BAB I
KETENTUAN UMUM

Penyelenggara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD berpedoman pada asas:
a.mandiri;
b.jujur;
c.adil;
d.kepastian hukum;
e.tertib;
f.kepentingan umum;
g.keterbukaan;
h.proporsional;
i.profesionalitas;
j.akuntabilitas;
k.efisiensi; dan
l.efektifitas.

BAB III
TAHAPAN DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

Pasal 4
Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD meliputi:
a.Tahapan persiapan;
b.Tahapan penyelenggaraan; dan
c.Tahapan penyelesaian.

Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
a.Perencanaan Program dan Anggaran, meliputi:
1)Penyusunan Perencanaan, Program dan Anggaran Pemilu;
2)Penyusunan dokumen penganggaran (RKA-KL, DIPA, POK);
3)Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan.
b.Penyusunan Peraturan KPU;
c.Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu, meliputi:
1)Pengumuman dan pengambilan formulir pendaftaran;
2)Pendaftaran partai politik dan penyerahan syarat pendaftaran;
3)Penyerahan Kartu Tanda Anggota (KTA) di KPU kabupaten/kota;
4)Verifikasi administrasi di KPU;
5)Pemberitahuan hasil verifikasi administrasi;
6)Perbaikan administrasi oleh Partai Politik;
7)Verifikasi administrasi hasil Perbaikan;
8)Pemberitahuan hasil penelitian administrasi tahap II kepada:
a)KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
b)Pimpinan partai politik tingkat pusat.
9)Verifikasi faktual di tingkat KPU, meliputi:
a)Verifikasi faktual kepengurusan tingkat pusat;
b)Penyampaian hasil verifikasi;
c)Perbaikan;
d)Verifikasi hasil perbaikan;
e)Penyusunan berita acara.
10)Verifikasi di tingkat KPU provinsi, meliputi:
a)Verifikasi faktual kepengurusan di KPU provinsi;
b)Penyampaian hasil verifikasi;
c)Perbaikan;
d)Verifikasi hasil perbaikan;
e)Penyusunan berita acara:
(1)Hasil verifikasi provinsi;
(2)Rekapitulasi hasil verifikasi kabupaten/kota.
f)Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU.
11)Verifikasi di tingkat KPU kabupaten/kota:
a)Verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan;
b)Pemberitahuan hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan;
c)Perbaikan;
d)Verifikasi hasil perbaikan;
e)Penyusunan berita acara;
f)Penyampaian hasil verifikasi kepada KPU provinsi;
12)Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu;
13)Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu;
14)Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Partai Politik;
15)Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.
d.Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, meliputi:
1)Penyerahan Data Kependudukan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota serta data Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri;
2)Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data WNI di Luar Negeri;
3)Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
4)Konsolidasi DP4;
5)Pencermatan DP4 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir;
6)Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
7)Pemuktakhiran data Pemilih (Pencocokan dan Penelitian);
8)Penyusunan Bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS);
9)Penetapan DPS;
10)Pengumuman DPS;
11)Penyerahan Salinan DPS kepada Parpol Tingkat kecamatan;
12)Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
13)Penetapan DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan);
14)Pengumuman, masukan dan tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP;
15)Perbaikan DPSHP;
16)Penyerahan DPSHP akhir kepada KPU kabupaten/kota;
17)Penetapan DPT tingkat kabupaten/kota;
18)Penyerahan DPT kepada KPU, KPU provinsi, PPK dan PPS;
19)Penyerahan Salinan DPT kepada Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan;
20)Pengumuman DPT;
21)Rekapitulasi di KPU provinsi;
22)Rekapitulasi di KPU.
e.Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri, meliputi:
1)Pemuktahiran data Pemilih WNI di Luar Negeri;
2)Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN);
3)Pengumuman DPSLN;
4)Masukan dan tanggapan masyarakat;
5)Perbaikan DPSLN;
6)Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN);
7)Penyampaian DPTLN kepada KPU dengan Tembusan Kepala Perwakilan Republik Indonesia;
f.Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan, meliputi:
1)Penetapan jumlah kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan data penduduk Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2);
2)Penataan daerah pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
3)Rapat Koordinasi dengan Partai Politik Peserta Pemilu dan Konsultasi Publik;
4)Penyerahan Hasil Penataan Daerah Pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota Kepada KPU;
5)Penetapan Daerah Pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
g.Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota
1)Pendaftaran calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota:
a)Pengumuman pendaftaran pencalonan;
b)Pendaftaran pencalonan;
2)Verifikasi Pencalonan Anggota DPD, meliputi:
a)Verifikasi terhadap kelengkapan administrasi calon anggota DPD;
b)Pemberitahuan hasil verifikasi kelengkapan administrasi;
c)Perbaikan terhadap kelengkapan administrasi;
d)Verifikasi terhadap perbaikan kelengkapan administrasi;
e)Verifikasi faktual terhadap persyaratan dukungan;
f)Penyampaian hasil verifikasi faktual persyaratan dukungan kepada bakal calon anggota DPD;
g)Perbaikan terhadap persyaratan dukungan;
h)Verifikasi terhadap perbaikan persyaratan dukungan;
i)Penyusunan dan penyampaian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Faktual kepada KPU;
j)Penelitian persyaratan calon anggota DPD;
k)Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPD;
l)Pengumuman DCS anggota DPD;
m)Masukan dan tanggapan masyarakat;
n)Permintaan klarifikasi kepada calon anggota DPD;
o)Penyampaian hasil klarifikasi kepada KPU;
p)Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD;
q)Pengumuman DCT anggota DPD.
3)Verifikasi Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, meliputi:
a)Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon:
(1)Anggota DPR;
(2)Anggota DPRD provinsi;
(3)Anggota DPRD kabupaten/kota.
b)Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta Pemilu;
c)Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
d)Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
e)Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
f)Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan persentase keterwakilan perempuan;
g)Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
h)Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
i)Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
j)Pemberitahuan pengganti DCS;
k)Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
l)Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU/KPU provinsi/KPU kabupaten/kota;
m)Penyusunan dan Penetapan DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
n)Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
o)Sengketa Tata Usaha Negara.
h.Kampanye;
1)Persiapan Kampanye, meliputi:
a)Pendaftaran pelaksana kampanye (Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota) serta anggota DPD kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;
b)Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye;
c)Koordinasi dengan lembaga terkait (KPI, KPID, Dewan Pers, Polri);
d)Penyusunan jadual kampanye dengan peserta Pemilu;
e)Penyerahan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
2)Pelaksanaan Kampanye, meliputi:
a)Pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga;
b)Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik;
c)Penyerahan laporan dana kampanye meliputi penerimaan dan pengeluaran kepada akuntan publik melalui KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
d)Audit dana kampanye;
e)Penyerahan hasil audit dana kampanye kepada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;
f)Penyampaian hasil audit dana kampanye oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota kepada peserta pemilu;
g)Pengumuman hasil audit penerimaan dan penggunaan dana kampanye.
i.Masa Tenang;
j.Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:
1)Persiapan menjelang pemungutan suara, meliputi:
a)Simulasi penyampaian hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/elektronik;
b)Monitoring persiapan pemungutan suara di daerah;
c)Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/KPPSLN;
d)Penyiapan TPS/TPSLN.
2)Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, meliputi:
a)Pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
b)Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;
c)Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS kepada PPS;
d)Pemungutan Suara di TPSLN;
e)Penghitungan Suara di TPSLN;
f)Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN;
g)Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN;
k.Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara:
1)Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN
2)Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS/PPLN;
3)Penyampaian berita acara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan:
a)Di PPS kepada PPK;
b)Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri (KEMENLU);
c)Dari KEMENLU kepada KPU.
4)Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;
5)Pengumuman salinan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK;
6)Penyampaian berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan kepada KPU kabupaten/kota;
7)Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota;
8)Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota;
9)Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU provinsi;
10)Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi;
11)Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi;
12)Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD kepada KPU;
13)Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional;
14)Penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan perolehan suara calon anggota DPR dan calon anggota DPD.
l.Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional;
m.Penetapan partai politik memenuhi ambang batas;
n.Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, meliputi:
1)Tingkat nasional
a)Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR serta DPD;
b)Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR, dan DPD.
2)Tingkat provinsi
a)Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD provinsi;
b)Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD provinsi.
3)Tingkat kabupaten/kota
a)Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota;
b)Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD kabupaten/kota.
o.Peresmian keanggotaan:
1)DPRD kabupaten/kota;
2)DPRD provinsi;
3)DPR dan DPD.
p.Pengucapan sumpah/janji anggota:
1)DPRD kabupaten/kota;
2)DPRD provinsi;
3)DPR dan DPD.

Pasal 7
Tahapan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
a.Perselisihan Hasil Pemilu:
1)Pengajuan perselisihan hasil pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD kepada Mahkamah Konstitusi.
b.Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemilu:
1)KPU kabupaten/kota;
2)KPU provinsi.
c.Penyusunan Dokumentasi;
d.Pengelolaan Arsip;
e.Pembubaran Badan-Badan Penyelenggara ad hoc;
f.Penyusunan Laporan Keuangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Rincian Tahapan, Program, dan Jadual Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADUAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014





[tulis] » komentar « [baca]