BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam rangka menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKNB wajib:
a.menetapkan kebijakan dan prosedur penerimaan Nasabah;
b.menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
c.menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan Rekening dan pelaksanaan transaksi Nasabah; dan
d.menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah

Pasal 4
(1)Dalam rangka pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, LKNB wajib:
a.membentuk unit kerja khusus atau menugaskan anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
b.menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, pemantauan terhadap Rekening dan transaksi Nasabah, dan manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang dituangkan dalam pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.
c.menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
d.menyampaikan setiap perubahan atas pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut.
(2)Unit kerja khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai bagian dari struktur organisasi LKNB.
(3)Unit kerja khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang bertanggung jawab menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab langsung kepada direktur utama, ketua pengurus atau yang setara dengan pimpinan tertinggi LKNB.
(4)LKNB yang melakukan kegiatan usaha di lokasi lain selain kantor pusat wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh kantor pusat di bawah koordinasi unit kerja khusus, anggota direksi atau pengurus atau pejabat setingkat di bawah direksi atau pengurus yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah kantor pusat LKNB.
(5)Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Ketua Badan  Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.

Pihak yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin usaha bagi Perusahaan Perasuransian dan Lembaga Pembiayaan atau pengesahan peraturan Dana Pensiun untuk pertama kali bagi Dana Pensiun, wajib menyampaikan pedoman pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bersama dengan permohonannya.

Bagian Ketiga
Kebijakan Penerimaan Dan Identifikasi Nasabah

Pasal 7
(1)Sebelum melakukan Perikatan dengan Nasabah, LKNB wajib meminta informasi mengenai:
a.latar belakang dan identitas calon Nasabah;
b.maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan Perikatan;
c.profil keuangan calon Nasabah;
d.informasi lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah termasuk Perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan LKNB yang bersangkutan; dan
e.identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah.
(2)LKNB wajib melakukan konfirmasi mengenai kebenaran kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain, jika calon Nasabah diwakili pihak lain.
(3)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dibuktikan dengan keberadaan dokumen-dokumen pendukung sebagai berikut:
a.calon Nasabah perorangan paling kurang terdiri dari:
1)identitas Nasabah yang memuat:
a)nama;
b)alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;
c)alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);
d)tempat dan tanggal lahir; dan
e)kewarganegaraan;
2)keterangan mengenai pekerjaan;
3)spesimen tanda tangan; dan
4)keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana;
5)rata-rata penghasilan;
6)nama dan nomor rekening bank calon Nasabah, jika ada; dan
7)dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah;
b.calon Nasabah yang berbentuk perusahaan paling kurang terdiri dari:
1)dokumen mengenai perusahaan:
a)keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;
b)akte pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;
c)izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;
d)surat keterangan domisili;
e)laporan keuangan terkini; dan
f)Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2)nama, spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan LKNB;
3)dokumen identitas pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan;
4)keterangan mengenai sumber dana dan tujuan penggunaan dana, bagi calon Nasabah pada Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Perasuransian; dan
5)dokumen-dokumen lain yang memungkinkan LKNB untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah.
(4)Ketentuan customer due diligence sebaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak berlaku bagi calon Nasabah berupa:
a.Lembaga pemerintah; atau
b.Lembaga keuangan multilateral.

Pasal 8
LKNB wajib melakukan identifikasi dan verifikasi atas dokumen pendukung (customer due diligence) dengan melakukan hal-hal antara lain:
a.meneliti kemungkinan adanya hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan.
b.memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:
1)melakukan wawancara dengan calon Nasabah;
2)meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
3)melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah.
c.melakukan penelaahan mengenai Beneficial Owner.

(1)Dalam hal calon Nasabah mewakili Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), LKNB wajib meminta dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai Beneficial Owner.
(2)Dalam hal Beneficial Owner merupakan perorangan, identitas dan/atau informasi antara lain berupa:
a.dokumen identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a;
b.hubungan hukum antar calon Nasabah dengan Beneficial Owner yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya; dan
c.pernyataan dari calon Nasabah mengenai identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.
(3)Dalam hal Beneficial Owner berbentuk perusahaan, yayasan atau perkumpulan, identitas dan/atau informasi antara lain berupa:
a.dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b;
b.dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir perusahaan, yayasan, atau perkumpulan; dan
c.pernyataan dari calon Nasabah mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner.
(4)Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau LKNB lain di dalam negeri yang mewakili Beneficial Owner, LKNB wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain dalam negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas Beneficial Owner.
(5)Dalam hal calon Nasabah merupakan bank atau LKNB lain di luar negeri yang menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah yang paling kurang setara dengan Peraturan Menteri Keuangan ini yang mewakili Beneficial Owner, LKNB wajib meminta dokumen berupa pernyataan tertulis dari bank atau LKNB lain luar negeri yang telah melakukan verifikasi terhadap identitas Beneficial Owner.
(6)Dalam hal LKNB meragukan atau tidak dapat meyakini dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai Beneficial Owner, LKNB wajib menolak hubungan usaha atau transaksi dengan calon Nasabah.

Pasal 11
Kewajiban penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 10 ayat (3) huruf a, tidak berlaku bagi Beneficial Owner berupa:
a.Lembaga pemerintah;
b.Lembaga keuangan multilateral; atau
c.Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek.

(1)LKNB wajib melakukan verifikasi yang lebih ketat (enhanced customer due diligence) terhadap calon Nasabah dan Beneficial Owner yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau risiko tinggi terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.
(2)Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat dari:
a.latar belakang atau profil calon Nasabah dan Beneficial Owner yang termasuk Orang yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Persons) atau Nasabah yang Berisiko Tinggi (High Risk Customer);
b.bidang usaha yang termasuk Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business);
c.negara atau teritorial asal Nasabah, domisili Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries); dan/atau
d.pihak-pihak yang tercantum dalam daftar nama-nama teroris;
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 14
Verifikasi yang lebih ketat (enhanced customer due diligence) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:
a.verifikasi informasi calon Nasabah atau Beneficial Owner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon Nasabah tersebut;
b.verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah atau Beneficial Owner dimaksud dengan pihak ketiga; dan
c.Customer due diligence secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan usaha dengan pihak-pihak yang terkait.

LKNB dilarang melakukan Perikatan dengan calon Nasabah sebelum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 atau Pasal 9 atau Pasal 12 atau Pasal 13 ayat (1).

Pasal 17
LKNB yang akan melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari anggota direksi atau pengurus LKNB.

Pasal 18
Persetujuan pembukaan Perikatan hanya dapat dilakukan setelah LKNB meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang dan/atau Pendanaan Kegiatan Terorisme.

LKNB wajib mempunyai dan menerapkan prosedur khusus untuk melakukan Perikatan dengan Nasabah yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

Pasal 21
LKNB wajib melakukan pemantauan yang berkesinambungan terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah dan/atau LKNB yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF).

(1)Dalam rangka mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif untuk dapat memastikan bahwa transaksi yang dilakukan Nasabah konsisten dengan profil, karakteristik dan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan, LKNB wajib memiliki sistem informasi yang memadai.
(2)Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memungkinkan LKNB untuk dapat menelusuri setiap transaksi, termasuk untuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, sumber dana yang digunakan untuk transaksi, dan Perikatan lain yang dimiliki Nasabah pada bank dan LKNB lain.

Pasal 24
LKNB wajib melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk memastikan ada tidaknya transaksi yang mencurigakan serta melaporkan temuan tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

LKNB wajib menatausahakan dan menyimpan data transaksi LKNB dengan Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 19 dalam jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak Nasabah mengakhiri Perikatan dengan LKNB.

Pasal 28
LKNB wajib memenuhi ketentuan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sesuai dengan undang-undang mengenai tindak pidana pencucian uang dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 29
Dalam hal terdapat kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar nama teroris sebagaimana daftar yang dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, LKNB wajib melaporkan Nasabah tersebut dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Bagian Kelima
Manajemen Risiko

Pasal 30
(1)Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko LKNB secara keseluruhan.
(2)Kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup:
a.pengawasan oleh direksi dan komisaris atau pengurus dan pengawas LKNB (management oversight);
b.pendelegasian wewenang;
c.pemisahan tugas;
d.sistem pengawasan intern termasuk audit intern; dan
e.program pelatihan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi pejabat, karyawan, dan tenaga pemasar yang bukan karyawan LKNB.
(3)LKNB wajib melakukan pengujian dan tes secara acak (sampling) terhadap keefektifan dari sistem dan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah dan mendokumentasikan pengujian tersebut guna perbaikan dan pengembangan sistem yang dimiliki.
(4)LKNB wajib mendokumentasikan dan melakukan pemutakhiran jenis, indikator dan contoh dari transaksi yang mencurigakan yang ditemukan di berbagai unit kerja terkait.

BAB III
PELAKSANA DAN FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 31
Direksi atau pengurus LKNB bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Pasal 32
LKNB wajib memiliki kebijakan dan prosedur khusus untuk meyakini identitas calon Nasabah dan menilai kewajaran informasi yang diberikan oleh calon Nasabah, dalam hal Perikatan tidak dilakukan melalui pertemuan langsung dengan calon Nasabah atau dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga.

Pasal 33
(1)LKNB wajib menyusun dan melaksanakan program pelatihan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e.
(2)Pelaksanaan program pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Laporan pelaksanaan program pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat seluruh kegiatan pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan.
(4)LKNB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program pelatihan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri Keuangan c.q Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 15 Januari tahun berikutnya.

Pasal 34
LKNB wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru guna mencegah digunakannya LKNB sebagai sarana dan/atau tujuan pencucian uang atau Pendanaan Kegiatan Terorisme yang melibatkan pihak interen LKNB.

BAB IV
PEMERIKSAAN KETAATAN

Pasal 35
(1)Biro Perasuransian, Biro Dana Pensiun dan Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan LKNB dalam memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan pemeriksaan terhadap ketaatan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pedoman pemeriksaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

BAB V
SANKSI

Pasal 36
(1)Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 40 Peraturan Menteri Keuangan ini dikenakan sanksi administratif.
(2)Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Perasuransian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
a.Peringatan.
b.Pembatasan/Pembekuan Kegiatan Usaha.
c.Pencabutan izin usaha.
(3)Dana Pensiun yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali Pasal 9 dan Pasal 10 dikenakan sanksi administratif berupa:
a.Peringatan.
b.Penggantian pelaksana tugas pengurus.
(4)Tata cara dan jangka waktu pengenaan setiap jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan jenis Lembaga Keuangan Non Bank dan jenis pelanggarannya.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37
(1)Segala sanksi yang telah dikenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank dinyatakan tetap sah dan berlaku.
(2)LKNB yang belum dapat mengatasi penyebab dikenakannya sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi lanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38
Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor 2833/LK/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada Lembaga Keuangan Non Bank, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum ditetapkan peraturan yang menggantikannya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40
LKNB yang telah memperoleh izin usaha dan/atau pengesahan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 41
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2010
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]