilu di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten.
(2)Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa pelaksana kampanye, peserta kampanye, atau petugas kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.
(3)PPK wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melakukan:
a.penghentian pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu;
b.pelaporan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana Pemilu terkait dengan pelaksanaan kampanye;
c.pelarangan kepada pelaksana kampanye untuk melaksanakan kampanye berikutnya; dan/atau
d.pelarangan kepada peserta kampanye untuk mengikuti kampanye berikutnya.
(4)KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

Pasal 56
Pelaksana dan Peserta Pemilu yang dengan sengaja melakukan pelanggaran tata cara kampanye dan telah memperoleh peringatan tertulis sekurang-kurangnya satu kali dalam satu daerah pemilihan, dilarang melakukan kegiatan kampanye berikutnya dalamdaerah pemilihan yang bersangkutan.

Pasal 57
(1)Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menimbulkan gangguan keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dapat menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.
(2)Apabila gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain, penghentian kegiatan kampanye berlaku untuk seluruh daerah pemilihan.
(3)Kepolisian Republik Indonesia setempat memberitahukan tindakan penghentian kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58
Ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD di luar negeri berpedoman pada Peraturan ini dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan di negara setempat.

Pasal 59
Pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksana kampanye.

Pasal 60
(1)Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan tahapan kampanye sesuai tingkatannya dan menerima laporan pelanggaran peraturan kampanye.
(2)Laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU, KPU/KIP Provinsi, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, laporan pelanggaran ketentuan kampanye yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Pasal 61
(1)Untuk memonitor pelaksanaan Kampanye, KPU, KPU/KIP Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk kelompok kerja kampanye.
(2)Kelompok kerja kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan instansi/lembaga terkait.

Pasal 62
Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63
Formulir yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan kampanye pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 64
Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013
KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN


LAMPIRAN

PENGGUNAAN FORMULIR UNTUK KAMPANYE PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI,
DAN DPRD KABUPATEN/KOTA


1.NAMA JURU KAMPANYE/PELAKSANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 (MODEL AB).
2.PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 (MODEL AB 1)



CONTOH
MODEL AB


NAMA JURU KAMPANYE/PELAKSANA KAMPANYE *)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014


Nama partai politik/nama calon
Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/
DPRD Kabupaten/DPRD Kota *)

Nomor urut Parpol Peserta Pemilu 2014 *)   
Nama Daerah Pemilihan

Nomor Rekening Khusus Dana
Kampanye Pemilu 2014

Nama-Nama Juru Kampanye
1.Nama lengkap
Alamat
Pekerjaan/jabatan

2.Nama lengkap
Alamat
Pekerjaan/jabatan

3.Nama lengkap
Alamat
Pekerjaan/jabatan
: .......................................................



: .......................................................


: .......................................................



: .......................................................
: .......................................................
: .......................................................

: .......................................................
: .......................................................
: .......................................................

: .......................................................
: .......................................................
: .......................................................


Demikian untuk menjadi maklum.

.................., ..................................... 20 ..

Yang mengajukan

...................................................

Catatan:
1.Jumlah juru kampanye/pelaksana kampanye dapat disesuaikan.
2.*) coret yang tidak diperlukan.



CONTOH
MODEL AB 1

PERINGATAN TERTULIS/PENGHENTIAN KEGIATAN
KAMPANYE *) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
===============================================

Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Komisi Pemilihan Umum Kota ..................*)

1.Dasar :
a.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ..... Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
c.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadual Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012;
d.Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi ............/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ............/Komisi Pemilihan Umum Kota ......................... *) tanggal ...............

2.Memutuskan:
Memberikan peringatan tertulis/menghentikan kegiatan kampanye Pemilu 2014 *), kepada:

1.Nama partai   
Anggota

1.Nama partai
Anggota

1.Nama partai
Anggota
: .............................................................
: .............................................................

: .............................................................
: .............................................................

: .............................................................
: .............................................................


sehubungan dengan telah dinyatakan melanggar ketentuan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.

3.Demikian untuk dilaksanakan.

.........................., .................. 20..
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Komisi Pemilihan Umum Kota *)
.................................................

Cap

Kelompok Kerja Kampanye Pemilu 2014
Ketua

...............................................

Catatan:
1.Jumlah nama partai politik /calon Anggota DPR/DPD/DPRD dapat disesuaikan.
2.Ketentuan Pasal yang dilanggar diisi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 dan Keputusan Pemilihan Umum.
3.*) coret yang tidak diperlukan


[tulis] » komentar « [baca]