info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Sasaran Pedoman Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan, agar seluruh pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan memiliki persepsi, kemampuan dan kecakapan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi kinerja kebijakan, dan merevisi kebijakan publik.

BAB II
PRINSIP KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 4
(1)Kebijakan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan wajib menerapkan 6 (enam) prinsip kebijakan publik, meliputi:
a.benar dalam proses, dalam arti prosesnya transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan melibatkan pemangku kepentingan yang seharusnya terlibat.
b.benar secara isi, dalam arti isi kebijakan harus:
1.fokus kepada isu kebijakan;
2.berbasis kepada fakta;
3.langsung kepada masalah yang diatur;
4.tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi, setara atau satu sama lain.
c.benar secara politik-etik, dalam arti kebijakan harus:
1.mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan yang terkait secara langsung dengan kebijakan;
2.menerapkan prinsip pokok dalam good governance; dan
3.memperhatikan kaidah-kaidah moralitas dalam pembuatan kebijakan.
d.benar secara hukum, dalam arti kebijakan publik yang dikeluarkan benar-benar merupakan kaidah hukum bukan himbauan, memberi batas-batas aturan serta mencantumkan sanksi yang tegas bagi yang melanggar hukum, dan memberikan keadilan serta kesamaan di depan hukum bagi publik.
e.benar secara manajemen, dalam arti isi dari kebijakan publik bersifat sistematis, dapat dilaksanakan, dapat dikendalikan secara efektif, dan mempunyai manfaat dan pengaruh yang terukur.
f.benar secara bahasa, dalam arti setiap kebijakan publik harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, apabila perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing atau daerah bahasanya harus mudah difahami publik dalam satu makna dan benar serta tidak terdapat penyimpangan terhadap logika bahasa.
(2)Isi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat aturan, batasan, larangan, insentif, dan sanksi dari pelanggaran kebijakan, waktu, proses dan cara implementasi, termasuk didalamnya kerangka acuan diskresi bagi pelaksana kebijakan apabila menghadapi situasi yang luar biasa, sehingga kebijakannya dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III
BENTUK, STRATIFIKASI, SIFAT DAN KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Bentuk Kebijakan Publik

Stratifikasi kebijakan publik, meliputi:
a.kebijakan umum; dan
b.kebijakan teknis.

Pasal 7
Kebijakan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a:
a.menjadi rujukan atau petunjuk pelaksanaan bagi pengelolaan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
b.ditetapkan oleh Menteri dan mempunyai cakupan menyeluruh berkaitan dengan bidang kehutanan dan berlaku secara nasional;
c.substansi materi bersifat kompleks dan strategis;
d.mempunyai jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 8
Kebijakan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan kebijakan operasional yang menjabarkan kebijakan umum dan ditetapkan oleh pejabat eselon I lingkup Kementerian Kehutanan.

Bagian Ketiga
Sifat dan Karakteristik Kebijakan Publik

Kebijakan publik di lingkungan Kementerian Kehutanan mempunyai karakteristik:
a.cerdas, dalam artian kebijakan yang ditetapkan harus memecahkan masalah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
b.bijaksana, dalam artian kebijakan yang ditetapkan tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar dari pada masalah yang dipecahkan;
c.optimis, dalam artian kebijakan yang ditetapkan memberi harapan kepada seluruh warga masyarakat bahwa mereka dapat memasuki hari esok yang lebih baik dari hari ini;
d.menyeluruh, dalam artian kebijakan yang ditetapkan untuk kepentingan masyarakat luas;
e.memotivasi, dalam artian kebijakan yang ditetapkan harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sukarela; dan
f.produktif, dalam artian kebijakan yang ditetapkan harus mendorong terbangunnya produktivitas kehidupan bersama yang efisien dan efektif.

BAB IV
TAHAPAN FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11
Formulasi kebijakan publik dilakukan melalui tahapan:
a.penetapan isu kebijakan publik;
b.pembentukan tim penyusun formulasi kebijakan publik;
c.penyusunan pra kebijakan;
d.proses publik;
e.perumusan draf final;
f.pengesahan.

Bagian Kedua
Penetapan Isu Kebijakan Publik

(1)Tim penyusun formulasi kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, ditetapkan oleh Menteri, bersifat kepanitiaan (ad hoc), anggotanya terdiri dari para pejabat terkait.
(2)Susunan Tim penyusun formulasi kebijakan publik terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan paling sedikit 5 (lima) orang anggota.
(3)Jangka waktu pembentukan Tim penyusun formulasi kebijakan publik paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
(4)Anggota Tim penyusun formulasi kebijakan publik harus mempunyai kompetensi di bidang peraturan perundangan-perundangan, kelembagaan, analisis kebijakan, teknis substansi kebijakan, dan tata bahasa Indonesia.
(5)Tim penyusun formulasi kebijakan publik bertugas mengawal dan menjaga tingkat keamanan rumusan konsep kebijakan, berkenaan dengan materi substansi, fisik dokumen sampai kebijakan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
(6)Tim penyusun formulasi kebijakan publik bertangung jawab apabila terjadi penyimpangan dan/atau kelalaian atas rumusan konsep final kebijakan yang akan disahkan oleh pejabat.

Bagian Keempat
Penyusunan Pra Kebijakan

Pasal 14
(1)Penyusunan pra kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan untuk:
a.merumuskan naskah akademik, yang berisi landasan-landasan teoretis dan metodologis dari kebijakan yang akan dikembangkan;
b.merumuskan draf nol kebijakan, yang berisi hal-hal yang akan diatur dalam kebijakan dan konsekuensinya serta tidak berbentuk pasal-pasal.
(2)Naskah akademik dan draf nol kebijakan dibuat oleh Tim penyusun formulasi kebijakan publik.
(3)Jangka waktu penyusunan naskah akademik dan draf nol kebijakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Bagian Kelima
Proses Publik

(1)Proses publik jenjang pertama mendiskusikan rumusan draf nol kebijakan bersama para pemangku kepentingan dan tim pakar kebijakan dan pakar teknis substansi.
(2)Proses publik jenjang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dimungkinkan dapat mengikutsertakan anggota legislatif bidang kehutanan.
(3)Tujuan proses publik melakukan verifikasi secara akademis dan kebenaran ilmiah.
(4)Proses publik jenjang pertama dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 17
(1)Proses publik jenjang kedua dilakukan dengan diskusi bersama instansi pemerintah di luar Kementerian Kehutanan.
(2)Proses publik jenjang kedua dapat melibatkan Komisi atau Bidang Kehutanan pada lembaga legislatif.
(3)Proses publik jenjang kedua dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Pasal 18
(1)Proses publik jenjang ketiga dilakukan dengan diskusi bersama para pihak yang terkait langsung dengan kebijakan atau terkena pengaruh secara langsung/kelompok sasaran.
(2)Tujuan proses publik jenjang ketiga dilakukan untuk mendapatkan verifikasi secara sosial dan politik dari kelompok masyarakat yang terkait secara langsung.
(3)Proses publik jenjang ketiga dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Perumusan draf final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 21
(1)Materi hasil proses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dirumuskan oleh Tim penyusun formulasi kebijakan publik ke dalam pasal-pasal sebagai draf final pertama dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(2)Draf final pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiskusikan dan diverifikasi dalam diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan instansi terkait dan pakar kebijakan dan teknis substansi.
(3)Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(1)Draf final kebijakan publik disahkan oleh Pejabat Publik sesuai kewenangannya.
(2)Draf final kebijakan publik dapat dijadikan bahan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
TAHAPAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 24
(1)Tahapan implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik.
(2)Implementasi kebijakan publik ditentukan oleh 2 (dua) unsur utama, meliputi:
a.peralatan kebijakan; dan
b.kewenangan yang tersedia bagi organisasi yang akan melaksanakan kebijakan.

(1)Uji coba kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan melalui implementasi kebijakan publik tanpa sanksi.
(2)Jangka waktu uji coba kebijakan publik paling lama 1 (satu) tahun.
(3)Dalam uji coba kebijakan publik apabila diperlukan diadakan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan.

Pasal 28
(1)Implementasi kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c setelah selesai uji coba kebijakan publik, dilakukan dengan sanksi disertai pengawasan dan pengendalian.
(2)Implementasi kebijakan publik dilakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VI
TAHAPAN EVALUASI KINERJA KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 29
(1)Evaluasi kinerja kebijakan publik merupakan tahap akhir dari proses kebijakan publik.
(2)Evaluasi kinerja kebijakan publik dapat dilakukan melalui:
a.evaluasi awal;
b.evaluasi dalam proses pelaksanaan kebijakan; dan
c.evaluasi setelah selesai proses kebijakan.
(3)Proses evaluasi kinerja kebijakan publik harus saling mendukung dengan proses pelaksanaan kebijakan.
(4)Evaluasi kinerja kebijakan publik difokuskan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang menyeluruh terhadap kebijakan publik, guna membangun dan menyempurnakan kembali kebijakan.

Pasal 30
Tahapan evaluasi kinerja kebijakan publik, meliputi:
a.perencanaan evaluasi;
b.pembentukan tim evaluasi kebijakan;
c.rencana kerja;
d.proses evaluasi kinerja kebijakan publik; dan
e.pelaporan hasil evaluasi.

Pasal 31
(1)Perencanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilakukan untuk mempersiapkan rencana evaluasi, menentukan Tim Evaluasi Kebijakan, target evaluasi, dan metode evaluasi.
(2)Perencanaan evaluasi disusun dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 32
(1)Pembentukan Tim Evaluasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, anggotanya dapat berasal dari:
a.pejabat di lingkungan Kementerian Kehutanan; atau
b.lembaga penilai dari luar organisasi Kementerian Kehutanan.
(2)Dalam hal evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga penilai dari luar organisasi Kementerian Kehutanan, harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Tim Evaluasi Kebijakan dibentuk dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 33
(1)Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c disusun oleh Tim Evaluasi Kebijakan.
(2)Rencana kerja disusun dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 34
(1)Proses evaluasi kinerja kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d bersifat makro.
(2)Sampel atau data uji petik untuk proses evaluasi kebijakan bersifat kelembagaan dan bukan bersifat individu.
(3)Jangka waktu proses evaluasi kebijakan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 35
Pelaporan hasil evaluasi kinerja kebijakan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah evaluasi kinerja kebijakan selesai dilaksanakan.

BAB VII
TAHAPAN REVISI KEBIJAKAN PUBLIK

Pasal 36
(1)Revisi kebijakan publik dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi kebijakan terdapat kebutuhan yang kuat untuk melakukan revisi dari suatu kebijakan publik, baik yang berasal dari masyarakat atau dari Kementerian Kehutanan.
(2)Revisi kebijakan publik pada kondisi tertentu diperlukan untuk adaptasi terhadap perubahan isu kebijakan yang muncul atau perlu pengaturan kembali dalam rangka antisipasi terhadap isu kebijakan di masa depan.
(3)Proses revisi kebijakan publik merupakan gabungan antara evaluasi kebijakan dan formulasi kebijakan, dengan tahapan:
a.penetapan perlunya revisi suatu kebijakan;
b.pembentukan Tim Revisi Kebijakan;
c.proses evaluasi kebijakan;
d.forum publik revisi kebijakan;
e.formulasi draf-1;
f.diskusi kelompok terfokus;
g.formulasi draf final;
h.pengesahan kebijakan publik.

Pasal 37
Penetapan perlunya revisi suatu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi, dilakukan oleh:
a.Menteri untuk kebijakan yang bersifat strategis;
b.Pejabat eselon I sesuai kewenangannya untuk kebijakan yang bersifat teknis operasional.

Pasal 38
(1)Pembentukan Tim Revisi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
(2)Anggota Tim Revisi Kebijakan Publik dapat dirangkap oleh Anggota Tim Evaluasi Kebijakan.

Pasal 39
Proses revisi kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, mengacu pada tahapan proses evaluasi kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35.

Pasal 40
Forum publik revisi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf d, dilakukan untuk mendiskusikan usulan revisi kebijakan publik, terdiri dari:
a.Forum publik I, mendiskusikan usulan revisi kebijakan publik antara Menteri dan/atau pejabat eselon I atau pejabat yang ditunjuk dengan pakar kebijakan dan pakar teknis substansi, dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
b.Forum publik II, mendiskusikan usulan revisi kebijakan publik antara Menteri, pejabat eselon I, atau pejabat yang ditunjuk dengan Kepala Dinas Kehutanan, pejabat Kementerian, atau pejabat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
c.Forum publik III, mendiskusikan usulan revisi kebijakan publik antara Menteri, pejabat eselon I, atau pejabat yang ditunjuk dengan pihak-pihak yang memperoleh pengaruh secara langsung dari revisi kebijakan tersebut, dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
d.Forum publik IV, mendiskusikan usulan revisi kebijakan publik antara Menteri, pejabat eselon I, atau pejabat yang ditunjuk dengan pemangku berkepentingan yang lebih luas seperti masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta dan lembaga lainnya, dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 41
(1)Formulasi draf-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e dilakukan untuk memformulasikan revisi kebijakan publik dari hasil yang diperoleh dalam diskusi Forum Publik I sampai dengan Forum Publik IV.
(2)Formulasi draf-1 dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 42
(1)Diskusi kelompok terfokus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf f, dilaksanakan untuk mendiskusikan hasil formulasi draf-1.
(2)Diskusi kelompok terfokus dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Pasal 43
(1)Formulasi draf final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf g, dilaksanakan untuk memformulasikan kembali draf-1 setelah memperoleh masukan dari diskusi kelompok terfokus.
(2)Formulasi draf final dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.

Pasal 44
Pengesahan kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf h dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 45
Peraturan Menteri Kehutanan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2011
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]