info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

(1)Kredit kepemilikan rumah sederhana sehat (KPRSh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:
a.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera (KPR Sejahtera);
b.Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Murah (KPR Sejahtera Murah);
c.Kredit Pembangunan atau Perbaikan Rumah Swadaya Sejahtera (KPRS Sejahtera);
d.Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera (KK Rumah Sejahtera);
e.Kredit Konstruksi Rumah Sejahtera Murah (KK Rumah Sejahtera Murah).
(2)KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a.KPR Sejahtera Tapak;
b.KPR Sejahtera Syariah Tapak;
c.KPR Sejahtera Susun;
d.KPR Sejahtera Syariah Susun;
(3)Dana FLPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digabungkan (blended) dengan dana Bank Pelaksana dengan proporsi tertentu untuk menerbitkan KPR Sejahtera dengan suku bunga kredit/marjin pembiayaan yang terjangkau dan tetap sepanjang masa kredit/pembiayaan.
(4)Proporsi dana program FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin Satker BLU-Kemenpera berdasarkan tarif KPR Sejahtera dengan mempertimbangkan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Bank Pelaksana.
(5)Ketentuan mengenai KPR Sejahtera Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPRS Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, KK Rumah Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan KK Rumah Sejahtera Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV
KELOMPOK SASARAN KPR SEJAHTERA

Pasal 4
(1)Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Syariah Tapak adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
(2)Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera Susun dan KPR Sejahtera Syariah Susun adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk masyarakat berpenghasilan tetap adalah gaji/upah pokok pemohon per bulan dan untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap adalah hasil usaha rata-rata per bulan dalam setahun yang dimiliki pemohon.
(4)Analisa atas kelayakan dan kemampuan mengangsur pemohon KPR Sejahtera diserahkan kepada Bank Pelaksana.
(5)Kelompok Sasaran untuk KPR Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.belum pernah memiliki rumah baik yang perolehannya melalui kredit/pembiayaan perumahan bersubsidi maupun tidak bersubsidi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW setempat/Instansi tempat bekerja atau surat keterangan sewa/kuitansi sewa rumah;
b.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
c.Menyerahkan fotokopi (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi atau surat pernyataan bahwa penghasilan pokok yang bersangkutan tidak melebihi batas penghasilan pokok yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri ini.
(6)Dalam hal kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bekerja sebagai PNS dan TNI/Polri yang karena keperluan dinas dipindahkan ke kota lain, dikecualikan dari ketentuan belum memiliki rumah yang perolehannya melalui kredit/pembiayaan perumahan bersubsidi atau tidak bersubsidi.

BAB V
PERSYARATAN BANK PELAKSANA KPR SEJAHTERA

(1)Batasan harga Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Tapak dikelompokkan berdasarkan kesamaan harga jual rumah pada 4 (empat) wilayah.
(2)Pengelompokan wilayah batasan harga Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a.Wilayah I meliputi Sumatera selain Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Jawa selain Jabodetabek, dan Sulawesi, dengan harga rumah paling banyak Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
b.Wilayah II meliputi Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara, dengan harga rumah paling banyak Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
c.Wilayah III meliputi Papua dan Papua Barat, dengan harga rumah paling banyak Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah); dan
d.Wilayah Khusus meliputi Jabodetabek, Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), dan Bali, dengan harga rumah paling banyak Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
(3)Ketentuan harga jual Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)Rumah Sejahtera Tapak yang dapat difasilitasi KPR Sejahtera Tapak memiliki ukuran luas lantai rumah paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.
(5)KPR Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Nilai KPR paling banyak sebesar harga jual Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi uang muka;
b.suku bunga KPR paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun;
c.suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit;
d.suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif;
e.pengembalian pokok pinjaman KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a diamortisasi secara penuh sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Satker BLU-Kemenpera; dan
f.jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran.

BAB VII
KPR SEJAHTERA SYARIAH TAPAK

Pasal 7
(1)Batasan harga Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli melalui KPR Sejahtera Syariah Tapak dikelompokkan berdasarkan kesamaan harga jual rumah pada 4 (empat) wilayah.
(2)Pengelompokan wilayah batasan harga Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a.Wilayah I meliputi Sumatera selain Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Jawa selain Jabodetabek, dan Sulawesi, dengan harga rumah paling banyak Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah);
b.Wilayah II meliputi Kalimantan, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara, dengan harga rumah paling banyak Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);
c.Wilayah III meliputi Papua dan Papua Barat, dengan harga rumah paling banyak Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah); dan
d.Wilayah Khusus meliputi Jabodetabek, Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), dan Bali, dengan harga rumah paling banyak Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah).
(3)Ketentuan harga jual Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan.
(4)Rumah Sejahtera Tapak yang dapat difasilitasi KPR Sejahtera Syariah Tapak memiliki ukuran luas lantai rumah paling sedikit 36 (tiga puluh enam) meter persegi.
(5)KPR Sejahtera Syariah Tapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Nilai pembiayaan paling banyak sebesar harga jual Rumah Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikurangi uang muka;
b.marjin atau sewa pembiayaan paling tinggi setara 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun;
c.marjin atau sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit;
d.marjin atau sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan (fixed rate mortgage) dengan nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif;
e.pengembalian pokok pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diamortisasi secara penuh sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Satker BLU-Kemenpera; dan
f.jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran.

BAB VIII
KPR SEJAHTERA SUSUN

Pasal 8
(1)Batasan harga Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli melalui KPR Sejahtera Susun paling banyak Rp216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan ketentuan harga jual Satuan Rumah Sejahtera Susun per meter persegi paling tinggi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
(2)Ketentuan harga jual Satuan Rumah Sejahtera Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penghasilan kelompok sasaran yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3)Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dapat difasilitasi KPR Sejahtera Susun memiliki ukuran luas lantai satuan rumah susun paling sedikit 21 m2 (dua puluh satu meter persegi) dan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi).
(4)KPR Sejahtera Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Nilai KPR paling banyak sebesar harga jual Satuan Rumah Sejahtera Susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi uang muka;
b.suku bunga KPR paling tinggi 7,25% (tujuh koma dua puluh lima perseratus) per tahun;
c.suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b sudah termasuk premi asuransi jiwa, asuransi kebakaran dan asuransi kredit;
d.suku bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga tahunan (annuity) atau bunga efektif;
e.pengembalian pokok pinjaman KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a diamortisasi secara penuh sesuai dengan kesepakatan antara Bank Pelaksana dengan Satker BLU-Kemenpera; dan
f.jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada huruf a disepakati oleh Bank Pelaksana dan kelompok sasaran yang disesuaikan dengan kemampuan membayar angsuran.

BAB IX
KPR SEJAHTERA SYARIAH SUSUN

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengadaan perumahan melalui KPR Sejahtera dengan dukungan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 11
Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Satker BLU-Kemenpera.

(1)Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan perumahan melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah sejahtera dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Deputi Bidang Pembiayaan dan Satker BLU-Kemenpera.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14
(1)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Kementerian Perumahan Rakyat atas perintah Menteri.
(2)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaksanaan program FLPP yang dilakukan oleh Satker BLU-Kemenpera dan penyaluran dana FLPP melalui KPR Sejahtera yang dilakukan oleh Bank Pelaksana.
(3)Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1)KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana sampai dengan tanggal 7 Februari 2012 dapat diajukan permintaan pencairan dana FLPP kepada Satker BLU-Kemenpera apabila memenuhi ketentuan:
a.Bank yang menerbitkan KPR Sejahtera telah menjadi Bank Pelaksana tahun 2011 dan tahun 2012;
b.KPR Sejahtera Tapak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.Debitur dengan penghasilan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2.Nilai KPR paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 8,15% per tahun;
3.Nilai KPR paling banyak Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 8,25% per tahun;
4.Nilai KPR paling banyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 8,35% per tahun;
5.Nilai KPR paling banyak Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 8,50% per tahun;
6.Suku bunga sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga anuitas atau nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga anuitas;
7.Uang muka KPR sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 paling sedikit 10%;
8.Pengembalian pokok pinjaman KPR sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 diamortisasi secara penuh sesuai dengan ketentuan perhitungan amortisasi Bank Pelaksana; dan
9.Jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 disepakati oleh Bank Pelaksana dan debitur yang disesuaikan dengan kemampuan kelompok sasaran.
c.KPR Sejahtera Syariah Tapak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.Nasabah dengan penghasilan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2.Nilai pembiayaan paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 8,15% anuitas per tahun;
3.Nilai pembiayaan paling banyak Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 8,25% anuitas per tahun;
4.Nilai pembiayaan paling banyak Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 8,35% anuitas per tahun;
5.Nilai pembiayaan paling banyak Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 8,50% anuitas per tahun;
6.Marjin sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga anuitas atau nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga anuitas;
7.Uang muka KPR sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 paling sedikit 10%;
8.Pengembalian pokok pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 diamortisasi secara penuh sesuai dengan ketentuan perhitungan amortisasi Bank Pelaksana; dan
9.Jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 disepakati oleh Bank Pelaksana dan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan kelompok sasaran.
d.KPR Sejahtera Susun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.Debitur dengan penghasilan paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2.Nilai KPR paling banyak Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,25% per tahun;
3.Nilai KPR paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,35% per tahun;
4.Nilai KPR paling banyak Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,50% per tahun;
5.Nilai KPR paling banyak Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,65% per tahun;
6.Nilai KPR paling banyak Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,80% per tahun;
7.Nilai KPR paling banyak Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,95% per tahun;
8.Suku bunga sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga anuitas atau nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga anuitas;
9.Uang muka KPR sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 paling sedikit 12,5%;
10.Pengembalian pokok pinjaman KPR sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 diamortisasi secara penuh sesuai dengan ketentuan perhitungan amortisasi Bank Pelaksana; dan
11.Jangka waktu KPR sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 disepakati oleh Bank Pelaksana dan debitur yang disesuaikan dengan kemampuan kelompok sasaran.
e.KPR Sejahtera Syariah Susun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1.Nasabah dengan penghasilan paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2.Nilai KPR paling banyak Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diberlakukan suku bunga paling tinggi 9,25% per tahun;
3.Nilai pembiayaan paling banyak Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,25% anuitas per tahun;
4.Nilai pembiayaan paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,35% anuitas per tahun;
5.Nilai pembiayaan paling banyak Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,50% anuitas per tahun;
Nilai pembiayaan paling banyak Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,65% anuitas per tahun;
6.Nilai KPR paling banyak Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,80% anuitas per tahun;
7.Nilai KPR paling banyak Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diberlakukan marjin paling tinggi setara 9,95% anuitas per tahun;
8.Marjin sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 adalah bersifat tetap selama jangka waktu kredit (fixed rate mortgage) dengan metode perhitungan bunga anuitas atau nilai angsuran yang setara dengan metode perhitungan bunga anuitas;
9.Uang muka KPR sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 paling sedikit 12,5%;
10.Pengembalian pokok pembiayaan dan pembayaran marjin sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 sesuai dengan ketentuan perhitungan pada Bank Pelaksana; dan
11.Jangka waktu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 disepakati oleh Bank Pelaksana dan nasabah yang disesuaikan dengan kemampuan kelompok sasaran.
f.Terhadap KPR Sejahtera Tapak sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c tidak dikenakan pembatasan harga Rumah Sejahtera Tapak.
(2)Pengajuan permintaan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2012.
(3)Satker BLU-Kemenpera membayar pengajuan permintaan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17
(1)KPR yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana sejak tanggal 8 Februari 2012 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat dikonversi menjadi KPR Sejahtera apabila memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9 Peraturan Menteri ini.
(2)Konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan terhadap sisa saldo pinjaman KPR pada saat konversi dilaksanakan.
(3)Pengajuan permintaan pencairan dana FLPP melalui konversi oleh Bank Pelaksana kepada Satker BLU-Kemenpera dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2012.
(4)Satker BLU-Kemenpera membayar pengajuan permintaan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18
(1)KPR Sejahtera yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana sejak tanggal 8 Februari 2012 sampai dengan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dapat diajukan permintaan pencairan dana FLPP kepada Satker BLU-Kemenpera apabila memenuhi ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9 Peraturan Menteri ini.
(2)Pengajuan permintaan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2012.
(3)Satker BLU-Kemenpera membayar pengajuan permintaan pencairan dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pengadaan Perumahan Melalui Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Sejahtera Dengan Dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 07 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2012
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas