BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Klasifikasi hibah dapat dibedakan menurut bentuk hibah, mekanisme pencairan hibah, dan sumber hibah.
(2)Berdasarkan bentuknya, hibah dibagi menjadi:
a.hibah uang, terdiri diri:
1)uang tunai; dan
2)uang untuk membiayai kegiatan.
b.hibah barang/jasa; dan
c.hibah surat berharga.
(3)Berdasarkan mekanisme pencairannya, hibah dibagi menjadi:
a.hibah terencana; dan
b.hibah langsung.
(4)Berdasarkan sumbernya, hibah dibagi menjadi:
a.hibah dalam negeri; dan
b.hibah luar negeri.

Pasal 4
Mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan atas pendapatan hibah terencana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
DALAM BENTUK UANG

Bagian Kesatu
Umum

Pengesahan pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a.pengajuan permohonan nomor register;
b.pengajuan persetujuan pembukaan Rekening Hibah;
c.penyesuaian pagu hibah dalam DIPA; dan
d.pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk uang dan belanja yang bersumber dari hibah langsung.

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Nomor Register

Pasal 7
(1)Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satuan Kerja (Satker) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung bentuk uang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.
(2)Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a.perjanjian hibah (grant agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
b.ringkasan hibah (grant summary).
(3)DJPU memberikan nomor register kepada K/L dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB).
(4)DJPU menyampaikan rekapitulasi nomor register kepada DJPB setiap triwulan.
(5)Surat permohonan nomor register dan ringkasan hibah disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Rekening Hibah

Pasal 8
(1)Menteri/pimpinan lembaga selaku PA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Hibah kepada BUN/Kuasa BUN dalam rangka pengelolaan hibah langsung dalam bentuk uang.
(2)Dalam hal hibah langsung dalam bentuk uang diterima oleh BUN/Kuasa BUN, maka BUN/Kuasa BUN membuka dan menetapkan rekening tersebut sebagai Rekening Hibah.
(4)Atas dasar persetujuan pembukaan rekening dari BUN/Kuasa BUN, Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA membuka Rekening Hibah untuk mendanai kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah atau dokumen yang dipersamakan.
(5)Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Satker berkenaan yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.
(6)Rekening Hibah yang telah dibuka sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini wajib dilaporkan dan dimintakan persetujuan kepada BUN/Kuasa BUN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Rekening Milik K/L/kantor/Satker.
(7)K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaan Rekening Hibah.

BUN/Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah dapat melakukan monitoring atas pengelolaan Rekening Hibah.

Bagian Keempat
Penyesuaian Pagu Hibah Dalam DIPA

Pasal 11
(1)PA/KPA pada K/L melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA K/L.
(2)DJPU melakukan penyesuaian pagu Pendapatan Hibah dalam DIPA Bagian Anggaran 999.02 berdasarkan rencana penarikan hibah.
(3)Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
(4)Penyesuaian pagu belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar yang direncanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
(5)Penyesuaian pagu pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui revisi DIPA yang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk disahkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(6)Revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan.
(7)Hibah langsung yang sudah diterima tetapi belum dilakukan penyesuaian pagu DIPA diproses melalui mekanisme revisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada kesempatan pertama.
(8)K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibah langsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA.

(1)PA/KPA mengajukan SP2HL atas seluruh Pendapatan Hibah Langsung yang bersumber dari luar negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber dari luar negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN Khusus Jakarta VI.
(2)PA/KPA mengajukan SP2HL atas seluruh Pendapatan Hibah Langsung yang bersumber dari dalam negeri dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber dari dalam negeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya.
(3)Batas waktu penyampaian surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(4)Atas Pendapatan Hibah Langsung bentuk uang dan/atau belanja yang bersumber dari hibah langsung, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri:
a.copy Rekening atas Rekening Hibah;
b.SPTMHL;
c.SPTJM; dan
d.copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
(5)Atas dasar SP2HL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
a.lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b.lembar ke-2, untuk DJPU dengan dilampiri copy SP2HL; dan
c.lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(6)Atas dasar SPHL, KPPN membukukan Pendapatan Hibah Langsung dan belanja yang bersumber dari hibah langsung serta saldo kas di K/L dari hibah.
(7)Atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, DJPU membukukan Pendapatan Hibah Langsung.
(8)Atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, PA/KPA membukukan belanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di K/L dari hibah.

Bagian Keenam
Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung Bentuk Uang

Pasal 14
(1)Sisa uang yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk uang, dapat dikembalikan kepada Pemberi Hibah sesuai perjanjian hibah atau dokumen yang dipersamakan.
(2)Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA mengajukan SP4HL kepada KPPN Khusus Jakarta VI dalam hal hibah berasal dari luar negeri.
(3)Atas pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PA/KPA mengajukan SP4HL kepada KPPN mitra kerjanya dalam hal hibah berasal dari dalam negeri.
(4)Batas waktu penyampaian surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(5)Atas pengembalian Pendapatan Hibah Langsung bentuk uang, PA/KPA membuat dan menyampaikan SP4HL ke KPPN dengan dilampiri:
a.copy rekening atas Rekening Hibah;
b.copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan
c.SPTJM.
(6)Atas dasar SP4HL sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPPN menerbitkan SP3HL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
a.lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b.lembar ke-2, untuk DJPU dengan dilampiri copy SP4HL; dan
c.lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(7)Atas dasar SP3HL, KPPN membukukan pengembalian Pendapatan Hibah Langsung dan mengurangi saldo kas di K/L dari hibah.
(8)Atas dasar SP3HL yang diterima dari KPPN untuk pendapatan hibah tahun berjalan, DJPU membukukan pengembalian Pendapatan Hibah Langsung sebagai pengurang realisasi pendapatan hibah.
(9)Atas dasar SP3HL yang diterima dari KPPN untuk pendapatan hibah tahun yang lalu, DJPU tidak melakukan pencatatan, namun diungkapkan dalam CaLK.
(10)Atas dasar SP3HL yang diterima dari KPPN, PA/KPA membukukan pengurangan saldo kas di K/L dari hibah.
(11)Saldo kas di K/L dari hibah tidak boleh bernilai negatif.

BAB V
TATA CARA PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG
DALAM BENTUK BARANG/JASA/SURAT BERHARGA

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pengesahan pendapatan dan pencatatan belanja/pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
a.penandatanganan BAST dan penatausahaan dokumen pendukung lainnya;
b.pengajuan permohonan nomor register;
c.pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga ke DJPU;
d.pencatatan hibah bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN.

Bagian Kedua
Penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan
Penatausahaan Dokumen Pendukung Lainnya

Pasal 17
(1)Pimpinan K/L/Satker yang menerima hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.
(2)BAST sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang memuat:
a.tanggal serah terima;
b.pihak pemberi dan penerima hibah;
c.tujuan penyerahan;
d.nilai nominal;
e.bentuk hibah; dan
f.rincian harga per barang.
(3)Dokumen pendukung lain terkait penerimaan hibah harus ditatausahakan oleh penerima hibah.

Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan Nomor Register

Pasal 18
(1)Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPA mengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen.
(2)Surat permohonan nomor register dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3)Permohonan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
a.perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
b.ringkasan hibah.
(4)Dalam hal tidak terdapat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan nomor register dilampiri dengan:
a.Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH); dan
b.SPTMHL.
(5)BAPH sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling kurang memuat:
a.tanggal serah terima;
b.pihak Pemberi dan Penerima;
c.tujuan Penyerahan;
d.nilai nominal;
e.bentuk hibah; dan
f.rincian harga per barang.

Bagian Keempat
Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Dalam
Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke DJPU

(1)DJPU mengesahkan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
a.lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b.lembar ke-2, untuk PA/KPA guna dilampirkan pada pengajuan MPHL-BJS; dan
c.lembar ke-3, untuk pertinggal DJPU.
(2)SP3HL-BJS dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kelima
Pencatatan Hibah Dalam Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN

Pasal 21
(1)PA/KPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untuk pencatatan surat berharga dari hibah dan Pendapatan Hibah Langsung bentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga seperti yang tercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada KPPN mitra kerjanya.
(2)Batas waktu penyampaian memo pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.
(3)Atas belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah, PA/KPA membuat dan menyampaikan MPHL-BJS ke KPPN dengan dilampiri:
a.SPTMHL;
b.SP3HL-BJS lembar kedua; dan
c.SPTJM.
(4)Atas dasar MPHL-BJS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
a.lembar ke-1, untuk PA/KPA;
b.lembar ke-2, untuk DJPU c.q. Direktorat Evaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri copy MPHL-BJS; dan
c.lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.
(5)Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS, KPPN membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah dan Pendapatan Hibah.
(6)Atas dasar Persetujuan MPHL-BJS yang diterima dari KPPN, PA/KPA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya dari hibah.

(1)K/L yang menerima hibah dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang tidak mengajukan register dan/atau pengesahan diberikan sanksi administrasi.
(2)Hibah yang diterima langsung oleh K/L dan tidak dikelola sesuai Peraturan Menteri Keuangan ini menjadi tanggung jawab penerima hibah.

BAB VII
PENDAPATAN HIBAH YANG INELIGIBLE

Pasal 24
(1)Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah yang tidak diajukan register dan/atau pengesahan oleh K/L, negara tidak menanggung atas jumlah ineligible Pendapatan Hibah yang bersangkutan.
(2)Apabila terjadi ineligible atas Pendapatan Hibah yang telah diajukan register dan pengesahan oleh K/L, negara dapat menanggung atas jumlah yang ineligible melalui DIPA K/L yang bersangkutan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian/Lembaga Dalam Bentuk Uang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2011
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]