info: aktifkan javascript browser untuk tampilan normal...
BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam hal ketentuan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar:
1.Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
2.Distribusi dan Akses Pangan;
3.Penganekaragaman dan Keamanan Pangan; dan
4.Penanganan Kerawanan Pangan.

Pasal 4
(1)Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk indikator kinerja untuk target capaian Tahun 2015.

Penjabaran indikator kinerja Pemerintah Darah Kabupaten/Kota target capaian 2015;
a.Ketersediaan dan Cadangan Pangan:
1.Ketersediaan energi dan protein perkapita 90% pada tahun 2015;
2.Penguatan cadangan pangan 60% pada tahun 2015.
b.Distribusi dan Akses Pangan:
1.Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah 90% pada tahun 2015;
2.Stabilitas harga dan pasokan pangan 90% tahun 2015.
c.Penganekaragaman dan Keamanan Pangan:
1.Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) 90% pada tahun 2015;
2.Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan 80% pada tahun 2015.
d.Penanganan Kerawanan Pangan:
Penanganan daerah rawan pangan 60% pada tahun 2015.

BAB III
PENGORGANISASIAN

Pasal 7
(1)Gubernur bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi.
(2)Bupati/Walikota bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota.

Pasal 8
(1)Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 secara operasional dikoordinasikan oleh Badan/Kantor Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Penyelenggaraan SPM Bidang Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

BAB IV
PELAKSANAAN

(1)Gubernur dan Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian pelayanan ketahanan pangan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Badan Ketahanan Pangan.
(2)Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11
(1)Untuk menjamin pelayanan dasar kepada masyarakat dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Daerah.

(1)Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan.
(2)Pengembangan kapasitas untuk mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 14
(1)Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
(2)Peningkatan kemampuan sistem kelembagaan, personil dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN

Pendanaan untuk penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem manajemen, serta pengembangan kapasitas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17
(1)Pembinaan teknis penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan dilakukan sesuai petunjuk teknis.
(2)Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah, setelah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 18
(1)Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian dibantu Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan pemerintahan daerah.
(2)Gubernur selaku wakil Pemerintah di Daerah melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Provinsi.
(3)Bupati/Walikota melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

SPM bidang ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dan Pasal 6, diberlakukan juga untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
Ketentuan lebih lanjut Pembinaan teknis yang dibuat Kementerian Pertanian dalam Pelaksanaan SPM Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini, yang terdiri atas:
1.Lampiran I. Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2.Lampiran II. Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3.Lampiran III. Penjelasan Modul Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4.Lampiran IV. Stándar Pembiayaan Stándar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 22
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkankan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2010
MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSWONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

[tulis] » komentar « [baca]
LDj © 2010

© LDj - 2010 • ke atas