BAB I
KETENTUAN UMUM

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini:
a.legalitas, yaitu persyaratan yang ditetapkan dan keputusan yang diambil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.akuntabel, yaitu keikutsertaan Anggota Polri dalam Pilkada dapat dipertanggungjawabkan;
c.prosedural, yaitu proses pengajuan pencalonan dalam Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d.transparan, yaitu keikutsertaan Anggota Polri dalam Pilkada diberikan kesempatan secara terbuka sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
e.kepastian hukum, keputusan yang diambil dapat memberikan kepastian dan kejelasan status kepegawaian bagi Anggota Polri yang mengikuti Pilkada.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4
Setiap Anggota Polri yang akan mengajukan diri sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diberikan hak untuk:
a.memberikan alasan dan argumentasi terkait pencalonan atau keikutsertaannya dalam Pilkada;
b.mendapatkan pelayanan administrasi yang diperlukan secara transparan, mudah, dan cepat, sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Pilkada;
c.diberikan kesempatan guna mencari dukungan politik dari partai politik atau masyarakat sebelum memutuskan untuk mengajukan diri sebagai peserta Pilkada; dan
d.mendapat kejelasan dan kepastian atas permohonan yang diajukan kepada pimpinan.

Anggota Polri yang akan menjadi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, wajib memenuhi persyaratan:
a.umum; dan
b.khusus.

Pasal 7
Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib dipenuhi oleh Anggota Polri untuk mengikuti pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8
Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh Anggota Polri yang akan mengikuti pencalonan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, meliputi:
a.Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan dari Anggota Polri;
b.Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri;
c.surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol atau para pimpinan Parpol bergabung yang mencalonkan Anggota Polri, atau dari calon perseorangan yang ditandatangani oleh calon perseorangan;
d.surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol atau para pimpinan Parpol yang bergabung, atau calon perorangan; dan
e.Surat Persetujuan Pencalonan dari pejabat Polri yang berwenang.

BAB IV
PERMOHONAN PERSETUJUAN DAN PENGUNDURAN DIRI

Bagian Kesatu
Permohonan Persetujuan

(1)Kepala satuan induk organisasi atau Kapolda yang menerima permohonan persetujuan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan huruf c, segera meneruskan kepada Kapolri disertai saran dan pertimbangan.
(2)Kepala satuan induk organisasi yang menerima permohonan persetujuan pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, segera meneruskan kepada As SDM Kapolri disertai saran dan pertimbangan.

Pasal 11
(1)Pengajuan Surat Permohonan Persetujuan Pencalonan untuk mengikuti Pilkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilampiri:
a.fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) Polri;
b.Surat Keputusan (Skep) pengangkatan pertama menjadi Anggota Polri;
c.Skep jabatan terakhir;
d.Skep pangkat terakhir;
e.daftar riwayat hidup;
f.Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP);
g.Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat/Daerah Parpol yang mencalonkan Anggota Polri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
h.Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri;
i.Bukti tertulis dukungan dari Parpol yang mengusulkan, atau kesepakatan tertulis antar Parpol yang bergabung untuk mencalonkan; dan
j.Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan Parpol atau pimpinan Parpol yang bergabung, atau yang ditandatangani sendiri jika sebagai calon perseorangan.
(2)Format Surat Pernyataan Mengundurkan Diri dari Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Pengunduran Diri

(1)Surat Persetujuan Pencalonan sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, ditandatangani oleh:
a.Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen Polri;
b.As SDM Kapolri, bagi Anggota Polri berpangkat Pama dan brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri; dan
c.Kapolda, bagi Anggota Polri berpangkat Pama dan brigadir Polri yang bertugas di Satwil.
(2)Format Surat Persetujuan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14
(1)Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan persetujuan pencalonan, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pati dan Pamen.
(2)As SDM Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan persetujuan pencalonan, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pama dan Brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri.
(3)Kapolda berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan persetujuan pencalonan, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pama dan brigadir Polri yang bertugas di Satwil.

(1)Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan dan meneruskan kepada Presiden setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pati dan Kombes Pol.
(2)Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat AKBP atau Kompol.
(3)As SDM Kapolri berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Pama, dan Brigadir yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri.
(4)Kapolda berwenang untuk menolak atau mengabulkan setiap permohonan pengunduran diri, yang diterima dari Anggota Polri berpangkat Brigadir yang bertugas di Satwil.
(5)Anggota Polri yang permohonan pengunduran dirinya dikabulkan, diberikan Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Anggota Polri.
(6)Format Surat Persetujuan Pengunduran Diri dari Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 17
Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota Polri yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada, ditandatangani oleh:
a.Presiden Republik Indonesia berdasarkan permohonan dari Kapolri, bagi Pati Polri dan Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
b.Kapolri, bagi perwira menengah Polri berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Komisaris Polisi (Kompol);
c.As SDM Kapolri, bagi Pama Polri, dan Brigadir Polri yang bertugas di Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri; dan
d.Kapolda, bagi brigadir Polri yang bertugas di Satwil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Bagi Anggota Polri Dalam Mengikuti Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19
Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2011
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

[tulis] » komentar « [baca]