info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Prinsip-prinsip Mutasi dalam peraturan ini:
a.legalitas, yaitu proses Mutasi jabatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
b.akuntabel, yaitu proses pelaksanaan Mutasi Anggota dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;
c.keadilan, yaitu proses Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap Anggota tanpa adanya diskriminasi;
d.transparan, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan secara jelas mulai dari perencanaan sampai dengan Sidang Dewan Pertimbangan Karier;
e.objektif, yaitu proses Mutasi Anggota dilaksanakan dengan mengedepankan kompetensi individu Anggota, kompetensi jabatan, dan persyaratan yang ditetapkan; dan
f.Anti KKN, yaitu proses mutasi dilaksanakan tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB II
KEBIJAKAN DASAR, JENIS MUTASI, SIFAT MUTASI

Bagian Kesatu
Kebijakan Dasar

Pasal 4
(1)Setiap Anggota mempunyai kesempatan dan hak yang sama dalam Mutasi anggota baik TOD atau TOA dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan.
(2)Mutasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
a.penempatan Anggota yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai kompetensi dan prestasi tugas yang dimiliki (Mert System);
b.arah pemanfaatan pembinaan karier Anggota;
c.reward and punishment;
d.keseimbangan antara kepentingan organisasi dan Anggota; dan
e.senioritas tanpa mengorbankan kualitas.

Bagian Kedua
Jenis Mutasi

(1)Mutasi berdasarkan kepentingan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan organisasi Polri, pembinaan karier, pemberian pengalaman dan wawasan, serta peningkatan kemampuan Anggota yang bersangkutan.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk TOD atau TOA.
(3)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh negara.

Pasal 7
(1)Mutasi berdasarkan permohonan Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan atas permohonan Anggota dengan tetap mengutamakan kepentingan organisasi.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila anggota:
a.mengalami sakit/cacat tetap/permanen atau sakit kritis yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis lengkap;
b.mengikuti kepindahan suami/istri yang bekerja pada instansi pemerintah (Polri, TNI, dan BUMN); dan
c.memiliki alasan penting lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat diberikan apabila suami/istri sedang mengikuti pendidikan kurang dari 1 (satu) tahun.
(4)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai:
a.sendiri; atau
b.negara apabila memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Bagian Ketiga
Sifat Mutasi

Pasal 8
Sifat Mutasi terdiri atas:
a.Mutasi bersifat promosi;
b.Mutasi bersifat setara; dan
c.Mutasi bersifat demosi.

Mutasi bersifat setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pengangkatan atau pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya sejajar.

Pasal 11
Mutasi bersifat demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pemindahan Anggota dari satu jabatan ke jabatan lain yang tingkatannya lebih rendah serta dapat juga diberhentikan dari jabatannya.

BAB III
PERSYARATAN MUTASI

Bagian Kesatu
Kepentingan Organisasi

Persyaratan Mutasi untuk kepentingan organisasi bagi Perwira Menengah (Pamen) Polri terdiri atas:
a.pelaksanaan Mutasi jabatan Pamen dilaksanakan dengan penugasan silang antar Satfung/Satwil sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan organisasi;
b.pelaksanaan Mutasi jabatan Kasatwil dengan lama waktu menjabat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan organisasi;
c.mutasi jabatan dalam rangka promosi ke Kombes Pol eselon II B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun telah menduduki jabatan AKBP eselon III A1; dan
d.mutasi jabatan dalam rangka promosi ke AKBP eselon III A2 sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun telah menduduki jabatan Kompol eselon III B1 kecuali bagi personel yang telah memiliki pendidikan pengembangan Sespimmen Polri.

Pasal 14
Persyaratan Mutasi kepentingan organisasi bagi Perwira Pertama (Pama) Polri terdiri atas:
a.pelaksanaan Mutasi jabatan Perwira Pertama (Pama) diutamakan untuk meningkatkan kemampuan dan pengalaman melalui penugasan silang antar Satfung/Satwil, dengan lama waktu bertugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan organisasi; dan
b.pelaksanaan mutasi Perwira Pertama pada jabatan Kapolsek/Kasatfung dengan lama bertugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan organisasi.

(1)Anggota yang Mutasi dalam rangka pensiun diupayakan dapat ditempatkan pada Satfung/Satwil terdekat dengan alamat/domisili anggota.
(2)Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa pensiun.

Pasal 17
Anggota yang mengikuti pendidikan maupun kursus reguler dengan waktu pendidikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, dibebaskan dari jabatannya.

Bagian Kedua
Permohonan Anggota

Pasal 18
Persyaratan Mutasi berdasarkan permohonan Anggota:
a.diutamakan apabila telah ada calon pengganti;
b.tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok kesatuan yang akan ditingggalkan;
c.formasi tempat tugas yang baru memungkinkan untuk dapat diisi oleh pemohon;
d.faktor fisik/kesehatan dan psikis dari Anggota, serta pertimbangan lainnya yang dipandang perlu; dan
e.mendapat persetujuan dari atasannya.

Persyaratan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a sebagai berikut:
a.bagi Pamen Polri, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sesuai kebutuhan organisasi;
b.bagi Pama Polri, sekurang-kurangnya:
1. 2 (dua) tahun untuk yang bertugas di lembaga pendidikan dan Satker Mabes Polri atau sesuai kebutuhan organisasi; dan
2. 5 (lima) tahun untuk yang bertugas di satuan kewilayahan atau sesuai kebutuhan organisasi;
c.bagi Brigadir Polri:
1. 10 (sepuluh) tahun, Mutasi Brigadir dari Polda di luar pulau Jawa (Polda Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Bali) ke Polda di pulau Jawa;
2. 8 (delapan) tahun, Mutasi Brigadir dari Polda di luar pulau Jawa (Polda Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua) ke Polda di pulau Jawa;
3. 6 (enam) tahun, Mutasi Brigadir antar Polda di pulau Jawa dan ke luar pulau Jawa (Polda Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Bali) atau antar Polda di luar pulau Jawa; dan
4. 4 (empat) tahun, Mutasi Brigadir dari Polda di Pulau Jawa ke Polda di luar Pulau Jawa (Polda Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Papua) atau Mutasi Brigadir dari Satfung tingkat Mabes Polri ke seluruh Polda dan antar Satfung tingkat Mabes Polri.

Pasal 21
(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri atas:
a.usulan/rekomendasi Kasatfung/Kasatwil;
b.surat permohonan pindah dari Anggota yang bersangkutan disertakan alasan-alasannya;
c.fotokopi Keputusan pengangkatan pertama yang dilegalisir oleh pejabat fungsi SDM;
d.fotokopi Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat fungsi SDM;
e.fotokopi Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat fungsi SDM;
f.fotokopi Skep/Kep penempatan pertama yang dilegalisir pejabat fungsi SDM (bagi Brigadir Polri);
g.daftar riwayat hidup yang dilegalisir pejabat fungsi SDM;
h.dokumen lain yang berkaitan dengan kondisi fisik, psikis, kesehatan, dan lain-lain yang berkaitan;
i.surat pernyataan istri/suami Anggota bahwa bersedia untuk mengikuti kepindahan tersebut; dan
j.surat pernyataan kesanggupan Mutasi dengan biaya sendiri.
(2)Khusus Brigadir, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fotokopi Ijazah kelulusan dari Sekolah Kepolisian Negara (SPN) yang dilegalisir oleh pejabat fungsi SDM.

Prosedur Mutasi antar Satfung tingkat Mabes Polri, antar Polda, Satfung tingkat Mabes Polri ke Polda atau sebaliknya sebagai berikut:
a.Kasatfung/Kapolda mengusulkan Anggota yang akan dimutasikan kepada Kapolri dan ditindaklanjuti oleh As SDM Kapolri; dan
b.As SDM Kapolri melakukan:
1.penelitian persyaratan administrasi Mutasi meliputi kepangkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment;
2.sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK), yang dipimpin oleh:
a)Kapolri, untuk kepangkatan AKBP eselon III A1 ke atas dan Kapolres; dan
b)As SDM Kapolri, untuk kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah;
3.penerbitan Keputusan Kapolri tentang Mutasi.

Pasal 24
Prosedur Mutasi antar Subsatfung di lingkungan Satfung tingkat Mabes Polri, sebagai berikut:
a.Kasubsatfung mengusulkan Anggota dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah yang akan dimutasikan kepada Kasatfung;
b.pengemban fungsi SDM melakukan:
1.penelitian persyaratan administrasi Mutasi meliputi kepangkatan, pendidikan, kompetensi, catatan personel, dan assessment;
2.sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK); dan
3.penerbitan Keputusan Kasatfung tentang Mutasi.

(1)Mutasi jabatan Pati Polri, Kombes Pol, AKBP eselon III A1, dan Kapolres ditetapkan dengan Keputusan Kapolri dan ditandatangani oleh Kapolri.
(2)Mutasi antarsatfung tingkat Mabes Polri, antar Polda, dan dari Satfung tingkat Mabes Polri ke Polda atau sebaliknya dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah, merupakan kewenangan As SDM Kapolri dan keputusannnya ditandatangani oleh As SDM Kapolri.
(3)Mutasi jabatan dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah pada Satfung di lingkungan internal Satfung tingkat Mabes Polri, merupakan kewenangan Kasatfung dan keputusannya ditandatangani oleh Kasatfung.
(4)Mutasi jabatan dengan kepangkatan AKP eselon IV A ke bawah pada Subsatfung tingkat Mabes Polri yang mempunyai pengemban fungsi SDM, merupakan kewenangan Kasubsatfung dan keputusannya ditandatangani oleh Kasubsatfung.

Pasal 28
(1)Mutasi jabatan di lingkungan Polda, dengan kepangkatan AKBP eselon III A2 ke bawah kecuali jabatan Kapolres, merupakan kewenangan Kapolda dan Keputusannya ditandatangani oleh Kapolda.
(2)Mutasi jabatan dengan kepangkatan AKP eselon IV A ke bawah di lingkungan Polrestro/Polrestabes/Polresta kecuali jabatan Kapolsek dan Kasat, merupakan kewenangan Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta dan Keputusannya ditandatangani oleh Kapolrestro/Kapolrestabes/Kapolresta.
(3)Mutasi jabatan dengan kepangkatan IP eselon IV B ke bawah di lingkungan Polres kecuali jabatan Kapolsek dan Kasat, merupakan kewenangan Kapolres dan keputusannya ditandatangani oleh Kapolres.

Pasal 29
(1)Dalam hal keadaan yang bersifat khusus, Kasatfung/Kasatwil dengan persetujuan pejabat yang berwenang dapat mengangkat seorang pejabat yang memenuhi syarat untuk menduduki sementara suatu jabatan dengan surat perintah dan mengusulkan untuk pengukuhan/penggantian.
(2)Keadaan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila jabatan tersebut ditinggalkan oleh pejabat sebelumnya karena:
a.meninggal dunia;
b.sakit yang berakibat tidak dapat melaksanakan tugas; dan
c.melakukan pelanggaran kode etik atau tindak pidana.

BAB VI
SISTEM PELAPORAN

Pasal 30
(1)Mutasi yang menjadi kewenangan Kapolri dan As SDM Kapolri didata oleh As SDM Kapolri untuk pendataan pada struktur jabatan.
(2)Mutasi yang menjadi kewenangan Kasatfung/Kasubsatfung tingkat Mabes Polri/Kapolda, dilaporkan kepada Kapolri u.p. As SDM Kapolri guna pendataan pada struktur jabatan.
(3)Mutasi yang menjadi kewenangan Kapolres, dilaporkan kepada Kapolda u.p. Karo SDM Polda guna pendataan pada struktur jabatan.
(4)Anggota yang telah dimutasikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan Mutasi telah melaksanakan tugas pada jabatan/kesatuan baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur tentang Mutasi anggota Polri dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 32
Peraturan Kapolri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas