BAB I
KETENTUAN UMUM

Penggunaan pita frekuensi radio 2360-2390 MHz untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) berbasis netral teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan antara lain:
a. efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio;
b. mendorong perkembangan dan inovasi teknologi;
c. mendukung pengembangan industri dalam negeri yang berkelanjutan (sustainable); dan
d. memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

BAB II
PEMILIHAN TEKNOLOGI BAGI PENYELENGGARA JARINGAN TETAP LOKAL
BERBASIS PACKET SWITCHED PADA PITA FREKUENSI 2360-2390 MHz
UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)

Pasal 4
(1) Penyelenggara diberi kebebasan untuk memilih teknologi layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) lainnya dengan ketentuan teknis di samping yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Dokumen Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).
(2) Penyelenggara yang memilih menggunakan teknologi layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) lainnya dengan ketentuan teknis di samping yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/04/2009 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan membayar Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR) yang besarnya berdasarkan penyesuaian atas Harga Lelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR) tahunan untuk tahun ketiga sampai dengan tahun kesepuluh atau sampai dengan masa laku Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio berakhir.
(4) Tahun ketiga sampai dengan tahun kesepuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah periode 18 November 2011 sampai dengan 18 November 2019.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembayaran Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (BHP IPSFR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri tersendiri.

(1) Alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c wajib memenuhi TKDN sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) untuk subscriber station (SS) dan 40% (empat puluh persen) untuk base station (BS).
(2) Secara bertahap, alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (wireless broadband) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi TKDN sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2011
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

TIFATUL SEMBIRING
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

AMIR SYAMSUDDIN


LAMPIRAN I

PENYESUAIAN ATAS HARGA LELANG (PHL) BAGI PEMENANG SELEKSI
PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP LOKAL BERBASIS PACKET SWITCHED
YANG MENGGUNAKAN PITA FREKUENSI 2.3 GHz UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR
NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) YANG MEMILIH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI
LAINNYA DENGAN KETENTUAN TEKNIS DI SAMPING YANG DIPERSYARATKAN DALAM
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR: 22/PER/M.KOMINFO/04/2009

LAMPIRAN II

KETENTUAN BATASAN EMISI SPEKTRUM (SPECTRUM EMISSION MASK)



Keterangan gambar:
X dBW = 10 log (P); di mana P merupakan daya pancar dalam satuan Watt.

Untuk mencapai tingkat emisi yang diperbolehkan (allowed emission level) hingga dBW pada titik frequency offset sejauh 1-10 MHz dari Batas Atas alokasi blok pita frekuensi maupun Batas Bawah alokasi blok pita frekuensi, maka diperlukan redaman (attenuation) yang tidak boleh kurang dari:

Nilai redaman (attenuation) = (43 + X) dB

Resolusi pita frekuensi yang digunakan pada saat pengukuran di lapangan (measurement bandwidth), secara umum, adalah 50 kHz. Nilai 50 kHz diambil dari hitungan 1% (satu persen) dari lebar kanal 5 MHz. Apabila digunakan lebar kanal yang lebih kecil daripada 5 MHz, maka resolusi measurement bandwidth dapat ditingkatkan lagi menjadi lebih sempit, dengan tetap menggunakan formula:

Resolusi measurement bandwidth = 1% x lebar kanal frekuensi (kHz)

Misalnya, untuk lebar kanal frekuensi = 3.5 MHz = 3500 kHz, maka resolusi measurement bandwidth yang harus digunakan selebar-lebarnya adalah 1% x 3500 kHz = 35 kHz.
Untuk mengidentifikasi lebar kanal yang digunakan dari suatu pemancar, dapat dilakukan dengan mengukur jarak antara dua titik pada sinyal transmisi, dengan syarat daya pancar terukur pada kedua titik tersebut telah teredam (attenuated) sebesar 26 dB di bawah daya pancar maksimum yang terukur dari sinyal dimaksud.


[tulis] » komentar « [baca]