BAB I
KETENTUAN UMUM

SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK menyelenggarakan US/M untuk semua mata pelajaran.

Pasal 4
US/M untuk SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan sebelum UN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh sekolah/madrasah.

(1)US/M dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing.
(2)Nilai S/M semua mata pelajaran diserahkan kepada BSNP.
(3)Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh BSNP sebelum pelaksanaan UN.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan dan penerimaan Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 7
Hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan US/M diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.

BAB IV
UJIAN NASIONAL

Pasal 8
(1)UN Tahun Pelajaran 2010/2011 dilaksanakan 1 (satu) kali.
(2)UN untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan mulai 18 April 2011 sampai dengan 21 April 2011.
(3)UN susulan untuk SMA/MA, SMALB, dan SMK dilaksanakan mulai 25 April 2011 sampai dengan 28 April 2011.
(4)Kelulusan peserta didik SMA/MA, SMALB, dan SMK diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat 16 Mei 2011.
(5)UN untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan mulai 25 April 2011 sampai dengan 28 April 2011.
(6)UN susulan untuk SMP/MTs dan SMPLB dilaksanakan mulai 3 Mei 2011 sampai dengan 6 Mei 2011.
(7)Kelulusan peserta didik SMP/MTs dan SMPLB diumumkan oleh satuan pendidikan paling lambat 4 Juni 2011.
(8)Ujian kompetensi keahlian kejuruan untuk SMK dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum UN.

(1)Kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e terdiri atas teori dan praktik kejuruan.
(2)Ujian teori kejuruan SMK dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing.
(3)Ujian praktik kejuruan SMK dilaksanakan oleh satuan pendidikan masing-masing bersama dunia industri dan/atau asosiasi profesi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai ujian kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 11
Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional (SKLUN) Tahun Pelajaran 2010/2011 merupakan irisan dari pokok bahasan/subpokok bahasan Kurikulum 1994, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar pada Kurikulum 2004, dan Standar Isi.

(1)Penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN dilakukan oleh percetakan yang ditetapkan melalui lelang terbuka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaksanaan pelelangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
(3)Pengawasan pencetakan dan pendistribusian naskah soal UN menjadi tanggung jawab perguruan tinggi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penggandaan dan pendistribusian naskah soal UN diatur dalam POS UN yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 14
UN dilaksanakan oleh BSNP bekerja sama dengan instansi terkait di lingkungan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan.

Peserta UN mengikuti ujian pada satuan pendidikan penyelenggara UN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 17
(1)Pengawas ruang UN SMA/MA dan SMK adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama dinas pendidikan dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.
(2)Perguruan tinggi menjadi koordinator pengawas UN SMA/MA dan SMK.
(3)Pengawas ruang UN SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan yang ditetapkan oleh penyelenggara UN tingkat kabupaten/kota dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.
(4)Pengawasan ruang diatur dengan sistem acak dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
(5)Guru yang mata pelajarannya sedang diujikan tidak diperbolehkan berada di lokasi sekolah/madrasah penyelenggara UN.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan UN diatur dalam POS yang ditetapkan oleh BSNP.

Pasal 18
Perseorangan, kelompok, dan/atau lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan UN wajib menjaga kerahasiaan, kejujuran, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan UN.

(1)Penskoran dan penghitungan NA dilakukan oleh Puspendik Balitbang melalui koordinasi BSNP dan dituangkan dalam daftar kolektif.
(2)Daftar kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penyelenggara UN tingkat provinsi untuk diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BSNP.
(3)Dokumen Nilai S/M, Nilai UN, dan NA dikelola oleh Puspendik Balitbang.

Pasal 21
(1)Pengisian nilai SKHUN dilakukan oleh dinas pendidikan provinsi.
(2)Peserta UN diberi SKHUN yang diterbitkan oleh sekolah/madrasah penyelenggara UN.

Kementerian Pendidikan Nasional memetakan hasil UN pada tingkat sekolah/madrasah, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional.

BAB V
BIAYA

Pasal 24
Biaya penyelenggaraan UN menjadi tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya ke dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2010
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]