BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Sumber dana program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.
(2)Program Bantuan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Belanja Bantuan Sosial dan tidak dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah.
(3)Perlakuan akuntansi terhadap program yang diterima peserta program dibukukan dalam neraca keuangan peserta program dalam pos hibah pada kelompok ekuitas.

BAB IV
MEKANISME PENYELENGGARAAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Program

Pasal 4
Penyelenggaraan Program Pengembangan Koperasi dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitas dan/atau bantuan dana kepada koperasi dan anggotanya, sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua
Realisasi Program dan Penggunaan Bantuan Dana

(1)Persyaratan Umum pada saat diajukan sebagai Koperasi CALON Peserta Program:
a)koperasi yang telah berbadan hukum;
b)memiliki perangkat organisasi dan daftar anggota;
c)menempati kantor dengan alamat yang jelas dan memiliki sarana kerja yang memadai;
d)memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan nomor rekening atas nama koperasi;
e)telah mendapatkan persetujuan dari rapat pleno pengurus yang dibuktikan dengan notulen rapat pengurus.
(2)Untuk mengikuti Program, Koperasi Primer CALON Peserta Program tingkat Kabupaten/Kota mengajukan permohonan tertulis kepada SKPD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada SKPD tingkat Provinsi/DI dan Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.
(3)Permohonan tertulis dari Koperasi Primer CALON Peserta Program tingkat Provinsi/DI diajukan kepada SKPD Provinsi/DI dengan tembusan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.
(4)Permohonan tertulis dari Koperasi Primer tingkat Nasional diajukan kepada Deputi yang membidangi program yang bersangkutan dengan tembusan kepada Deputi Bidang Kelembagaan.
(5)Koperasi CALON Peserta Program ditetapkan sebagai Koperasi Peserta Program dengan Keputusan Deputi atas nama Menteri yang memuat tentang nama dan alamat peserta program, jenis dan alokasi program, serta ketentuan lain sesuai dengan spesifikasi masing-masing Program kedeputian.
(6)Pengusulan Koperasi CALON Peserta Program dapat berasal dari pihak terkait untuk kemudian dikoordinasikan dengan SKPD Provinsi/DI, dan/atau Kabupaten/Kota.
(7)Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan khusus, tata cara verifikasi dan seleksi terhadap Koperasi CALON Peserta Program oleh SKPD Provinsi/DI, dan/atau Kabupaten/Kota dan ketentuan lain yang dianggap perlu, diatur dalam Peraturan Deputi.

BAB V
KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM

Bagian Kesatu
Organisasi dan Tugas Pelaksana Program

Pasal 7
Organisasi Pelaksana Program terdiri dari:
a.Koperasi Peserta Program;
b.SKPD Kabupaten/Kota;
c.SKPD Provinsi/DI;
d.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, cq. Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.

Pasal 8
Koperasi Peserta Program bertugas:
a.mengajukan permohonan dalam rangka pengembangan koperasi dan anggotanya kepada SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota;
b.melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 untuk diajukan sebagai Koperasi CALON Peserta Program;
c.membuka rekening penampungan dana Program;
d.mengajukan permohonan pencairan dana Program kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan;
e.mengadministrasikan pengelolaan Program dengan baik;
f.membuat berita acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeur) yang rnengakibatkan terjadinya kerugian bagi Koperasi Peserta Program dalam mengelola dana Program;
g.bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan termasuk siap rnenerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan dana program.

(1)SKPD Provinsi/DI bertugas:
a.melakukan koordinasi pelaksanaan Program dengan pihak terkait di wilayah Provinsi/DI, Kabupaten/Kota dan Pusat;
b.mengusulkan nama-nama Koperasi CALON Peserta Program tingkat Provinsi/DI yang dinilai layak dan memenuhi persyaratan untuk diajukan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan dengan tembusan kepada SKPD Kabupaten/Kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan;
c.memberikan bantuan bimbingan, advokasi, pengawasan serta membantu penyelesaian masalah yang terjadi dalam rangka keberhasilan pelaksanaan Program.
(2)Dalam hal Koperasi CALON Peserta Program adalah Koperasi Primer Provinsi/DI maka tugas yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh SKPD Provinsi/DI.

Pasal 11
(1)Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah cq. Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan bertugas:
a.melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program dengan pihak terkait di tingkat Pusat dan Daerah;
b.menerbitkan pedoman pelaksanaan Program;
c.melakukan sosialisasi Program kepada pihak-pihak yarig terkait di tingkat pusat dan daerah;
d.meneliti kelengkapan administrasi permohonan realisasi alokasi Program yang diajukan Koperasi CALON Peserta Program;
e.menetapkan Koperasi Peserta Program berdasarkan usulan SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota;
f.mengadministrasikan dan meneruskan proses permohonan realisasi Program yang diajukan Koperasi Peserta Program kepada KPPN Jakarta 1.
(2)Dalam hal Koperasi CALON Peserta Program adalah Koperasi Primer tingkat Nasional maka tugas yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi Program

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berwenang membatalkan penetapan Koperasi Peserta Program sebelum realisasi alokasi Program dan menetapkan pengalihannya kepada Koperasi Peserta Program yang baru atas dasar penilaian dan pertimbangan teknis yang dikoordinasikan dengan SKPD Provinsi/DI dan/atau SKPD Kabupaten/Kota.

Pasal 14
(1)Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan Program oleh Koperasi Peserta Program tingkat Kabupaten/Kota maka SKPD Kabupaten/Kota menyelesaikan dan melaporkan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.
(2)Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan Program oleh Koperasi Peserta Program tingkat Provinsi/DI maka SKPD Provinsi/Dl menyelesaikan dan melaporkan kepada Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan.
(3)Apabila terjadi permasalahan dalam pengelolaan atau pelaksanaan Program oleh Koperasi Peserta Program pada tingkat Nasional maka Deputi yang membidangi Program yang bersangkutan menyelesaikan dan melaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Deputi Bidang Kelembagaan.

BAB VII
PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Februari 2011
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

SJARIFUDDIN HASAN
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]