BAB I
KETENTUAN UMUM

Lembaga penyelenggara penyiaran televisi digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (free to air) terdiri atas:
a.Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran yang selanjutnya disebut LPPPS yaitu lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio.
b.Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang selanjutnya disebut LPPPM yaitu lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.

Bagian Kedua
Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran

Pasal 4
(1)LPPPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a antara lain adalah:
a.Lembaga Penyiaran Publik TVRI atau Publik Lokal;
b.Lembaga Penyiaran Swasta; dan
c.Lembaga Penyiaran Komunitas.
(2)Untuk memancarkan program siarannya, Lembaga Penyiaran Publik Lokal dan Lembaga Penyiaran Komunitas harus bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri.
(3)Untuk memancarkan program siarannya, Lembaga Penyiaran Swasta bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing

(1)Lembaga Penyiaran Publik TVRI yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan kapasitas salurannya wajib:
a.menyalurkan program siaran dari lembaganya, Penyelenggara Lembaga Penyiaran Publik Lokal, dan/atau Lembaga Penyiaran Komunitas yang berada di zona layanannya; dan
b.menyalurkan program siaran dari Lembaga Penyiaran Komunitas sekurang-kurangnya 1 (satu) saluran siaran.
(2)Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam mengalokasikan seluruh kapasitas salurannya wajib menyalurkan 1 (satu) program siaran dari lembaganya dan beberapa program siaran dari Lembaga Penyiaran Swasta lain yang berada di zona layanannya.

Pasal 7
(1)Menteri menetapkan batasan tarif sewa saluran siaran dari penyelenggaraan penyiaran multipleksing.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang batasan tarif sewa saluran siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Wilayah dan Zona Layanan

Pasal 8
(1)Wilayah penyelenggaraan program siaran adalah wilayah layanan.
(2)Wilayah penyelenggaraan penyiaran multipleksing adalah zona layanan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur rencana induk (master plan) frekuensi radio untuk keperluan televisi siaran digital terestrial pada pita frekuensi UHF.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai zona layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran

(1)Dalam melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing, LPPPM harus memperoleh penetapan dari Menteri.
(2)Untuk memperoleh penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPPM harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri.
(3)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
a.memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran;
b.memiliki rencana bisnis penyelenggaraan penyiaran multipleksing;
c.memberikan komitmen pembangunan sistem penyiaran multipleksing;
d.tidak memiliki kepemilikan silang (cross-ownership) dengan Lembaga Penyiaran Swasta lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing di zona layanan yang sama;
e.memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur eksisting yang memadai;
f.memiliki rencana penggelaran infrastruktur digital; dan
g.memberikan surat pernyataan berupa jaminan pemberian tingkat kualitas layanan (Service Level Agreement/SLA), perlakuan, dan kesempatan yang sama kepada Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan program siaran.
(4)Dalam hal jumlah Lembaga Penyiaran yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kanal frekuensi radio yang tersedia di suatu zona layanan, maka akan dilakukan seleksi.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 11
Menteri menetapkan Lembaga Penyiaran Publik TVRI sebagai LPPPM yang berlaku secara nasional tanpa melalui proses seleksi dengan menggunakan 1 (satu) kanal frekuensi radio di setiap wilayah layanan.

BAB V
PENGGUNAAN KOMPONEN DALAM NEGERI

Perangkat televisi yang telah terintegrasi dengan alat bantu penerima siaran digital wajib menggunakan label siap digital.

BAB VI
PELAKSANAAN PENYIARAN

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Penyiaran TV Digital Terestrial

Pasal 14
(1)Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing selambat-lambatnya akan dimulai pada tahun 2012.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(3)Pelaksanaan penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada setiap zona layanan diawali dengan melakukan penyiaran secara simulcast sampai dengan waktu Analog Switch Off (ASO) sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Menteri ini.
(4)Sebelum pelaksanaan simulcast, Menteri akan menetapkan Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing pada kanal frekuensi radio yang telah disediakan melalui Keputusan Menteri.
(5)Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Komunitas yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran serta merta melaksanakan penyelenggaraan program siaran.
(6)Lembaga Penyiaran yang telah menyelenggarakan penyiaran televisi secara analog sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, namun tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, akan menjadi Lembaga Penyiaran yang hanya melaksanakan penyelenggaraan program siaran.
(7)Penyesuaian seluruh Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dimiliki oleh lembaga penyiaran sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini akan dilakukan setelah Analog Switch Off.
(8)Pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) selambat-lambatnya dilakukan sampai dengan akhir tahun 2017.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Simulcast

Selama masa penyiaran simulcast, Lembaga Penyiaran yang telah melaksanakan penyelenggaraan program siaran diharuskan menayangkan iklan layanan masyarakat yang menjelaskan proses migrasi sistem penyiaran televisi analog ke sistem penyiaran televisi digital paling sedikit setiap 2 (dua) jam.

Pasal 17
Lembaga Penyiaran yang melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing dapat mempercepat pelaksanaan simulcast dalam waktu kurang dari yang telah ditetapkan sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Perizinan Berjalan

Pasal 18
(1)Permohonan Izin Penyelenggaraan Penyiaran untuk penyiaran televisi analog yang diterima oleh Menteri setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri ini akan diproses sebagai pengajuan permohonan izin untuk melaksanakan penyelenggaraan program siaran yang pelaksanaannya diselenggarakan setelah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya.
(2)Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) wajib melakukan migrasi ke penyiaran televisi digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya.
(3)Lembaga Penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran dengan menggunakan kanal frekuensi radio yang dialokasikan bukan untuk wilayah layanannya wajib melakukan migrasi ke penyiaran televisi digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya.
(4)Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran televisi analog yang telah memenuhi persyaratan dan tersedia kanal frekuensi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan ini dapat diberikan IPP dengan ketentuan wajib melakukan migrasi ke penyiaran televisi digital selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing beroperasi di wilayah layanannya.

BAB VII
EVALUASI DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN SIARAN TV DIGITAL

(1)Menteri dapat mengenakan sanksi administratif kepada Lembaga Penyiaran yang melanggar Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), Pasal 18 ayat (4).
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:
a.Himbauan;
b.Teguran tertulis;
c.Penghentian penetapan sementara;
d.Pencabutan penetapan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 22
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Nomor 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan tetap Tidak Berbayar (Free-to-air) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 2011
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 22/PER/M.KOMINFO/11/2011
TANGGAL: 22 Nopember 2011

  1. NO.
  2. ZONA
  3. PROPINSI
  4. PERIODE SIMULCAST
  5. JUMLAH
    WILAYAH
    LAYANAN
  1. 1.
  2. ZONA 1
  3. ACEH (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 13
  3. SUMATERA UTARA (DEM 2)
  4. Q4-2012 s.d Q1-2016
  5. 12
  1. 2.
  2. ZONA 2
  3. SUMATERA BARAT (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 9
  3. RIAU (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 11
  3. JAMBI (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 8
  1. 3.
  2. ZONA 3
  3. BENGKULU (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 3
  3. SUMATERA SELATAN (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 8
  3. LAMPUNG (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 8
  3. BANGKA BELITUNG (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 3
  1. 4.
  2. ZONA 4
  3. JAKARTA
  4. Q1-2012 s.d Q2-2015
  5. 1
  3. BANTEN (DEM 2)
  4. Q4-2012 s.d Q1-2016
  5. 3
  1. 5.
  2. ZONA 5
  3. JAWA BARAT (DEM 1)
  4. Q1-2012 s.d Q2-2015
  5. 11
  1. 6.
  2. ZONA 6
  3. JAWA TENGAH (DEM 1)
  4. Q1-2012 s.d Q2-2015
  5. 7
  3. JOGJAKARTA (DEM 2)
  4. Q4-2012 s.d Q1-2016
  5. 1
  1. 7.
  2. ZONA 7
  3. JAWA TIMUR (DEM 1)
  4. Q1-2012 s.d Q2-2015
  5. 10
  1. 8.
  2. ZONA 8
  3. BALI (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 2
  3. NUSA TENGGARA BARAT (DEKM 4)
  4. Q1-2014 s.d Q2-2017
  5. 4
  3. NUSA TENGGARA TIMUR (DEKM 4)
  4. Q1-2014 s.d Q2-2017
  5. 13
  1. 9.
  2. ZONA 9
  3. PAPUA (DEKM 5)
  4. Q3-2014 s.d Q4-2017
  5. 9
  3. PAPUA BARAT (DEKM 4)
  4. Q1-2014 s.d Q2-2017
  5. 3
  1. 10.
  2. ZONA 10
  3. MALUKU (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 5
  3. MALUKU UTARA (DEKM 4)
  4. Q1-2014 s.d Q2-2017
  5. 2
  1. 11.
  2. ZONA 11
  3. SULAWESI BARAT (DEKM 4)
  4. Q1-2014 s.d Q2-2017
  5. 2
  3. SULAWESI SELATAN (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 11
  3. SULAWESI TENGGARA (DEKM 4)
  4. Q1-2014 s.d Q2-2017
  5. 8
  1. 12.
  2. ZONA 12
  3. SULAWESI TENGAH (DEKM 4)
  4. Q1-2014 s.d Q2-2017
  5. 8
  3. GORONTALO (DEKM 4)
  4. Q1-2014 s.d Q2-2017
  5. 2
  3. SULAWESI UTARA (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 5
  1. 13.
  2. ZONA 13
  3. KALIMANTAN BARAT (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 9
  3. KALIMANTAN TENGAH (DEM 3)
  4. Q3-2013 s.d Q4-2016
  5. 6
  1. 14.
  2. ZONA 14
  3. KALIMANTAN TIMUR (DEM 2)
  4. Q4-2012 s.d Q1-2016
  5. 11
  3. KALIMANTAN SELATAN (DEKM 4)
  4. Q1-2014 s.d Q2-2017
  5. 6
  1. 15.
  2. ZONA 15
  3. KEPULAUAN RIAU (DEM 2)
  4. Q1-2012 s.d Q2-2015
  5. 2

• DEM = Daerah Ekonomi Maju
• DEKM = Daerah Ekonomi Kurang Maju
Q1 : JANUARI - MARET
Q2 : APRIL - JUNI
Q3 : JULI - SEPTEMBER
Q4 : OKTOBER - DESEMBER


© LDj - 2010 • kembali
ke atas
[tulis] » komentar « [baca]