BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

(1)SA-PPP merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(2)SA-PPP dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
(3)SA-PPP menghasilkan LRA, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
(4)Dalam rangka pelaksanaan SA-PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Perbendaharaan membentuk unit akuntansi yang terdiri dari:
a.UAKPA-BUN; dan
b.UA-PBUN.

Pasal 4
(1)Direktorat Sistem Manajemen Investasi bertindak sebagai UAKPA- BUN.
(2)UAKPA-BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan bunga, penerimaan lainnya, dan biaya lainnya yang terkait dengan penerusan pinjaman.
(3)Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dirinci dalam modul SA-PPP.
(4)UAKPA-BUN melakukan rekonsiliasi atas laporan realisasi pengeluaran pembiayaan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setiap bulan.
(5)UAKPA-BUN melakukan rekonsiliasi atas laporan realisasi penerimaan pembiayaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Direktorat Pengelolaan Kas Negara setiap bulan.
(6)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
(7)UAKPA-BUN menyampaikan LRA yang telah direkonsiliasi beserta ADK ke UA-PBUN setiap triwulan.
(8)UAKPA-BUN menyampaikan LRA, Neraca, dan CALK ke UA-PBUN setiap semester dan tahunan.

(1)Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Entitas Pelaporan mengungkapkan setiap pos penerusan pinjaman yang mencakup jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
(2)Penerusan pinjaman terdiri dari penerusan pinjaman kepada BUMN, BUMD, Pemda, dan penerima penerusan pinjaman lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
(1)Penerusan pinjaman diakui pada saat kas dan/atau setara kas ke luar dari kas negara sebagai pengeluaran penerusan pinjaman.
(2)Piutang penerusan pinjaman diakui berdasarkan Dokumen Sumber sesuai dengan tata cara penarikan pinjaman yang diteruspinjamkan.
(3)Piutang penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) timbul pada saat tanggal penarikan yang tercantum dalam NOD untuk mekanisme pembayaran langsung atau SP2D untuk mekanisme pembiayaan pendahuluan dan rekening khusus.

Pasal 8
(1)Piutang penerusan pinjaman dicatat sebesar nilai nominal pada saat transaksi penarikan penerusan pinjaman.
(2)Piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat transaksi penarikan penerusan pinjaman.
(3)Penyajian piutang penerusan pinjaman dalam neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan.
(4)Selisih penjabaran pos piutang penerusan pinjaman dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.

(1)Penyelesaian piutang penerusan pinjaman terdiri dari:
a.penyelesaian piutang penerusan pinjaman ke BUMN; dan
b.penyelesaian piutang penerusan pinjaman kepada Pemda/BUMD.
(2)Penyelesaian piutang penerusan pinjaman ke BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dengan cara:
a.restrukturisasi piutang berdasarkan perubahan atas ketentuan pada NPPP;
b.pengalihan penerusan pinjaman kepada BUMN menjadi Penyertaan Modal Negara;
c.penghapusan atas sebagian atau seluruh tunggakan pokok atau tunggakan non-pokok; dan
d.penghapusan dengan adanya pelunasan saldo piutang secara tunai.
(3)Penyelesaian piutang penerusan pinjaman ke Pemda/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara:
a.restrukturisasi piutang berdasarkan perubahan atas ketentuan pada NPPP;
b.penghapusbukuan secara bersyarat;
c.penghapusbukuan dengan metode Debt Swap to Investment; dan
d.penghapusan dengan adanya pelunasan saldo piutang secara tunai.

Bagian Ketiga
Penghentian Pengakuan Piutang Penerusan Pinjaman

Pasal 11
(1)Penghentian pengakuan piutang penerusan pinjaman dapat dilakukan dengan cara:
a.pelunasan piutang (tunai);
b.pelaksanakan sesuatu/perjanjian tertentu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas;
c.Write-Off; dan
d.Write-Down.
(2)Dalam hal jumlah pelunasan piutang (tunai) sama dengan nilai tercatat (carrying value), penyelesaian piutang penerusan pinjaman sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian piutang penerusan pinjaman secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah piutang penerusan pinjaman dan ekuitas dana yang berhubungan.
(3)Dalam hal jumlah pelunasan piutang (tunai) tidak sama dengan nilai tercatat (carrying value), selain penyesuaian jumlah piutang penerusan pinjaman dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada CALK.
(4)Penyelesaian piutang penerusan pinjaman dalam valuta asing dengan cara pembayaran tunai menggunakan kurs transaksi pada saat pembayaran.
(5)Penyelesaian piutang penerusan pinjaman dengan cara pembayaran tunai dicatat dalam kelompok penerimaan pembiayaan.

(1)BUMN/BUMD/Pemda/penerima penerusan pinjaman lainnya dapat melakukan pembayaran atas piutang pinjaman yang telah di-Write-Down.
(2)Setoran atas piutang pinjaman yang di-Write-Down, dicatat sebagai penerimaan pembiayaan.

Pasal 14
(1)Pendapatan yang berhubungan dengan penerusan pinjaman yaitu pendapatan bunga dan pendapatan lainnya yang timbul sesuai dengan NPPP.
(2)Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak setelah dilakukan proses verifikasi dan rekonsiliasi.

BAB IV
REVIEW DAN PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Pernyataan Tanggung Jawab

(1)Setiap UA-PBUN sebagai Entitas Pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan UA-PBUN Tahunan berupa LRA, Neraca, dan CALK yang disertai dengan pernyataan tanggung jawab dan pernyataan telah di-review sebagai pertanggungjawaban keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di-review oleh aparat pengawasan intern.
(3)Review sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil review berupa pernyataan telah di-review.
(4)Pernyataan telah di-review sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh aparat pengawasan intern.
(5)Dalam hal aparat pengawasan intern belum melaksanakan review terhadap laporan keuangan yang telah disusun, pernyataan telah di-review dapat diubah menjadi pernyataan belum di-review.
(6)Bentuk dan isi pernyataan telah di-review dan pernyataan belum di-review sebagaimana contoh yang ditetapkan dalam Modul SA-PPP.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
(1)Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011, pengembalian cicilan pokok pinjaman dan non-pokok pinjaman untuk transaksi berdasarkan NPPP yang ditandatangani sampai dengan tahun 2009 disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
(2)Saldo investasi non-permanen yang berasal dari penerusan pinjaman per 31 Desember 2010 harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara pada bulan Januari 2011.
(3)Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan reklasifikasi pencatatan dengan penambahan nilai aset lain untuk piutang penerusan pinjaman.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
(1)SA-PPP dilaksanakan sesuai dengan Modul SA-PPP.
(2)SA-PPP dilaksanakan paling lambat pada tahun 2010.

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2010
MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]