info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Tujuan penetapan tata cara pelaksanaan konsultasi dalam rangka pemberian persetujuan substansi kehutanan atas Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Daerah adalah terlaksananya proses konsultasi untuk memperoleh persetujuan substansi dari Menteri dengan tertib, efektif dan efisien.

BAB II
PELAKSANAAN KONSULTASI

Bagian Kesatu
Konsultasi Rancangan Perda Provinsi tentang
Rencana Tata Ruang Provinsi

Pasal 4
Konsultasi dalam rangka pemberian persetujuan substansi kehutanan atas Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dilakukan oleh Gubernur sebelum Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi.

(1)Gubernur dalam melakukan paparan atas Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib dilengkapi dengan:
a.dokumen Rencana Tata Ruang Provinsi beserta lampirannya;
b.peta usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam Rancangan Perda tentang Rencana Tata Ruang Provinsi berikut hasil kajian teknis dan rencana pemanfaatannya;
c.peta citra satelit liputan 2 (dua) tahun terakhir yang dapat menggambarkan secara jelas kondisi vegetasi dan penutupan lahan atas kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan fungsinya; dan
d.peta dan dokumen perizinan penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan serta perizinan pemanfaatan lahan yang berasal dari kawasan hutan yang telah dilepaskan oleh Menteri.
(1)Dokumen dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilegalisir oleh pejabat provinsi yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah atau tata ruang.
(2)Ketentuan teknis mengenai kelengkapan dokumen yang menyertai usulan Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.

Pasal 7
(1)Berdasarkan usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan membentuk Tim untuk melakukan kajian teknis dengan melibatkan unsur Eselon I lingkup Departemen Kehutanan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penyampaian kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak dibentuk Tim.

Pasal 8
(1)Berdasarkan hasil kajian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Menteri membentuk Tim untuk melakukan penelitian terpadu atas usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi.
(2)Penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama dengan pihak lain yang terkait dan diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja.
(3)Berdasarkan hasil penelitian terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat melakukan uji konsistensi kebijakan di bidang kehutanan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Berdasarkan persetujuan/penolakan DPR-RI, Menteri menerbitkan persetujuan/penolakan substansi kehutanan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Ketua BKPRN dan Menteri terkait paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya persetujuan/penolakan.

Pasal 11
Berdasarkan persetujuan/penolakan substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10:
a.Gubernur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi melakukan penyesuaian Rancangan Perda Provinsi tentang Rencana Tata Ruang Provinsi.
b.Menteri menerbitkan Keputusan tentang Perubahan Peruntukan dan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, dan Keputusan tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan (dan Perairan) Provinsi.

Bagian Kedua
Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang
Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota

(1)Konsultasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, dilakukan untuk mengetahui kesesuaian substansi kehutanan dalam Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan persetujuan substansi kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi.
(2)Apabila substansi kehutanan dalam Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota sesuai dengan substansi kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, Menteri menerbitkan surat persetujuan substansi, kepada Bupati/Walikota bersangkutan dengan tembusan kepada BKPRN, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur.
(3)Apabila substansi kehutanan dalam Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan substansi kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Provinsi, Menteri menerbitkan surat penolakan substansi kepada Bupati/Walikota bersangkutan dengan tembusan kepada BKPRN, Menteri Dalam Negeri, dan Gubernur.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 14
Biaya pelaksanaan proses konsultasi substansi teknis kehutanan dibebankan pada anggaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2009
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

H.M.S. KABAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2009
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas