info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Tujuan Sisdik Polri meliputi:
a.terwujudnya hasil didik yang profesional, bermoral, dan modern sesuai dengan tuntutan kompetensi Polri;
b.terbentuknya potensi peserta didik yang bermoral tinggi, memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku yang sesuai dengan etika profesi Polri, patuh hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
c.terbentuknya kemampuan potensi kesamaptaan jasmani dan keterampilan Peserta Didik yang mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri.

Pasal 4
Asas dalam peraturan ini sebagai berikut:
a.profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri;
c.transparansi, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, tentang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri;
d.akuntabilitas, yaitu menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
e.kepastian hukum, yaitu pada setiap kegiatan mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan pendidikan dan pelatihan Polri.

(1)Filosofi yang mendasari Sisdik Polri adalah mewujudkan hasil didik yang:
a.mahir;
b.terpuji; dan
c.patuh hukum.
(2)Mahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu hasil didik yang memiliki tingkat kemampuan, keahlian, dan keterampilan profesi tertentu pada setiap fungsi kepolisian dan tingkat kemampuan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian.
(3)Terpuji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mewujudkan hasil didik yang memiliki etika moral yang terpuji yang tercermin dalam perilaku didasari ketakwaan, kesusilaan, hati nurani, kejujuran, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila, Tri Brata, dan Catur Prasetya.
(4)Patuh hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mewujudkan hasil didik yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan serta mampu melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku dengan penuh keikhlasan serta mampu memberikan ketauladanan kepatuhan hukum dan senantiasa memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

BAB II
JALUR, JENIS, DAN JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Jalur Pendidikan

Pasal 7
Jalur pendidikan dalam Sisdik Polri meliputi:
a.jalur pendidikan formal; dan
b.jalur pendidikan non formal.

Pasal 8
(1)Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan di dalam Sisdik Polri.
(2)Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Program Pendidikan dan Pelatihan (Prodiklat) Polri.

Jenis pendidikan dalam Sisdik Polri meliputi:
a.pendidikan akademik;
b.pendidikan manajerial; dan
c.pendidikan profesi atau vokasi.

Pasal 11
(1)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan pendidikan yang menitikberatkan pada peningkatan ilmu pengetahuan umum dan ilmu Kepolisian.
(2)Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
a.Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK); atau
b.perguruan tinggi lain yang telah mendapatkan rekomendasi dari kementerian pendidikan nasional.
(3)Penyelenggaraan program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada sistem pendidikan nasional.
(4)Penyelenggaraan/penataan kelembagaan pendidikan akademik STIK- PTIK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Gubernur STIK-PTIK.

(1)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat diselenggarakan dengan Program Pembelajaran Jarak Jauh (PPJJ).
(2)PPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada jenjang dan jenis pendidikan Polri tertentu guna memberikan layanan pendidikan kepada Pegawai Negeri pada Polri yang tidak dapat mengikuti pembelajaran secara tatap muka atau reguler.
(3)PPJJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam berbagai bentuk, cara, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan.
(4)Ketentuan mengenai penyelenggaraan PPJJ diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Pasal 14
(1)Pendidikan manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan pendidikan yang menitikberatkan peningkatan kemampuan dan keahlian di bidang manajerial staf dan kepemimpinan Kepolisian.
(2)Pendidikan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program:
a.Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri, diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Inspektur Polri sebagai asisten manajerial tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional;
b.Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri, diselenggarakan untuk mengembangkan Komisaris Polri agar memiliki kemampuan manajerial tingkat menengah dan sebagai pimpinan staf yang profesional; dan
c.Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri, diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan manajerial tingkat tinggi dan kepemimpinan strategis.
(3)Program pendidikan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimpol).
(4)Program pendidikan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kasespimpol dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kaspimti, Kaspimmen, dan Kaspimma.

Jenjang pendidikan di lingkungan Polri meliputi:
a.Pendidikan Pembentukan (Diktuk);dan
b.Pendidikan Pengembangan (Dikbang).

Pasal 17
(1)Diktuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali Peserta Didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian.
(2)Diktuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala SPN dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu.
(3)Diktuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.Diktuk Brigadir; dan
b.Diktuk Inspektur.

Pasal 18
(1)Diktuk Brigadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, merupakan pendidikan yang diarahkan untuk membentuk Brigadir Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian.
(2)Diktuk Brigadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Lemdiklat Polri dan SPN.

(1)SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a merupakan pendidikan bagi anggota Polri untuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai penyelia tingkat pertama (first line supervisor).
(2)Akpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan pendidikan akademis untuk membentuk Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai penyelia tingkat pertama (first line supervisor).
(3)SIPSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c merupakan pendidikan bagi para sarjana yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk menjadi Inspektur Polisi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian sesuai dengan peranannya sebagai Inspektur Polisi yang ahli di bidang keilmuannya guna mendukung tugas Kepolisian.

Pasal 21
Dikbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b terdiri dari:
a.Dikbang Umum; dan
b.Dikbang Spesialisasi (Dikbangspes).

(1)Dikbangspes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan pendidikan lanjutan untuk mengembangkan/meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesi fungsi Kepolisian sesuai dengan tingkatan kemampuan keahlian khusus.
(2)Dikbangspes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan Polri dibantu oleh pembina fungsi teknis Kepolisian.
(3)Dikbangspes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan:
a.golongan kepangkatan;
b.fungsional; dan
c.struktur jabatan.

Pasal 24
Dikbangspes yang didasarkan kepada golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, meliputi:
a.Dikbangspes bagi Brigadir/PNS Polri Golongan II, yang diselenggarakan untuk mengembangkan profesi teknis Kepolisian agar memiliki kemampuan dan ketrampilan teknis profesi pada tingkat dasar sesuai dengan peranannya sebagai pelaksana;
b.Dikbangspes bagi Inspektur/PNS Polri Golongan III yang diselenggarakan untuk mengembangkan profesi teknis Kepolisian agar memiliki kemampuan dan keahlian teknis profesi pada tingkat lanjutan sesuai dengan peranannya sebagai penyelia (supervisor);
c.Dikbangspes bagi Komisaris/PNS Polri Golongan IV yang diselenggarakan untuk mengembangkan profesi teknis Kepolisian agar memiliki kemampuan dan keahlian teknis profesi pada tingkat menengah sesuai dengan peranannya sebagai pengendali/manajer tingkat menengah; dan
d.Dikbangspes bagi Perwira Tinggi Polri diselenggarakan untuk mengembangkan profesi teknis Kepolisian agar memiliki kemampuan dan keahlian teknis profesi pada tingkat mahir sesuai dengan peranannya sebagai manajer tingkat tinggi.

(1)Komponen dalam Sisdik Polri meliputi:
a.Gadik;
b.kurikulum;
c.Hanjar;
d.Peserta Didik;
e.fasilitas;
f.alat instruksi (Alin) dan alat penolong instruksi (Alongins);
g.Gadikan;
h.metode;
i.evaluasi; dan
j.anggaran.
(2)Komponen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya secara terencana dan berlanjut melalui standarisasi pendidikan dan pelatihan Polri.
(3)Standarisasi pendidikan dan pelatihan Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Bagian Kedua
Gadik

Pasal 28
(1)Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.Gadik Organik;
b.Gadik Non Organik; dan
c.Gadik Non Polri.
(2)Gadik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a.Dosen;
b.Widyaiswara;
c.Tutor;
d.Gadik luar biasa; dan
e.Pelatih.

Pasal 29
(1)Gadik Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, berasal dari Pegawai Negeri pada Polri yang ditugaskan sebagai Gadik di Lemdik Polri.
(2)Gadik Non Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, berasal dari Gadik yang pernah bertugas sebagai Gadik di Lemdik Polri.
(3)Gadik Non Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, adalah gadik yang berasal dari luar Polri yang ditugaskan sementara atau dalam ikatan kerja sama sebagai gadik di lingkungan Lemdik Polri, dengan persyaratan tertentu, bertugas sebagai tenaga pengajar atau nara sumber di bidang ilmu pengetahuan yang dikuasainya.

Pasal 30
(1)Gadik Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diutamakan yang telah memiliki sertifikasi dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) dan atau internal Polri.
(2)Gadik Non Organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat menggunakan sertifikasi dari Depdikans maupun sertifikasi dari internal Polri.
(3)Gadik Non Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) diutamakan yang memiliki sertifikasi dari Depdikans maupun sertifikasi internal Polri.

Pasal 31
(1)Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 bertugas:
a.merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran;
b.melakukan bimbingan, konseling dan pelatihan; dan
c.melakukan penelitian dalam bidangnya.
(2)Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berwajiban:
a.membuat Persiapan Mengajar (PM) sebelum memberikan pelajaran;
b.menciptakan suasana pendidikan dan pelatihan yang bermakan, menggairahkan, kreatif, dinamis dan dialogis;
c.memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan;
d.memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
e.mengevaluasi dan mengembangkan metode pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran/mata kuliah yang diajarkannya;
f.mengembangkan hanjar berdasarkan kurikulum; dan
g.mewujudkan kompetensi lulusan hasil didik.
(3)Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 berhak memperoleh:
a.honorarium berdasarkan ketentuan;
b.penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
c.prioritas pembinaan karier dan pendidikan sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
d.mengikuti pendidikan pengembangan sesuai dengan peraturan dalam sistem pembinaan personel/sumber daya manusia Polri; dan
e.kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
(4)Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus memiliki persyaratan antara lain:
a.memiliki kualifikasi akademik;
b.memiliki kompetensi;
c.memiliki sertifikasi pendidik; dan
d.sehat jasmani dan rohani.

Pasal 32
(1)Pembinaan Gadik dilakukan dengan mengaktifkan Lembaga Sertifikasi Profesi/LSP di lingkungan Lemdiklat yang dipimpin oleh seorang perwira yang ditunjuk dibantu oleh konsultan berdasarkan kompetensinya.
(2)Program pembinaan Gadik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang tahun untuk meningkatkan kualifikasi dan kualitas Gadik.

Pasal 33
Gadik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28:
a.yang mengajar pada program Diploma, paling rendah memiliki kualifikasi pendidikan S-1 atau D-3;
b.yang mengajar pada program S-1, paling rendah memiliki kualifikasi pendidikan S-2 atau S-1;
c.yang mengajar pada program S-2 Program Studi Ilmu Kepolisian memiliki persyaratan kualifikasi pendidikan S-3 atau S-2; dan
d.yang mengajar pada program S-3 (Doktor) Program Studi Ilmu Kepolisian memiliki persyaratan kualifikasi pendidikan S-3 dan jenjang jabatan akademik guru besar (Profesor).

Pasal 34
(1)Pengangkatan sebagai Gadik diawali dengan kursus/penataran Gadik.
(2)Penugasan Gadik Organik paling sedikit 2 (dua) tahun.
(3)Gadik diberi kesempatan untuk mengikuti program pendidikan ilmu kependidikan serta program S-2 dan S-3 sesuai dengan kebutuhan kompetensi.
(4)Gadik yang berprestasi dan masih berminat bertugas di lembaga pendidikan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
(5)Pembinaan karir gadik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri.

Bagian Ketiga
Kurikulum

Pasal 35
(1)Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b disusun berbasis kompetensi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat berdasarkan atas elemen kompetensi yang dapat mengantar peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, maupun kompetensi lainnya.
(2)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
a.penataan perimbangan antara aktifitas pembelajaran intelektual, aktifitas pelatihan fisik dan pengasuhan dalam rangka pembentukan sikap dan perilaku;
b.metode penyusunan berdasarkan analisis tugas dan Kualifikasi Hasil Didik (KHD); dan
c.struktur kurikulum yang berisi perangkat kendali pendidikan dan program pengasuhan serta materi pembekalan.
(3)Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
a.tujuan pendidikan;
b.profil dan kompetensi lulusan;
c.rangka pelajaran pokok;
d.silabus/acara pelajaran;
e.bahan ajaran;
f.metodologi pembelajaran; dan
g.evaluasi hasil belajar.

Pasal 36
(1)Pengembangan kurikulum berpedoman pada prinsip pendidikan dan kompetensi yang diperlukan organisasi.
(2)Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a.hasil kajian atau evaluasi secara berkala; dan
b.profil dan kompetensi peserta didik yang diharapkan dan dibutuhkan oleh pengguna di wilayah.
(3)Kurikulum dievaluasi atau direvisi paling singkat 1 (satu) tahun sekali pada setiap jenis pendidikan dan dapat mengikutsertakan narasumber dari dinas pendidikan provinsi atau perguruan tinggi negeri/swasta.

Bagian Keempat
Hanjar

Pasal 37
(1)Hanjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c disusun secara terpusat oleh Lemdiklat Polri sesuai standar kompetensi yang termuat dalam kurikulum pada prodiklat Polri.
(2)Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengalaman lapangan, dan disusun dalam bentuk buku.
(3)Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh bagian pengajaran dan pelatihan.
(4)Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan kepada para peserta didik dan peserta pelatihan pada awal pendidikan atau sebelum pelajaran dimulai.

Pasal 38
(1)Evaluasi Hanjar dilakukan oleh Kepala Lembaga Pendidikan beserta para Gadik berkoordinasi dengan pembina fungsi.
(2)Evaluasi Hanjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 1 (satu) tahun dengan pengesahan Lemdiklat Polri.

Bagian Kelima
Peserta Didik

Pasal 39
(1)Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d, ditetapkan sesuai dengan surat Keputusan Kapolri atau Kapolda.
(2)Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
a.mengikuti seluruh proses belajar mengajar;
b.menaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku; dan
c.menyimpan rahasia negara.
(3)Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk memperoleh:
a.pendidikan, pelatihan, dan pengasuhan;
b.perlindungan hukum;
c.uang saku, makan, minum; dan
d.pelayanan kesehatan.

Pasal 40
(1)Peserta didik dapat diberhentikan/dikeluarkan dari pendidikan apabila:
a.tidak memenuhi persyaratan meneruskan pendidikan; atau
b.melakukan tindak pidana/pelanggaran tertentu.
(2)Pemberhentian peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui proses sidang dewan pendidikan dengan melibatkan pejabat struktural lembaga pendidikan dan fungsional.
(3)Ketentuan pemberhentian peserta didik diatur oleh masing-masing lembaga pendidikan.

Pasal 41
Sumber Peserta Didik pada pendidikan Polri sebagai berikut:
a.Peserta didik Akpol bersumber dari masyarakat umum minimal lulusan SMU berprestasi, anggota Polri golongan Brigadir dan PNS Polri, yang memenuhi persyaratan administrasi, lulus seleksi, dan terpilih berdasarkan ranking untuk mengikuti pendidikan;
b.Peserta didik PISS bersumber dari masyarakat umum minimal lulusan program S-1 dari disiplin ilmu tertentu sesuai dengan kebutuhan organisasi, yang memenuhi persyaratan administrasi, lulus seleksi, dan terpilih berdasarkan ranking untuk mengikuti pendidikan berdasarkan kebutuhan organisasi;
c.Peserta didik SIPSS bersumber dari anggota Polri golongan Brigadir yang memenuhi persyaratan administrasi, lulus seleksi, dan terpilih untuk mengikuti pendidikan;
d.Peserta didik Diktuk Brigadir Polisi bersumber dari masyarakat umum serendah-rendahnya lulusan SMU atau sederajat yang memenuhi persyaratan administrasi, lulus seleksi, dan terpilih berdasarkan ranking untuk mengikuti pendidikan;
e.Peserta didik program D-3 Program Studi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan oleh STIK-PTIK bersumber dari Brigadir yang memenuhi persyaratan administrasi serta lulus seleksi;
f.Peserta didik program S-1 Program Studi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan oleh STIK-PTIK bersumber dari lulusan Akpol;
g.Peserta didik program S-2 Program Studi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan di STIK-PTIK bersumber dari lulusan pendidikan program S-1 PTIK, PISS yang telah mengikuti pendidikan Spimma, serta memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi;
h.Peserta didik program S-3 Program Studi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan di STIK-PTIK bersumber dari lulusan program S-2 Program Studi Ilmu Kepolisian, dan lulusan Program S-2 PISS yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi;
i.Peserta didik program pendidikan Sespimma bersumber dari lulusan pendidikan Akpol, pendidikan inspektur polisi, dan PISS, yang memenuhi persyaratan administrasi dan lulus seleksi;
j.Peserta didik program pendidikan Sespimmen bersumber dari lulusan pendidikan Spimma, STIK-PTIK, Diklat Kepemimpinan Tingkat III Lembaga Administrasi Negara, serta siswa tamu, yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi;
k.Peserta didik program pendidikan Sespimti bersumber dari lulusan pendidikan Spimmen, Diklat Pim TK. II - Lembaga Administrasi Negara, serta siswa tamu, yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi; dan
l.Peserta didik program pendidikan spesialisasi bersumber dari anggota dan PNS Polri yang disesuaikan dengan jenis dan jenjang pendidikan yang akan diikutinya.

Bagian Keenam
Fasilitas

Pasal 42
Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, antara lain:
a.ruang kelas;
b.ruang tidur siswa;
c.ruang belajar siswa;
d.ruang/tempat olah raga;
e.ruang makan;
f.ruang rapat (briefing);
g.lapangan upacara;
h.aula;
i.ruang kerja;
j.perpustakaan;
k.alat transportasi;
l.lapangan tembak;
m.rumah/ruang praktek TKP;
n.gudang logistik dan amunisi;
o.poliklinik;
p.sarana ibadah;
q.kantin;
r.ruang bimbingan konseling;
s.alat komunikasi;
t.kamera Closed Circuit Television (CCTV);
u.air dan listrik; dan
v.laboratorium.

Pasal 43
(1)Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disiapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, program, dan materi Diklat.
(2)Jenis dan jumlah fasilitas ditetapkan oleh Kepala Lembaga Pendidikan.
(3)Fasilitas yang dimiliki oleh pembina fungsi dapat didayagunakan setelah berkoordinasi dengan Kepala Lembaga Pendidikan.
(4)Pembinaan fasilitas dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan pengadaan, pemeliharaan, dan penghapusan.

Bagian Ketujuh
Alins dan Alongins

Pasal 44
(1)Alins dan Alongins sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f, merupakan sarana pendukung untuk mempermudah proses dan metode pembelajaran guna tercapainya kompetensi yang telah ditetapkan.
(2)Alins dan alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
(3)Alins dan alongins sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi audio visual, teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedelapan
Gadikan

Pasal 45
Gadikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g meliputi:
a.Kepala Lembaga Pendidikan;
b.Sekretaris Lembaga;
c.Kepala Operasional Pengajaran dan Latihan;
d.Koordinator Gadik;
e.Kepala Korps Siswa;
f.tenaga staf/administrasi; dan
g.tenaga kepustakaan.

Pasal 46
(1)Gadikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berkewajiban:
a.menciptakan suasana pendidikan yang bermakan, berkualitas, kreatif, dinamis, dan dialogis;
b.menjamin keberhasilan penyelenggaraan Diklat; dan
c.memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga pendidikan.
(2)Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran Gadikan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga pendidikan.

Bagian Kesembilan
Metode

Pasal 47
(1)Metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan norma, pengetahuan, dan/atau keterampilan dari Gadik kepada peserta Diklat.
(2)Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu:
a.membangkitkan/membangun motivasi belajar peserta Diklat;
b.menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta Diklat secara efektif;
c.menjadikan peserta Diklat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan pembelajaran yang disampaikan; dan
d.menggugah partisipasi peserta Diklat.
(3)Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan:
a.tujuan pembelajaran;
b.kondisi dan suasana kelas; dan
c.jumlah peserta Diklat.
(4)Metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
a.ceramah;
b.tanya jawab;
c.diskusi;
d.penugasan;
e.demonstrasi;
f.simulasi;
g.latihan (drill); dan
h.studi kasus.

Bagian Kesepuluh
Evaluasi

Pasal 48
(1)Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i diselenggarakan untuk menjamin terwujudnya Diklat yang berkualitas.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada peserta Diklat, lembaga pendidikan, dan penyelenggaraan program pendidikan di lembaga pendidikan.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
a.oleh Gadik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta Diklat; dan
b.melalui pelaksanaan tes atau penugasan.
(4)Evaluasi terhadap keseluruhan pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh:
a.Dewan Pendidikan dan Latihan (Wandiklat) Polri untuk tingkat pusat; dan
b.Wandiklat Daerah (Wandiklatda) untuk tingkat Polda.

Bagian Kesebelas
Anggaran

Pasal 49
Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Polri.

BAB IV
PENGELOLAAN PENDIDIKAN POLRI

Bagian Kesatu
Tahapan

Pasal 50
Pengelolaan Pendidikan Polri diselenggarakan dengan manajemen pendidikan melalui tahapan:
a.perencanaan;
b.pengorganisasian;
c.pelaksanaan; dan
d.pengendalian.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 51
(1)Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a didasarkan atas kebutuhan organisasi dalam bidang pengembangan kemampuan dan pengembangan kekuatan.
(2)Perencanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a.jenis dan jenjang pendidikan;
b.tujuan pendidikan;
c.profil dan kompetensi lulusan;
d.jumlah peserta pendidikan;
e.lama pendidikan;
f.tempat pendidikan; dan
g.anggaran pendidikan.
(3)Perencanaan pendidikan disusun dalam suatu Prodiklat Polri yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.

Bagian Ketiga
Pengorganisasian

Pasal 52
(1)Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b dikelola oleh Wandiklat Polri yang membawahi seluruh Lemdiklat Polri secara koordinatif operasional dan dibantu oleh Wandiklatda.
(2)Wandiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Wakapolri, berkedudukan di Mabes Polri, dan bersifat ekstra struktural yang keanggotaannya disesuaikan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
(3)Wandiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Kapolri dalam merumuskan dan menentukan kebijakan umum pendidikan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri.
(4)Wandiklat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Polri.

Pasal 53
(1)Wandiklatda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diketuai oleh Wakapolda, berkedudukan di Mapolda, dan bersifat ekstra struktural serta keanggotaannya disesuaikan kebutuhan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolda.
(2)Wandiklatda bertugas memberikan saran kepada Kapolda sebagai bahan pertimbangan untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Polri di kewilayahan.
(3)Wandiklatda bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan pendidikan dan pelatihan Polri di tingkat kewilayahan.

Pasal 54
(1)Lemdiklat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipimpin oleh Kalemdiklat selaku Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) operasional seluruh lemdik Polri dibantu oleh:
a.Dewan Kurikulum; dan
b.Dewan Kendali Mutu.
(2)Dewan Kurikulum dan Dewan Kendali Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri dari pejabat yang ditunjuk oleh Kalemdiklat Polri dan dibantu oleh konsultan di bidang pendidikan.

Pasal 55
(1)Dewan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a bertugas membantu Wakapolri selaku Ketua Wandiklat dalam:
a.menjamin validitas kurikulum pendidikan; dan
b.mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum pendidikan agar tetap relevan dengan tuntutan tugas Polri.
(2)Dewan Kendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b bertugas membantu Wakapolri selaku Ketua Wandiklat dalam:
a.mengendalikan dan mengembangkan mutu komponen pendidikan;
b.memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasional pendidikan; dan
c.menetapkan tolok ukur monitoring dan evaluasi terhadap pembinaan gadik/gadikan dan peserta didik.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 56
(1)Pelaksanaan pendidikan Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c sebagai berikut:
a.Akpol Semarang untuk pendidikan Akpol dan PISS;
b.Secapa Polri Sukabumi untuk pendidikan Inspektur Polisi;
c.SPN, Pusdik, dan Sekolah untuk pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi;
d.Sepolwan, untuk pendidikan pembentukan Brigadir Polisi Wanita;
e.STIK - PTIK Jakarta untuk pendidikan akademik;
f.Selapa Ciputat Jakarta untuk pendidikan manajerial Spimma; dan
g.Sespimpol Lembang Bandung untuk pendidikan manajerial Spimmen dan Spimti Polri.
(2)Pelaksanaan Dikbangspes dan fungsional bidang pembinaan, operasional, dan pendukung, dilaksanakan di Lembaga Pendidikan atau Puslat Multifungsi Cikeas.

Bagian Kelima
Pengendalian

Pasal 57
(1)Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d dilakukan oleh Kapolri dan dibantu oleh:
a.Wandiklat dalam merumuskan dan menentukan kebijakan pendidikan;
b.Irwasum Polri dalam pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan pendidikan;
c.De SDM Kapolri dalam merumuskan dan menentukan kebijakan sumber daya manusia;
d.Kalemdiklat Polri dalam supervisi operasional pendidikan dan pelatihan Polri;
e.Dewan Kurikulum dalam menjamin validitas kurikulum pendidikan; dan
f.Dewan Kendali Mutu dalam mengawasi mutu hasil peserta didik, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan mutu komponen pendidikan.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk operasional pendidikan dan pelatihan di lembaga/sekolah dilakukan oleh:
a.Kasespim untuk program pendidikan manajerial yang meliputi Spimti, Spimmen, Spimma dan Dikbang spesialisasi tingkat lanjut;
b.Gubernur STIK-PTIK untuk program pendidikan Akademik yang meliputi program D-3, S-1, S-2, dan S-3;
c.Gubernur Akpol/Ka Secapa, untuk program Diktuk Inspektur Polisi yang meliputi Akpol, PISS, dan pendidikan inspektur polisi;
d.Kapusdik/Ka SPN untuk program Diktuk Brigadir; dan
e.Kapusdik/Ka Selapa untuk program Dikbang spesialisasi Brigadir/PNS Gol II, Spesialisasi Inspektur/PNS Gol. III, Spesialisasi Komisaris/PNS Gol. IV dan pendidikan fungsional yang meliputi pendidikan fungsional keahlian dan keterampilan.

BAB V
KERJA SAMA PENDIDIKAN

Pasal 58
(1)Kerja sama pendidikan dapat dilaksanakan di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai kebutuhan guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kompetensi Pegawai Negeri pada Polri.
(2)Kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk Nota Kesepahaman Bersama antara Polri dengan pihak lain atas dasar saling menguntungkan.
(3)Kerja sama pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Pada saat peraturan ini berlaku, maka:
a.Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Kep/28/XII/2005 tentang Naskah Sementara Sistem Pendidikan dan Pelatihan Polri; dan
b.tentang Pedoman Induk Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Polri.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Februari 2010
KEPALA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BAMBANG HENDARSO DANURI
JENDERAL POLISI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas