info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat usaha pariwisata berlokasi.
(2)Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditujukan kepada Gubernur.

Pasal 4
(1)Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha penyediaan akomodasi.
(2)Bidang usaha penyediaan akomodasi meliputi jenis usaha:
a.hotel;
b.bumi perkemahan;
c.persinggahan karavan;
d.vila;
e.pondok wisata; dan
f.akomodasi lain.
(3)Jenis usaha hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi sub-jenis usaha:
a.hotel bintang; dan
b.hotel non-bintang.
(4)Jenis usaha akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi sub-jenis usaha:
a.motel; dan
b.sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha akomodasi lain yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

(1)Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
(2)Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengusaha jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e merupakan usaha perseorangan.

BAB IV
TAHAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7
Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:
a.permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
b.pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
c.pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
d.penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
e.pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8
Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua
Pendaftaran Usaha Pariwisata

Bupati, Walikota, atau Gubernur memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 11
(1)Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
(2)Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan, Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur.
(4)Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.

Bagian Keempat
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Daftar Usaha Pariwisata berisi:
a.nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b.tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c.nama pengusaha;
d.alamat pengusaha;
e.nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
f.jenis usaha penyediaan akomodasi;
g.merek usaha, apabila ada;
h.alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, atau akomodasi lain;
i.nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
j.nama izin dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
k.kapasitas yang tersedia;
l.fasilitas yang dimiliki;
m.keterangan apabila di kemudian hari terdapat pemutakhiran terhadap hal sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan huruf a sampai dengan huruf l; dan
n.keterangan apabila di kemudian hari terdapat pembekuan sementara pendaftaran usaha pariwisata, pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pembatalan pendaftaran usaha pariwisata.

Pasal 14
Daftar Usaha Pariwisata dibuat dalam bentuk dokumen tertulis dan/atau dokumen elektronik.

Bagian Kelima
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi:
a.nomor pendaftaran usaha pariwisata;
b.tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c.nama pengusaha;
d.alamat pengusaha;
e.nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
f.jenis usaha penyediaan akomodasi;
g.merek usaha, apabila ada;
h.alamat hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, atau akomodasi lain;
i.nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya, apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
j.nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
k.fasilitas yang dimiliki;
l.nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
m.tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 17
Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 18
(1)Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi.
(2)Pengajuan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen penunjang yang terkait.
(3)Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
(4)Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.
(5)Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.
(6)Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
(7)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima Bupati, Walikota, atau Gubernur.
(8)Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima, permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar, dan absah.
(9)Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan atau dianggap lengkap, benar, dan absah.
(10)Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati, Walikota, atau Gubernur menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat pada dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
(11)Dengan diterbitkannya Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Tanda Daftar Usaha Pariwisata terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
(12)Pengusaha mengembalikan Tanda Daftar Pariwisata terdahulu kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur.

BAB V
PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu
Pembekuan Sementara

(1)Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila telah:
a.terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
b.memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
(2)Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
a.dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a; atau
b.surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
(3)Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.
(4)Bupati, Walikota, atau Gubernur melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan bukti yang menunjang.
(5)Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan Bupati, Walikota, atau Gubernur memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha.
(6)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan oleh Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata diterima.
(7)Apabila Bupati, Walikota, atau Gubernur tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah.
(8)Bupati, Walikota, atau Gubernur mencantumkan pengaktifan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan atau dianggap lengkap, benar dan absah.
(9)Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Bupati, Walikota, atau Gubernur menyerahkan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali Tanda Daftar Usaha Pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua
Pembatalan

Pasal 21
(1)Bupati, Walikota, atau Gubernur membatalkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata jika pengusaha:
a.terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
c.membubarkan usahanya.
(2)Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.
(3)Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha kepada Bupati, Walikota, atau Gubernur paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
PENGAWASAN

(1)Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat kabupaten/kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
(2)Pendanaan pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata dan pengawasan untuk tingkat provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 24
(1)Bupati atau Walikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali.
(2)Gubernur melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain per jenis usaha;
b.jumlah kapasitas per jenis usaha;
c.perubahan jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya; dan
d.penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan jumlah hotel, bumi perkemahan, persinggahan karavan, vila, pondok wisata, dan akomodasi lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

(1)Izin Tetap Usaha Pariwisata yang masih berlaku dan telah dimiliki pengusaha sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini untuk sementara diperlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
(2)Pengusaha yang memiliki Izin Tetap Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata dan wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2010
MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

JERO WACIK, SE
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas