BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Program Adipura diberlakukan bagi kota-kota dengan jumlah penduduk sama dengan atau lebih dari 20.000 jiwa di wilayah kabupaten/kota.
(2)Kota peserta Program Adipura dikelompokkan berdasarkan kategori:
a.kota metropolitan dengan jumlah penduduk >1.000.000 jiwa;
b.kota besar dengan jumlah penduduk 500.001 - 1.000.000 jiwa;
c.kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001 - 500.000 jiwa; dan
d.kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 - 100.000 jiwa.

Pasal 4
Penghargaan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk:
a.anugerah adipura yang terdiri atas:
1.adipura kencana; dan
2.adipura;
b.piagam adipura; dan
c.plakat adipura.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIPURA

(1)Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
(2)Dewan Pertimbangan Adipura terdiri atas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan seluruh pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup.
(3)Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Adipura meliputi:
a.memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap hasil penilaian, evaluasi dan pemeringkatan kabupaten/kota kepada Menteri; dan
b.melakukan evaluasi bersama dengan Tim Teknis dan Tim Pemantau untuk kabupaten/kota yang dinominasikan menerima penghargaan Adipura kencana.

Pasal 7
(1)Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri.
(2)Tim Teknis Adipura terdiri atas pejabat eselon II Kementerian Lingkungan Hidup yang beranggotakan bidang terkait.
(3)Tugas dan wewenang Tim Teknis meliputi:
a.pengembangan kriteria, indikator, dan mekanisme pelaksanaan program Adipura;
b.menyusun pemeringkatan kabupaten/kota dan melaporkannya kepada Deputi; dan
c.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Deputi dan/atau Menteri.

Pasal 8
(1)Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a.tim pemantau untuk pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
b.tim pemantau untuk pengendalian pencemaran air; dan
c.tim pemantau untuk evaluasi kualitas udara kota.
(2)Tim pemantau harus memenuhi syarat:
a.sehat jasmani dan rohani;
b.bersifat netral dan obyektif;
c.mempunyai kompetensi dan telah mengikuti pelatihan pemantauan Adipura;
d.memahami kriteria, indikator, dan mekanisme pemantauan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
e.Ketua Tim merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup yang berkompeten.
(3)Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.Kementerian Lingkungan Hidup;
b.pemerintah provinsi yang berasal dari unsur instansi lingkungan hidup provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, organisasi lingkungan, atau lembaga/dewan yang ditetapkan oleh gubernur untuk mengevaluasi lingkungan perkotaan.
(4)Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a.Kementerian Lingkungan Hidup;
b.pemerintah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur;
c.laboratorium yang terakreditasi;
d.pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan
e.asosiasi di bidang sanitasi dan pengelolaan air limbah.
(5)Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
a.Kementerian Lingkungan Hidup;
b.pemerintah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur;
c.pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota;
d.laboratorium terakreditasi;
e.bengkel kendaraan bermotor;
f.gabungan industri kendaraan bermotor;
g.polisi resort kota;
h.perguruan tinggi;
i.PT. Pertamina;
j.lembaga swadaya masyarakat;
k.Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
l.PT. Kereta Api Indonesia;
m.PT. Angkasa Pura; dan
n.petugas pengambil sampel.

(1)Tugas dan wewenang tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
a.menilai kota dengan kategori kota metropolitan, besar, sedang, dan kecil;
b.melakukan pemantauan terhadap indikator kondisi fisik kabupaten/kota dari awal sampai akhir penilaian;
c.melakukan penilaian indikator non fisik;
d.mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau perkotaan;
e.mempelajari daftar isian non fisik yang dikirimkan oleh bupati/walikota dan/atau profil kabupaten/kota, serta menyusun ringkasan informasi awal;
f.mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir isian nilai fisik kepada ketua tim;
g.menyerahkan foto kondisi lapangan kepada ketua tim; dan
h.ketua tim pemantau wajib membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi:
1.formulir isian nilai fisik;
2.aplikasi penilaian fisik;
3.foto kondisi lapangan;
4.penilaian; dan
5.daftar kehadiran anggota tim pemantau;
kepada Tim Teknis;
(2)Tugas dan wewenang Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
a.menilai kota dengan kategori kota metropolitan, besar, sedang, dan kecil;
b.melakukan pemantauan langsung kualitas sumber air permukaan yang dinilai dengan pengambilan contoh uji kualitas air pada sumber air permukaan yang dinilai;
c.melakukan verifikasi terhadap informasi ketersediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dan usaha skala kecil secara komunal atau terpusat;
d.mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air perkotaan; dan
e.ketua tim membuat dan menyampaikan berita acara hasil pengukuran yang dilengkapi:
1.dengan formulir isian dari setiap kegiatan;
2.daftar kehadiran anggota Tim Pemantau;
kepada Tim Teknis.
(3)Tugas dan wewenang Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
a.menilai kota dengan kategori kota metropolitan dan besar;
b.melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan pengukuran kualitas udara jalan raya, pengukuran kinerja lalu lintas, pengukuran kualitas bahan bakar, pengujian emisi kendaraan pribadi roda empat, kinerja fasilitas pengujian kendaraan bermotor, manajemen transportasi, pengujian kawasan pelabuhan, dan pemantauan kualitas udara kawasan;
c.mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara perkotaan;
d.ketua tim membuat dan menyampaikan berita acara hasil pengukuran yang dilengkapi:
1.formulir isian dari setiap kegiatan; dan
2.daftar kehadiran anggota tim pemantau;
kepada Tim Teknis.
(4)Tim pemantau melakukan pemantauan secara bersama-sama.
(5)Dalam hal terdapat anggota tim pemantau berhalangan, pemantauan dilaksanakan berdasarkan arahan dan persetujuan ketua tim teknis.

Pasal 11
(1)Dalam pelaksanaan pemantauan, tim pemantau:
a.mengikuti seluruh kegiatan penilaian sesuai jumlah kabupaten/kota dan hari yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Teknis;
b.meminta izin terlebih dahulu baik secara lisan ataupun tertulis, kepada penanggungjawab lokasi rumah sakit, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan/atau pelabuhan udara;
c.membawa kartu tanda pengenal dan surat tugas dari:
1.Deputi Kementerian Lingkungan Hidup atau Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Kementerian Lingkungan Hidup;
2.Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di pemerintah provinsi; dan
3.Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di pemerintah kota.
(2)Dalam hal tim pemantau tidak mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tim pemantau harus meminta bukti penolakan secara tertulis.

(1)Menteri dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura mendelegasikan kepada Deputi.
(2)Pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura meliputi:
a.penilaian non fisik; dan
b.pemantauan fisik.
(3)Pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 14
(1)Penilaian non fisik dan pemantauan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh tim pemantau untuk kabupaten/kota peserta Program Adipura.
(2)Penilaian non fisik dan pemantauan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a.pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;
b.pengendalian pencemaran air; dan
c.pengendalian pencemaran udara.

(1)Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pelaksanaan Program Adipura.
(2)Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar isian non fisik Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3)Berdasarkan daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemantau melakukan penilaian sesuai dengan indikator dan skala nilai non fisik Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17
Pemantauan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan:
a.kriteria, indikator, dan skala nilai fisik Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
b.mekanisme penilaian fisik kabupaten/kota Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18
(1)Pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
a.pemantauan I;
b.pemantauan II; dan/atau
c.pemantauan verifikasi.
(2)Pemantauan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilakukan apabila dianggap perlu.
(3)Pemantauan fisik terhadap pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan pada musim hujan dan kemarau.
(4)Pemantauan fisik terhadap pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan 1 (satu) kali pada saat musim kemarau.

(1)Lokasi pemantauan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a terdiri atas:
a.permukiman, meliputi:
1.permukiman menengah, sederhana; dan
2.permukiman pasang surut;
b.fasilitas kota, meliputi:
1.jalan arteri dan kolektor;
2.pasar;
3.pertokoan;
4.perkantoran,
5.sekolah;
6.rumah sakit/puskesmas;
7.hutan kota; dan
8.taman kota;
c.fasilitas transportasi, meliputi:
1.terminal;
2.stasiun kereta api; dan
3.pelabuhan laut/sungai dan udara;
d.perairan terbuka:
1.sungai, danau, situ, dan/atau kanal;
2.saluran terbuka antara lain primer, sekunder, dan tersier;
e.fasilitas kebersihan, meliputi:
1.TPA;
2.Pemilahan sampah, antara lain melalui bank sampah; dan
3.Pengolahan sampah (reduce, reuse, and recycle), antara lain kompos, waste to energy, dan daur ulang lainnya;
f.pantai wisata;
g.evaluasi kualitas udara kota meliputi jalan arteri atau jalan kolektor kota (bukan jalan nasional);
h.pengendalian pencemaran air:
1.Perairan terbuka dan/atau sumber air permukaan; dan
2.Sarana pengelolaan limbah terpusat atau komunal baik untuk industri dan/atau kegiatan usaha skala kecil, dan/atau domestik.
(2)Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dinilai, terdiri atas:
a.permukiman menengah dan sederhana;
b.jalan arteri dan kolektor;
c.pasar;
d.perkantoran;
e.pertokoan;
f.sekolah;
g.rumah sakit/puskesmas;
h.hutan kota;
i.taman kota;
j.perairan terbuka/sumber air permukaan;
k.TPA;
l.pemilahan sampah;
m.pengolahan sampah; dan
n.pengelolaan air limbah oleh usaha dan/atau kegiatan, usaha skala kecil dan/atau domestik.
(3)Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak wajib dinilai, terdiri atas:
a.permukiman pasang surut;
b.terminal bus/angkot;
c.perairan terbuka (saluran terbuka);
d.pelabuhan laut/sungai;
e.bandar udara;
f.stasiun kereta api; dan
g.pantai wisata.
(4)Bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki lokasi yang wajib dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nilai 30 (tiga puluh).

Pasal 21
(1)Penentuan lokasi pemantauan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b harus menyebar dan merata yang mewakili seluruh wilayah kabupaten/kota dan berlaku untuk seluruh kategori kabupaten/kota.
(2)Penentuan lokasi pemantauan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan bersama-sama dengan instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota.
(3)Penentuan lokasi pemantauan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan bersama-sama dengan dinas perhubungan dan instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota.

(1)Hasil pemantauan fisik pada satu kabupaten/kota dibahas oleh tim pemantau dengan membandingkan penilaian terhadap komponen yang sama dengan kabupaten/kota sebelumnya.
(2)Hasil penilaian tim pemantau yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemantauan yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim pemantau.
(3)Data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Ketua Tim Teknis untuk diolah oleh Sekretariat Adipura.
(4)Data yang sudah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua tim teknis.

Pasal 24
Ketua tim teknis berdasarkan data dari sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) membuat laporan hasil pemantauan fisik dan penilaian non fisik untuk di serahkan kepada deputi.

Penilaian Adipura kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 didasarkan pada kriteria dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGHARGAAN ADIPURA

Pasal 28
(1)Tim Teknis melakukan evaluasi dan menyusun peringkat kabupaten/kota berdasarkan:
a.data olahan hasil pemantauan fisik dan penilaian non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4); dan
b.berita acara hasil pemantauan verifikasi yang disampaikan kepada tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).
(2)Hasil evaluasi dan susunan peringkat kabupaten/kota dari Tim Teknis disampaikan kepada Deputi untuk diteruskan kepada Menteri dan Dewan Pertimbangan Adipura yang dituangkan dalam berita acara.
(3)Dewan Pertimbangan Adipura memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap hasil pemeringkatan kabupaten/kota kepada Menteri.

Pasal 29
(1)Menteri menetapkan kabupaten/kota dan lokasi yang mendapatkan penghargaan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan hasil rapat Dewan Pertimbangan Adipura bersama Menteri.
(2)Hasil rapat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh Menteri dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pertimbangan Adipura yang hadir.

Pasal 30
(1)Gubernur mengusulkan 1 (satu) kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk dinominasikan mendapat piagam Adipura kepada Menteri.
(2)Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kabupaten/kota yang mendapatkan piagam Adipura dengan mempertimbangkan telaahan dan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Adipura.

Pasal 31
(1)Plakat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan penghargaan atas sarana dan prasarana kabupaten/kota.
(2)Sarana dan prasarana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Deputi kepada Menteri.
(3)Menteri berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan sarana dan prasarana kabupaten/kota yang mendapatkan Plakat Adipura dengan mempertimbangkan telaahan dan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Adipura.

BAB V
KODE ETIK

Pasal 32
Kode etik penyelenggaraan Program Adipura:
a.melakukan penyelenggaraan secara obyektif, netral, dan independen berdasarkan fakta di lapangan;
b.menaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
c.tidak meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura;
d.tim pemantau pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, tidak menginformasikan waktu dan lokasi pelaksanaan penilaian/lokasi yang akan dikunjungi, kepada aparat pemerintah kabupaten/kota terkait;
e.tidak menginformasikan hasil penilaian dan pemantauan kepada pihak manapun; dan
f.dalam melaksanakan penyelenggaraan Adipura, tim pemantau diharuskan berperilaku santun.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 33
Menteri dan/atau gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan Program Adipura.

Pasal 34
(1)Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan perkotaannya, Menteri memberikan insentif kepada kabupaten/kota yang meraih Anugerah Adipura Kencana dan Anugerah Adipura.
(2)Insentif untuk kabupaten/kota peraih Anugerah Adipura Kencana berupa sarana dan prasarana pengolahan sampah, ruang terbuka hijau, alat pengendalian pencemaran air dan udara, serta kegiatan yang terkait dengan perubahan iklim.
(3)Insentif untuk kabupaten/kota peraih Anugerah Adipura berupa sarana dan prasarana pengolahan sampah dan ruang terbuka hijau.

Pasal 35
Dalam hal penerima Penghargaan Adipura tidak dapat menjaga kualitas lingkungan perkotaan secara berkelanjutan dalam kurun waktu 1 (satu) periode pelaksanaan Program Adipura, Anugerah Adipura Kencana atau Anugerah Adipura dicabut oleh Menteri.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 36
Pendanaan pelaksanaan Program Adipura, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Adipura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2011
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

[tulis] » komentar « [baca]